HIPPSU dan PB AMCI Dukung Komisi III DPRD Medan Copot Dirut PUD Pasar Anggia Ramadhan

Medan, medanoke.com | Desakan pencopotan Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, tidak lagi sekadar wacana. Tekanan kini berkembang menjadi gerakan terbuka yang melibatkan DPRD, organisasi pedagang, hingga elemen masyarakat sipil. Di balik itu, muncul rangkaian persoalan yang mengarah pada dugaan lemahnya tata kelola hingga potensi konflik kepentingan.

Gelombang ini bermula dari serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Medan dalam beberapa waktu terakhir. Dalam forum tersebut, Komisi III membedah kinerja PUD Pasar—mulai dari minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan internal yang kontroversial, hingga pola kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai tidak transparan.

Kronologi: Dari Evaluasi hingga Desakan Pencopotan
Dalam RDP tahap awal, Komisi III menemukan bahwa realisasi PAD dari sektor pasar jauh dari target. Temuan ini memicu pendalaman lebih lanjut terhadap sistem pengelolaan yang berjalan.

Pada RDP berikutnya, DPRD menyoroti masih dominannya peran pihak ketiga dalam pengelolaan pasar. Alih-alih meningkatkan pendapatan, pola kerja sama tersebut justru dinilai tidak memberikan kontribusi maksimal bagi daerah.

Situasi memanas ketika muncul rencana manajemen PUD Pasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 100 tenaga honorer dengan alasan efisiensi anggaran.

Kebijakan ini langsung mendapat penolakan dari DPRD karena dianggap tidak solutif dan berpotensi menimbulkan masalah sosial baru.

Puncaknya, Komisi III secara terbuka mendorong evaluasi total terhadap kinerja direksi, termasuk membuka opsi pencopotan Dirut.

Pedagang Menjerit, Organisasi Turun Tangan
Di tengah polemik tersebut, suara pedagang pasar menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat tekanan. Himpunan Pedagang Pasar Sumatera Utara (HIPPSU) menilai tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan pedagang selama kepemimpinan saat ini.

Sekretaris HIPPSU Cabang Medan, Jafar Sidik Ginting, menyebut kondisi pedagang justru semakin terpuruk tanpa adanya solusi konkret dari manajemen.

“Sampai sekarang tidak terlihat perbaikan. Pedagang tetap kesulitan, tidak ada kebijakan yang benar-benar membantu,” ujarnya.

Menurutnya, rencana PHK massal semakin menunjukkan bahwa manajemen tidak memiliki arah kebijakan yang jelas.

Dukungan Media dan Tekanan Publik
Dukungan terhadap langkah DPRD juga datang dari Pengurus Besar Aliansi Media Cyber Indonesia (PB AMCI). Organisasi ini menegaskan pentingnya transparansi dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Sekretaris PB AMCI, Dedy Armaya, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup pedagang pasar tradisional.

“Jika keputusan itu untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya pedagang, tentu harus didukung. Tapi transparansi harus dibuka,” ujarnya.

Dugaan Masalah Tata Kelola dan Konflik Kepentingan
Di balik berbagai persoalan yang mencuat, sorotan utama mengarah pada pola kerja sama dengan pihak ketiga. Komisi III menemukan indikasi bahwa kerja sama tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan:
Mengapa kerja sama dengan pihak ketiga tetap dipertahankan meski kontribusinya minim?

Apakah terdapat kepentingan tertentu yang melatarbelakangi kebijakan tersebut?

Sejauh mana transparansi dalam penunjukan dan pengawasan pihak ketiga?

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari manajemen PUD Pasar terkait mekanisme kerja sama tersebut, termasuk skema pembagian keuntungan dan sistem pengawasannya.

Di sisi lain, rencana efisiensi melalui PHK justru menimbulkan paradoks. Ketika potensi kebocoran dari kerja sama eksternal belum dituntaskan, beban justru dialihkan kepada tenaga honorer.

DPRD: Evaluasi Total atau Pergantian Direksi
Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo TR Pardede, sebelumnya telah mengingatkan agar manajemen lebih fokus pada inovasi dan optimalisasi sumber daya internal.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III, David Roni Ganda Sinaga, menegaskan pentingnya peninjauan ulang seluruh kerja sama dengan pihak ketiga sebagai langkah awal pembenahan.

Desakan yang berkembang kini tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi mulai mengarah pada pergantian kepemimpinan sebagai solusi percepatan perbaikan.

Ujian bagi Pemko Medan
Situasi ini menempatkan Pemerintah Kota Medan dalam posisi krusial. Di satu sisi, ada rekomendasi DPRD yang semakin tegas. Di sisi lain, tekanan dari pedagang dan publik terus meningkat.

Jika tidak ditangani secara transparan dan menyeluruh, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pengelolaan perusahaan daerah.
Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah evaluasi perlu dilakukan, melainkan seberapa jauh keberanian pemerintah untuk membongkar persoalan hingga ke akarnya—termasuk jika itu menyentuh dugaan konflik kepentingan di dalamnya.(KC)