Medan, medanoke.com |  Setengah abad usia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) seharusnya menjadi momentum untuk kembali mengingat tujuan awal penyelenggaraannya: menjadi pesta rakyat. Bukan berubah menjadi ajang yang membuat sebagian masyarakat harus berpikir dua kali hanya untuk melangkahkan kaki melewati pintu masuk.

Itulah yang menjadi sorotan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), yang mendesak penyelenggara PRSU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PRSU ke-50. Salah satu persoalan yang paling disorot adalah kebijakan harga tiket masuk yang dinilai semakin menjauhkan masyarakat dari pesta yang sejatinya dibangun atas nama rakyat.

Sekretaris LAPK, Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis, mengingatkan bahwa sejak pertama kali digelar, PRSU bukan sekadar arena hiburan. PRSU merupakan etalase pembangunan daerah, ruang promosi potensi Sumatera Utara, sekaligus tempat bertemunya pemerintah, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat dalam satu perayaan bersama.

“Filosofi itu jangan sampai hilang. Modernisasi penyelenggaraan memang penting, tetapi jangan sampai menggeser semangat kerakyatan yang selama ini menjadi identitas PRSU,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026).

Menurut Zein, persoalan harga tiket bukan semata-mata soal angka, melainkan soal akses. Sebab, ketika masyarakat mulai merasa keberatan datang karena biaya yang semakin tinggi, yang sepi bukan hanya area pameran, tetapi juga harapan para pedagang, pelaku UMKM, peserta pameran, hingga pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan penghasilannya dari ramainya pengunjung.

Ironisnya, pesta rakyat tanpa rakyat hanya akan menyisakan panggung megah dengan kursi-kursi yang dipenuhi gema pengeras suara. Sementara transaksi ekonomi yang seharusnya tumbuh dari keramaian justru ikut meredup.

“Semakin banyak masyarakat yang hadir, semakin besar pula transaksi ekonomi yang tercipta. Karena itu, harga tiket seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar mengejar penerimaan,” katanya.

Selain persoalan tiket, LAPK menilai PRSU membutuhkan pembaruan konsep agar kembali menjadi magnet masyarakat di tengah semakin banyaknya pilihan hiburan.

Menurut Zein, penyelenggara perlu menghadirkan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital, pameran yang lebih interaktif, promosi produk unggulan daerah yang dikemas secara menarik, serta memperluas ruang bagi UMKM, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif. Sebab, masyarakat datang bukan hanya untuk membeli tiket, tetapi untuk mendapatkan pengalaman yang layak dikenang.

“Masyarakat akan datang jika PRSU mampu menawarkan pengalaman yang berbeda, nyaman, dan selalu menghadirkan sesuatu yang baru setiap tahun,” ujarnya.

LAPK juga menilai PRSU dapat belajar dari keberhasilan Jakarta Fair yang mampu bertahan sebagai salah satu pameran terbesar di Indonesia. Kesuksesan itu tidak hanya lahir dari panggung hiburan yang megah, melainkan dari tata kelola yang baik, inovasi yang berkelanjutan, serta kemampuan menjaga agar masyarakat tetap merasa memiliki acara tersebut.

Karena itu, LAPK mendorong panitia PRSU bersama Pemprov Sumut melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kebijakan harga tiket, kualitas acara, inovasi, hingga kenyamanan pengunjung.

“Momentum penyelenggaraan PRSU ke-50 seharusnya menjadi titik balik untuk mengembalikan PRSU sebagai kebanggaan masyarakat sekaligus motor penggerak ekonomi rakyat,” tegas Zein.

Ia menambahkan, keberhasilan PRSU tidak semestinya hanya diukur dari megahnya panggung hiburan atau besarnya pendapatan tiket. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat penyelenggaraannya.

“PRSU lahir sebagai pesta rakyat. Jangan sampai ada keluarga yang hanya mampu menyaksikan kemeriahan dari balik pagar karena harga tiket menjadi penghalang. Akan sangat disayangkan jika pesta yang mengatasnamakan rakyat justru lebih mudah dinikmati oleh mereka yang dompetnya lebih siap daripada semangat kebersamaannya. Sudah saatnya PRSU kembali kepada jati dirinya sebagai pesta rakyat yang benar-benar menjadi milik seluruh masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya.(KCU)