Gen Z Sumut ke Bobby dan Asri Ludin: Persoalannya Bukan Sekadar Cara Bicara

Medan, medanoke.com | Polemik pernyataan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang mengaitkan pembangunan jalan dengan kontribusi pajak masyarakat terus menuai reaksi. Kali ini, kritik datang dari kalangan generasi muda. Tokoh Gen Z Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, S.H., menilai persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan hanya sebagai kesalahan dalam memilih kata atau cara penyampaian.

Menurut Rudi, pernyataan yang belakangan viral itu telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat karena terkesan menempatkan hak warga atas pelayanan publik dalam hubungan timbal balik dengan besaran kontribusi pajak yang mereka bayarkan.

“Masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kondisi jalan yang rusak tanpa harus terlebih dahulu dipertanyakan kontribusi pajaknya. Kritik terhadap pelayanan publik adalah bagian dari hak warga negara dalam sistem demokrasi,” ujar Rudi.

Ia juga menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang sebelumnya menyebut persoalan tersebut lebih kepada cara penyampaian. Menurut Rudi, pandangan itu justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya.

“Kalau ini terus-menerus dianggap hanya salah penyampaian, publik bisa menilai ada pembiaran terhadap persoalan yang lebih mendasar. Saya melihat pernyataan-pernyataan seperti ini sudah beberapa kali muncul dalam berbagai kesempatan. Jadi, yang harus dievaluasi bukan hanya cara berbicaranya, tetapi juga pola pikir dan gaya kepemimpinan yang melahirkan pernyataan tersebut,” katanya.

Rudi menegaskan bahwa tugas utama seorang kepala daerah adalah memastikan pelayanan publik dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah berdasarkan tinggi atau rendahnya penerimaan pajak.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah yang harus dijalankan secara adil dan merata. Karena itu, kritik warga terhadap jalan rusak semestinya dipandang sebagai masukan yang perlu ditindaklanjuti, bukan dibalas dengan mempertanyakan kontribusi masyarakat.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai perlu lebih tegas dalam memberikan koreksi apabila terdapat pernyataan pejabat yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau kegaduhan di tengah masyarakat.

“Jika seorang pemimpin berulang kali menimbulkan kontroversi lalu selalu dibela dengan alasan salah penyampaian, maka itu menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar. Pemimpin harus memiliki empati dan memahami bahwa kritik masyarakat terhadap jalan rusak adalah sesuatu yang wajar. Kalau masyarakat mempertanyakan kondisi jalan, jangan dibalas dengan mempertanyakan kontribusinya. Sikap seperti itu justru memberi kesan bahwa pemimpin belum siap menerima kritik,” tegasnya.

Rudi menambahkan, polemik tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurutnya, pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah yang dibiayai dari berbagai sumber pendapatan daerah dan harus diberikan kepada seluruh warga tanpa diskriminasi.

“Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan warga seharusnya dijawab dengan solusi, bukan dengan pernyataan yang dapat menimbulkan kesan bahwa hak masyarakat bergantung pada besar kecilnya kontribusi yang mereka berikan,” pungkas Rudi.(**)