Pemerintah Aceh Secara Resmi Surati UNDP dan UNICEF

Banda Aceh, medanoke.com | Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk ikut terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Langkah tersebut diambil menyusul luasnya dampak kerusakan infrastruktur serta besarnya jumlah korban akibat bencana alam yang terjadi di Tanah Rencong ini. Pemerintah Aceh menilai keterlibatan lembaga internasional yang memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam penanganan bencana berskala besar sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF telah disampaikan secara resmi. Kedua lembaga PBB tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, khususnya saat tragedi tsunami 2004 silam.

“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA yang dikutip dari Kanalaceh, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, keputusan untuk menyurati UNDP dan UNICEF didasarkan pada kebutuhan mendesak akan dukungan dalam fase pemulihan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.

“Benar, sudah kami surati secara resmi. Mempertimbangkan mereka merupakan lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Pemerintah Aceh mencatat, hingga memasuki pekan ketiga pascabencana, eskalasi kerusakan akibat banjir dan longsor di 18 kabupaten/kota terbilang cukup luas. Bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur publik, tetapi juga mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia, sementara sebagian lainnya masih dinyatakan hilang.

Di sisi lain, dukungan dari berbagai elemen terus mengalir ke Aceh. Pemerintah Aceh mencatat hingga saat ini telah ada 77 lembaga serta 1.960 relawan yang terlibat langsung dalam upaya penanganan dan pemulihan bencana. Para relawan dan lembaga tersebut berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional.

Sejumlah lembaga yang telah tergabung dalam desk relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Aceh di antaranya Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta sejumlah lembaga lainnya.

Muhammad MTA menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat dalam respon kebencanaan di Aceh diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan di lapangan yang semakin kompleks.

“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat baik dan kontribusi yang telah dan sedang diberikan demi pemulihan Aceh,” pungkasnya. (Ril KC)