Dewan Pakar GNPP Sumut Soroti LHP LK Pemprov Sumut TA.2023

Anton Sihombing Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP)

www.medanoke.com- Medan, Pasca dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto menekankan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akanya.

Prabowo juga mengajak semua lapisan masyarakat bergandengan tangan menghadapi tantangan korupsi yang semakin menggila.

Atas peryataan Presiden RI ke 8 (Delapan) ini, Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP) Anton Sihombing, siap melaksanakan perintah dan amanah presiden untuk pemberantasan korupsi hingga ke akar nya di Sumatera Utara, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Prov Sumatera Utara, Kamis (01/11).

Anton Sihombing saat ditemui diruang kerjanya, di Jalan Tritura nomor 71, Medan, menyoroti LHP BPK atas LK Prov Sumatera Utara TA.2023, yang dinilai sarat akan KKN, berbagai pertimbangan dan perpanjangan waktu kontrak pekerjaan pada Dinas PUPR belum didukung justifikasi yang memadai atas nama pekerjaan.

Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Provinsi Sumatera Utara pada paket Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Balige -Tarabunga-Meat (Bts Taput) di Kab Toba dengan No.dan Tanggal SPK : 602/DPUPR/UPTD-TRT/426/2023 tanggal 06 April 2023 senilai Rp.25.573.174.460,00 dengan masa pekerjaan 240 hari Kelender.

Saat dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dilakukan KPA, PPTK dan pengawas lapangan staf Inspektorat dan penyedia dan penyedia, penguji mutu kepadatan aspal di laboratorium BBPJN II serta penguji beton di UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dina PUPR, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.553.400.111,48. dengan rincian aspal laston lapis (AC-WC) kekurangan volume Rp.147.394.748,11 untuk lapis pondasi kekurangan volume Rp.114.588.193,88 dan untuk bahu beton kekurangan volume Rp.291.417.169,49 jumlah keseluruhannya Rp.533.400.111,48 untuk paket PHJD Ruas Jalan Sp.Lae Pondom -Silalahi-Bts Karo di Kab.Dairi dengan No.dan Tanggal SPK 620/KTR/KPA/DPUPR/UPTD-SDK/1026/2023 tanggal 6 April 2023 dengan masa pelaksanaan 233 hari kelender hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan bersama KPA,PPTK, pengawas lapangan, staf Inspektorat dan penyedia penguji mutu kepadatan aspal di Laboratorium BBPJN II serta3 pengujian mutu beton di UPTD Laboratorium bahan konstruksi Dinas PUPR terdapat kekurangan volume sebesar Rp.563.747.566,81, dengan rincian uraian pekerjaan untuk aspal laston lapis Aus (AC-WC) kekurangan volume dan mutu Rp.51.923.573,09 untuk laston lapis Aus (AC-BC) kekurangan volume Rp.41.384.020,10 untuk bahu beton (FC =15Mpa) kekurangan volume Rp.470.747.566,62. Bila ditotal, kekurangan keseluruhannya mencapai Rp.563.747.566,81, dan hal ini menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut Anton Sihombing menilai masih banyak lagi pekerjaan di Dinas PUPR Prov Sumatera Utara TA.2023, yang pengelolaannya tidak sesuai dengan spesifikasi. yang 

Menurut Anton Sihombing yang juga merupakan aktivis pengiat anti korupsi ini, hal ini dikarenakan Kepala Dinas PUPR Prov Sumatera Utara pada waktu tender paket Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penanganan Long Segment pada Ruas Balige-Tarabunga-Meat (Bts Taput) Kab.Toba dan Paket PHJD Ruas Jalan Sp.Lae Pondom -Silalahi-Bts -Bts Karo di Kab.Dairi TA.2023, rangkap jabatan sebagai Kepala Pokja ULP Provsu.

Ketua Dewan Pakar GNPP Anton Sihombing menilai selaku Penanggung Anggaran (PA) tidak optimal mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya.

Atas kekurangan volume dan mutu pada dua pekerjaan tersebut, Anton meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 

Lebih lanjut Anton Sihombing saat ini juga menyoroti paket lanjutan pekerjaan pada Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional Mendiang TA.2023 dan lanjutan 2024 dan Pembangunan Alun-alun di beberaoa Kab/Kota diantaranya:

1. Kab.Nias Utara
2. Gunungsitoli
   3.Padang Sidimpuan
3. Tanjung Balai
4. pematang Siantar
   6.Tebing Tinggi
   7.Kota Binjai

Yang juga dikerjakan oleh masing-masing UPTD Dinas PUPR Provsu TA.2023 sedang dalam penyidikan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah masing-masing, yang dapat menimbulkan kelalaian yang dilakukan PA, PPTK, pengawas lapangan serta penyedia. Dapat dipastikan dan diduga ada kebocoran dan kerugian keuangan negara dalam sekala dan jumlah yang besar.(Rel)