Bulan: Maret 2021

Medanoke.com – Medan Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar acara Penyuluhan Hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah di SMA N 10 Jalan Tilak Medan, Rabu (31/3/2021).

Dengak motto “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman” Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian menyampaikan bahwa program Jaksa Masuk Sekolah adalah program berkesinambungan dari Kejaksaan RI untuk mengenalkan profesi Kejaksaan kepada pelajar.

“Jaksa Masuk Sekolah adalah program Kejaksaan untuk mendekatkan diri dengan peserta didik dan menegaskan bahwa Jaksa adalah Sahabat Pelajar, ” katanya.

Acara penyuluhan hukum digelar di Aula SMA N 10 Medan diikuti 20 orang siswa dan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Hadir juga Kepala Sekolah SMAN 10 Medan Susnesi.S.P.d didampingi guru-guru pendamping.

Pemateri dari Penkum Kejati Sumut Juliana PC Sinaga dan moderator Ghufran Tanjung menegaakan pentingnya menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam perilaku hidup sehari-hari.

“Kendalikan jarimu, dan jangan menyebarkan berita hoaks kalau tidak mau terkena hukuman. Penyuluhan ini mengajak pelajar untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman, ” kata Juliana.

Di akhir kegiatan Kasi Penkum memberikan bantuan masker dan hand sanitizer kepada Kepala Sekolah SMA N 10 Medan.(Red)

Medanoke.com – Medan, Tim penyidik Kejaksaan Agung RI menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi sesuai hasil temuan audit BPK RI terkait pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM) kepada PT Tanjung Siram (TS), dengan kerugian negara sebesar Rp 32.565.870.000 , Selasa (30/3/2021).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasi Penkum Sumanggar Siagian SH MH mengatakan dana pinjaman berbentuk agunan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Bank Syariah Mandiri Perdagangan, Simalungun – Sumatera Utara.

Namun setelah dilakukan penyelidikan hingga penyidikan tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI, berbagai penyimpangan mencuat, mulai dari perencanaan hingga pencairan dana pinjaman dan bahkan sampai perusahaan tak bayar.

“Sesuai hasil penyidikan, Dhani dan Memet ditetapkan menjadi tersangka, dan saat ini telah dititipkan di Rutan Pancur Batu. Dan surat penahanan 20 hari kedepan sambil menunggu sidang di Pengadilan Tipikor. Jadi, Kejagung RI sesuai prosedur melimpahkan perkara tahap dua ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, selanjutnya diserahkan ke penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun,”kata Sumanggar saat diruangannya, Selasa (30/3/2021) sekitar pukul 19.15 WIB.

Sumanggar menjelaskan motif para tersangka, bahwa tersangka Dhanny SS (41) selaku Kepala Cabang Pembatu (KCP) Bank Mandiri Syariah Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan pemberian pembiayaan meskipun lahan dalam sengketa dan adanya mark-up harga beli yang diajukan pihak PT Tanjung Siram.(Red)

Khairul Huda ” Menetapkan TSK Tanpa Ada Proses Hukum Itu Tidak Sah”

Medan – Medanoke.com, Proses laporan pengaduan (LP) terlebih lagi pada

delik aduan harus melalui mekanisme penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) terlebih dahulu baru bisa naik ke tingkat penyidikan. Tanpa melalui mekanisme itu maka proses hukum itu tidak sah.

“Mekanismenya harus seperti itu, tidak masalah hari tapi prosesnya. Jadi proses penyelidikan dalam benar atau tidak sebuah laporan pengaduan harus melalui mekanisme ini, dengan cara pulbaket seperti wawancara, konfirmasi baru lah naik ke penyidikan, tanpa mekanisme itu proses hukum itu tidak sah,” ungkap Dr Khairul Huda SH MH, saksi ahli hukum yang dihadirkan dalam sidang pra peradilan (prapid) terhadap Polsek Medan Timur di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (24/3/2021) siang.

Dr Khairul, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta di hadapan majelis hakim tunggal, Hendra Sutardodo ini dengan tegas mengatakan itu saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Pemohon prapid ini, DR H Henry Yosodiningrat SH MH.

“Apa tanggapan Anda, bila proses laporan pengaduan ke polisi, surat perintah penyidikan dibuat di tanggal dan hari yang sama, apakah bisa seperti itu?,” tanya Henry.

D Khairul menegaskan lagi, bahwa setiap pengaduan itu belum tentu benar maka harus dibuktikan dengan penyelidikan tadi. Penangkapan dan penahanan juga harus didasari berdasarkan keterangan saksi dan surat atau minimal dua alat bukti yang cukup.
Ada batas waktu selama 7 hari untuk pemberitahuan ke penuntut umum, ke pelapor dan terlapor kalau sudah dimulainya penyidikan atas yang dilaporkan tersebut.

“Jadi setiap pengaduan harus dipastikan dulu kebenaran adanya peristiwa tersebut, tapi kalau belum dipanggil orang itu lalu bagaimana penyidik bisa menyimpulkan statusnya, sehingga akan tidak seimbang atas apa dilaporkan yang belum tentu kebenarannya,” tegasnya lagi.

Saat dituding Henry, kalau tindakan seperti itu adalah cacat hukum. Justru Dr Khairul menjawab lebih fatal lagi.

“Kalau cacat itu bisa diperbaiki secara administratif tapi tanpa proses seperti di atas tadi ini sudah menjadi tidak sah. Prinsipalnya bila suatu produk yang tidak sah maka hasil seluruh nya akan tidak sah. Saya tidak membayangkan bila tidak melalui proses itu tapi sudah menetapkan tersangka, dan bila begitu dasar nya apa? Ya ini jelas sudah tidak sah alias ilegal,” pungkasnya.

Seusai sidang, Iptu Zikri Sinurat sebagai penasehat hukum Polsek Medan Timur mengaku tidak menjadi patokan apa yang dikatakan saksi ahli tadi.

“Itu kan keahlian dia ya sah-sah saja (mengatakan tidak sah), tapi faktanya di lapangan kadang-kadang waktu ditangkap tersangka apakah diperiksa sebagai saksi, kan tidak. Misalnya tersangka pencurian ditangkap apakah kita langsung memeriksa saksi nya juga pada saat itu, kan tidak,” jawab pria berkepala plontos ini.

Disinggung kalau ini kasusnya beda dan bukan aksi tangkap tangan pelaku pencurian, Iptu Zikri malah berdalih.

“Kan tidak disebutkan tadi di sidang itu, yang penting maunya dipilah-pilah dalam kasus itu,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polsek Medan Timur di-prapid-kan terkait proses penyidikan hingga penetapan tersangka dan penangkapan yang dinilai tidak sah alias cacat yuridis terhadap, Anwar Tanuhadi (59) warga Komplek Bona Indah Garden, Blok BF No. 27 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.(red)

450 Peserta Ikut Vaksin Di Kejati Sumut

Medanoke.com – Medan, Pelaksaanaan vaksinasi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan bersinergi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Acara dilaksanakan di lantai 1 Gedung Kejati Sumut Jalan AH Nasution, Medan (16/3/2021).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu, menyampaikan pelaksanaan vaksin di Kejati Sumut bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan diikuti oleh 450 peserta dari masing-masing bidang yang ada, mulai hari ini Selasa (16/3/2021) sampai Kamis (18/3/2021) dan akan digelar berkelanjutan. Ini adalah vakinasi yang pertama dan dua minggu ke depan akan dilaksanakan vaksinasi yang kedua.

Kajati Juga sudah menyarankan kepada Kejari-Kajari yang ada dibawah wilayah kerja Kejati Sumut untuk melaksanakan vaksinasi ini. Berdasarkan laporan yang kita peroleh, sudah ada beberapa Kejari yang sudah melaksanakan vaksinasi ini.

Kajati IBN Wiswantanu berharap dengan adanya vaksinasi ini, seluruh pegawai Kejaksaan sudah ikut mendukung program pemerintah mencegah penyebaran virus Covid-19 ini. Vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan imun dari seluruh pegawai dan staf yang mengikuti vaksin.

Harapan kita ke depan, kata Kajati didampingi Asintel Dr Dwi Setyo Budi Utomo, Asbin Nasril, Kasi Penkum Sumanggar Siagian dan mewakili Kadis Kesehatan Sumut Teguh Supriyadi (Kabid Pengendalian Penyakit) Indonesia bisa segera terbebas dari wabah Covid-19 agar bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala tanpa ada gangguan lagi.
Kasi Penkum Sumanggar Siagian menyampaikan ada 450 orang peserta yang sudah didaftarkan untuk mengikuti vaksinasi. Dari 450 peserta ini terdiri dari pegawai bidang Intelijen, Pidsus, Pidum, Datun dan Pembinaan. Kemudian ada dari cleaning service, honor serta petugas keamanan dalam.

Menurut Sumanggar Siagian, vaksin di hari pertama Selasa (16/3/2021) untuk bidang Pembinaan, Intelijen, tenaga honor dan cleaning service, di hari kedua, Rabu (17/3/2021) bidang Pidum, Pidsus, tenaga honor dan CS, kemudian di hari ketiga bidang Datun, Pengawasan, honor, CS, Kamdal dan security.

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Teguh Supriyadi menyampaikan bahwa program vaksinasi adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Adanya informasi yang menyampaikan setelah divaksin harus istirahat selama 3 hari.

Menaggapi hal itu, Teguh Supriyadi mengatakan bahwa gejala yang akan muncul setelah divaksin adalah perasaan mengantuk, ada perasaan lelah, dan kebas dibagian yang disuntik. Sehabis divaksin, peserta yang ikut vaksin dianjurkan untuk istirahat dulu selama 30 menit baru kemudian melakukan aktivitas.

Secara khusus, Kajati Sumut IBN Wiswantanu mengingatkan seluruh elemen untuk ikut serta mendukung program pemerintah ini. Vaksinasi hanya salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menekan angka penyebaran virus. Upaya lainnya adalah dari diri kita sendiri, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas.(red)

Medanoke.com – Penyuluhan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 1 Medan Jalan T Cik Ditiro Medan, Rabu 3 Maret 2021 mulai jam 10.00 sd 11.30 wib, menghadirkan pemateri Juliana PC Sinaga dan moderator Ghufran.

Dalam sambutannya, Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian menyampaikan bahwa program Jaksa Masuk Sekolah sudah menjadi program tetap Kejaksaan RI untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait peraturan ketentuan UU serta implementasi kepada siswa.

“Kami dari Penerangan Hukum Kejati Sumut pada Program JMS kali ini memberikan materi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ¹perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta contoh-contoh permasalahan hukum terkait ITE dalam bentuk video. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadi bekal bagi peserta didik,” kata Sumanggar Siagian.

Sementara Kepala Sekolah SMA N 1 Medan Drs. Suhairi, M.Pd menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti penyuluhan hukum ini adalah pengurus OSIS dan beberapa siswa dari kelas 12 yang jumlahnya 20 orang.

“Kami merasa sangat gembira bisa mendapat kepercayaan dari Kejati Sumut untuk mewujudkan program Jaksa Masuk Sekolah. Kami berharap, dengan adanya penyuluhan hukum ini peserta didik kita bisa menambah pengetahuannya terkait masalah hukum, terutama terkait UU ITE,” katanya.

Pemateri Juliana PC Sinaga menyampaikan paparannya terkait Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum penyampaian materi, video terkait permasalahan berita hoax dan penyebaran informasi

Di akhir pertemuan, Sumanggar Siagian mengajak peserta didik untuk taat hukum dan aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). MOTTO KENALI HUKUM DAN JAUHI HUKUMAN kiranya menjadi motivasi bagi peserta didik yang mengikuti penyuluhan hukum.

Kejati Sumut melalui Kasi Penkum Sumanggar Siagian juga menyerahkan bantuan masker dan hand sanitizer kepada Kepala Sekolah SMA N 1 Medan Suhairi, M.Pd dan pihak sekolah memberikan cenderamata kepada Kejati Sumut yang diterima langsung oleh Sumanggar Siagian dan diakhiri dengan foto bersama.