Kamak Sindir Rico Waas: Kerja Minim, Harta Melonjak, Isu Pergi ke Luar Negeri Menguat

Medan, medanoke.com | Pernyataan Bobby Nasution soal adanya kepala daerah yang diduga bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, namun dilaporkan hanya sebagai perjalanan ke luar kota, mulai memantik kegaduhan politik di Kota Medan.

Sindiran itu pun memunculkan berbagai tafsir publik, termasuk dugaan mengarah kepada Rico Waas.

Koordinator Nasional Kamak, Azmi Hadly, menilai jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya bukan sekadar salah administrasi perjalanan, melainkan menyangkut kejujuran seorang pejabat publik di tengah kondisi rakyat yang sedang dipaksa akrab dengan kata “efisiensi”.

“Kalau benar pergi ke luar negeri tapi dilaporkannya ke luar kota, ini bukan lagi kreativitas administrasi, tapi bisa jadi seni menyamarkan kenyataan. Publik tentu berhak curiga,” tegas Azmi.

Menurutnya, situasi ini terasa ironis. Di saat masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, menahan kebutuhan, hingga menerima berbagai pemangkasan layanan dengan alasan efisiensi, justru muncul dugaan pejabat pelesiran ke luar negeri secara diam-diam.

“Rakyat disuruh irit, pejabat diduga menikmati transit. Mungkin konsep efisiensinya memang berbeda. Yang dipangkas anggaran rakyat, yang bertambah justru stempel paspor,” sindirnya.

Azmi juga menyoroti lonjakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rico Waas yang disebut meningkat sekitar Rp1,67 miliar hanya dalam setahun.

Kenaikan itu, menurutnya, sulit dilepaskan dari sorotan publik terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan bagi Kota Medan.

“Kerja belum terasa maksimal, tapi angka kekayaan melonjak drastis. Rakyat tentu bingung, ini wali kota sedang membangun kota atau sedang membangun grafik kekayaan?” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut semakin memperlebar jarak antara pejabat dan masyarakat. Ketika warga masih berkutat dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang sempit, hingga tekanan ekonomi akibat efisiensi anggaran, publik justru disuguhi isu perjalanan luar negeri dan kenaikan harta pejabat.

“Yang sering turun justru daya beli rakyat. Tapi yang naik malah LHKPN. Ini prestasi yang sangat cepat, mungkin lebih cepat dari perbaikan jalan di Medan,” ujarnya satir.

Azmi menambahkan, selama kepemimpinan Rico Waas, masyarakat belum melihat gebrakan besar yang benar-benar menjawab persoalan klasik Kota Medan.

Namun sebaliknya, kontroversi demi kontroversi justru lebih sering muncul ke permukaan.

“Kalau kerja nyata minim tapi polemik maksimal, wajar publik bertanya: sebenarnya yang sedang dibangun ini kota atau citra?” lanjutnya.

Karena itu, ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak hanya menunggu laporan administratif semata, melainkan aktif menelusuri jika ada kejanggalan, baik terkait LHKPN maupun dugaan pelanggaran prosedur perjalanan dinas.

Azmi juga meminta Rico Waas segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar yang semakin menggerus kepercayaan publik.

“Transparansi itu kewajiban, bukan pilihan. Sebab kalau rakyat terus disuruh memahami keadaan, pejabat juga harus mau menjelaskan keadaan,” pungkasnya.

Terpisah, Rico Waas saat dikonfirmasi awak media belum memberikan komentar hingga berita ini diterbitkan. (Pujo)