Terkait Layanan Hukum, Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum Gelar Forum Komunikasi Masyarakat di Medan

Medan, medanoke.com | Komisi XIII DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum menggelar kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat Terkait Layanan Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (3/7/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman publik mengenai layanan hukum sekaligus mendukung arah pembangunan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. H. Sugiat Santoso, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya di bidang hukum. Menurutnya, pembangunan sistem hukum nasional terus diarahkan agar mampu menghadirkan keadilan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sugiat menjelaskan, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan sejumlah agenda legislasi strategis. Di antaranya penyusunan draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa paradigma penegakan hukum di Indonesia kini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya lebih berorientasi pada corrective justice, kini pendekatan hukum berkembang dengan mengedepankan restorative justice dan rehabilitative justice. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan hak-hak korban, pemulihan hubungan sosial, serta proses rehabilitasi, sehingga keadilan dapat dirasakan secara lebih menyeluruh oleh seluruh pihak.

Selain itu, Sugiat Santoso menekankan pentingnya memperluas sosialisasi hukum kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar literasi dan kesadaran hukum masyarakat terus meningkat.

Ia juga mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk menjajaki kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dengan Universitas Sumatera Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum.

Forum komunikasi ini diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan, di antaranya Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), dan Universitas Medan Area (UMA). Para peserta berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta fakultas lainnya.

Melalui forum ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, berkualitas, serta berkeadilan bagi seluruh warga negara.(KCU)