Evaluasi 100 Hari Kapolrestabes Medan: Euforia Penggerebekan VS Ujian Membongkar Kartel, dan Penanganan Laporan Mandeg

Medan, medanoke.com |  Seratus hari masa kepemimpinan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Calvijn Simanjuntak, diwarnai kontroversi penilaian publik: apresiasi atas intensitas penggerebekan dan penindakan, serta kritik atas belum tampaknya pembongkaran struktur besar di balik kejahatan yang diberantas.

Dalam tiga bulan lebih terakhir, publik disuguhi rangkaian rilis dan pemberitaan mengenai penggerebekan lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dan perjudian di wilayah Medan dan Deli Serdang. Operasi demi operasi dilakukan, sejumlah tersangka diamankan, dan narasi pemberantasan digaungkan.

Namun, di tengah euforia tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana operasi itu menyentuh akar persoalan.

Advokat sekaligus penggiat penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS, Riki Irawan, SH., MH., menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemberantasan yang telah dilakukan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukanlah pujian kosong, melainkan pengingat akan tanggung jawab lanjutan.

“Saya mengapresiasi kerja-kerja pemberantasan yang sudah dilakukan. Namun, apresiasi ini bukan ‘umbang’ atau pujian tanpa dasar. Justru ini menjadi tantangan lanjutan,” ujar Riki.

Menurut Riki, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada banyaknya lokasi digerebek atau pelaku lapangan yang ditangkap.

Publik, kata Riki, menanti pengungkapan siapa aktor atau kartel yang mengendalikan bisnis ilegal tersebut.

“Kalau memang disebut ada kartel judi dan narkoba, publik menunggu siapa mereka. Secara regulasi, perangkat hukumnya sudah lengkap, salah satunya melalui penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tinggal ditelusuri aliran dana dan rekening pihak-pihak yang diduga terlibat dari lokasi yang sudah digerebek,” tegasnya.

Pernyataan itu menohok pada titik krusial: pemberantasan yang tidak menyentuh aliran dana dan pengendali finansial berpotensi hanya memutus ranting, bukan mencabut akar.

Tanpa pembongkaran struktur jaringan hingga ke aktor intelektualnya, ruang bagi tumbuhnya kembali praktik serupa tetap terbuka.

Di sisi lain, evaluasi 100 hari ini juga disorot dari aspek pelayanan dan penanganan laporan masyarakat. Riki menilai belum terlihat percepatan signifikan dalam penyelesaian perkara di tingkat polsek jajaran Polrestabes Medan.

“Sampai hari ini masih banyak laporan masyarakat yang belum menunjukkan progres jelas. Salah satunya laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang wartawan di depan PT Universal Gloves Patumbak yang ditangani Polsek Patumbak. Sudah sekitar lima bulan, namun pelaku yang diduga terlibat disebut masih bebas berkeliaran,” ungkapnya.

Fakta tersebut memunculkan ironi: di satu sisi aparat gencar melakukan operasi besar, di sisi lain laporan masyarakat yang konkret justru dinilai berjalan lambat.

Bagi sebagian praktisi hukum di Medan, transparansi perkembangan perkara dan kepastian hukum bagi pelapor adalah indikator utama profesionalitas kepolisian-bukan semata-mata jumlah penggerebekan atau rilis kasus.

Evaluasi 100 hari ini, pada akhirnya, menjadi titik uji. Apakah rangkaian operasi yang telah dilakukan akan berlanjut pada pembongkaran kartel dan penelusuran aliran dana? Ataukah berhenti pada capaian-capaian yang bersifat kasuistik dan seremonial?
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi tambahan dari pihak kepolisian terkait catatan kritis tersebut.

Publik kini menunggu bukan hanya statistik penindakan, melainkan keberanian menembus struktur kekuasaan ilegal yang selama ini disebut-sebut ada. Di situlah sesungguhnya ukuran keberhasilan akan ditentukan.(**)