KPK Laksanakan Korsup Pencegahan Korupsi di Hotel Mewah

Medan, medanoke.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi supervisi (Korsup) dalam rangka pencegahan korupsi di Hotel Manhattan, Jakarta, yang lokasinya tidak jauh dari Gedung Merah Putih KPK.

Kegiatan korsup pencegahan korupsi tersebut berlangsung selama 2 hari pada 25-26 Februari 2026, di saat bulan suci ramadan, yang diikuti oleh peserta sebanyak 140 orang, dengan perkiraan biaya ratusan juta rupiah.

Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon menilai rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi di hotel mewah tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran yang dilakukan oleh KPK.

“Itu namanya KPK melakukan pemborosan anggaran. Koordinasi supervisi pencegahan korupsi itu kan hanya kegiatan cakap cakap saja, tidak perlu dilaksanakan di hotel mewah. Apa gedung Merah Putih KPK sebesar itu tidak cukup ruangannya untuk dijadikan lokasi rapat, apa lagi di bulan suci Ramadhan?” Ungkap Arief Tampubolon kepada wartawan di Medan, Senin 9 Februari 2026.

Menurut Arief, rapat korsup pencegahan korupsi di Hotel Manhattan itu harus dibatalkan, dan ketua KPK Setyo Budiyanto harus bertanggungjawab atas agenda kegiatan pemborosan anggaran tersebut.

Lanjut Arief, kegiatan pemborosan anggaran yang tidak ada urgensi serta manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Karena itu Ketua KPK Setyo Budiyanto, harus segera mengevaluasi pimpinan deputi pencegahan, karena kegiatan ini dinilai sangat bertentangan dengan semangat asta cita Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu asta cita Presiden Prabowo itu pemberantasan korupsi, bukan pencegahan korupsi. Setyo Budiyanto harus paham itu, harus kurangi kegiatan pencegahan korupsi yang dampaknya tidak ada bagi rakyat Indonesia, apa lagi terhadap asta cita Prabowo,” tegas Arief Tampubolon.

Arief pun berharap dewan pengawas (Dewas) KPK segera bertindak dan membatalkan semua agenda kerja deputi pencegahan yang memboroskan, khususnya terkait rapat koordinasi pencegahan korupsi yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

“Bila perlu Dewas KPK melapor langsung ke Presiden Prabowo agar internal KPK kembali ke ruhnya. Agar dapat terlaksana dengan maksimal pemberantasan korupsi yang sudah akut di republik ini, agar asta cita Presiden Prabowo berjalan dengan baik dan lancar,” tutupnya.(**)