Tawuran di Belawan Berubah Jadi Teror, Praktisi Hukum: Ini Bukan Kelalaian, Ini Kegagalan

Medan, medanoke.com | Rentetan aksi tawuran di kawasan Belawan yang kerap terjadi kini berubah menjadi teror terbuka terhadap warga sipil. Penjarahan, perusakan rumah, hingga ancaman pembakaran terjadi nyaris tanpa hambatan. Di tengah situasi tersebut, negara justru dipertanyakan keberadaannya.

Praktisi hukum, Helmax Alex Sebastian Tampubolon, SH, MH, melontarkan kritik keras terhadap aparat kepolisian, khususnya Polres Pelabuhan Belawan. Ia menilai insiden ini sebagai kegagalan serius dalam menjalankan fungsi dasar negara: melindungi warganya.

“Keamanan adalah hak konstitusional. Negara wajib hadir. Jika masyarakat diserang, dijarah, bahkan diancam dibakar, lalu aparat tidak bertindak cepat, ini bukan sekadar kelalaian—ini kegagalan,” tegas Alex.

Ia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin perlindungan diri, keluarga, dan harta benda dari ancaman ketakutan.

Tak hanya itu, Alex juga mengingatkan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara tegas menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, pertanyaannya sederhana: fungsi itu dijalankan atau tidak? Jangan sampai masyarakat menilai negara hanya hadir di atas kertas,” ujarnya tajam.

Teror Berjam-jam, Respons Dipertanyakan
Peristiwa yang disorot itu terjadi pada Sabtu (4/4/2026) dini hari, bermula dari tawuran di kawasan Titi Satu sekitar pukul 23.30 WIB. Namun, situasi kemudian memburuk dan meluas hingga ke permukiman warga di Kelurahan Sicanang sekitar pukul 03.00 WIB.

Selama rentang waktu tersebut, massa tidak hanya bentrok, tetapi juga melakukan penjarahan dan perusakan rumah warga.

Salah satu korban, Horas Hutahuruk (44), mantan anggota kepolisian, merekam langsung kondisi rumahnya yang hancur. Kaca pecah, pintu dirusak, dan kios dibongkar paksa. Barang dagangan serta harta benda dilaporkan hilang.

Lebih mengkhawatirkan, istri dan anak korban disebut diancam dengan senjata tajam. Pelaku bahkan diduga membawa bahan bakar dan mengancam akan membakar rumah.

“Ini bukan lagi tawuran. Ini sudah masuk kategori teror terhadap warga,” kata Alex menanggapi fakta tersebut.

Laporan Masuk, Tindakan Tak Kunjung Datang
Korban mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan saat peristiwa masih berlangsung. Namun, menurut pengakuannya, tidak ada respons cepat dari aparat.

“Kami sudah lapor, tapi tidak ada tindakan. Kami seperti dibiarkan,” ujar Horas dalam rekaman video.

Bagi Alex, pernyataan ini menjadi titik krusial yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak kepolisian.

“Kalau laporan sudah masuk dan tidak direspons dengan cepat, ini masalah serius. Ini bukan soal teknis, ini soal tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan sistem patroli, deteksi dini, dan kesiapsiagaan aparat dalam mengantisipasi konflik yang sudah berulang kali terjadi di Belawan.

“Negara Tidak Boleh Kalah oleh Tawuran”
Alex turut menyoroti peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah tersebut.

“Di mana semua pihak saat situasi memanas? Apakah ini dibiarkan? Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang merusak ketertiban,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap situasi seperti ini hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa hukum tidak berjalan.

“Kalau masyarakat sudah kehilangan rasa aman, itu alarm keras. Jangan tunggu korban lebih banyak baru bergerak,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi penanganan, waktu respons, maupun langkah hukum terhadap pelaku. Kapolres Pelabuhan Belawan belum membalas pesan awak media yang dikirim melalui chat WhatsApp.

Insiden ini bukan lagi sekadar konflik antar-kelompok. Ini adalah ujian nyata bagi negara: apakah mampu melindungi warganya, atau justru terus tertinggal di belakang setiap kali kekerasan terjadi.(**)