GMP Sumut Laporkan Kadis BMBKCK, Pokja, ASN, dan Dirut BUMD Pembangunan Medan ke KPK

Jakarta, medanoke.com |  Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara melaporkan dugaan pengondisian proyek di lingkungan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan proyek pembangunan turap dan talud di Kepulauan Nias. GMP Sumut meminta KPK mendalami seluruh proses pengadaan, mulai dari penyusunan persyaratan tender, evaluasi peserta, penetapan pemenang, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dalam laporan itu, GMP Sumut meminta KPK memeriksa Kepala Dinas BMBKCK Sumatera Utara berinisial CD, oknum Kelompok Kerja (Pokja) berinisial B, seorang ASN berinisial M, serta Direktur Utama BUMD Pembangunan Kota Medan berinisial KB.

Menurut GMP Sumut, pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut diperlukan untuk mengungkap ada atau tidaknya intervensi, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyimpangan dalam proses pengadaan proyek.

Ketua DPW GMP Sumut, M. Idris Sarumpaet, mengatakan pelaporan kepada KPK merupakan bagian dari komitmen organisasinya dalam mendorong transparansi serta penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Tidak hanya kepada KPK, Idris mengatakan GMP Sumut sebelumnya juga telah menyampaikan laporan terkait dugaan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Menurutnya, langkah pelaporan dilakukan agar dugaan tersebut dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme yang objektif dan berdasarkan bukti.

GMP Sumut meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh rangkaian proses pengadaan, termasuk dokumen tender, evaluasi administrasi dan teknis, komunikasi antara pihak-pihak terkait, hubungan dengan kontraktor, hingga aliran dana apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Dalam laporan tersebut, GMP Sumut juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang berkaitan dengan penanganan pascabencana. Mereka menilai anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur masyarakat harus dipastikan digunakan secara tepat sasaran serta bebas dari penyalahgunaan.

Idris menegaskan, laporan yang disampaikan GMP Sumut bukan sekadar tudingan tanpa dasar. Menurutnya, laporan tersebut disertai informasi dan bukti yang siap dipertanggungjawabkan kepada aparat penegak hukum.

“Laporan ini bukan sekadar seremonial. Kami menyampaikan laporan berdasarkan dasar dan informasi yang akan kami pertanggungjawabkan. Bukti-bukti juga akan kami penuhi dalam laporan dan akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri,” ujar Idris.

Ia menambahkan, GMP Sumut akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut dan meminta KPK maupun Kejatisu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, serta objektif.

“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Biarkan aparat penegak hukum yang membuktikan. Tugas kami adalah menyampaikan dugaan, data, dan bukti yang kami miliki, kemudian mengawal prosesnya agar berjalan transparan,” tegasnya.

GMP Sumut menyatakan akan terus mengawal proses hukum atas laporan tersebut. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap secara terang seluruh fakta di balik proses pengadaan proyek di lingkungan BMBKCK Sumatera Utara apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana.

GMP Sumut juga menegaskan, proses hukum diharapkan berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban.
(KCU)