Blok Sumut Dukung Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi di Medan

Relawan Blok Sumut (RBS) sangat mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan, terutama pada komitmen untuk menegakkan hukum, terkhusus pada pemberantasan korupsi.

“Kita siap mengawal dan mendukung Pemerintahan Prabowo yang bertekad mensejahterakan rakyat. Dan salah satu hal untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan menggunakan uang negara pada tempat semestinya dan menutup segala potensi kebocoran anggaran. Karena itu kami mendukung penegakan hukum dalam proses pemberantasan korupsi di negeri ini, terutama pemberantasan korupsi di Kota Medan,” ungkap Ketua Umum RBS Arief Tampubolon SH didampingi Sekjen Riki Irawan SH, MH serta anggota kepada wartawan di Medan, Senin 21 Oktober 2024.

Menurut Arief, Pemerintahan Prabowo wajib dikawal dan didukung demi kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia kembali baik seperti semula sehingga berimbas pada terkikisnya ketimpangan sosial di masyarakat seperti yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini.

Pidato Prabowo di gedung senayan saat pelantikan menurut Arief juga memiliki kesesuaian dengan apa yang terjadi di Kota Medan belakangan ini.

“Banyak kasus yang bisa ditelusuri di Kota Medan, ada bermacam temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, dan sangat-sangat mencurigakan,” sambung Riki.

Menurut Riki hal-hal yang mencurigakan dan menjadi tanda tanya besar diantaranya proyek Stadion Teladan Medan yang berbiaya Rp. 545 miliar yang dikerjakan multi years tahun 2023-2024, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda terselesaikan. Padahal kontrak kerja proyek telah berakhir pada September 2024.

Begitu juga dengan proyek Lapangan Merdeka Medan yang berbiaya sekira Rp. 500 miliar, belum ada menunjukkan kemajuan signifikan selain debu yang berterbangan mengotori udara kota Medan.

Selain itu ada lagi proyek lampu pocong (ini sebutan masyarakat kota Medan karena disain tiang lampu dianggap mirip pocong) senilai Rp. 21 miliar yang tak tahu dimana wujudnya meski sudah dinyatakan selesai dikerjakan dan dibayar Pemko Medan.

“Hal lain adalah dana kelurahan sebesar Rp. 280 miliar setiap tahunnya, dengan rincian per kelurahan Rp. 1,7 miliar setiap tahun dan kami tidak melihat penggunaannya di tengah masyarakat,” kata Riki.

“Proyek underpass, drainase, islamic center di Medan Labuhan, tanah timbun dari Lapangan Merdeka Medan yang bernilai Rp. 23 miliar, juga bisa menjadi temuan yang mungkin berpotensi merugikan keuangan negara.Ini lah yang kami maksud agar Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dapat merambah hingga ke Kota Medan,” sambung Arief.

Selain hal-hal tersebut di atas ada lagi kejanggalan lain dimana anggaran penyelenggaraan PON 21 tahun 2024 di Sumut yang berbanding terbalik dengan pelaksanaannya. Hal-hal terkait penyelenggaraan PON ini dan berbagai masalahnya bahkan sempat viral dan di beritakan di berbagai media.

“Informasi yang kami terima, bahwa anggaran penyelenggaraan PON XXI tahun 2024 khusus Sumut Rp. 20,8 miliar, dan untuk peningkatan atlet nasional yang berasal dari Sumut berjumlah 20 orang, serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi yang semula berjumlah 1.752 orang senilai Rp. 107 miliar. Namun besar anggaran ini tak sebanding dengan fakta kenyataan saat pelaksanaan di lapangan yang penuh komplain dari berbagai pihak, saat PON tersebut berjalan, “beber Riki Irawan. (Pujo/RBS 99)