RDP DPRD Labuhanbatu: SPPPLU Angkat Suara soal Perizinan, Keselamatan Warga, dan Dugaan Dampak Lingkungan

Labuhanbatu, medanoke.com | Serikat Pemuda Pantai Peduli Labuhanbatu (SPPPLU) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT HPP dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tanjung Sarang Elang di Kantor DPRD Labuhanbatu, Kamis (25/6/2026). Agenda tersebut membahas berbagai persoalan yang muncul terkait aktivitas bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) di wilayah pelabuhan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Labuhanbatu, Indra Riady, serta dihadiri Kepala UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang, Zulharia, beserta jajaran, Manajer PKS PT HPP Dedi Lestiono, dan perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam forum itu, SPPPLU menyampaikan sejumlah keberatan yang selama ini disuarakan masyarakat Desa Tanjung Sarang Elang. Selain mempertanyakan mekanisme perizinan aktivitas bongkar muat CPO, organisasi tersebut juga menyoroti tingginya kecepatan truk pengangkut CPO saat melintasi kawasan permukiman yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Ketua SPPPLU, Fikril Hakim, mengatakan kehadiran pihaknya dalam RDP merupakan tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat yang telah diterima organisasi tersebut.

“Kami hadir di sini berangkat dari keresahan masyarakat. Sebelum mengajukan RDP, kami telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Tanjung Sarang Elang, Bapak M. Fauzi Pane, tokoh masyarakat, serta Ketua Nelayan, Bapak Muhammad Yunus. Mereka menyampaikan keberatan karena selama kurang lebih dua tahun aktivitas bongkar muat CPO berlangsung, tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat desa,” ujar Fikril Hakim.

Dalam pembahasan, anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu turut mempertanyakan dasar hukum perizinan, mekanisme operasional, serta kontribusi penerimaan negara dari aktivitas bongkar muat CPO tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang, Zulharia, menjelaskan bahwa UPP berada di bawah Kementerian Perhubungan dan tidak berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan daerah. Menurutnya, seluruh proses perizinan kapal maupun kegiatan bongkar muat telah dilakukan melalui sistem Inaportnet milik Kementerian Perhubungan. Ia juga menunjukkan data mengenai perizinan serta penerimaan negara yang dikelola UPP.

Namun, terkait dugaan tumpahan CPO ke perairan, Zulharia menegaskan bahwa persoalan tersebut berada di luar kewenangan UPP.

“UPP hanya memiliki kewenangan pada aspek perizinan kapal dan kegiatan bongkar muat. Untuk dugaan tumpahan CPO, itu menjadi tanggung jawab perusahaan dan agen kapal,” jelasnya.

Sementara itu, Manajer PKS PT HPP, Dedi Lestiono, menyampaikan bahwa perusahaan telah mengantongi izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional. Ia juga menyatakan komitmen perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan operasional, termasuk pengaturan angkutan truk pengangkut CPO maupun proses bongkar muat di pelabuhan.

Meski demikian, Sekretaris SPPPLU, Chairil Adha, menilai penjelasan yang disampaikan pihak UPP maupun PT HPP masih belum memberikan gambaran yang utuh.

“Masih banyak hal yang belum dijelaskan secara rinci mengenai perizinan maupun mekanisme kegiatan bongkar muat. Bahkan pihak manajemen PT HPP yang hadir tidak membawa dokumen pendukung di meja rapat yang dapat memperjelas penjelasan mereka,” ujarnya.

Sorotan juga datang dari Pengurus SPPPLU, Fauzi Azhari, yang merupakan putra daerah dari kalangan nelayan. Ia meminta agar aspek perizinan lingkungan turut menjadi perhatian serius. Menurutnya, para nelayan mengaku hasil tangkapan ikan di Sungai Berumun, yang menjadi jalur lalu lintas kapal pengangkut CPO, mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut, kata dia, perlu dikaji secara ilmiah untuk memastikan ada atau tidaknya kaitan dengan aktivitas bongkar muat di kawasan tersebut.

Menutup rapat, PT HPP dan UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap regulasi serta kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat CPO. Keduanya juga berkomitmen segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Tanjung Sarang Elang agar informasi mengenai kegiatan operasional dapat dipahami secara terbuka.

Sementara itu, pimpinan rapat menegaskan DPRD Labuhanbatu membuka peluang menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan instansi terkait, termasuk dinas yang membidangi perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak agen atau operator kapal. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat sekaligus menghasilkan solusi yang komprehensif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.(**)