Duta Damai Indonesia Ustadz Khairul Ghazali Minta Kapolri Copot Kapolrestabes Medan

Deli Serdang, medanoke.com |  Eks Narapidana Terorisme Ustadz Khairul Ghazali mendukung sepenuhnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tertanggal 3 Februari 2026 tentang Penataan Lokasi Penjualan
serta Pengelolaan Limbah Daging Nonhalal di wilayah Kota Medan.

Ustadz Khairul Ghazali yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah dan Duta Damai Indonesia ini meminta agar SE tersebut segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Tokoh agama yang pernah malang melintang dalam dunia terorisme ini juga mengecam keterlibatan Kapolrestabes Medan dan jajarannya dalam mengintervensi masalah itu sehingga terkesan menggertak Walikota Medan dan Forkopimda Medan agar membatalkan SE tersebut.

Pedagang daging babi di Medan memang menjadi isu yang kontroversial. Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal, termasuk babi. Namun, kebijakan ini menuai protes dari pedagang dan konsumen daging babi, yang merasa diskriminatif dan berpotensi mematikan mata pencaharian mereka.

Pedagang babi di Medan berargumen bahwa mereka telah mematuhi peraturan yang ada, dengan melakukan pemotongan babi di Rumah Potong Hewan (RPH) resmi milik pemerintah daerah, dan penjualan dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
Mereka juga menyoroti bahwa penjualan daging babi memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Faktanya di lapangan, penjualan daging babi berserakan tak tentu arah di kota Medan.

Pemerintah Kota Medan telah merespons protes ini dengan menyatakan bahwa SE tersebut bukanlah pelarangan penjualan daging babi, melainkan upaya penataan dan penertiban. Wali Kota Medan telah berjanji untuk menyempurnakan SE tersebut dan memastikan bahwa pedagang babi dapat kembali berjualan seperti biasa.

Pemerintah Kota Medan berjanji untuk menyediakan lapak khusus atau relokasi berjualan ke tempat yang lebih tertata, serta memberikan lapak tanpa biaya bagi pedagang yang bersedia pindah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kota dan ketertiban umum, bukan untuk melarang penjualan daging babi.

Namun para demonstran yang menolak SE tersebut melakukan tindakan provokatif yang bisa meningkatkan eskalasi emosional umat Islam, bahkan dengan menggandeng Kapolrestabes Medan padahal masalah ini tidak ada urusannya dengan pihak keamanan.

“Polri di Medan ini sepertinya sudah berpihak sehingga saya selaku pemuka agama dan mantan teroris mendesak Presiden dan Kapolri agar mencopot Kapolrestabes Medan karena terkesan tidak profesional menjalankan tugasnya,” pungkas Ustadz Ghazali. (KC)