Kemenko Polkam Dorong Integrasi Pembangunan Kekuatan TNI, Wujudkan Pertahanan Nasional Adaptif dan Modern

Polkam, Jakarta, medanoke.com | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan keterpaduan arah kebijakan pertahanan nasional dalam mendukung implementasi konsep Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

Konsep OEF diharapkan mampu mewujudkan kekuatan ideal TNI yang mencakup kesiapan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), pangkalan, serta personel yang harus disiapkan secara mutlak sebagai prasyarat utama pelaksanaan tugas pokok TNI.

Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah menyelaraskan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara dengan memastikan perencanaan antar-matra berjalan terintegrasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang, kendala, dan kebutuhan prioritas dalam pelaksanaannya.

“Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Kresno.

Para peserta membahas arah pembangunan kekuatan pertahanan nasional dengan menitikberatkan pada strategi pertahanan di pulau-pulau besar dan pulau-pulau strategis. Srenum TNI memaparkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri di seluruh wilayah nusantara.

TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan eperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga tahun 2029.

Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

Beberapa isu strategis yang turut dibahas antara lain penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) sebagai respons atas meningkatnya ancaman nonkonvensional, penambahan alutsista strategis termasuk kapal selam dan radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra, tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan satuan dan pangkalan baru, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), serta pentingnya komunikasi publik strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pertahanan nasional.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Rakor menyimpulkan bahwa arah pembangunan kekuatan TNI periode 2025–2029 akan mengacu pada strategi pertahanan pulau besar dan pulau strategis, dengan menunggu penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kemhan/TNI secara final.

Peserta rapat juga sepakat bahwa percepatan penyelesaian dokumen strategis pertahanan menjadi prioritas utama agar rencana pembangunan kekuatan TNI dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ancaman masa depan. (Pujo/SIARAN PERS NO. 559/SP/HM.01.02/POLKAM/10/2025)