Medan, medanoke.com | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mengangkat tema besar “Indonesia Krisis Kebijakan” sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Para demonstran menilai sejumlah kebijakan yang lahir belakangan ini lebih berorientasi pada akomodasi kepentingan kelompok oligarki dan kroni kekuasaan dibandingkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin sulit, kebijakan pemerintah dianggap belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, DPC GMNI Kota Medan memaparkan sepuluh poin tuntutan yang menjadi dasar gerakan mereka. Salah satunya adalah ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan turun ke jalan sebagai respons terhadap melemahnya kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat.
GMNI juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan negara. Di bidang hukum, organisasi mahasiswa tersebut menuntut penegakan supremasi hukum yang berpihak kepada keadilan rakyat kecil atau kaum marhaen, bukan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Sektor pendidikan dan kebijakan sosial turut menjadi sorotan. Massa aksi meminta evaluasi mendalam terhadap sejumlah program pemerintah, seperti MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat, yang dinilai berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, mereka mendesak agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen benar-benar difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Di bidang reformasi birokrasi dan keamanan, GMNI mendesak DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang TNI dan Polri guna menjaga marwah institusi sekaligus memperkuat iklim demokrasi. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil dan mengembalikan fungsi TNI sesuai tugas pokoknya.
Persoalan energi tidak luput dari perhatian. Massa aksi mendesak evaluasi total terhadap PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusul berbagai persoalan kelangkaan serta tren kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah juga diminta segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan memperketat kebijakan impor guna melindungi produsen dalam negeri.
Dalam aksi tersebut, massa sempat diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Namun, pertemuan itu justru menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa karena pihak legislatif dinilai tidak mampu memberikan jawaban tegas maupun kepastian politik atas berbagai tuntutan yang disampaikan.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Ramot Simarmata, mengecam sikap yang ditunjukkan pimpinan dewan. Menurutnya, ketidakmampuan DPRD merespons aspirasi masyarakat secara konkret merupakan gambaran dari krisis kepemimpinan yang tengah terjadi.
“Kami hadir di rumah rakyat untuk menagih komitmen konkret. Sangat disayangkan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, justru tidak menunjukkan sikap tegas. Ini menjadi bukti bahwa wakil rakyat hari ini gagap dalam menghadapi krisis kebijakan yang sedang melanda negeri,” tegas Ramot.
Sebagai penutup, DPC GMNI Kota Medan menyatakan menolak segala bentuk praktik politik oligarki dan kepentingan kroni yang dinilai masih mengakar dalam birokrasi pemerintahan. Karena tidak memperoleh kepastian dari hasil audiensi tersebut, GMNI Medan menyatakan mosi tidak percaya terhadap respons yang diberikan DPRD Kota Medan.
Ramot menegaskan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan politik agar tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan. (Pujo)
About Author
