Prof Erdianto Effendi ; “itu Eigenrichting atau biasa disebut Persekusi, alias Main Hakim Sendiri” terkait dugaan penganiayaan karyawan SPBU oleh Wara dan Dodi

Medanoke.com – Medan, Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting dalam bahasa Belanda) atau dalam bahasa Indonesia saat ini umumnya disamakan dengan persekusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksi atau tindakan tersebut diartikan sebagai suatu tindakan “pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas”. Berarti suatu tindakan yang dilakukan secara brutal dan  sewenang wenang, tanpa landasan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Hal tersebut cendrung dilakukan berdasarkan emosi belaka. 

Terkait peristiwa yang dialami oleh Yati Uce yang diduga dilakukan oleh dua orang kakak beradik kandung yang berasal dari tokoh dan keluarga terpandang di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia ini, Profesor Erdianto Effendi, seorang pakar Hukum Pidana menilai bahwa tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum dan HAM berat, “Tidak benar itu, menyerahkan orang ke kantor polisi dengan kondisi babak belur, itu suatu tindakan EIGENRICHTING, tindakan main hakim sendri, apalagi dilakukan oleh keluarga terpandang. Hal itu termasuk melanggar pasal 351 KUHpidana,” ungkap profesor yang sering didaulat sebagai saksi ahli diberbagai persidangan ini.
Ia juga menambahkan bahwa, “Merampas Hp juga tergolong pelanggaran hak azasi, itu merupakan upaya paksa yang hanya boleh dilakukan oleh petugas hukum” ungkap profesor yang telah menuliskan berbagai buku tentang hukum pidana ini. “Apalagi menyekap orang selama berjam jam, nah bila ia mengantar orang ke kantor polisi itu tidak masalah, tapi bila dalam kondisi babak belur baru masalah.”

Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Wara dan Dodi tersebut diduga berlebihan karena kedua kakak beradik kandung ini berharap adanya pengakuan dari Yati Uce yang mereka tuduh menggelapkan uang perusahaan senilai Rp 800 juta. “Pengakuan dari tersangka atau terdakwa tidak berpengaruh, karena untuk menetapkan orang sebagai tersangka tidak berdasarkan pengakuan, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unpri.

Memaksa, mengintimidasi dan menekan orang untuk terpaksa mengakui suatu perbuatan itu melanggar pasal 335 KUHPidana,” Profesor Erdianto juga menekankan bahwa dalam perkara ini pihak kepolisian juga bersalah karena telah menahan orang tanpa memberitahukan keluarganya. “Tindakan setiap petugas kepolisian itu harus terukur, dapat dimintai pertanggung jawabanya dan tertulis, dalam perkara ini, sah atau tidaknya tindakan penyidik, ataupun sah tidaknya penahanan dapat dimohonkan dalam upaya Praperadilan” Erdianto juga menekankan bahwa polisi yang melencemg dari KUHPidana dapat dihukum alias di “Propamkan”.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *