Panas, KAMAK Kembali Turunkan Massa, Kejatisu Siap Panggil Komisioner Bawaslu Sumut atas Dugaan Korupsi 1,2 M

Medan, medanoke.com | Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No. 1C, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Aksi yang merupakan kali kedua ini menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Bawaslu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

Kali ini puluhan orang hadir dengan membawa berbagai atribut demo yang berisi desakan agar Kejatisu segera memeriksa seluruh Komisioner Bawaslu Sumut periode 2023–2028 beserta jajaran kesekretariatan terkait pengelolaan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp185 miliar.

KAMAK menilai, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024 telah memberikan sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran di lingkungan Bawaslu Sumut. Karena itu, Kejati Sumut diminta tidak menutup mata dan segera melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

Berdasarkan temuan BPK RI, terdapat indikasi kelebihan pembayaran sekitar Rp1,2 miliar dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Temuan tersebut tersebar pada sejumlah pos anggaran, mulai dari belanja perjalanan dinas, honorarium, konsumsi, kegiatan penguatan partisipatif masyarakat, hingga sewa sarana dan prasarana.

Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, menegaskan bahwa temuan auditor negara tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa.

Menurutnya, setiap indikasi kerugian keuangan negara harus ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

“Jangan sampai aparat penegak hukum terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika ada temuan yang melibatkan anggaran rakyat hingga miliaran rupiah, Kejati Sumut harus bergerak cepat. Jangan tunggu viral, jangan tunggu tekanan publik membesar baru bertindak,” tegas Azmi.

Azmi juga mengingatkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki mandat mengawasi jalannya demokrasi. Karena itu, integritas pengelolaan anggarannya harus berada di atas standar lembaga lain.

“Bagaimana publik bisa percaya pada lembaga pengawas pemilu jika pengelolaan anggarannya sendiri dipertanyakan? Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Jika ada dugaan penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Lebih lanjut, Azmi menilai Kejati Sumut memiliki momentum untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di daerah. Ia meminta seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran tersebut diperiksa tanpa pandang bulu.

“Uang Rp185 miliar bukan angka kecil. Rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah dibelanjakan. Jika ditemukan adanya penyimpangan yang merugikan negara, proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Jangan ada kesan tebang pilih,” sindirnya.

KAMAK menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Bahkan, organisasi tersebut menyatakan siap kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat apabila tidak ada langkah konkret dari Kejati Sumut untuk menindaklanjuti temuan yang telah menjadi sorotan publik tersebut.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang jelas, kami akan turun ke jalan. Jangan biarkan dugaan penyimpangan anggaran ini menguap begitu saja tanpa kepastian hukum,” tutup Azmi.(Pujo)