Diduga Aniaya Warga, Anggota DPRD Medan Didesak Di-PAW: Kursi Dewan Bukan Ring Tinju

Medan, medanoke.com | Jabatan publik sejatinya menjadi sarana mengabdi kepada masyarakat. Namun, ketika kekuasaan diduga lebih sering dipertontonkan lewat otot daripada akal sehat, publik pun mulai bertanya: apakah kursi legislatif sedang digunakan untuk menyusun kebijakan atau justru mengasah jurus?

Pertanyaan itulah yang mengemuka saat Aliansi Masyarakat Tolak Pejabat Bermental Preman (ATOMAN) menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (15/6/2026). Mereka mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Medan segera memanggil Anggota DPRD Medan berinisial AT yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang warga bernama Robin Marojahan Silalahi.

Tak cukup meminta pemeriksaan etik, massa bahkan mendorong BK DPRD Medan memproses usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.

“Kekuasaan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan alat untuk melakukan intimidasi atau kekerasan. Karena itu kami mendesak BK DPRD Medan segera memberikan sanksi etik kepada AT yang dinilai telah mencoreng citra lembaga legislatif yang terhormat,” tegas Koordinator Aksi, Ari Saputra.

Menurut Ari, dugaan penganiayaan tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia menilai perilaku semacam itu tidak pantas dipertontonkan oleh seorang wakil rakyat yang semestinya menjadi teladan dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog dan hukum, bukan dengan cara-cara yang mengingatkan publik pada budaya premanisme.

Selain mendesak BK DPRD Medan bergerak cepat, massa juga meminta Kapolrestabes Medan memproses laporan yang telah terdaftar dengan Nomor: STTLP/B/2424/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA.

Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua BK DPRD Medan, Lailatul Badri, bersama anggota BK Robi Barus dan Edi Saputra.

Di hadapan massa, Lailatul Badri menyatakan pihaknya akan segera memanggil AT untuk dimintai klarifikasi. Menurutnya, langkah itu dilakukan setelah BK menerima surat laporan dari pihak yang mengaku sebagai korban dugaan penganiayaan.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan guna meminta klarifikasi terhadap AT. Dasar pemanggilan ini karena kami juga telah menerima surat laporan dari pihak yang diduga menjadi korban,” ujar politisi PKB tersebut.

Sementara itu, dari internal partainya sendiri, sinyal evaluasi juga mulai terdengar. Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil AT pada pekan depan untuk meminta penjelasan terkait kasus yang kini menjadi perhatian publik tersebut.

“Minggu depan DPD Partai NasDem Kota Medan akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait masalah ini,” kata Afif.

Afif mengaku sangat menyayangkan apabila dugaan tersebut terbukti benar. Sebab, di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap wakil rakyat, tindakan kekerasan justru berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat.

Kini masyarakat menunggu, apakah kasus ini akan berakhir pada klarifikasi dan penyesalan semata, atau benar-benar melahirkan langkah tegas. Sebab publik tentu berharap wakil rakyat dikenal karena gagasan dan kerja nyata, bukan karena laporan penganiayaan yang membuat citra lembaga legislatif ikut babak belur.(Pujo)