Medanoke.com-Sabtu, 15 Februari 2025. Rudy Chairuriza Tanjung, SH. ketua Jaringan dan Pendamping Kebijakan Pembangunan Sumut (JPKP) melaporkan adanya penyerobotan tanah dengan Laporan Informasi Nomor : LI/176/X/RES.1.24./2024/Dittipidum tanggal 24 Oktober 2024 mengenai adanya penyerobotan tanah, dan sudah naik menjadi Laporan Polisi di Bareskrim Polri dengan Nomor : LP/B/467/XII/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI Tertanggal 23 Desember 2024.
Sedangkan laporan mengenai tindakan Kasat Reskrim Simalungun yang tidak patut sudah didaftarkan secara online ke Propam Polri pada tanggal 26 Desember 2024 dengan nomor registrasi 11241226000044, dan telah diterbitkan SP3D tanggal 10 Januari 2025. Namun pada saat di konfirmasi pada tanggal 10 Februari 2025 di Paminal Bareskrim Polri, atas laporan tersebut, ternyata jawabannya masih dalam proses padahal sudah 30 hari sejak SP3D. Maka atas dasar hal tersebut esoknya rudy melaporkan hal tersebut ke Kompolnas agar laporan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, juga agar turut diawasi oleh Kompolnas.
Dasar Rudy membuat laporan ini diterangkannya kepada wartawan di kediamannya yang juga merangkap sebagai kantor di Jalan Panglima Denai pada Sabtu, 15 Februari 2025 atas apa yang di alaminya saat menjadi kuasa hukum seorang pemilik Tanah seluas 96.740M2 yang terletak di Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun-Sumatera Utara berinisial HB.
Adapun tanah ini diperoleh HB berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 122, Desa Silimakuta Barat atas nama Minita A.A Barus, Luas 17.103 M2 tanggal 29 Mei 1998/ balik nama pada tanggal pendaftaran 11 November 2011, 4820/2011. Dimana lahan yang berupa 7 bagian itu adalah merupakan lahan yang berstatus sebagai lahan adat masyarakat Silimakuta Barat yang telah dikuasai dan diusahai secara turun temurun, juga menjadi lokasi tempat tinggal masyarakat serta lahan yang menjadi bagian penopang hidup masyarakat di sekitar.
Flashback, pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 15:00 wib, Rudy mendampingi kliennya mendatangi lokasi lahan tersengketa di Hopoan Desa Sinar Naga Mariah, Kec. Simalungun-Sumatera Utara mendampingi bersama anggota Tim Satgas Mafia Tanah dari Mabes Polri.
Pada saat itu klien Rudy harus menunjukkan lahan yang sebelumnya telah mereka laporkan kepada tim satgas terkait sengketa dimana keluar Hak Guna Bangunan (HGB) pada PT Sipiso Piso, padahal si pemilik memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Selain itu mereka juga melaporkan tentang pengerusakan tanaman milik masyarakat setempat kepada Tim Satgas Anti Mafia tanah.
Sesampainya dilokasi, Tim Satgas Anti Mafia Tanah saat melaksanakan tugasnya didatangi, difoto, dan videokan oleh 5 orang tidak dikenal (preman) yang mengaku dari PT. SipisoPiso.
Walau sempat cekcok, demi menghindari perdebatan berlarut, saat itu Tim Satgas Anti Mafia Tanah menunjukkan identitas dan surat tugas mereka, satgas juga menyatakan keberatan mereka untuk diambil gambar digital oleh kelima orang tersebut, dan meminta agar orang-orang yang mengaku dari PT Sipiso Piso untuk menghapus gambar dan video yang telah terlanjur mereka rekam, namun kelima orang pria tersebut menolak untuk menghapus gambar.
Tak lama kemudian datanglah petugas dari polsek Saribu Dolok atas nama Daniel yang mengaku sebagai Kanit Reskrim untuk menengahi keadaaan.
Saat sedang di mediasi, tak berapa lama datang pula segerombolan orang berjumlah sekitar 30 orang dengan mengendarai 1 unit mobil double cabin strada L200 Plat no pol : BA 7 AK, truk Canter Kuning dan satu unit mobil pribadi, yang saat itu langsung mendatangi Rudy dan kliennya dengan gestur seperti hendak menyerang. Orang-orang yang baru datang ini juga mengaku dari PT. Sipiso Piso.
Melihat situasi yang semakin tidak kondusif dan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak Polsek menyarankan agar Rudy dan kliennya meninggalkan area dengan dikawal pihak polsek.
Di tengah perjalanan dari lokasi ke jalan raya, pihak polsek menyarankan mereka untuk hadir ke Polsek Saribu Dolok. Rudy beserta klien dan Tim Satgas Anti Mafia Tanah menyetujuinya.
Sesampai di Polsek Saribu Dolok Rudy dan rombongan disuruh menunggu Kasat Reskrim Polres Simalungun hingga pukul 20:00 wib.
Kemudian pihak Polsek mengabari mereka untuk bertemu Kasat Reskrim di Polres Simalungun dan mereka pun bergerak kesana, lalu mereka menunggu di ruang Unit Reskrim Polres Simalungun.
Saat Kasat Reskrim Polres Simalungun (AKP HERISON MANULANG, S.H) memasuki ruangan, Rudy masih mengingat bahwa saat itu terlihat ekspresi Kasat emosi, dan setelah berbicara sebentar Kasat Reskrim tersebut meminta agar klien Rudy di BAP.
Tentu saja Rudy menolak, namun mengingat mereka tidak dapat berbuat banyak di situ maka dengan terpaksa si klien pun harus di BAP, walau tanpa dasar yang jelas.
Rudy juga mengingat saat BAP berlangsung, dirinya yang pada saat
itu mendampingi Kliennya saat di BAP, difoto olehKasat Reskrim tersebut, dan setelah di BAP Mereka masih harus “menginap” di Polres.
Sekitar pukul 04:30 wib (pagi) di tanggal 28 November 2024, Rudy melihat kliennya yang sudah usia senja, drop karena kecapekan dan dirinya jadi bingung karena mereka disuruh menunggu padahal tidak ada satupun lagi petugas dari polres di Unit Reskrim tersebut.
Rudy pun berkeliling di unit Reskrim untuk mencari petugas jaga untuk mempertanyakan hal kepulangan, namun tidak menemukan siapapun. Akhirnya karena sudah tidak ada siapapun di Unit Reskrim tersebut, Rudy berkesimpulan untuk pulang saja.
Di pintu jaga depan Polres Simalungun dirinya meminta tolong kepada petugas piket untuk membukakan gerbang yang terkunci, dan petugas yang berjaga mempersilahkan mereka untuk membuka gerbang yang ternyata dalam kondisi tidak tergembok.
Selepas keluar dari Polres mereka pun beranjak ke Medan, namun kembali Kasat Reskrim menelpon sekitar pukul11:00 pada 28 November 2024 untuk hadir kembali ke Polres, namun karena bukan panggilan resmi, Rudy pun menolak.
Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 30 November 2024, Rudy bertemu dengan kliennya, dan si klien mengatakan kalau foto diri Rudy bersama klien saat di BAP di Polres Simalunguntelah tersebar kemana mana melalui akun sosial media WhatsApp, yang mana perbuatan ini sangat disayangkan dan Rudy merasa sangat keberatan.
Atas dasar itu lah, demi nama keadilan Rudy meminta kepada pihak propam agar AKP Herison Manulang, S.H :
1. Evaluasi kinerja atas jabatannya.
2. Mencopot yang bersangkutan dari jabatannya
3. Melakukan MUTASI kepada yang bersangkutan untuk
bertugas di Indonesia Wilayah Timur.
Sementara itu Satgas Anti Mafia Tanah yang saat ini sudah kembali ke Jakarta saat di konfirmasi oleh wartawan via panggilan WhatsApp pada Sabtu, 15/02/25 mengatakan bahwa pihak mereka belum bisa memberi keterangan, karena itu merupakan kewenangan Humas Mabes Polri. (Tim)
About Author
