Pidsus Kejati Sumut Sita Barbut Dugaan Korupsi Dari Kantor PUPR

MEDAN-medanoke.com,    
Terkait adanya dugaan korupsi Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli, Nias, Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyita sejumlah Barbut (barang bukti) berupa data maupun dokumen dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Jalan Sakti Lubis, Medan, Sumatera Utara.

Penyitaan ini terpaksa dilakukan untuk mendapatkan bukti konkrit terkait pemeliharaan rutin  jalan dan jembatan Provinsi  Tahun Anggaran (TA) 2022 senilai Rp7. 707.781.500.

Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) Sumut, Idianto SH MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, membenarkan adanya peningkatan penyidikan serta penyitaan data-data maupun dokumen penting di kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut.

“Pengusutan kasus dugaan korupsinya telah ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke penyidikan dan melakukan penyitaan berkas, data dan dokumen penting,” ungkap Yos A Tarigan, Kasi Penkum Kejatisu.

Lebih lanjut Yos menyampaikan terhadap barang yang disita tersebut akan dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Provsu, khususnya dalam DPPA UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli untuk kegiatan pemeliharaan rutin  jalan dan jembatan Provinsi Sumut  senilai Rp. 7. 707. 781. 500,-

Ketika ditanyakan terkait penetapan tersangka, Kepala Seksi Penerangan & Hukum menyebutkan bahwa, sampai saat ini tim penyidik masih terus mendalami dan melakukan pengembangan sehingga nanti apabila sudah disimpulkan pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan.

“Secepatnya akan diumumkan penetapan tersangkanya, begitu pun perihal jumlah kerugian keuangan negaranya. Mohon bersabar kawan-kawan, informasi perkembangan penyidikan akan segera kita sampaikan,” ujar Yos.

Sebelumnya, tim jaksa penyidik telah meningkatkan penanganan perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan dan telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. 

Penyitaan beberapa barang bukti penting berupa dokumen dan data dilakukan terkait dugaan korupsi tersebut. pelaksaa adalah bagian dari penyidikan untuk mendapatkan bukti-bukti yang konkrit.
(aSp)