Ketua Komite Pemekaran Provinsi Simpatim Ajak Panitia Pemekaran se-Sumut Bersatu

Medan, medanoke.com | Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT) akan menjalin komunikasi dengan panitia pemekaran daerah otonomi baru (DOB) lainnya di Sumatera Utara.

Ketua KP2SPT, Muslim Simbolon, memastikan akan mengundang seluruh panitia pemekaran di Sumatera Utara untuk duduk bersama dan menyusun langkah kolektif menuju Jakarta, guna mendorong DOB masuk dalam rencana strategis pembangunan nasional, khususnya dalam penataan wilayah.

Langkah tersebut mencakup panitia pemekaran Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Pantai Timur.

“Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat. Kita harus satu barisan,” kata Muslim dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, konsolidasi ini penting karena status moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Satu-satunya jalan adalah memastikan usulan DOB dari Sumatera Utara masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

“Target kita jelas: masuk dulu dalam rencana strategis penataan wilayah. Dari situ, baru terbuka peluang pencabutan moratorium,” ujarnya.

Muslim mengatakan sinyal dari pemerintah pusat mulai terlihat. Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, ia mengklaim mendapat respons positif terhadap kajian akademik pemekaran Sumatera Pantai Timur.

Salah satu indikator yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi tersebut yang disebut mencapai 7,2 persen—melampaui rata-rata nasional sebesar 5,4 persen.

“Kalau di atas rata-rata nasional, artinya secara ekonomi sangat layak. Itu yang disampaikan dalam diskusi kami,” katanya.

Ia juga diarahkan untuk melanjutkan komunikasi ke Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kementerian Dalam Negeri.

Namun, Muslim menegaskan bahwa kelayakan teknokratis saja tidak cukup. Faktor politik menjadi penentu utama. Karena itu, ia mendorong seluruh panitia pemekaran untuk mengesampingkan ego sektoral.

“Bukan lagi soal Sumatera Pantai Timur, Tapanuli, atau Nias. Ini soal bagaimana Sumatera Utara berbicara dengan satu suara di hadapan pemerintah pusat,” ujarnya.

Empat calon DOB yang kini bergulir—Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias—disebut telah masuk dalam berkas usulan ke Jakarta. Namun, tanpa orkestrasi bersama, peluangnya dinilai tipis.

Selain itu, KP2SPT juga membuka kemungkinan dialog terbuka dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, guna menyamakan persepsi dan arah kebijakan daerah terhadap agenda pemekaran.

Muslim menekankan bahwa dorongan pemekaran sejalan dengan agenda nasional dalam mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik.

“Penataan wilayah adalah jawabannya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pemekaran,” katanya.

Ia menargetkan undangan resmi kepada seluruh panitia pemekaran akan segera dilayangkan dalam waktu dekat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi besar sebelum bergerak bersama ke Jakarta.(KC)