Kasi Penkum Kejatisu Soal Dugaan Korupsi Gate 3 port of Belawan PT Pelindo 1 Regional Belawan

www.medanoke.com- Belawan – Proyek Pembangunan fasilitas gerbang Gate 3 port of Belawan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kota Medan, diduga telah lama terbengkalai, dan dibiarkan mangkrak sejak 2017 hingga kini.

Pembangunan gate yang tak jauh dari kantor Kejari Belawan dan Mako Polres Pelabuhan Belawan Diduga ternyata ada kasus tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pejabat PT Pelindo 1 atau Regional Pelindo Belawan.

Dikutip dari salah satu media online pada Sabtu (20/1/2024) bahwa Kejatisu dikabarkan tengah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Gate 3 Port Of Belawan PT Pelindo I Belawan tahun 2017 dengan nilai Rp 2 Miliar.

Pihak yang dipanggil diantaranya Assiten Manager Fasilitas Riky Rahmadi, Deputy General Manager Cabang Pelabuhan Belawan Indra Pamulihan, Senior Manager Fasilitas Ferrial Dunan, Senior Manager Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Safrial.

Selanjutnya ada Pelaksana Fasilitas BICT, Toha, (Team Leader PT. Adhimascipta Dwi Pantara) Anwar T Manik (Material Enginer Adhimascipta Dwipantara), Julfan R Siburian (Project Manager PT Anla Raksa) Octavianus Pasaribu (Site Manager PT Anla Raksa), Alberth (Staf Tehnik Manager PT Anla Raksa), Ibnu Utama Sembiring (staf tehnik manager PT Anla Raksa) Bunga Ria Sitanggang (PT Welly Karya Nusantra) dan Anthony Wany (PT Anla Raksa) .

Kemudian dikonfirmasi wartawan kepada Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Adre Wanda Ginting terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Gate 3 Port Of Belawan PT Pelindo I Belawan sebelumnya Menurut pihak Kejari Belawan masalah tersebut bergulir di Kejatisu, AW Ginting akan mengecek ke sistem.

“Baik bg akan kita cek ke sistem” Kata Adre Wanda

Terpisah Ketua LSM Torpedo Sumut Ganden Limbong meminta Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi proyek Gate 3 di Pelabuhan Belawan anggaran tahun 2017 yang mangkrak tersebut, agar aparat penegak hukum membongkar kasus dugaan di Regional Pelindo Belawan salah satu milik BUMN.

Ketua LSM Torpedo Sumut menegaskan seharusnya, baik Kejaksaan Agung maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), berinisiatif membuka peluang penyelidikan di kasus dugaan mangkraknya, proyek yang dikelola PT Pelindo 1 atau Regional Pelindo pembangunan Gate 3 di Pelabuhan Belawan ” Katanya di Belawan, Rabu (18/12/2024).

Menghabiskan anggaran miliaran, Ketua Torpedo desak pihak Kejagung RI, mengusut tuntas proyek pembangunan Gate 3 di Pelabuhan Belawan yang lama tidak di operasikan atau mangkrak.

Di lapangan, Terlihat ada perbaikan Gate 3 di Pelabuhan Belawan, seperti pemasangan kamera sensor serta portal masuk gate, masih jadi tanda tanya besar kapan Gate 3 ini di operasikan.

Dilihat dari situasi ujung Pelabuhan Belawan saat ini bila kita mendengar statement viralnya Presiden Prabowo ketika dilantik sebagai presiden Republik Indonesia dengan komitmen siap membasmi para koruptor dan menyatakan ketegasannya kepada para pejabat negara di sidang kabinet “ kalau tidak bisa bekerja tidur saja di rumah..”, hal ini telah menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat dan pernyataan presiden tersebut kiranya perlu dibenturkan kepada kasus dugaan korupsi proyek Gate 3 di Pelabuhan Belawan, Sejumlah proyek seperti pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah dan dermaga IKD 3 serta perbaikan tanah IKD,, proyek pembangunan areal parkir, serta proyek-proyek lainnya yang tidak sesuai dengan statement Presiden tersebut.

Sekedar informasi, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Departemen Head Hukum dan Humas Regional I Fadilah Haryono terkait perbaikan Gate 3 dan kapan di operasikan, sayangnya belum memberikan keterangan resmi,

Perlu diketahui Ditanya terkait pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan pemeriksaan terkait anggaran proyek pembangunan gedung kembar serta proyek-proyek lainnya beberapa tahun lalu. Dimana disebut sebut Direktur Utama saat itu masih dijabat oleh Bambang Eka, meninggal dunia akibat sakit. Fadillah mengatakan bahwa info itu tidak benar.

“Info itu tidak benar” Ungkap Fadillah.
.