KAMAK Desak APH Periksa Pengelolaan MBG Karo, Penyebab Dugaan Keracunan Diminta Diungkap Transparan

Medan, medanoke.com | Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK). Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan untuk memastikan penyebab kejadian dan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam pengelolaan program tersebut.

Peristiwa bermula setelah sejumlah siswa di Kabupaten Karo mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG pada Kamis (13/8/2026). Dalam perkembangannya, ratusan siswa dilaporkan mendapatkan penanganan medis, sementara seorang siswa dengan kondisi lebih serius dirujuk ke RS Haji Medan untuk mendapatkan perawatan intensif.

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian melakukan penelusuran terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut. Kepala BGN Sudaryono menyebut adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan bahan makanan, termasuk ikan yang diduga tidak disimpan dalam freezer selama berjam-jam.

Namun, penyebab pasti gangguan kesehatan para siswa masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan sampel makanan dan pemeriksaan laboratorium.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

“APH harus turun. Periksa pemilik SPPG, periksa Koordinator Regional MBG Sumut, dan siapa pun yang terlibat serta bertanggung jawab atas kejadian ini,” tegas Azmi.

Menurut Azmi, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pelaksana di lapangan. Seluruh rantai pengelolaan MBG perlu diperiksa, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, standar kebersihan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

“Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik program pemerintah. Kalau ditemukan kelalaian atau pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Minta Hasil Pemeriksaan Dibuka
KAMAK juga mendesak BGN membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada keluarga korban dan publik, sepanjang tidak mengganggu proses investigasi.

Azmi menilai masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terlebih MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Ia juga meminta pemeriksaan terhadap makanan maupun sampel terkait dilakukan secara profesional melalui laboratorium yang kompeten sehingga penyebab kejadian dapat dipastikan secara ilmiah.

“Jangan membuat keluarga korban terus bertanya-tanya. Mereka berhak mendapatkan kepastian mengenai penyebab kejadian dan bagaimana pemerintah menangani persoalan ini,” kata Azmi.

Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya kontaminasi, kelalaian, atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai ketentuan hukum.

Azmi juga mengingatkan agar pengawasan terhadap program MBG tidak bersifat reaktif setelah muncul korban.

“Jangan setelah ada korban baru semua turun ke lapangan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal dan terus-menerus,” tegasnya.

Ia meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang terlibat, termasuk memastikan seluruh standar keamanan pangan benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan penyediaan makanan.

Menyangkut Kepercayaan Publik
Bagi KAMAK, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut satu keluarga atau satu SPPG, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG dan jaminan keselamatan penerima manfaat.

Karena itu, Azmi menegaskan KAMAK akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong APH melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.

“Program MBG adalah program untuk memberikan gizi kepada rakyat. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan, program yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat,” pungkasnya.(Pujo)