Berkantor di Nias, Gubsu Tunjukkan Kepemimpinan Out of the Box

Nias, medanoke.com | Ada cara yang berbeda untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. Bukan sekadar melalui rapat di ruang-ruang kantor, laporan administratif, atau kunjungan seremonial. Salah satunya adalah dengan memindahkan pusat aktivitas pemerintahan untuk sementara ke daerah yang selama ini berada jauh dari pusat pengambilan keputusan.

Langkah itulah yang ditunjukkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Afif Nasution ketika memilih berkantor di Kepulauan Nias.

Kehadiran orang nomor satu di Sumatera Utara itu di Nias tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan lokasi kerja. Di baliknya, terselip pesan bahwa persoalan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut perlu dilihat secara langsung, didengar dari masyarakat, sekaligus diikuti dengan keputusan dan program yang konkret.

Founder dari beberapa Media Online di medan yaitu Erri Rahman, menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang out of the box. Menurut dia, kehadiran Gubsu di Nias menjadi lebih bermakna karena dibarengi dengan komitmen menyiapkan program pembangunan dan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Gubsu tidak hanya berkantor di Nias, tetapi juga membawa dan menyiapkan program pembangunan. Berdasarkan data yang kami himpun, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp500 miliar. Ini sebuah terobosan yang patut diapresiasi,” kata Erri Rahman.

Menurut Erri, sejumlah program konkret juga telah dilakukan selama perhatian pemerintah provinsi diarahkan ke Kepulauan Nias. Salah satunya menyangkut infrastruktur jalan di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, penanganan jalan di wilayah tersebut mencapai sekitar 12 kilometer. Angka itu bahkan disebut lebih panjang dibandingkan pengajuan awal yang hanya sekitar 7 kilometer.

Bagi masyarakat yang sehari-hari bergantung pada kondisi jalan untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun mobilitas sosial, pembangunan infrastruktur bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Jalan yang layak berarti akses yang lebih terbuka dan waktu tempuh yang lebih singkat.

Namun perhatian pemerintah provinsi tidak berhenti pada persoalan infrastruktur.

Pendidikan Menjadi Perhatian
Sektor pendidikan juga menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Erri menyoroti kebijakan penggratisan biaya pendidikan SMA/SMK yang dinilainya dapat membantu mengurangi beban masyarakat.

Perhatian terhadap pendidikan juga terlihat dari rencana dan pembangunan fasilitas sekolah di Nias Utara. Di antaranya pembangunan gedung permanen SMP Negeri 4 Sitolu Ori serta rencana pembangunan SD Negeri Lasara.

Bagi daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang khas, keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai bukan perkara kecil. Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar, tetapi juga salah satu penanda hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Artinya, kehadiran Gubsu di Nias tidak berhenti pada simbolik. Ada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan hingga pembangunan fasilitas sekolah,” ujar Erri.

Tak Hanya Jalan dan Sekolah
Perhatian terhadap kebutuhan masyarakat juga disebut menyentuh sektor keagamaan.

Erri mengapresiasi perhatian Gubsu terhadap rumah ibadah, termasuk dukungan terhadap renovasi masjid yang sebelumnya sempat tertunda.

Menurut informasi yang diterimanya, anggaran renovasi masjid yang sebelumnya berada di kisaran Rp100 juta kemudian ditingkatkan menjadi sekitar Rp250 juta.

“Informasi yang kami terima, anggaran renovasi masjid yang sebelumnya sekitar Rp100 juta kemudian ditingkatkan menjadi Rp250 juta. Ini juga bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Di titik ini, pola kepemimpinan yang ditunjukkan Bobby tidak hanya dilihat dari besaran anggaran yang disiapkan, tetapi dari cara pemerintah membaca kebutuhan masyarakat secara lebih dekat.

Eksekutif dan Legislatif Turun Bersama
Ada satu hal lain yang menurut Erri layak mendapat perhatian: Gubsu tidak datang sendirian. Dalam sejumlah agenda di Nias, anggota DPRD Sumatera Utara turut dibawa untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Bagi Erri, keterlibatan legislatif bersama eksekutif memiliki arti penting. DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, sementara pemerintah provinsi menjalankan program serta kebijakan pembangunan.

Pertemuan keduanya di lapangan, menurut dia, dapat membuka ruang komunikasi yang lebih konkret mengenai persoalan daerah dan kebutuhan masyarakat.

“Ini juga harus diapresiasi karena merupakan bagian dari sinergi setiap lembaga. DPRD memiliki fungsi budgeting dan controlling. Ketika eksekutif dan legislatif turun bersama melihat langsung kondisi daerah, tentu akan lebih mudah membangun komunikasi dan menentukan prioritas pembangunan,” jelasnya.

Pola semacam ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan tidak semestinya berhenti pada meja birokrasi. Ketika pengambil kebijakan melihat langsung kondisi jalan, sekolah, rumah ibadah, dan berbagai persoalan masyarakat, keputusan yang dihasilkan memiliki peluang lebih besar untuk berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan.

Dari Simbol Menjadi Kerja Nyata
Berkantor di Nias pada akhirnya bukan sekadar soal di mana seorang gubernur bekerja. Yang lebih penting adalah apa yang dibawa ketika seorang pemimpin hadir di daerah: apakah hanya agenda, atau juga solusi.

Jika kehadiran tersebut diikuti program, anggaran, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya, maka perpindahan tempat kerja berubah menjadi sebuah pendekatan pemerintahan.

Itulah yang membuat Erri menyebut langkah Bobby sebagai kepemimpinan yang out of the box.

“Berkantor di daerah, melihat langsung persoalan masyarakat, membawa program dan anggaran, sekaligus melibatkan DPRD untuk melihat kondisi di lapangan. Menurut saya, ini adalah model kepemimpinan yang out of the box dan patut diapresiasi,” pungkas Erri Rahman.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah terobosan kepemimpinan tentu bukan semata-mata pada keberanian mengambil langkah yang berbeda. Ukurannya adalah sejauh mana langkah tersebut menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Dan dari Nias, pesan itu sedang diuji: apakah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat mampu menjelma menjadi pembangunan yang nyata, berkelanjutan, dan merata.(Pujo)