GMPET-SU Desak Ketua DPRD Sumut Klarifikasi Dugaan Makelar Proyek dan Jabatan yang Seret Nama Pimpinan Dewan

Medan, medanoke.com | Belasan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi Sumatera Utara (GMPET-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 5, Medan, Senin (6/7/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, untuk memberikan klarifikasi sekaligus mengambil langkah tegas terkait kabar yang menyebut salah seorang pimpinan DPRD Sumut berinisial RA diduga terlibat sebagai makelar proyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Koordinator aksi GMPET-SU, Rahmad Siregar, dalam orasinya menegaskan bahwa Ketua DPRD Sumut harus menjelaskan kepada publik siapa sosok pimpinan dewan yang dimaksud agar isu tersebut tidak terus berkembang menjadi spekulasi liar.

“Jangan sampai lembaga yang terhormat ini dikotori oleh oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan hingga berubah peran menjadi makelar proyek dan jabatan. Ketua DPRD Sumut harus memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak menjadi isu liar di tengah masyarakat,” tegas Rahmad.

Ia juga mendesak pimpinan DPRD Sumut agar tidak mengabaikan kabar yang telah mencuat ke publik dan segera mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku apabila terdapat dugaan pelanggaran etik maupun hukum.

Dalam orasinya, GMPET-SU menyampaikan tiga tuntutan kepada DPRD Sumut. Pertama, meminta Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus menjelaskan identitas pimpinan DPRD Sumut berinisial RA yang dikabarkan diduga menjadi makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan. Kedua, meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut segera menyelidiki dan memeriksa dugaan tersebut. Ketiga, mendesak seluruh 100 anggota DPRD Sumut agar tidak menutup-nutupi informasi yang menyangkut integritas lembaga legislatif.

Rahmad menegaskan, apabila Ketua DPRD Sumut tidak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kabar tersebut, pihaknya akan terus menggelar aksi dan menyuarakan persoalan itu hingga mendapat perhatian aparat penegak hukum.

“Jika Ketua DPRD Sumut tidak transparan membuka informasi terkait dugaan yang menyeret nama salah satu pimpinan DPRD Sumut berinisial RA, kami akan terus menyuarakan persoalan ini hingga aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung RI dan KPK RI, turun ke Sumatera Utara untuk mengusut apabila ditemukan adanya tindak pidana korupsi,” ujar Rahmad.

Aksi unjuk rasa tersebut tidak mendapat tanggapan langsung dari anggota DPRD Sumut. Massa hanya diterima oleh perwakilan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Sumut yang berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi kepada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti.(Pujo)