Bulan: Juni 2022

Medanoke.com-Medan, Dalam rangka menyambut hari jadi kota Medan ke 432,  DPRD Medan menggelar Rapat Paripurna Istimewa kamis (30/6/22).
 
Sidang yang diawali dengan tarian Marmean, tari multi etnis yang telah mengantarkan Provinsi Sumatera Utara sebagai penerima nominasi dalam HUT Bhayangkari ke 76 ini menambah meriah suasana.
 
Sidang Istimewa yang diipimpin oleh ketua DPRD Medan, Hasyim SE dan dihadiri oleh para anggota dewan, serta Walikota Medan Bobby Nasution yang hadir bersama Wakil Walikota Aulia Rachman. para pimpinan OPD juga turut hadir dalam kesempatan ini.
 
Dalam sidang ni, DPRD Kota Medan mengapresiasi kinerja dari rezim Bobby Nasution dalam merealisasikan lima program prioritas yang diusungnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE. Dirinya menyoroti bidang pendidikan yang menurutnya telah cukup baik. Salah satunya adalah anggaran beasiswa yang dikucurkan oleh pemerintah untuk anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurutnya hal ini merupakan semangat untuk menempa generasi penerus bangsa terdidik dan mantap dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.
 
“Kita lihat ada anggaran yang dikucurkan, beasiswa bagi anak-anak SD dan SMP, itu membantu para siswa bersemangat lagi menempah pendidikan di sekolah masing-masing,* ujarnya.
 
Tak hanya itu, wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini juga  memaparkan bahwa, anggaran kesehatan dikucurkan oleh pemerintah cukup besar bagi peserta Badan Pelayanan Jasa Kesehatan (BPJS).
 
“Dari sisi kesehatan, untuk tahun 2022 ini sudah ada anggaran cukup besar untuk kepesertaan BPJS, dan sudah ada apa yang disampaikan pak wali tadi; rencana 2023 program Universal Health Coverage (UHC) menjadi andalan di pelayanan kesehatan,” sambungnya.
 
Saat ini, warga Kota Medan dapat berobat dan layanan kesehatan secara graris, dengan hanya memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS.
 
“Ini merupakan terobosan diprioritas pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

HUT Kota Medan Ke 432

Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam pemaparanya pada rapat paripurna siap menyambut hari ulang tahun Kota Medan ke 432 tahun yang jatuh tepat pada tanggal 01 Juli setiap tahunnya.
 
Selain itu, Bobby juga memaparkan berbagai upaya dalam menanggulangi banjir di Kota Medan dan juga telah bekerja secara optimal dalam pencegahan banyaknya air tergenang.
 
“Ada pun upaya pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi banjir telah melakukan ratusan pembangunan drainase,” paparnya.
 
Berbagai pembenahan pada fasilitas umum juga telah dilaksanakan secara maksimal selama ia menjadi Wali Kota Medan sejak tahun 2021. Saat ini tercatat bahwa Pemko Medan telah melaksanakan perbaikan perbaikan jalan yang berlubang dan mengaspalnya sepanjang ribuan kilometer. Selain itu pegecoran dan pembuatan jalan beton untuk gang ataupun lorong lorong di kota Medan.
 
“Alhamdulillah pada tahun 2022 ini sebanyak 89 ruas dengan total panjang 20.125,5 m telah dilakukan perbaikan,” ucapnya bersyukur.
 
Selain itu terkait permasalahan kebersihan di Kota Medan, pemerintah akan memprioritaskan program kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
 
“Adapun kebijakan untuk menangani kebersihan antara lain; pengelolaan sampah yang sebelumnya ditangani dinas kebersihan Kota Medan, kini diserahkan pada kecamatan,” pungkasnya.

Medanoke.com-Banda Aceh, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mendukung generasi milenial diberbagai daerah memiliki hunian yang layak, salah satunya di Provinsi Aceh. Untuk mendukung hal tersebut, Bank BTN melakukan relokasi Kantor Cabang Syariah (KCS) Banda Aceh ke kawasan yang lebih strategis.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, masih banyaknya generasi milenial yang belum memiliki hunian yang layak merupakan potensi yang sangat besar untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Untuk itu, Bank BTN sangat peduli agar generasi milenial yang ada diberbagai daerah semakin mudah memiliki rumah, tidak terkecuali di Aceh.
“KCS Banda Aceh kami relokasi ke tempat strategis dengan bangunan yang indah agar lebih menarik masyarakat khususnya generasi milenial di Aceh mau bertransaksi dan menggunakan layanan Bank BTN,” ujar Haru saat meresmikan Gedung Baru Bank BTN KCS Banda Aceh, Rabu (29/6).
Menurut Haru, kebutuhan rumah bagi generasi milenial sangat tinggi baik dalam bentuk rumah subsidi maupun komersial. Dalam pemenuhan rumah bagi milenial tersebut, Bank BTN mengajak pengembang untuk membangun rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda tersebut.
Kepala KCS Banda Aceh Munawar Solihin mengatakan, untuk memenuhi target hunian milenial tersebut, Bank BTN bekerjasama dengan 160 pengembang untuk bisa merealisasikan target pembiayaan rumah subsidi yang dipatok sebanyak 1.000 unit tahun ini. Adapun mayoritas, generasi milenial yang menjadi bidikan BTN Syariah di Aceh yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Mayoritas memang generasi milenial yang menjadi debitur pembiayaan rumah di BTN Syariah Aceh. Untuk tahun ini lebih banyak PNS yang menjadi debitur, sedangkan tahun lalu wirausaha,” katanya.
Lebih lanjut, Haru menjelaskan, tahun ini pemerintah telah menaikkan kuota KPR Subsidi menjadi 200.000 unit dari 157.000 unit tahun lalu. Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mendukung sektor perumahan.
“Kenaikan kuota KPR Subsidi sebesar 30% ini, kita respon dengan mempercepat layanan dan menambah outlet termasuk yang ada di sini (KCS Banda Aceh). Semua itu dalam rangka mengurangi backlog perumahan yang masih sangat besar,” jelasnya.
Haru mengungkapkan, relokasi kantor cabang Syariah Banda Aceh juga dilakukan sebagai bagian dari salah satu inisiatif Bank BTN untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat di Aceh. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dalam mendukung Pemerintah Daerah mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang Adil dan Sejahtera dalam naungan syariat islam sesuai Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Layanan Keuangan Syariah.

Haru memaparkan, secara historikal peran BTN di Banda Aceh dimulai dari pendirian Bank BTN Kantor Cabang Bank BTN di Lhokseumawe, kemudian berubah fungsi menjadi Kantor Cabang Pembantu, sementara Kantor Cabang dipindahkan ke kota Banda Aceh dengan melayani daerah Langsa, Lhokseumawe, Ulee Kareng dan Meulaboh.

Seiring berjalannya waktu, untuk memperkuat sentuhan BTN kepada kepada masyarakat Aceh melalui layanan perbankan berbasis prinsip syariah, pada tahun 2016, Bank BTN mendirikan Kantor Cabang Syariah Banda Aceh yang berada di Jalan Teuku Umar, Lamteumen Timur, Jaya Baru Kota Banda Aceh yang saat ini di relokasi ke Jalan Tgk HM Daud Beureueh, Gampong Kuta Alam, Banda Aceh.

“Saat ini, Bank BTN telah melakukan konversi seluruh outlet konvensional yang berada di Aceh mulai dari Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas hingga layanan prioritas ke layanan perbankan syariah. Ini merupakan komitmen Bank BTN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh yang sesuai dengan ketentuan Qanun terkait Lembaga Keuangan Syariah,” katanya.

Menurut Haru, potensi yang dimiliki Provinsi Aceh dan besarnya dukungan pemerintah kepada Bank BTN Syariah merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan kinerja Bank BTN. Hal inilah yang membuat perseroan terus meningkatkan cakupan layanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh stakeholders. “Kami ingin terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan fasilitas kantor layanan yang lebih besar, personil yang cukup dan infrastruktur yang tentunya lebih baik,” papar Haru.

Lebih lanjut Haru menuturkan, Bank BTN melihat potensi penyaluran dukungan perumahan yang sangat besar di Provinsi Aceh mengingat daerah ini merupakan provinsi dengan cakupan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk mencapai 5,3 Juta jiwa per Juni tahun 2021. Perkembangan industri perumahan di Aceh juga berkembang cukup pesat dilihat dari peningkatan kinerja Kantor Cabang Syariah Banda Aceh disisi pembiayaan perumahan sebesar 10,26% per 31 Mei 2022 dibandingkan tahun lalu.
“Kami melihat bahwa dukungan pemerintah dalam memenuhi infrastruktur pendukung perumahan di Provinsi Aceh merupakan hal yang juga harus Bank BTN dukung secara maksimal dengan menyediakan layanan perbankan syariah yang lengkap meliputi produk funding, priority banking, financing hingga layanan e-channel yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Aceh bertransaksi keuangan di BTN Syariah,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bank BTN juga menyerahkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa lima unit motor bak sampah penunjang kebersihan lingkungan kepada Pemerintah Provinsi Aceh senilai Rp200 Juta. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Banda Aceh, Bank BTN menyerahkan bantuan TJSL berupa revitalisasi Taman Kota senilai Rp300 juta.

“Progam ini adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan,” jelasnya.

Hingga Mei 2022, posisi pembiayaan KCS Banda Aceh sebesar Rp484 miliar, tumbuh 27% dari bulan Mei 2021 sebesar Rp380 miliar. Sedangkan posisi DPK KCS Banda Aceh per Mei 2022 sebesar Rp277 miliar, tumbuh 42% dari bulan Mei 2021 sebesar Rp195 miliar.
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengajak masyarakat Banda Aceh untuk mempergunakan layanan perbankan di BTN Syariah untuk bertransaksi baik tabungan ataupun melakukan pinjaman. Terkait relokasi KCS Bank BTN Banda Aceh, dirinya sangat mengapresiasi usaha Bank BTN untuk mempergunakan Gedung yang tadinya tidak dimanfaatkan menjadi bagus kembali.

Selain itu, Aminullah juga mengapresiasi atas kepedulian Bank BTN dalam membuat Kota Banda Aceh semakin indah dengan memberikan bantuan revitalisasi taman kota senilai Rp300 juta. “Saya mengapresiasi atas hadirnya Bank BTN di Banda Aceh dengan Gedung barunya, ini dapat memperindah kota ini gedungnya tadi tidak digunakan, kemudian dipoles oleh BTN sehingga menjadi indah di simpang lima Kota Banda Aceh,” jelasnya.(aSp)

Medanoke.com- Lhokseumawe, Untuk menyokong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sarana serta prasarana (Sarpras) yang dimiliki Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. di Ruang Rapat Direktur PNL, Lantai II Kantor Pusat Administrasi PNL, Selasa (28/6/22).
 
Kedepannya kerjasama ini dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki baik oleh PNL maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.
 
Untuk ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 
Dir PNL Ir. Rizal Syahyadi, S.T. M.Eng.Sc dalam kata sambutannya menyatakan apresiasi dan terimakasih sebesar+besarnya kepada Kajari Lhokseumawe atas terciptanya kerjasama yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, dengan harapan PNL Kejari Lhokseumawe dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program dari kedua lembaga ini.
 
Dalam kesempatan ini, Rizal Syahyadi menambahkan tentang perkembangan PNL dan Pendidikan Vokasi di Indonesia.
 
“PNL saat ini memiliki 27 Program Studi. Salah satunya Magister Terapan Prodi Keuangan Islam Terapan. Alhamdulillah, dengan dukungan mitra kerja dan stakeholder, PNL terus berkiprah di kancah nasional. Salah satunya selama 3 tahun belakangan ini, PNL selalu berada di peringkat teratas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia”, jelas pria yang akrab disapa Didi ini.
 
Sementara itu Kajari Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terealisasinya kerjasama antara Kejari Lhokseumawe dengan PNL.
 
Kajari menambahkan, dalam upaya mendukung peran dan fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi, PNL membutuhkan adanya kerjasama dengan instansi lain dalam mewujudkan visi dan misinya, salah satunya melalui kerjasama dengan Kejari Lhokseumawe.
 
Turut hadir, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lhokseumawe M Azril SH MH, serta para Jaksa Pengacara Negara Kejari Lhokseumawe.

Sementara itu dari PNL, hadir para Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Pejabat Fungsional dan Koordinator Humas dan Kerjasama. (aSp)

Medanoke.com-Medan, LPJ APBD & Ranperda Kota Medan diterima oleh Fraksi Nasdem DPRD Medan untuk dijadikan Perda.
 
Hal ini disampaikan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dalam Pendapat Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim serta dihadiri Walikota Medan, M Bobby Nasution, Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman serta Forkopimda, Senin (27/6/22).
 
Adapun realisasi APBD Tahun 2021 diantaranya, Pendapatan sebesar Rp5.023.080.034.608,29, Belanja Rp4.499.145.144.311,87 dan Surplus Rp523.935.202.296,42. Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp662.661.218 417,83, untuk pengeluaran pembiayaan netto,Rp662.661.218.417.83 dan Silpa Rp1.146.596.420.714,25.
 
Selanjutnya Antonius membacakan pandangan Fraksi Partai Nasdem tentang beberapa saran agar mencari solusi tunggakan BPJS karena Pandemi Covid19. Bahkan dari aspirasi yang diterima dari masyarakat mencapai Rp18 juta, sehingga saran kami sebaiknya bagi warga yang membayar 3 atau 6 bulan dianggap lunas sehingga ini menjadi masukan bagi Pemko Medan.
 
Selain itu juga mendukung Pemko Medan untuk segera mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) agar dipastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatan melalui BPJS PBI dan memastikan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
 
Demikian juga dalam sarana dan prasarana harus menjadi perhatian, seperti sistem drainase di Kota Medan yang kerap tergenang air hingga merendam pemukimam penduduk yang tentunya ini harus menjadi perhatian, termasuk jalan, sarana pendidikan dan kesehatan serta bantuan sosial.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Secara spontan Drs Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan dari partai PDI Perjuangan Kota Medan, tiba tiba menyambangi ruang wartawan (Press Room) yang berada di basement (Lantai LG) Gedung DPRD Medan, Senin (27/6/22).
 
Kunjungan tanpa agenda wakil rakyat yang tidak di agendakan ini tentu membuat para jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya ini terkejut.
 
Sejak diresmikan (ruang press room.red) terhitung baru dua orang anggota dewan yang datang meskipun hanya sekedar melihat-lihat yakni salahsatunya politisi dari Partai NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor SSos.
 
Diketahui kedua legislator asal Dapil 1 dan Dapil 3 ini sangat akrab dan dekat dengan semua insan pers. Bahkan dalam kesehariannya, wakil rakyat ini selalu menyertakan awak media di setiap kegiatannya tanpa pilih-pilih.
 
Bagi kedua wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 dan Komisi 2 DPRD Kota Medan ini, pers begitu penting dalam mempublikasikan semua kegiatan mereka sehingga dapat terpublikasikan dan tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat Kota Medan.
 
“Sudah bagus ya press room kalian.Tapi sepertinya kurang dingin, AC nya sudah lemah, coba nanti saya kordinasikan ke bagian umum ya !. Selaku mitra kerja, wartawan tentunya harus diberi fasilitas yang nyaman sehingga dapat berkarya membuat berita dengan baik, “ujar Wong Chun Sen.(aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tahun ini menjadi momentum paling tepat, seiring dengan booming komoditas yang berdampak langsung terhadap lonjakan permintaan kredit properti tahun ini.
 
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kebangkitan bisnis properti ini harus dimanfaatkan BTN untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit, sehingga pelaksanaan rights issue tahun ini merupakan momentum paling tepat bagi perseroan.
 
“Outlook ekonomi Indonesia masih stabil dari berbagai lembaga pemeringkat Internasional. Outlook ini sebagai gambaran kondisi fundamental ekonomi yang baik, sehingga harus dimanfaatkan BTN untuk merealisasikan rights issue tahun ini,” terangnya.
 
Terkait proyeksi kenaikan tingkat suku bunga tahun ini terhadap penyaluran  kredit kepemillikan rumah (KPR), menurut dia, tidak berdampak singifikan terhadap penyaluran kredit perseroan. Justru dengan kenaikan harga komoditas, permintaan KPR diperkirakan tetap bertumbuh tahun ini.
 
Dengan rights issue, dia mengatakan, kecukupan modal BTN akan lebih kuat, sehingga bisa megimbangi peningkatan permintaan kredit perumahan dari ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Right issue BTN bisa membantu meningkatkan likuiditas BTN agar bisa semakin kuat dalam menyasar bisnis sektor properti,” terangnya.
 
Nafan Aji juga mengatakan bahwa rights issue BTN tahun ini juga diprediksi akan diminati investor. Hal ini ditopang faktor kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung membaik dan tren kenaikan permintaan kredit BTN yang bisa memicu peningkatan kinerja keuangannya.
 
Antusiasme investor ini mesti dijaga dengan satu syarat: BTN harus melakukan rights issue sesegera mungkin. Jangan sampai Amerika keburu resesi yang diperkirakan akan terjadi pada akhir 2022 atau awal 2023. Faktor timing menjadi sangat penting karena menentukan kesuksesan bank spesialis kredit properti ini dalam menggalang dana publik. 
 
Topang Pertumbuhan
Sementara itu, analis Mandiri Sekuritas Kresna Hutabarat dan Bobby Kristanto Chandra mengatakan, aksi rights issue BTN dalam waktu dekat akan menjadi penentu pertumbuhan kinerja keuangan pesat ke depan.
 
Mereka mengatakan, aksi korporasi ini ditargetkan bisa menambah modal perseroan berkisar Rp 3,3-5 triliun atau setara dengan 15-23% dari nilai buku ekuitas BTN pada kuartal I-2022. “Masuknya dana segar baru akan menaikkan modal inti perseroan, sehingga kemampuan penyaluran kredit bertumbuh pesat ke depan. Hal ini tentu akan berimbas positif terhadap pergerakan sahamnya,” terangnya dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, belum lama ini.
 
Mandiri Sekuritas menyebutkan bahwa rights issue akan menaikkan kecukupan modal perseroan dari level 13% menjadi minimal 17%. “Penambahan modal tersebut akan mempermudah BTN untuk merealisasikan target pembiayaan 250-270 ribu rumah setiap tahun dalam 3-5 tahun. Masuknya dana segar dari rights issue juga akan berimbas terhadap keberhasilan perseroan untuk menekan biaya pendanaan yang berujung terhadap peningkatan  margin keuntungan ke depan,” terangnya.
 
Selain itu, dia mengatakan, pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan didukung pengembangan ekosistem pembiayaan kredit perumahan secara digital bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi.  BTN juga sedang meningkatkan kemampuan aplikasi mobile banking BTN, yaitu BTN Mobile. Sejumlah fitur baru akan dihadirkan untuk mendukung aktivitas nasabah baik transaksi ritel maupun lainnya.
 
BTN juga akan mendapatkan sentimen positif dari penjualan aset-set yang sudah tidak produktif maupun bermasalah. Nilai aset yang dilepas diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun dan dana hasil penjualan tersebut akan berimbas terhadap penurunan NPL.
 
Berbagai faktor tersebut mendorong Mandiri Sekurita untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 2.300. Saat ini, harga saham BBTN mencerminkan rasio PBV 0,74x. Valuasi ini masih sangat murah dan punya ruang kenaikan harga saham yang besar ke depannya. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pengawal Keadilan Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan A H Nasution Medan. Kamis (23/5/22).

Dalam aksinya para demonstran menggelar spanduk didepan pintu gerbang gedung Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan berorasi  menyoroti adanya dugaan penyimpangan yang terjadi ditubuh salah satu perusahaan plat merah.

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo ini meminta kepada lembaga penegak hukum Kejati Sumut dan para petugasnya, untuk memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/h combination yang di PT. Sarana Agro Nusantara yang dilaksanakan oleh PT. Ginstak Engineering dengan No. SAN/DIR/SP/15/V/2019 dengan anggaran sebesar Rp. 7.667.812.000 miliar.

” Dimana PT. Sarana Agro Nusantara sudah berubah nama menjadi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara. Patut diduga mesin yang sudah dibeli tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” teriak Ali M Siregar dalam orasinya.

Mereka juga membeberkan perihal dugaan penyimpangan dalam pelaksaan pekerjaan pembangunan eks kantor PT. Sarana Agro Nusantara tersebut dengan anggaran 1 miliar lebih,” kami meminta Kejati Sumut juga memeriksa proses pembangunan gedung kantor yang patut diduga terjadi KKN,” beber Ali.

Massa aksi meminta dengan tegas agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/ h combination.

Dugaan korupsi harus diusut dari pihak manapun, Baik itu Dirut PT.Sarana Agro Nusantara saudara TR, PPK, PPTK, Ketua Panitia Lelang saudara LS dan memeriksa rekanan pelaksana saudara MS,” segera periksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan tersebut,” tegas masaa aksi.

Setelah melakukan orasi massa langsung ditanggapi oleh pihak Kejati Sumut Juliana Sinaga mewakili Penerangan Hukum, mengatakan tuntutan yang dinyatakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke pimpinan,” tuntutan mahasiswa akan saya sampaikan ke pimpinan dan agar dibuat laporan resmi agar bisa segera ditindaklanjuti lagi oleh Kejati Sumut,” jelasnya

Setelah melakukan aksi dan diterima oleh pihak Kejati Sumut massa kemudia membubarkan diri dengan tertib.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Pembahasan Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Walikota Medan untuk tahun anggaran 2021 yang digelar di Ruang Banggar.Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Bahrumsyah yang dihadiri sejumlah OPD diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Medan, diperdebatkan terkait proses perijinan terkait lingkungan hidup.
 
Wakil Ketua DPRD Bachrumsyah meminta ketegasan dari Dinas terkait dan menjelaskan soal proses perizinan, karena diduga banyak usaha yang diduga belum menguruskan IPL,UPL ataupun Amdal.
 
Selaku Kadis Lingkungan Hidup Zulfansyah, ST., MT menyatakan bahwa pihaknya mengalami stagnan dalam proses perijinan dengan keluarnya UU Cipta Naker.
 
Menyinggung mengenai pengaduan tentang masalah lingkungan hidup katanya 25 pengaduan dan 21 kasus sudah diselesaikan pada Tahun 2021.

Wakil Ketua juga sempat mempertanyakan pengawasan Dinas tersebut terhadap Puskesmas dan rumah sakit swasta di Medan yang belum seluruhnya memenuhi kelengkapan perizinan lingkungan gan hidup baik IPL maupun UPL.
 
Menanggapi hal itu dikatakan akan mengkoordinasikan dengan Puskesmas terkait penanganan limbah medis dan non medisnya.
 
Namun bahasan sempat hangat dengan munculnya pertanyaan Anggota Banggar Sudari tentang akurasi data realisasi anggaran belanja barang dan jasa (BBJ) sekitar Rp1, 1 M.
 
Dalam buku rincian LJPj tertera dari A ggaran Rp 1, 1 M lebih tersebut terealisasi Rp432 juta lebih dengan data 32 persen.Namun data ini merasa janggal bagi Sudari sebab secara perhitungan persentase realisasi anggaran bukan 32 persen tetapi sudah mencapai 40 persen.
 
Zulfansyah yang didampingi para kepala bidangnya pun agak kebingungan menjawab pertanyaan Sudari tersebut sehingga suasana agak seru.Kembali Sudari mempertanyakan apakah penyusunan laporan keuangan ini pakai sistem yang baku dari Menkeu atau masih manual sehingga datanya tidak sinkron.
 
Bachrumsyah pun menengahi ‘perdebatan’ tersebut dan menganjurkan agar pihak Dinas Lingkungan Hidup mensinkronkan rincian anggaran tersebut.
 
Untuk kelanjutan Rapat pembahasan LKPj TA 2021 ini, akan mengundang dan memanggil OPD terkait.(aSp)

Medanoke.com- Medan, PUD Pasar Medan mengadakan pengundian sejumlah kios di Pasar Aksara yang nantinya akan ditempati pedagang eksisting, Selasa (22/6/22).
 
Pengundian ini dibuka oleh Dirut PUD Pasar Medan Suwarno dengan disaksikan Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah dengan didampingi anggota Komisi III lainnya antara lain Mulia Syahputra Nasution, Rizky Nugraha, Irwansyah, Hendri Duin, dan Abdul Rahman Nasution. Hadir pula Dirops PUD Pasar Ismail Pardede, Dirkeu/Adm PUD Pasar Fernando Napitupulu, dan Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi.
 
Adapun pengundian meliputi kios untuk toko emas, dan kelontong, gilingan cabe/bumbu, beras, kukur kelapa, pecah belah, makanan/minuman, dan cabut bulu ayam.
 
Dirut mengatakan pengundian ini merupakan langkah awal agar Pasar Aksara di Jalan Masjid, Desa Medan Estate, Deliserdang, bisa segera dioperasionalkan.
 
Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah menerima aspirasi pedagang
Dirut menjelaskan, kedatangan anggota Komisi III DPRD Medan menandakan bahwa pengundian berjalan transparan. “Setelah hampir 6 tahun lebih menunggu, akhirnya kita sampai ke tahap ini. Semoga pengundian berjalan lancar, supaya pasar ini bisa beroperasi dan mendukung bangkitnya perekonomian masyarakat, khususnya pedagang di Pasar Aksara,” kata Dirut.
 
Sementara itu, Ketua Komisi III Afif Abdillah mengungkapkan kedatangan mereka melihat proses pengundian sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. “Apa yang dilakukan hari ini untuk melihat prosesnya berlangsung secara jujur dan adil. Selama prosedur dijalankan, maka tidak ada masalah,” ujar Afif.
 
Ketua Nasdem Medan ini berharap agar pasar bisa dioperasionalkan secepatnya. Bila pasar sudah beroperasi, maka diharap dapat mendorong pemulihan ekonomi di Medan. Afif menambahkan, Komisi III akan mendukung langkah PUD Pasar dalam memajukan pasar di Medan.
 
“Nanti setelah pasar dibuka, mudah-mudahan lebih ramai dari sebelumnya,” pungkas Afif. (aSp)

Medanoke.com– Medan, Kejati Sumut (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) menyatakan berkas delapan (8) orang tersangka perkara kerangkeng (penjara) manusia di rumah pribadi eks Bupati Langkat nonaktif, TRP dinyatakan telah lengkap alias P21 dan akan berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk segera disidang.
 
Saat dikonfirmasi ke Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Selasa (21/6/2022) membenarkan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut menyatakan berkas perkara tersangka SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS dan HG dinyatakan lengkap (P21). Namun untuk berkas perkara TRP dengan 9 orang tersangka belum dilimpahkan.

“Untuk tersangka SP,JS, RG, dan TS dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), (2) jo Pasal 7 ayat (1), (2) UU TPPO atau Pasal 333 ayat (3) KUHP. Kemudian, tersangka HG dan IS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP, sementara DP dan HS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP,” papar Yos Arnold Tarigan dalam keterangan pers rilis Rabu (22/6/22).
 
Lebih lanjut Kasipenkum Kejatisu menyampaikan, untuk tersangka ke-9 atas nama TRP (mantan Bupati Langkat) belum dikirim berkas perkaranya.

“Menurut penyidik, setelah berkas perkara 8 tersangka ini selesai Tahap II, mereka akan kirim SPDP-nya. Selanjutnya, jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik Polda Sumut untuk 8 tersangka yang sudah dinyatakan lengkap.” (aSp)

Medanoke.com-Medan,
Berbagai pertunjukan seni dan kreatifitas ditampilkan pada Beranda Kreatif yang digelar Pemko Medan di halaman depan kantor Wali Kota Medan mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan untuk menghadiri event tersebut.

Wali Kota Bobby Nasution menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengembangan UMKM di Kota Medan. UMKM diketahui mampu memperluas lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Selain menampilkan pertunjukan seni, warga yang hadir untuk menghabiskan malam akhir pekannya juga dapat menikmati berbagai olahan produk UMKM baik berupa makanan dan minuman, fashion maupun produk unggulan lainnya pada stand yang telah disediakan.

UMKM yang dibentuk LSM Strategi melalui pemberdayaan kader dari berbagai dewan pimpinan utamanya yang berdomisili di Kota Medan maupun Kab Deli Serdang dan sekitarnya ikut serta meramaikan event Beranda Kreatif seperti yang terlihat pada Sabtu (18/6) lalu.

Berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerhati Wanita dan Anak Tertindas (Perwati) LSM Strategi turut mempromosikan produk dagangan UMKM makanan dengan sebutan “Dapoer Strategi” di Beranda Kreatif Medan.

Nining Titi Sundawa, Ketua DPP LSM Strategi yang notabene nya merupakan Istri dari Alm Pendiri Kakanda M. Yusuf Siregar / Boy Siregar berharap agar pengembangan UMKM yang telah dibentuk LSM Strategi dapat menjadi kesempatan kerja bagi para kader untuk mencari nafkah dan menambah penghasilan, mengakhiri. (afm)

Medanoke.com-Medan, Mahasiswa yang tergabung Pemuda Mahasiswa Lintas Sumut (PALU SUMUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pada Rabu (15/6/22).
 
Pantauan media, massa membentangkan spanduk di pintu pagar gerbang Gedung Kejatisu, bertuliskan;
 
1. Panggil dan Periksa Ketua DPRD Tapsel Dugaan Persengkolkolan Penyelewengan Anggaran Makan Minum dan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020/2021
 
2. Panggil dan Periksa Sekretaris DPRD TAPSEL, KABAG, KASUBBAG serta oknum yang terkait Dugaan Korupsi Makan Minum dan Perjalanan Dinas DPRD Tahun Anggaran 2020/2021.
 
Koordinator PALU, Abdul Hrp menjelaskan dalam orasinya,  ada yang kami curigai dugaan tindak pidana korupsi  pada sekretariat DPRD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
 
“Pertama Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja Makanan dan Minuman di Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan senilai Rp. 1.456.773.000,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 Rp.3.546.750.000,- perbedaan anggaran Belanja Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.2.089.997.000, peningkatan hampir 55 % dari tahun 2020, padahal pada tahun 2021 situasi masih pandemi covid19”.
 
“Kedua Pada Tahun 2020 Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah  di Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan diduga menghabiskan anggaran senilai Rp. 7.832.815.000,- pada situasi gencar-gencarnya masa Pandemi Covid19. “
 
Lanjut Abdul, Patut kami curigai, diduga Ketua DPRD Tapsel dan Sekretaris Dewan sebagai Pengguna Anggaran memanfaatkan anggaran tersebut di masa pandemi covid,  karena pada saat itu kebijakan pemerintah yang begitu longgar pada masa pandemi tersebut. Ungkapnya
 
Dalam hal yang sama Gani Hsb korlap PALU juga mengatakan dalam orasinya, meminta Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Tapsel, Sekretaris DPRD, KABAG, KASUBBAG yang terlibat pada dugaan korupsi tersebut.
 
“Bapak Kejatisu berserta jajaran kami juga meminta nantinya segera melakukan perhitungan Keuangan Negara Dugaan Korupsi pada Sektretariat DPRD Tapanuli Selatan dengan pihak lembaga independen yang mempunyai kemampuan menghitung kerugian negara.”
 
Karena  Informasi yang kami dapatkan, Diduga pada  Tahun 2022  Penyelidikan Dugaan Korupsi Makan dan Minuman pada Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 diduga Mandek di Mapolres Tapanuli Selatan, namun hingga sekarang diduga dugaan korupsi tersebut pada proses APIP terkesan formalitas saja untuk mengelabuhi siapa saja yang ingin mengungkitnya.
 
Lebih lanjut, Gani menyebut akan mengawal terus sampai tuntas dugaan korupsi ini dan kita yang tergabung di Pemuda Mahasiswa Lintas Sumut  akan berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada minggu depan. Ucap Gani dalam orasinya
 
Setelah mahasiswa berorasi, Kejatisu melalui staf Kasi Penkum Juliana Sinaga mendatangi massa, “Terimakasih kepada adik-adik Mahasiswa yang tergabung dari PALU SUMUT, akan kita sampaikan kepada pimpinan dan beri kami waktu untuk melakukan penyelidikan terkait Dugaan Tindak Lidana Korupsi yang ada di Sekretariat DPRD TAPSEL” Tutup Juliana.
(aSp)

Medanoke.com-Medan, Elviera MKn(52th) yang berprofesi sebagai notaris, terpaksa duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan karena disangka terlibat dalam dugaan korupsi sistemik kejahatan perbankan berbau kredit macet sebesar Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.
 
Sang Notaris yang didampingi kuasa hukumnya tersebut dihadirkan dalam persidangan secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu, Resky Pradhana Romli di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan dengan majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan.
 
JPU Resky Pradhana Romli mendakwa Elviera selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah bekerjasama dengan pejabat BTN Medan, dinilai telah memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya kepada pimpinan maupun staf dan karyawan bank.
 
Para saksi yang dihadirkan diantaranya; Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang (Pincab 2013-2016)/Branch Manager (BM), AF Wakil Pincab 2012- 2014 (Deputy Branch Manager (DBM), R Dewo Pratolo Adji selaku Pejabat Kredit Komersial 2013-2016 (Head Commercial Lending Unit). Serta Aditya Nugroho selaku Analis Kredit Komersial 2012-2015. Keempat pejabat BTN Cabang Medan itu (berkas penuntutan terpisah), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi tertanggal 24 Mei 2011. Mereka ditengarai nyata terlibat dalam pemberian kredit kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), yang Direkturnya saat itu Canakya Sunan (juga berkas penuntutan terpisah).
 
Elviera terpaksa dijadikan terdakwa karena membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara pihak BTN Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa Surat Hak Guna Bangunan (SHG) atas nama PT Agung Cemara Realty (PT ACR).
 

Dugaan Korupsi Sistemik di BTN Medan
 
Belakangan diketahui sebanyak 79 SHGB di antaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung, dan belum ada pelunasan.
 
Warga Komplek Dispenda Jalan Pendapatan IV, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang itu juga membuat Surat Keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan seolah-olah dia sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibaliknamakan. Yakni dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK KYG) dari bank BTN kepada PT KAYA.
 
Terdakwa Elviera dijerat dengan dakwaan melakukan atau turut serta secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya PT KAYA dimana Direkturnya adalah saksi Canakya Sunan sebagai saksi dalam sidang Terdakwa perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp39,5 miliar.
 
Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa Yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Hakim ketua, Immanuel Tarigan didampingi Eliwarti dan Rurita Ningrum melanjutkan persidangan pada Jumat (17/6/22) dengan agenda mendengarkan nota keberatan (eksepsi) dari terdakwa melalui penasihat hukumnya.
 
Usai persidangan, Elviera melalui penasihat hukumnya Tommy Sinulingga, mengaku akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam perkara itu. Menurutnya, keberadaan notaris adanya di akhir penjanjian antara kreditur dan debitur. “Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
 
“Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
 
Tommy menyampaikan, suatu bank pasti menerapkan prinsip kehati-hatian. artinya ketika sudah ada persetujuan dari pihak bank dan developer, maka prinsip kehati-hatian tersebut dianggap telah memenuhi syarat. “Notaris kan hanya membuat apa yang disetujukan oleh para pihak membuat perjanjian kerja. bagaimana mungkin kami atau klien kami disangkakan melakukan korupsi, padahal SOP mereka yang salah,” ujar tommy.
 
Selain itu, Tommy juga merasa janggal dengan sidang perdana tersebut, seharusnya bukan terdakwa yang lebih dulu disidangkan ke pengadilan. “Status klien kami adalah notaris, pejabat yang diberi kewenangan oleh UU membuat akta setelah para pihak yang memintakan dirinya membuat akta, setuju dengan konsep perjanjian tersebut,” ujarnya. (aSp)
 

Medanoke.com-Medan, DPW Perindo Sumut mengelar ‘Pelatihan Juru Bicara” di Kartini Ballroom, Le Polonia Hotel, Medan, Rabu (15/6/22), untuk kepengurusan Partai Perindo di wilayah Sumut 
 
Sejumlah tokoh nasional menjadi pembicara. Di antaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mantan komisioner KPU Pusat dan Tama Satrya Langkun yang aktivis antikorupsi dan pekerja sosial.
 
Tama mengatakan, menjadi juru bicara tak sekadar menyampaikan tapi harus cerdas. “Cerdas bukan hanya untuk di produk juru bicara tapi harus mencerdaskan publik sebagai pembaca karena tanggung jawab mencerdaskan bangsa adalah bagian tugas juru bicara. Selain menyampaikan isi sebagai produk, ” tegasnya.
 
Mantan anggota LPSK itu membedah kekuatan media sebagai mitra juru bicara. “Media sosial, media mainstream serta akun pribadi, di medsos adalah bagian mitra,” tambahnya.
 
Terkait kepartaian, ia memastikan, juru bicara harus mampu menangkap isu di masyarakat, mengurai kepada publik yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya tentang penghapusan tenaga honorer 2023. “Apa sikap Partai Perindo dalam komimen membela publik? Honorer di Indonesia 400-an ribu. Bagaimana nasib mereka tatka peraturan pemerintah itu diberlakukan?,” jelasnya.(aSp)