Aksi Jilid 2 APII Berhasil, Kejagung Segera Dalami Dugaan Persoalan KIP Kuliah di Sumut

Jakarta, medanoke.com | Aksi unjuk rasa jilid 2 yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda Intelektual Indonesia (DPP APII) di Jakarta mulai menunjukkan hasil. Dalam aksi yang berlangsung di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI, Senin (22/6/2026), APII memperoleh kepastian bahwa laporan yang mereka sampaikan terkait dugaan persoalan Program KIP Kuliah di Sumatera Utara akan segera ditindaklanjuti.

Dalam aksinya, APII mendesak Kejaksaan Agung RI untuk memeriksa Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara. Desakan tersebut muncul menyusul dugaan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program KIP Kuliah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di sejumlah perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara.

Menurut APII, LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara memiliki tanggung jawab strategis dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap perguruan tinggi swasta. Karena itu, apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah, maka peran dan fungsi pengawasan lembaga tersebut juga perlu dievaluasi.

“Dugaan persoalan KIP Kuliah yang berkembang di masyarakat tidak boleh berhenti hanya pada tingkat perguruan tinggi. Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara harus diperiksa untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan, apakah terdapat kelalaian, pembiaran, atau bahkan dugaan konflik kepentingan dalam proses tersebut,” tegas perwakilan APII dalam orasinya.

Selain meminta pemeriksaan terhadap Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, APII juga mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan audit investigatif terhadap tata kelola Program KIP Kuliah di Sumatera Utara. Audit tersebut dinilai penting untuk menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan maupun penyimpangan dalam proses penetapan penerima bantuan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aspirasi massa aksi diterima langsung oleh perwakilan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI, Herwan Purwoko. Di hadapan peserta aksi, ia menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan APII telah diteruskan dan kini berada di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Laporan yang disampaikan APII sudah sampai di Pidsus dan akan segera ditindaklanjuti. Kami memastikan seluruh laporan masyarakat akan diproses secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Herwan Purwoko.

Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut akan segera dimintai keterangan guna memperoleh fakta yang objektif, utuh, dan menyeluruh.

Usai menggelar aksi di Kejaksaan Agung RI, massa APII melanjutkan demonstrasi ke Kantor Kemendiktisaintek RI. Dalam aksi tersebut, APII meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara. Bahkan, APII mendesak agar Kepala LLDIKTI dicopot dari jabatannya apabila terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

APII menegaskan bahwa Program KIP Kuliah merupakan instrumen penting negara dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, program tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi merugikan hak mahasiswa penerima manfaat.

Di Kemendiktisaintek, aspirasi APII diterima oleh perwakilan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), TOI. Dalam dialog bersama massa aksi, pihak kementerian menyatakan bahwa seluruh dokumen dan aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya respons dari Kejaksaan Agung dan Kemendiktisaintek, APII berharap proses penegakan hukum dan evaluasi tata kelola Program KIP Kuliah di Sumatera Utara dapat berjalan secara transparan. Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.(**)