Mahfud MD Ungkap Presiden Prabowo Subianto Berikan Teguran Keras Pada Pimpinan TNI dan Polri di Rapat

Mahfud MD Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (ist)

Jakarta, medanoke.com | Dalam rapat tertutup yang membahas reformasi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegangan saat memberikan teguran keras kepada pimpinan TNI dan Polri terkait kebocoran kekayaan negara yang terus terjadi.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, mengungkapkan momen tersebut dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, pada Jumat (21/11/2025). Prabowo menyampaikan data intelijen ekonomi penting yang diperoleh dari sumber luar negeri, yang mengungkap ketimpangan besar antara data ekspor sumber daya alam Indonesia dan data impor di negara tujuan.

Prabowo secara khusus menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang hadir dalam rapat tersebut. Dengan tegas, Presiden menyatakan, “Tidak ada gunanya kamu bintang ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini.”

Teguran ini menjadi momentum penting bagi pembentukan tim reformasi yang bertujuan memperbaiki institusi kepolisian yang saat ini banyak mendapat sorotan dari publik.

Selain menegaskan perlunya perbaikan penegakan hukum, Presiden Prabowo juga menginstruksikan pengurangan intervensi politik demi menyelamatkan kebocoran anggaran negara. Instruksi ini menjadi salah satu dasar penting dalam pembentukan langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh tim reformasi Polri.

Mahfud MD menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim tengah menyiapkan langkah konkret, termasuk penyusunan naskah akademik atau rancangan undang-undang (RUU) baru untuk memangkas birokrasi politik di institusi kepolisian.

Langkah reformasi ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, sekaligus mengatasi berbagai masalah internal yang berkontribusi terhadap kebocoran kekayaan negara. Teguran tegas Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa komitmen terhadap penegakan hukum dan transparansi harus menjadi prioritas nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (KC)