Bimtek Jitupasna 2026 Perkuat Kompetensi ASN untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera Utara

Medan, medanoke.com | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara menggelar Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Bimtek Jitupasna) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 18–21 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan diikuti 30 peserta yang berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara serta BPBD kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Bimtek secara resmi dibuka pada Selasa, 18 Agustus 2026, oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, AP., M.Si.

Dalam sambutannya, Tuahta menegaskan bahwa pengkajian kebutuhan pascabencana memiliki peran penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara tepat, terarah, terukur, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat terdampak.

Hal tersebut dinilai semakin penting mengingat Sumatera Utara mengalami berbagai kejadian bencana pada akhir 2025 yang menimbulkan kerusakan, kerugian, serta kebutuhan pemulihan di 19 kabupaten/kota.

“Jitupasna menjadi salah satu tahapan penting untuk memperoleh gambaran kebutuhan pascabencana secara sistematis dan komprehensif. Hasilnya dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pemulihan sekaligus mendukung perencanaan dan percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana,” ujar Tuahta.

Menurutnya, pelaksanaan Bimtek Jitupasna juga menjadi momentum strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), sekaligus memperkuat jejaring, koordinasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan pascabencana.

Pengkajian kebutuhan pascabencana sendiri mencakup berbagai sektor, antara lain permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta sektor-sektor lintas bidang. Dengan adanya pemahaman dan standar kerja yang sama, proses pengkajian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur, akurat, dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Dr. Agustinus S., SIT., MT., menjelaskan skema dan metode pembelajaran yang diterapkan dalam Bimtek Jitupasna.

Menurutnya, kegiatan tersebut menggunakan sistem pengembangan kompetensi secara terintegrasi melalui konsep Corporate University, dengan mengombinasikan tiga skema pembelajaran, yakni Formal Learning, Social Learning, dan Experiential Learning.

“Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara formal, tetapi juga belajar melalui interaksi, berbagi pengalaman, dan praktik langsung sehingga kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja,” jelasnya.

Untuk memperkuat materi dan pemahaman peserta, Bimtek Jitupasna Tahun 2026 menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Pusdiklat BNPB, serta BPSDM Provinsi Sumatera Utara.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kapasitas aparatur dalam melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana semakin kuat. Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat sasaran, terkoordinasi, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Penguatan kompetensi melalui Jitupasna diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian yang lebih akurat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemulihan pascabencana yang lebih terencana, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Pujo)