MBG Disorot, Tiga Elemen Sipil Desak Moratorium: “Jangan Jadikan Program Gizi Anak Sekadar Proyek”

Medan, medanoke.com | Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. Tiga elemen masyarakat sipil, yakni LTKP, AMDHI, dan Ketua Gen Z Sumatera Utara, mendesak pemerintah memberlakukan moratorium terhadap program tersebut. Mereka menilai pelaksanaan MBG yang semula digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak dan penanganan stunting mulai menjauh dari tujuan utamanya.

Presidium Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP), Syafaruddin Sikumbang, menilai polemik yang muncul belakangan ini menjadi sinyal perlunya evaluasi serius. Menurutnya, kontroversi terkait Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 yang menghentikan sementara pelaksanaan MBG selama masa libur sekolah menunjukkan adanya pergeseran fokus program.

“Kalau dicermati, pihak yang paling keras memprotes penghentian sementara MBG bukan siswa atau orang tua murid, melainkan para pengusaha pengelola dapur SPPG. Ini menimbulkan pertanyaan besar, sebenarnya program ini lebih berpihak kepada siapa?” ujar Syafaruddin di Medan, Jumat (19/6/2026).

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta program tetap berjalan selama masa libur sekolah dengan alasan adanya komitmen kerja sama yang telah disepakati bersama BGN.

Bagi Syafaruddin, respons tersebut justru memperkuat dugaan bahwa MBG mulai bergeser menjadi proyek ekonomi berskala besar. Ia menyoroti distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak sejalan dengan peta prioritas daerah stunting nasional.

Sebagai contoh, Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki angka stunting sekitar 40 persen hanya memiliki 13 unit SPPG. Sementara Sulawesi Barat dengan angka stunting sekitar 35 persen memiliki 117 unit SPPG. Di sisi lain, Jawa Barat yang angka stuntingnya jauh lebih rendah, sekitar 15 persen, justru memiliki lebih dari 6.000 unit SPPG.

“Kalau orientasinya benar-benar untuk menekan angka stunting, daerah dengan prevalensi tertinggi semestinya menjadi prioritas utama. Data ini menunjukkan ada hal yang perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Gen Z Sumut, Rudi Hutabarat. Menurutnya, MBG merupakan program yang memiliki tujuan mulia dan patut didukung. Namun, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah.

Ia juga menyayangkan munculnya stigma terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap program tersebut. Menurut Rudi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi yang sehat.

“Jangan sampai masyarakat yang mempertanyakan efektivitas program justru diberi label negatif. Kritik harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan dianggap sebagai ancaman,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI), Azis Sibarani, menilai berbagai persoalan yang mencuat belakangan semakin menguatkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Ia menyinggung sejumlah kasus dan berbagai temuan yang telah menjadi sorotan publik terkait tata kelola program tersebut.

“Ketika berbagai persoalan tata kelola mulai terungkap ke ruang publik, maka wajar jika masyarakat meminta evaluasi total. Moratorium bukan berarti menghentikan tujuan baik program, tetapi memberikan ruang untuk membenahi sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” kata Azis.

Ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa pemerintah perlu melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama program harus dikembalikan pada upaya meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting, bukan terjebak pada kepentingan ekonomi maupun orientasi proyek.

Menurut mereka, keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran atau jumlah dapur yang dibangun, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang menjadi sasaran utama.

“Jangan sampai program yang lahir dengan semangat mulia untuk masa depan generasi Indonesia justru kehilangan arah. Fokusnya harus tetap pada pemenuhan gizi anak dan penurunan stunting, bukan pada kepentingan proyek semata,” tutup mereka.(Pujo)