Esekusi Rumah di Komplek Dinas Pertanian Pemprovsu Ricuh.

Kuasa Hukum & Warga Hadang Satpol PP, Mohon Perhatian Presiden  Jokowi

Medanoke.com- Medan, Warga Jalan Kejaksaan/Kompleks Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara, Medan Johor berharap agar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar bisa memberikan instruksi kepada jajarannya agar menghentikan esekusi pada Kamis (3/2/2022) mendatang.

Hal tersebut disampaikan sejumlah warga kepada wartawan , Senin (31/1/2022) setelah ratusan personil gabungan dari Satpol PP Pemprovsu Sumut, TNI,  Kejari dan Dinas Pertanian Pemprovsu turun untuk melakukan esekusi terhadap 22 rumah.

Dimana, saat itu turut hadir Tuahnta Rama Jaya Saragih, Kasatpol PP Sumut,Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Baharuddin Siregar .

Namun, esekusi tersebut ditolak puluhan warga karena saat ini sedang dilakukan proses gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dari amatan wartawan adu mulut pun tak terhindari karena umumya warga menolak untuk dipindahkan karena tidak adanya ganti rugi.

” Kami menolak untuk mengosongkan rumah kami, mana ganti jangan sembarangan saja ,” ucap sejumlah warga saat itu.

Umumnya, warga kecewa dan khawatir sebab mereka belum memiliki tempat tinggal jika digusur.

“Bagaimanalah ya hidup ku nanti kalau digusur, rumah pun tak ada. Apalagi 3 hari lagi disuruh kosongkan. Binggung kali lah kalau sudah gini,” ungkap Israel Simatupang (54 thn).

Israel mengaku sejak 54 tahun hidup di komplek milik dinas pertanian itu. Dia bersama 5 anggota keluarganya sebenarnya tidak keberatan jika harus minggat dari sana.

Namun yang jadi soal, Israel tidak punya tempat tinggal kalau digusur. Apalagi pemerintah  juga tidak memberi kompensasi kepada 22 kepala keluarga disana.

“Ini anak ku mau nikah bulan Februari, mau sebar undangan rencana mau acara di rumah tapi 3 hari lagi mau digusur makin pening kepala ku. Apalagi tidak ada lagi kompensasi meski awak sudah dari kecil disini,” tambah dia.

Kuasa hukum warga , Dwi Ngai Sinaga SH MH juga terlibat adu mulut dan cekcok yang meminta agar esekusi tersebut ditunda sampai adanya keputusan inkrah PN Medan.

” Kita sudah ajukan gugatan ke pengadilan, sampai saat ini masih berproses, tolong harga ini, ” ucapnya seraya menunjukan surat gugatan.

Namun, beberapa personil Satpol PP tetap berupaya keras menghalau dan terkesan mengabaikan hal tersebut.

Tapi, karena melihat kerumunan warga semakin banyak akhirnya tim memilih mengalah serta menyatakan hanya akan melakukan pendataan.

Dwi Ngai Sinaga SH MH didampinggi Bennri Pakpahan SH , Angelius Agustinus Simbolon SH dan sejumlah advokat lainya mengatakan pihaknya tetap menolak esekusi tersebut.

” Pemerintah dalam hal ini pihak Pemprovsu melalui Dinas Pertanian  tetap ingin membongkar rumah warga. Kita liat keputusan itu tidak melihat sisi kemanusiaan apalagi warga tidak mendapat kompensasi apa pun ,” kata Dwi.

Sambung, Dwi pihaknya dengan tegas menolak keputusan tersebut.

” Disini kita harus melihat dari sisi nurani kemanusian para warga ini bukan binatang yang seenaknya diusir.Dulu ketika kawasan ini masih rawa atau hutan sama sekali tidak ada yang peduli.Tapi, sekarang setelah kawasan ini berkembang dengan gampangnya mau diusir, tanpa memberikan apa pun.Kondisi kehidupan saat ini sangat tinggi, kemana warga ini tinggal ,” kata Dwi.

Warga kata Dwi tetap bersikukuh bertahan di rumahnya sambil menunggu hasil pengadilan. Warga hanya akan pergi jika putusan pengadilan sudah inkra.

“Warga tidak akan pergi karena lahan itu masih bersengketa. Jika nanti putusan pengadilan memang mengharuskan warga pengosongan lahan warga akan pergi. Tapi itu atas dasar putusan pengadilan bukan surat edaran pemerintah,” ucapnya.

Sambung, Dwi dalam hal ini pihaknya tegas meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

” Kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar jangan semena-mena kepada rakyatnya.Tolong anda lihat rakyatmu katanya anda pemimpin yang peduli rakyat, tapi kenapa mau digusur dengan tidak memberikan apa pun ,” kata Dwi seraya tetap berharap agar hal ini menjadi perhatian untuk Presiden Republik Indonesia.

” Tidak hanya kepada Gubernur Sumut kita minta, tapi juga kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi yang akan datang ke Sumatera Utara ,” ucapnya.(aSp)