PB-AMCI Duga Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Indonesia Berkaitan Dengan Kerjasama Multilateral Indonesia – United Kingdom

Medan, medanoke.com | Pengurus Besar Aliansi Media Cyber Indonesia (PB- AMCI) menilai pencabutan izin 28 perusahaan, pada (20/1/2026) lalu diduga kuat berhubungan dengan kerjasama Multilateral antara Pemerintahan Indonesia dan Inggris (United Kingdom).

Penasehat PB-AMCI Fakhruddin Pohan (Kocu) menyatakan, tidak bisa dipungkiri kondisi perekonomian dunia sangat bergantung dengan stabilitas politik dan keamanan. Ketegangan Geopolitik dunia antara Negara-negara Eropa dan China sangat besar pengaruhnya terhadap dunia.

“Indonesia saat dimasa Presiden Joko Widodo lalu bisnis dan perekonomiannya lebih condong ke China. Namun kondisi politik saat ini mulai berubah drastis ketika masa Presiden Prabowo yang lebih kiblatnya ke Negara Eropa”, sebut Kocu, Kamis (22/1/2026).

Dikatakan Kocu dari hasil analisis Jurnalis dan media, sejumlah perusahaan yang selama ini melakukan hubungan ekspor-impor ke negara china akan mengalami kesulitan melakukan bisnis akibat kebijakan yang telah disepakati oleh Presiden dan sejumlah negara kawasan Eropa.

Target terhadap sumber daya alam dan mineral di Indonesia masih menjadi sorotan Eropa. Tak heran, kata Kocu, ke 28 perusahaan yang dicabut izinnya tersebut, operasionalnya berhubungan dengan sumber daya alam dan mineral.

“Hampir keseluruhan perusahaan yang dicabut izin operasionalnya ini adalah pertambangan, sawit dan tanaman industri (HTI). Seluruhnya menghasilkan produk dari sumber daya alam Indonesia, dan dibutuhkan berbagai negara di dunia”, sebut senior Jurnalis Sumatera Utara ini.

Melalui PB-AMCI, Kocu berharap Pemerintah yang di pimpin Presiden Prabowo Subianto ini tidak gegabah dalam mengambil keputusan hanya untuk kepentingan pihak asing. Fokuskan juga bagaimana dampak besarnya bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

“Mencabut izin perusahaan bukan solusi, lebih baik pengambil alihan ataupun perbaikan bagi perusahaan yang terbukti salah dalam menjalankan operasionalnya. Kalau pun memang bersalah beri sanksi administrasi dan pengawasan ketat”, pungkas Kocu.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan mitra utama global, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan, serta memperkuat posisi Indonesia di Forum Internasional.

Dalam kunjungan kerja resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi didalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London, pada Selasa (20/1/2026).

Pertemuan bilateral itu menjadi momentum yang sangat penting dalam penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris, sekaligus menandai peluncuran Accord for a New Strategic Partnership between the United Kingdom and Indonesia oleh Presiden Prabowo dan PM Starmer.

Accord ini menetapkan kerangka kemitraan strategis jangka panjang yang berlandaskan nilai demokrasi, saling menghormati, dan kedaulatan, dengan fokus pada empat bidang prioritas, yaitu penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kerja sama iklim, transisi energi, dan perlindungan alam, peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan, serta penguatan hubungan antar masyarakat melalui pendidikan, inovasi, dan pertukaran budaya.

Kemitraan strategis tersebut dilakukan juga untuk melanjutkan dan memperdalam kolaborasi yang telah terjalin dengan baik antara kedua negara, baik secara bilateral maupun melalui forum multilateral, dan diarahkan untuk terus dikembangkan lebih lanjut, termasuk melalui Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan itu, Airlangga juga telah menandatangani Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada tanggal 19 Januari 2026 bersama Secretary of State for Business and Trade Inggris The Rt Hon Peter Kyle MP.

Perjanjian tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam Accord yang dirancang sebagai kerangka kerja praktis dan berorientasi pada dunia usaha untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi bilateral.

Perjanjian itu, juga mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperkuat kerja sama ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, investasi yang berkualitas, dan penciptaan nilai tambah. Melalui peluncuran Accord dan penandatanganan Economic Growth Partnership (EGP), Indonesia dan Inggris akan dapat memperluas kolaborasi yang lebih konkret dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

United Kingdom-Indonesia Business and Investment Forum
Selain itu, Airlangga Hartarto
juga mendampingi Presiden Prabowo dalam United Kingdom-Indonesia Business and Investment Forum yang diselenggarakan oleh Deputi Perdana Menteri Inggris.

Forum ini mempertemukan Presiden Prabowo dengan pimpinan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Inggris sebagai wadah dialog strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong tindak lanjut konkret kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Airlangga juga mendampingi Presiden Prabowo menghadiri King’s College Education Roundtable, bertujuan membahas penguatan kerja sama di bidang pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia antara kedua negara.

Perdagangan Indonesia dan Inggris menunjukkan fundamental yang kuat. Pada periode Januari hingga November 2025, total perdagangan kedua negara mencapai USD2,41 miliar dengan posisi surplus bagi Indonesia sebesar US$ 459.50 juta, yang mencerminkan potensi cukup besar untuk memperdalam kerja sama lebih lanjut di bidang perdagangan dan investasi.

Ikut serta mendampingi Presiden Prabowo dalam forum itu yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta pejabat terkait lainnya. (*)