Kota Medan Berhias Sambut APEKSI, KAMAK Sindir Panggung Pencitraan dan Siapkan Aksi Jilid III ke Kejatisu

Medan, medanoke.com | Di tengah persiapan menyambut Hari Jadi Kota Medan ke-436 pada 1 Juli 2026, euforia penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 justru menuai kritik dari berbagai kalangan.

Sebagai tuan rumah, Kota Medan tampak dipoles semaksimal mungkin. Hampir di setiap ruas jalan utama terpampang spanduk dan baliho bergambar Wali Kota Medan Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap. Bahkan, salah satu jembatan di Kota Medan tampak diselimuti banner berukuran raksasa.

Bagi sebagian masyarakat, suasana tersebut memunculkan pertanyaan, apakah kemeriahan itu benar-benar untuk menyambut para tamu Rakernas APEKSI atau justru menjadi panggung pencitraan di tengah masih banyaknya persoalan yang dihadapi warga.

Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menilai Rakernas APEKSI tidak boleh sekadar menjadi seremoni yang menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kalau rakyat diminta berhemat karena ekonomi sedang sulit, mengapa pejabat justru berpesta? Jangan sampai APEKSI hanya menjadi ajang makan enak, menginap di hotel mewah, foto-foto, lalu pulang tanpa membawa solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Azmi, Sabtu, 27/6/2026.

Menurutnya, di balik kemegahan penyambutan Rakernas, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari harga BBM dan kebutuhan pokok yang terus meningkat, melemahnya daya beli, listrik dan air bersih yang masih kerap bermasalah di sejumlah wilayah, banjir yang belum terselesaikan, hingga penebangan ribuan pohon untuk proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang masih menuai pro dan kontra.

Azmi juga menyampaikan sindiran kepada para peserta Rakernas APEKSI.

“Selamat datang di Kota Medan. Selamat menikmati fasilitas yang begitu megah dari uang pajak rakyat. Semoga setelah pulang, para pejabat masih ingat bahwa di luar ruang rapat masih banyak warga yang berharap jalan mereka tidak lagi banjir, listrik tidak padam, air tetap mengalir, dan harga kebutuhan pokok tidak terus melambung.”

Lebih jauh menurut Azmi, keberhasilan sebuah kota tidak diukur dari megahnya panggung penyambutan ataupun ramainya tamu pejabat, melainkan dari sejauh mana pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Di balik kemeriahan APEKSI, publik juga masih menyoroti berbagai persoalan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru). Sejumlah elemen masyarakat, termasuk KAMAK, telah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa yang mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pengondisian sejumlah paket proyek di dinas tersebut.

Dalam tuntutannya, KAMAK meminta agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional dan memanggil pihak-pihak yang dianggap perlu dimintai keterangan, termasuk Wali Kota Medan Rico Waas dan Kepala Dinas Perkimcikataru John Ester Lase. Hingga kini, tuntutan tersebut masih berupa desakan dari masyarakat sipil dan belum menjadi putusan maupun penetapan bersalah oleh aparat penegak hukum.

Sorotan terhadap Perkimcikataru juga sebelumnya muncul dari DPRD Kota Medan yang mengkritik dugaan praktik percaloan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta meminta adanya pembenahan internal.

Ironisnya, ketika wajah Kota Medan dipercantik untuk menyambut puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia, sejumlah pekerjaan rumah pemerintah kota justru belum juga tuntas. Salah satunya adalah revitalisasi Stadion Teladan yang hingga kini belum rampung dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Bagi sebagian warga, kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih fokus mempercantik tampilan kota dibanding menuntaskan proyek-proyek yang manfaatnya benar-benar dinantikan masyarakat.

“Masyarakat tentu lebih ingin melihat banjir teratasi, pelayanan publik membaik, proyek selesai tepat waktu, dan pemerintahan berjalan secara bersih daripada sekadar menyaksikan baliho dan panggung seremoni,” kata Azmi.

Ia menegaskan, sejarah tidak akan mengingat semegah apa Rakernas APEKSI digelar, melainkan apa manfaat yang benar-benar ditinggalkan bagi masyarakat setelah seluruh rangkaian acara berakhir.

Azmi juga mengungkapkan bahwa KAMAK akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid III di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada pekan depan. Menurutnya, aksi tersebut bertujuan mendesak penyidik menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan secara profesional terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek di lingkungan Dinas Perkimcikataru.

Dalam aksi tersebut, KAMAK berencana kembali meminta penyidik memanggil dan meminta keterangan dari Wali Kota Medan Rico Waas, Kepala Dinas Perkimcikataru John Ester Lase, serta Staf Ahli Wali Kota Rio Adrian. Azmi menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Catatan Redaksi: Hingga saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ketiga pihak tersebut melakukan pelanggaran hukum, dan mereka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.(Pujo)