Politik Balas Budi Diduga Warnai Pelantikan Pejabat Sumut

DELI SERDANG, medanoke.com | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melantik enam pejabat eselon II Pemprov Sumut di Gedung VIP Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang pada Jumat, 11 Juli 2025. Acara berlangsung dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong di lokasi yang sama.

Tiga di antara pejabat yang dilantik tersebut  merupakan eselon II ‘impor’ dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Adapun para pejabat yang baru dilantik itu adalah :

• Heri Wahyudi Marpaung sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Heri Wahyudi sebelumnya Sekretaris Daerah Labusel dan mantan Penjabat Bupati Batu Bara.

• Timur Tumanggor sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Timur Tumanggor sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang dan mantan Penjabat Wali Kota Padangsidimpuan.

• Yuda Pratiwi Setiawan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yuda Pratiwi sebelumnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.

• Alfi Syahriza sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat. Alfi sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumut

• Agustinus Panjaitan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), yang sebelumnya Agustinus menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sumut.

• Yuliani Siregar sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, yang sebelumnya Yuliani menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut.

Dugaan Politik ‘Balas Budi’
Catatan wartawan, Timur Tumanggor dan Heri Wahyudi Marpaung merupakan di antara penjabat kepala daerah yang terindikasi kuat mendukung pemenangan Bobby Nasution – Surya saat Pilgub Sumut yang lalu. Keduanya diketahui sangat aktif berperan menggerakkan aparatur sipil negara di wilayah tugasnya masing-masing, guna mengarahkan dukungan terhadap Bobby-Surya waktu itu, termasuk berkolaborasi dengan Forkopimda setempat. Sehingga wajar jika publik menduga kuat bahwa dengan keduanya dilantik oleh Bobby, mengisyaratkan ‘politik balas budi’ itu nyata adanya.

“Ya, tentu pertimbangan semua sisi perlu untuk menentukan pejabat eselon II ke depan, agar Gubsu itu bukan milik team sukses lagi tetapi sudah menjadi gubernurnya masyarakat Sumut,” ujar pemerhati politik di Sumut, Rafriandi Nasution, saat dimintai pendapat, Jumat malam.

Mengenai tiga pejabat ‘impor’ tersebut, hemat Rafriandi, Gubsu didorong memperjelas ke publik supaya clear and clean agar jangan terjadi, begitu mereka bertugas tak berapa lama ada pula kelompok masyarakat dari asal mereka yang diangkat, melaporkan ke pihak hukum atau munculnya masalah-masalah lama di kabupaten/kota asal para kadis tersebut.

“Seperti kejadian di Sumut baru-baru ini, baru empat bulan sudah pula KPK OTT (operasi tangkap tangan) di Sumut,” tegas Rafriandi.

Sehingga menurut Rafriandi, wajar jika rakyat menuntut para kadis yang dilantik itu harus transparan dan bebas dari praktik KKN dan ‘politik balas budi’.

“Mungkin itu bisa jadi titik tekan kita (publik) agar Gubsu menentukan pejabat eselon II mampu bekerja secara profesional dan sesuai harapannya. Masyarakat dituntut untuk dapat mengawasi kinerja Pemprovsu secara keseluruhan,” tutup Rafriandi. (Pujo)