MARGASU Minta 100 Anggota DPRD Sumut keluarkan Rekom Pergantian Pj. Gubsu

Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGASU) akan kembali melakukan aksi damai ke Kantor Gubsu dan DPRD Sumut pada Senin 28 Oktober 2024. Adapun aksi ini masih terkait dengan indikasi ketidak netralan Pj. Gubsu dan Pj. Kepala Daerah di Pilgubsu 27 November 2024.

Selain mengangkat isu soal ketidak netralan Pj. Gubsu Agus Fatoni dan Pj. Kepala Daerah, MARGASU juga mengangkat isu seputar kabar Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimi yang mau dipromosikan menjadi Kadis Kesehatan Sumut.

“Aksi kita soal tidak netralnya Pj. Gubsu dan Pj. Kepala daerah di Pilgubsu masih berlanjut. Rencana kita akan aksi lagi pada Senin 28 Oktober 2024 ini di Kantor Gubsu dan DPRD Sumut. Kabar Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimi dijadikan Kadis Kesehatan Sumut juga akan kita bawa dalam aksi nanti,” ujar Ketua MARGASU Hasanul Arifin Rambe alias Gopal Ram di halaman Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa 22 Oktober 2024.

Hasanul mengatakan aksi kedua kalinya ini juga untuk membantah kabar yang mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Pj. Gubsu dan Pj. Bupati Langkat paska aksi pertama di Kantor Gubsu pada Rabu 16 Oktober 2024.

Selain itu, MARGASU melakukan aksi kedua ini untuk menepis isu bahwa mereka telah menerima sesuatu dari pihak tim sukses salah satu calon Gubernur Sumatera Utara yang merasa gerah dengan aksi tidak netral Pj. Gubsu Agus Fatoni beserta kelompok pejabat lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dijadikan relawan di Pilgubsu.

“Kita pastikan MARGASU bersih dari tuduhan tuduhan itu. Kita akan buktikan aksi lagi di Kantor Gubsu dan DPRD Sumut. Kita juga akan meminta 100 anggota DPRD Sumut mengeluarkan rekomendasi pergantian Agus Fatoni sebagai Pj. Gubsu yang tidak netral di Pilgubsu,” tegasnya.

Gopal Ram juga mengatakan demokrasi di Sumatera Utara telah ternodai oleh gerakan masif dari relawan IPDN yang dikomandoi oleh Pj. Gubsu Agus Fatoni untuk memenangkan salah satu calon Gubernur Sumatera Utara.

“Kami turun ke jalan untuk menyatakan sikap kami yaitu cukup IPDN saja yang terindikasi jadi relawan jelang Pilgubsu ini, jangan sampai polisi, jaksa, tentara dan hakim, juga ikut menjadi relawan,” tandasnya. (Pujo-RBS99)