MEDAN – medanoke.com, Pelaksanaan penyelamatan investasi negara PTPN III di Siantar, sampai dengan saat ini berlangsung kondusif. Dan PTPN III juga siap mengganti biaya relokasi masyarakat penggarap.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum PTPN III, Dr. Christian Orchard Perangin-Angin, SH MKn CLA, kepada awak media, Kamis (20/10/2022).
Dikatakannya, PTPN III dalam hal ini hanya menjalankan Perintah Negara melalui Kementerian BUMN, sesuai Surat Edaran Meneg BUMN Nomor SE-15/MBU/12/2020 tentang Pengamanan Aset Milik BUMN dan SE-14/MBU/12/2020 tentang Penertiban Aset Tanah dan Bangunan Milik BUMN.
Penyelamatan aset demi kepentingan masyarakat ini merupakan komitmen dan peran besar serta dukungan dari Forkopimko Siantar, baik Walikota, Kapolres, Dandim, Kejari dan DPRD dalam menjaga iklim investasi di Kota Siantar.
Soal adanya terdapat riak-riak dari oknum yang memprovokasi keadaan, menurut Christian merupakan dinamika dari penyelamatan investasi negara. “Hal tersebut merupakan risiko bagi kami dalam menjalankan tugas dan Amanah Negara, demi kepentingan rakyat dan masyarakat yang lebih besar dari pada oknum provokator tersebut” tegas Christian.
Ditambahkannya, secara aktif di atas tanah HGU No.1 tersebut telah melalui berbagai tahapan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan Forkopimko Siantar. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan penanaman 6.000 bibit kelapa sawit PTPN III diatas tanah seluas + 66,06 Ha berlangsung dengan kondusif.
Selain itu, PTPN III Siantar masih membuka posko suguh hati bagi masyarakat yang ingin menyerahkan Kembali aset yang digarap kepada Negara, sehingga tidak ada tendensi untuk merugikan kepentingan masyarakat.
“Saat ini PTPN III menghimbau kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak terkait, untuk tidak terpengaruh terhadap pihak-pihak tertentu yang memprovokasi keadaan. Mengingat yang dilakukan PTPN III di HGU Aktif tersebut memiliki tujuan mulia, yakni menjaga kenyamanan iklim investasi negara penanaman kelapa sawit untuk kebutuhkan minyak goreng rakyat, Program Pembangunan Jalan Tol Siantar yang merupakan Program Strategis Nasional dan Program Rencana Jalan Ringroad untuk perluasan dan mobilisasi peningkatan ekonomi bagi masyarakat Siantar,” ungkap Christian.
Dalam kesempatan ini Christian menyampaikan di Areal HGU Afdeling IV Kebun Bangun Kel Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, telah dibuka posko bagi masyarakat penggarap yang ingin memohonkan biaya relokasi.
“Ini merupakan saran dari Forkopimko Kota Siantar, dan menurut kami hal ini adalah solusi terbaik yang harus ditempuh PTPN III untuk meminimalisir bentrok dengan masyarakat” Pungkas Christian.
Christian mengharapkan agar ada solusi terbaik, sehingga kepentingan investasi Negara terjaga dan tidak melukai perasaan masyarakat penggarap.
Ketika ditanya mengapa PTPN III tidak menunggu Putusan PTUN yang diajukan Kelompok FUTASI, sebelum melakukan okupasi, Christian menjawab dengan tegas, sampai dengan saat ini PTPN III belum terkonfirmasi adanya gugatan di PTUN. Apalagi gugatan di PTUN adalah terhadap produk dari Pejabat Tata Usaha Negara.
Harusnya oknum Kelompok Tani FUTASI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, terkait dengan penguasaan aset. Namun Christian meyakinkan bahwa gugatan keperdataan tersebut tidak akan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar. Sebab Kelompok Tani tersebut tidak memiliki Alas Hak Kepemilikan, sementara PTPN III memiliki Alas Hak yang sah dalam mengelola asset milik Negara di Kebun Bangun, sesuai HGU Nomor 1/Pematangsiantar yang berakhir tahun 2029.
Kembali ditanya mengapa PTPN III tidak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, kembali dengan tegas Christian menjawab PTPN III sangat humanis kepada masyarakat, sudah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. PTPN III mengedepankan cara-cara kemanusiaan dengan memberikan suguh hati dan ganti rugi. Namun yang ada tanah tersebut diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Maka PTPN III, sebut Christian lebih memilih melakukan pelaporan pidana ke Polda Sumatera Utara. Dan hasilnya oknum tertentu tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan SP2HP Nomor B/2469/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 27 September 2022.
“Kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara dimohonkan agar segera menindaklanjuti pelaporan tersebut, sehingga tidak ada lagi provokasi di wilayah dimaksud dan kepentingan rakyat Siantar yang lebih besar dapat dilindungi oleh Aparat Penegak Hukum,” pinta Christian.(aSp)
Sosial
Presiden R.I pertama mengatakan “Jas Merah” jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka peranan Syekh Arsyad Thalib Lubis sebagai salah seorang tokoh pendiri Al Jam’iyatul Washliyah, sangat layak menjadi pahlawan nasional. Dibawah Ini adalah sekelumit kisah singkat calon pahlawan nasional negeri ini.
Syekh Arsyad Thalib Lubis melalui seluruh proses pendidikan di Sumatera Utara. Memulai sekolah dasarnya di sekolah umum Volgschool di Stabat, kemudian di tahun 1917-1920 mengkaji Alquran di madrasah Islam Stabat yang dipimpin oleh H. Zainuddin Bilah.
Pada tahun 1921-1922 belajar di Madrasah Islam Bandar Sinemba Binjai, dibawah asuhan Syekh Mahmud Ismail Lubis, melalui Syekh Mahmud, Syekh Arsyad Thalib diajarkan dan dibiasakan menulis di media massa.
Pada tahun 1932 Syekh Arsyad Thalib mendalami ilmu tafsir, hadis, ushul fikih dan fikih dari Syekh Hasan Maksum. Ilmu-ilmu tambahan didapatkan dari Syekh Hasan Maksum mengenai ilmu agama dan perbandingan agama. Selama proses belajarnya, beliau dikenal sebagai murid yang cerdas dan rajin.
Sebelum keluarga Syekh Arsyad Thalib tinggal di Stabat mereka tinggal di Paspat. Mereka pindah karena mengalami kesulitan ekonomi. Pada masa itu rakyat Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, yang sedang berusaha keras melunasi hutang mereka kepada kerajaan Belanda. Maka terjadilah kerja paksa, kuli kontrak, penguasaan dan perampasan tanah rakyat setempat.
Pada tahun 1942 Jepang masuk menjajah Indonesia. Aktif menyebarkan doktrin politik kepada umat Islam dengan program “Nippon’s Islamic Grass Roots Policy” kebijakan politik yang ditunjukan kepada para ulama dengan menjauhkan ulama dari pada sistem politik Islam.
Hal tersebut didasari dari pengamatan mereka bahwa ulama memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam, partai-partai politik di non aktifkan, hanya himpunan-himpunan sosial dan keagamaan yang diperbolehkan.
Selain dari penjajah, pergolakan di masyarakat juga ditimbulkan oleh PKI. Tahun 1965 terjadi pembunuhan para jendral secara besar-besaran, penolakan terhadap partai-partai agama, para ulama dan umat Islam.
Pemahaman anti Tuhan disebarkan ke seluruh belahan Indonesia. Maka Syekh Arsyad Talib Lubis sangat menentang gerakan komunis ini. Beliau merayakan sebuah usaha kerjasama dengan berbagai kaum beragama untuk menghadapi bahaya komunis. Hal tersebut disampaikannya pada forum muktamar ulama se-Indonesia di Palembang.
Syekh Arsyad Thalib hidup dalam pergolakan penjajah dan musuh-musuh yang hendak menghancurkan Indonesia dan Islam. Walaupun demikian Syekh Arsyad Thalib Lubis sudah mampu berdakwah kepada masyarakat sejak usia 16 tahun. Pergolakan dan tantangan yang dihadapinya justru menjadikannya ulama yang berpendirian teguh dan berkarisma.
Syekh Arsyad Thalib tidak hanya terkenal sebagai tokoh agama dengan dakwah dengan kemampuan kristologi yang luar biasa, tetapi beliau juga pernah terlibat dalam politik Indonesia dengan menjadi pengurus di Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), kemudian menjadi ketua pengurus Agama se-Sumatera Timur yang mana beliau adalah perwakilan pertama.
Syekh Arsyad Thalib Lubis adalah salah seoarang ulama yang berpengaruh dari Sumatera Utara. Anak dari pasangan Lebai Thalib bin Haji Ibrahim dan Markoyom binti Abdullah Nasution itu lahir pada bulan Oktober 1908 di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Menjadi wakil bagi Indonesia dalam kunjungan ke Uni Soviet dengan beberapa ulama Indonesia yang lainnya. Syekh Arsyad Thalib juga menjadi salah satu pendiri Al Jam’iyatul Washliyah, Beliau juga aktif mengajar di beberapa madrasah Al Washliyah dari tahun 1926-1957 M.
Lalu Syekh Arsyad menjadi Canselor Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Islam Indonesia di Medan pada tahun 1953-1954 M, menjadi guru besar di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1954-1957 M, dan pensyarah tetap di Universitas Al Washliyah sejak terbentuknya sampai akhir hayatnya.
Dalam berdakwah Syekh Arsyad Thalib Lubis tidak memandang sempit mad’unya. Tetapi yang menjadi fokus penting untuknya adalah membendung kemasukan misi Kristenisasi ke Sumatera Utara. Kemudian Syekh Arsyad Thalib juga aktif dalam Zending Islam Indonesia.
Syekh Arsyad Thalib meninggal pada 6 Juli 1972 pada usia 63 tahun. Syekh Arsyad Thalib memiliki pengaruh yang kuat, sehingga kepergiannya membawa duka bagi seluruh umat Islam, khususnya umat Islam di Sumatera Utara.
Selain Syekh Arsyaad Thalib, dalam mendirikan Al Washliyah ada nenerapa tokoh yang terlibat, antara lain H. Muhammad Arsyad Thalib Lubis, H. Abdurrahman Syihab, H. Ismail Banda, H. Yusuf Ahmad Lubis, H. Adnan Nur Lubis, H. Syamsuddin, H. Sulaiman, dan lain-lain.
MEDAN – medanoke.com, Dihari jadinya yang ke 8 (delapan) pada tanggal 8 Oktober 2022, DPW Perindo Sumut merayakanya dengan bhakti sosial dengan menyambangi Karya Kasih, Panti Jompo yang berada di Jalan Mongonsidi Medan, Sumatera Utara.
Kehadiran rombongan pengurus teras partai Perindo Sumut ini disambut dengan senyum sumringah para manula yang terlihat langsung menyambut kedatangan para pengurus yang dipimpin oleh ketua DPW, Rudi Zulham Hasibuan, Sekretaris Donna Y Siagian, Bendahara Januazir & Budianta Tarigan.
Kegiatan bhakti sosial ini diawali dengan menghibur para manula dengan bernyanyi bersama, kemudian dilanjutkan dengan memberikan tali asih dan bingkisan khusus dari partai besutan Harry Tanoe, taipan media MNC Group, kepada 60 orang penghuni Panti Jompo.
Rudi Zulham Hasibuan mengaku sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk bertemu dan berbagi tali asih, serta suka cita ditempat ini.
“Hari ini kita hadir. Kita ingin melihat langsung opa dan oma, orang tua kita yang ada di sini. Kita melihat mereka menyambut Perindo hadir dengan penuh suka cita juga, ikut bernyanyi bersama. Tentu kita hadir di sini ingin memberikan hiburan kepada mereka,” ujar Rudi.
Rudi juga bersyukur melihat para penghuni panti sehat, tenang dan bahagia. Sehingga bisa berbagi kebahagiaan pula bagi mereka yang hadir di sana. (aSp)
Oleh ; Zaitshaisyabill
Di bulan September 2022 ini kita dikejutkan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Kabar pun mulai berseliweran dari berbagai media massa, baik nasional maupun lokal, baik daring maupun televisi, saat presiden republik Indonesia mengumumkan ‘pilihan terakhir pemerintah’ untuk mengalihkan subsidi BBM. Lucunya lagi, rakyat dikasih uang (program bantuan) bak pengemis pinggir jalan, alibinya membantu meringankan kehidupan. Coba pikir kembali, bisa kah uang menyelesaikan semua persoalan hidup?
Mari kita kembali melihat ke belakang, bagaimana pemerintah dengan ugal-ugalan mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan produk Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Tentu masih melekat dalam pikiran ketika memasuki tahun 2020 adalah masa menyebalkan, karena virus covid-19 menghantui dunia dan pejabat negara sempat meremehkannya. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) begitu percaya diri menganggap melindungi rakyat.
Jika kita kaji kembali UU Minerba, akan terlihat kepada siapa kebijakan ini berpihak. Awalnya memang angin surga, lalu berikutnya penjajahan yang terasa. Dalam pasal 4 ayat 1 tertulis dengan jelas; batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Kita tahu kandungan batubara itu ada uranium, arsenik, merkuri dan bahan berbahaya beracun lainnya yang siap mengganggu kesehatan manusia kalau itu digunakan. Lalu, ketika itu tak terbarukan, mengapa tidak memakai energi terbarukan? Tak hanya itu, dalam UU Minerba sangat memungkinkan terjadi konflik agraria, sebab wilayah konservasi atau hutan lindung mampu dirusak untuk pertambangan, kebijakan ini tertulis dipenjelasan pasal 27 ayat 2. Tentu ketika pohon-pohon hancur, maka air akan tercemar dan bisa terjadi krisis air bersih.
Belum puas sampai disitu, kebijakan mencengangkan timbul lagi. Pemerintah melahirkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau nama bekennya Omnibus Law. Ini adalah gabungan peraturan yang dijadikan satu panduan, memang untuk rakyat akan kesulitan memahami isi dari UU tersebut. Karena begitu banyak pasal serta proses pembentukannya tidak lama, rakyat menolak keras kelahiran Cipta Kerja. Berdasarkan data yang dihimpun, sudah ribuan buruh menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada era Omnibus Law. Memang sejak awal pandemi pemerintah meremehkannya dan dijadikan senjata untuk PHK buruh. Menjadi pertanyaannya, ada Cipta Kerja kok ada juga ribuan buruh di PHK?
Terbitnya UU tersebut seakan mengaburkan perkataan atau hukum atau paham dari negara. Ini lah pertanyaan yang harus kita jawab lebih dahulu. Tak ada definisi tak bisa ada science. Jadi definisi itu maksudnya pertama menentukan golongan atau klas sesuatu barang dan kedua perbedaannya barang itu dengan barang lain yang satu klas dengan dia. Kita lihat barang itu ialah UU yang makin dalam kita melihat untuk golongan pengusaha dengan modal besar. Secara tidak langsung penjualan negara sedang dimulai.
Tan Malaka menulis dalam bukunya berjudul MADILOG, “Walaupun Indonesia terkaya di dunia, tetapi selama ilmu alam tidak merdeka, seperti politik negaranya, maka kekayaan Indonesia bukan akan menjadikan penduduk Indonesia ini senang, melainkan semata-mata akan memusnahkannya, seperti 350 tahun di belakang ini. Politik dan kecerdasan bangsa asing akan memakai kekayaan Indonesia buat memastikan belenggunya Indonesia, seperti ular kobra memeluk mangsanya.” Tulisan ini menggambarkan penjajahan model baru.
Tidak lama lagi, pemerintah bakal melaksanakan kegiatan besar yang menampung kepala negara dengan ekonomi terkuat di dunia dan berkumpul di Bali sambil makan-makanan bergizi serta meminum-minuman yang segar. Melihat situs web Menteri Keuangan RI, mengklaim peran nyata yang di lakukan Grup Twenty (G20) ialah penanganan krisis keuangan global 2008, kebijakan pajak, kontribusi dalam penanganan pandemi covid-19, perdadangan, iklim dan pembangunan. Mereka ada memasukkan isu terkait iklim, tentang alam! Prakteknya alam sedang dieksploitasi untuk kepentingan segelintir manusia serta menyengsarakan banyak manusia. Bagaimana bisa menangani iklim dengan kebijakan yang mengeksploitasi alam?
Saat ini batubara masih menjadi primadona para pengusaha tambang untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sepertinya pemerintah sedang jatuh cinta dengan tenaga listrik, sampai sepeda motor dan mobil akan memakai listrik dan perlahan berhenti memakai BBM. Sebuah terobosan cukup menyebalkan. Kalau memang bijak, mengapa tidak hentikan saja menambang batubara, kemudian tutup PLTU di Indonesia. Lalu beralih ke energi terbarukan, seperti angin, tenaga matahari yang memungkinkan sedikit kerusakan terjadi pada alam.
Indonesia mampu memproduksi batubara lebih dari 600 juta ton per tahun. Di mana sekitar 25% digunakan di dalam negeri dan selebihnya diekspor. Pada 2021, Indonesia memproduksi 614 juta ton batubara, dan 133 juta ton di antaranya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Pada 2022, Indonesia menargetkan produksi batubara mencapai 663 juta ton, dengan penggunaan dalam negeri 165,7 juta ton. Walau batubara banyak ke luar negeri, namun dunia juga tengah beramai-ramai mengampanyekan meninggalkan batubara yang memang sebagai energi kotor dan menggencarkan penggunaan energi baru terbarukan. Seperti yang tertuang dalam kesepakatan di Paris Agreement, dunia menargetkan penurunan emisi 45% di 2030 dan mencapai netral karbon atau net zero emission (NZE) pada 2050, guna mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celsius. Tentu, penurunan emisi hingga 0% bisa menjadi omong kosong ketika batubara masih menjadi primadona mengalirkan listrik.
Penggunaan batubara sebagai bahan bakar dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kematian. Kabut asap London,contohnya; yang mematikan terutama disebabkan oleh penggunaan batubara yang sangat banyak. Batubara global diperkirakan menyebabkan 800.000 kematian prematur setiap tahun. umumnya di India dan Tiongkok.
Menghirup debu batu bara menyebabkan pneumokoniosis pekerja batu bara yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai “paru-paru hitam”, disebut demikian karena debu batu bara benar-benar mengubah paru-paru menjadi hitam dari warna merah jambu biasa. Di Amerika Serikat saja, diperkirakan bahwa 1.500 mantan karyawan industri batubara meninggal setiap tahun akibat pengaruh menghirup debu tambang batubara.
Sekitar 10% batubara adalah abu, abu batubara berbahaya dan beracun bagi manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya. Abu batubara mengandung unsur radioaktif uranium dan thorium. Abu batubara dan produk sampingan pembakaran padat lainnya disimpan secara lokal dan tersebar dengan berbagai cara yang membuat mereka yang tinggal di dekat pabrik batubara terkena radiasi dan racun lingkungan.
Penggunaan batubara menghasilkan ratusan juta ton abu dan produk limbah lainnya setiap tahun. Ini termasuk abu terbang, abu padat, dan desulfurisasi gas buang lumpur, yang mengandung merkuri, uranium, thorium, arsenik, dan logam berat lainnya, bersama dengan non-logam seperti selenium. Emisi cerobong asap batubara menyebabkan asma, stroke, berkurang kecerdasan, arteri tersumbat, serangan jantung, gagal jantung kongestif, aritmia, keracunan merkuri, oklusi arteri, dan kanker paru-paru.
Di Cina, peningkatan kualitas udara dan kesehatan manusia akan meningkat dengan kebijakan iklim yang lebih ketat, terutama karena energi negara itu sangat bergantung pada batubara. Dan akan ada manfaat ekonomi bersih.
Sebuah studi tahun 2017 dalam Jurnal Ekonomi menemukan bahwa untuk Inggris selama periode 1851-1860, “peningkatan satu standar deviasi dalam penggunaan batubara meningkatkan angka kematian bayi sebesar 6-8% dan menjelaskan bahwa dampak penggunaan batubara pada industri sekitar sepertiga dari hukuman mati perkotaan yang dilaksanakan selama periode ini.
Begitu pun terkait alam kita saat ini yang sedang mengalami masa kehancurannya dan jika tidak cepat ditangani bersama, maka kita harus siap untuk musnah dalam waktu dekat. Masyarakat dunia sedang kesusahan, khususnya masyarakat yang hidup berdampingan dengan cerobong asap PLTU. Di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara terdapat PLTU berkekuatan 2×250 MW untuk menerangi saat datang gelap, namun dalam cahaya terang itu terdapat penderitaan mendalam. Karena batubara, masyarakat menjadi sengsara. Mereka sedang terserang penyakit kulit, batuk-batuk yang tak berkesudahan, inpeksi saluran pernasan atas (ISPA), bahkan mengundang kematian ketika zat berbahaya beracun dari batubara terlalu banyak dihirup.
Perlu kita ketahui bersama, batubara memiliki peran besar menyumbang terjadinya krisis iklim, sebab emisi karbon yang dikeluarkan 11.000 ton per hari di Pangkalan Susu, panas matahari tak mampu bumi kembalikan dan bisa melubangi lapisan ozon. Itu sungguh berbahaya, akibatnya terjadi efek gas rumah kaca. Tak hanya itu, bencana tentu siap menerjang, kehidupan manusia terancam, petani jadi linglung karena cuaca suka berubah-ubah, nelayan harus mengisi lebih banyak solar untuk ketengah laut karena ikan menjauh sebab air bahang dari PLTU dengan tidak sopannya membuang limbah langsung ke laut dan mematikan makhluk hidup di air. BBM semakin tinggi, penghasilan makin tipis.
Sungguh ini bukan bercandaan anak-anak yang berlebihan lalu menangis. Lebih dari itu, situasi sekarang merupakan pembentukan para pemberontak yang dirampas ruang hidupnya. Coba kita membaca kembali UU No 32 Tahun 2009, di situ jelas tertulis setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prakteknya, rakyat dipaksa menghirup udara kotor setiap harinya dari pembakaran batubara untuk mengalirkan listrik. Indonesia juga terlibat dalam perjanjian paris itu, negara kita sangat besar perannya menjaga keseimbangan alam. Namun, hutan dengan pohon-pohon besar diganti tambang dan sawit, ini pula menandakan krisis iklim bukan main-main.
Bagi penjajah, menguasai benda itu sangat lah penting. Perusahaan sekarang berdasar atas ilmu pengetahuan dan teknik. Batubara, misalnya benda itu adalah milik perusahaan, untuk mengaktifkan PLTU. Mengambil batubara tentu di dalam tanah. Pun, memerlukan teknik dan pengetahuan pula untuk bisa menguasai benda itu dan menikmatinya sendiri. Jadi, kalau satu negara penuh dengan benda tadi, tetapi lemah semangat rakyatnya, lemah intelek, tidak bersatu dan tidak pula merdeka, maka negara itulah yang akan menjadi umpan atau makanan dari penjajah.
Sepertinya tidak cukup kita membahas banyak kebobrokan dari kebijakan saat ini yang dibuat pemerintah atas nama kesejahteraan rakyat. Persoalan tersebut bisa kita rangkum menjadi permasalahan krisis iklim yang sedang terjadi sekarang ini. Karena manusia pada hakikatnya berdampingan bersama alam, ia tidak bisa dipisahkan, jika dipisahkan maka jadilah perbudakan. Manusia bakal menjual tenaganya untuk makan, biasanya ia mampu menanam agar bisa mengisi kehidupan, namun tanah bukan lagi milik rakyat. Memang dikuasai oleh negara, bahkan negara memiliki tanah! Sudah memiliki tanah, serakah pula dengan menerbitkan UU Cipta Kerja dan merevisi UU Minerba. Bolehlah kita berandai bumi hancur, apalagi yang bisa kita perbuat? Sebelum terlambat, pemerintah harus dengar dan serius membuat aksi nyata meredam siklus cuaca saat ini.
Krisis iklim bisa menjadi isu besar guna menampung segala persoalan hidup, aksi nyata sungguh diperlukan; turun ke jalan, misalnya. Sesungguhnya kata-kata tidak banyak bermakna, ketika tindakan tercipta. Sebab bumi makin dieksploitasi, maka kehancuran mengikuti. Berdampingan dengan rakyat tertindas sangat diperlukan, menyelami kehidupan mereka yang terdampak atas kebijakan politik. Lalu, kita rasakan bagaimana menjadi tertindas. Lebih dari itu, bangunkanlah semangat kritis menentang, dengan begitu bangunkanlah semangat menyerang buat meruntuhkan yang lama usang dan mendirikan rakyat yang baru-kukuh-kuat.
*Penulis adalah aktivis & pemerhati lingkungan hidup
Medan – Medanoke.com, Ketua Koordinator 234 SC wilayah Sumatera Utara, Ibnu Akbar mengklarifikasi terkait pemberitaan anggota genk motor yang meresahkan masyarakat dengan membawa nama 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu. Kata dia, anggota genk motor itu bukan dari kelompok mereka.
“Saya ingin klarifikasi bahwa saya sebagai ketua 234 SC Sumatera Utara beserta teman-teman mengklarifikasi terkait pemberitaan 234 SC dan itu bukan bagian dari kami,” katanya kepada wartawan, Selasa (20/9).
Ibnu Akbar menuturkan, pada Sabtu (17/9), dirinya baru pulang dari Musyawarah Nasional (Munas) 234 SC di Jakarta. Di mana pada Munas itu mereka akan membuat Ormas dan penangkapan genk motor yang mengatasnamakan 234 SC bukan dari bagian mereka.
“Jadi, bahwasanya yang anggota genk motor yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Medan Barat dan Medan Timur yang membawa 234 SC itu bukan bagian dari kami. Kami bukan genk motor, kami adalah organisasi massa berbasis pemuda,” tegasnya.
Ketua club motor binaan Pemuda Pancasila ini menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 234 SC lebih ke kegiatan sosial, olahraga dan otomotif.
Tidak hanya itu, mereka juga mendukung kegiatan pihak kepolisian dalam Kamtibmas, “Kami juga mendukung kegiatan dari kepolisian yang memberantas aksi-aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat,” ucapnya.
Ibnu Akbar juga menjelaskan, terkait dengan stiker yang terdapat di kendaraan yang digunakan untuk tindakan kriminal yang diamankan pihak kepolisian itu bukan dari tujuan mereka.
“Kami 234 SC tidak menghalalkan membuat stiker. Stiker itu bisa saja dibuat oleh oknum-oknum tertentu,” jelasnya.
“Kami tidak tahu siapa yang mengatasnamakan 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari informasi yang kami dapat itu dari Deli Serdang daerah Seintis. Mereka membawa nama 234 SC untuk membuat kriminal,” sambung Ibnu Akbar. Atas permasalahan ini 234 SC Sumut akan segera beraudiensi kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama dalam memberantas tindakan kriminal di jalanan.
“Setelah ini kami akan beraudiensi kepada pihak kepolisian dan kami juga membantu untuk memberantas narkoba dan tindakan kriminal di jalan yang meresahkan masyarakat. Di mana, harapan ke depan bahwa organisasi ini sudah besar jadi kami ke depannya lebih baik berguna bagi masyarakat,” tambahnya. (aSp)
Medan – Medanoke.com, DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara akan menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III tahun 2022. Rencananya Muskerwil tersebut akan dilaksanakan di Hotel JW Marriott Medan, besok Jumat 9 samapai 11 September 2022.
Hal ini disampaikan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan. beliau mengatakan Muskerwil III ini akan menjadi ajang penguatan internal Partai Perindo di Sumatera Utara. Khususnya untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat.
“Muskerwil ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyusun strategi secara internal, bagaimana menguatkan barisan, terutama dalam menghadapi verifikasi faktual. Saat ini kita sedang menyelesaikan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU,” kata Rudi, Kamis (8/9/2022).
Untuk penguatan itu, kata Rudi, nanti sejumlah narasumber akan dihadirkan. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum hingga dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo serta Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo.
“Nanti kita semua akan mendapatkan arahan-arahan dari Ketua Harian, DPP, dan Bapilu. Arahan tentang strategi-strategi lolos verifikasi, pencalegan dan juga strategi pemenanga pemilu,” terangnya.
Target dari pelaksanakan Muskerwil III ini, kata Rudi, adalah terciptanya program-program yang dapat dilaksanakan jajaran penguru Perindo di Sumatera Utara dalam rangka verifikasi faktual dan pemenangan pemilu tersebut.
“Nanti programnya kita (DPP, DPW dan DPD Perindo) susun bersama,” ungkap Rudi.
Muskerwil III ini kata Rudi akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT). HT akan hadir secara virtual karena saat ini masih berada di Amerika Serikat.
Acara pembukaan Muskerwil III ini akan pula dihadiri oleh Ketua Harian Nasional Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dewan Pertimbangan Partai Perindo, Mahyudin. Perindo juga mengundang Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, Panglima Kodam I/BB, Kapolda Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta pengurus provinsi masing-masing partai politik sahabat di Sumatera Utara.
“Kita sengaja menghadirkan Ketua Harian Nasional untuk menjadi sumber semangat baru bagi kader Perindo di Sumatera Utara. Kami ingin lebih menggaungkan Partai Perindo agar lebih besar lagi ke depan. Agar masyarakat dapat melihat bagaimana seriusnya kami untuk membangun struktur dan kekuatan partai untuk mendapatkan satu fraksi di setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) di Sumatera Utara,” tandas Rudi. (aSp)
Minta Kejati Sumut Segera Periksa Abdul Muin Pulungan
Medan – Medanoke.com, Mahasiswa yang tergabub dalam Kesatuan aktivis peduli korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU), kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ke tiga kali di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumut.
Mereka meminta Kejatisu memeriksa dan mempertanyakan terkait adanya dugaan pungli (pungutan liar) atas Program Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui kegiatan peningkatan wirausaha dalam rangka penanganan covid 19 di bidang ketenaga kerjaan TA.2020 Sebesar Rp. 40.000.000 per UMKM se Sumatera Utara. Diduga sebanyak 141 UMKM menjadi korban pungli yang dilakukan olnum pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.
Dalam aksinya para mahasiswa mengelar spanduk demo yang meminta Kejatisu memeriksa Oknum yang disebut berinisi AMP (Abdul Muin Pulungan) salah seorang oknum yang termasuk dalam unsur pengurus PKB dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Direktorat Jendral Pembina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian RI, serta PPK terkait.
Dalam orasinya, Abdul G Hasibuan selaku Kordinator Aksi dan Ismail Pandapotan Siregar selaku Kordinator Lapangan, mengutarakan bahwa pihak Kejatisu, terkhusus Kepala Kejatisu, Idianto SH MH harus serius melakukan Penyelidikan,Penyidikan dan tangkap aktor intelektual yang di duga di perankan oleh Abdul Muin pulungan (Oknum ,Unsur Pengurus PKB) dan kuasa pengguna anggaran Direktorat jendral pembina penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kementerian RI serta PPK.
Setelah satu Jam lebih menyampaikan aspirasi pihak Kejatisu akhirnya menanggapi aspirasi mahasiswa dari KAPK-SU melalui staf Kasi Penhum, Juliana Sinaga.
Juliana mengatakan bahwa kasus Ini sudah di Proses dan sudah disampai dan langsung ke di Meja Kajatisu, “Kepada adek adek Mahasiswa mohon menunggu waktu dan sabar, kasus ini akan kita selesaikan secepatnya.” Ujar staf Penkum Kejatisu tersebut.
Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo damai yamg tergabung dalam wadah Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumut akhirnya membubarkan diri secara tertib dan berjanji akan datang kembali mempertanyakan sudah sejauh mana kasus ini. (aSP)
Medan – Medanoke.com, Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU), kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW Partai Kebangkita Bangsa ( PKB Sumut, Jl Walikota No.3, Medan, 5/8/22/, terkait adanya dugaan pungli (pungutan liar) atas bantuan Program Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha dalam rangka penanganan Covid 19, dibidang ketenaga kerjaan tahun anggaran.2020, dengan variasi nilai pungutan sejumlah Rp 10 juta sampai Rp 40 juta per UMKM se Sumatera Utara.
Dalam orasinya, Ismail Pandapotan Siregar selaku Kordinator Lapangan menyatakan “tangkap aktor intelektual yang diduga diperankan oleh Abdul Muin Pulungan dan KPA (kuasa pengguna anggaran) Dirjen Pembina Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian R.I serta PPK.”
Sebagai kader idiologis yang secara politik merasa sangat kecewa terhadap perlakuan salah satu oknum dan unsur DPP PKB sahabat Abdul Muin Pulungan.
Abdul Gani mengutarakan ” kami akan melaporan secara resmi ke pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara, ” Tutup Gani. (aSp)
Medan – Medanoke.com, Majelis Amal Sosial Pimpinan Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara menggelar kunjungan muhibbah guna merajut tali kasih ke sejumlah panti asuhan di Medan. Selain untuk mempererat silaturrahmi, anjangsana muhibbah itu juga disertai dengan penyerahan bantuan.
“Anjangsana muhibbah ini merupakan program rutin Majelis Amal Sosial Pimpinan Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara. Program ini akan terus berlanjut untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, juga untuk mempererat silaturrahmi,” ucap Ustadz Erwinsyah Putra SPdI, Ketua Majelis Amal Sosial PW Al Washliyah Sumatera Utara, di sela-sela kunjungannya, Sabtu 6 Agustus 2022.
Menurut Ustadz Erwin, kunjungan muhibbah dilakukan sebagai bentuk realisasi penjabaran dari Khittah, Sibghoh dan Wijhah Al Jam’iyatul Washliyah, dan merupakan bahagian dari pelaksanaan Panca Amal Al Washliyah.
“Sesuai namanya, Al Jam’iyatul Washliyah memiliki arti yakni perkumpulan yang menghubungkan. Maksud dari nama ini adalah menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan menghubungkan manusia dengan manusia lainnya agar bersatu, serta menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Dan, cara yang paling efektif memperkuat hubungan antar sesama manusia itu adalah dengan mempererat silaturrahmi melalui kunjungan-kunjungan muhibbah,” papar ustadz yang dikenal berjiwa entrepreneur tersebut.
Sebagai perkumpulan yang menghubungkan manusia dengan manusia, tutur Ustadz Erwin, Majelis Amal Sosial Al Washliyah Sumatera Utara dalam pelaksanaan kunjungan muhibbah tidak memandang adanya perbedaan isme (paham) antar organisasi. Karena itulah, Majelis Amal Sosial Al Washliyah Sumatera Utara tidak hanya menyambangi panti-panti asuhan yang dikelolah Al Washliyah saja, tetapi juga panti asuhan pihak lainnya.
“Ada lima panti asuhan yang kami kunjungi dalam rangka muhibbah untuk mempererat silaturrahmi. Yakni Panti Asuhan Al Washliyah di Jalan Ismailiyah Medan, Panti Asuhan Daarul Aitam, Panti Asuhan Mamiyai, Panti Asuhan Muhammadiyah Jalan Amaliun Gg. Umanat, dan Panti Asuhan Zending Islam Medan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara, ustadz Dr H Dedi Iskandar Batubara SSos SH MAP. “Kunjungan muhibbah ini merupakan jembatan untuk mempererat silaturrahmi. Dengan seringnya melakukan kunjungan seperti ini, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat,” ujar senator DPD RI asal Sumut ini.
Melalui kunjungan muhibbah yang digelar Majelis Amal Sosial, tutur ustadz Dedi, akan tercipta hubungan yang harmonis antara Al Washliyah Sumatera Utara dengan masyarakat, khususnya umat Islam. “Hubungan selama ini memang sudah sangat harmonis, tapi tentu dengan seringnya melakukan kunjungan akan semakin lebih harmonis lagi,” katanya.
Dalam setiap kunjungan muhibbah ke panti asuhan tersebut, pengurus Majelis Amal Sosial Al Washliyah Sumatera Utara menyerahkan bantuan sebagai tali kasih. “Jangan dilihat nilainya, namun ketulusan untuk menerima dan berbagi adalah tujuan utama, sebagai tali kasih mempererat silaturrahmi,” tukas ustadz Erwinsyah diamini pengurus lainnya. (aSp)
Medan – Medanoke.com, Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara menggelar tahtim, tahlil dan doa bersama dalam rangka dimulainya pembangunan Gedung Training Centre Al Washliyah Sumatera Utara, Asrama
Pelajar Al Washliyah Nias Selatan dan Perbaikan Kantor PW Al Washliyah
Sumatera Utara, Rabu (20/7/22)
Tahtim, Tahlil dan doa munajat bersama dilaksanakan di gedung lama bekas Musala yang berada di komplek Sekretariat Al Washliyah Sumut. Di lahan gedung lama itu nantinya akan dibangun Training Centre Al Washliyah Sumut.
“Puing-puing bangunan ini tidak dibuang, namun dijadikan untuk timbunan dan pondasi Gedung Training Centre nanti,” ujar Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara saat menyampaikan sambutannya di hadapan Pengurus PB Al Washliyah Dr Ismail Efendi, ulama Al Washliyah, pengurus Wilayah dan Organ Bagian Al Washliyah Sumut dan PD Al Washliyah.
Dedi Iskandar menambahkan, traning center Al Washliyah Sumut dibangun 3 lantai yang meliputi asrama dan aula.
Selanjutnya pembangunan yang bersumber dari dana hibah Pemprovsu sebesar Rp3 miliar tersebut juga diperuntukkan untuk rehab kantor, kamar mandi PW Al Washliyah Sumut. Selanjutnya juga dilaksanakan pembangunan rumah singgah atau asrama pelajar di Nias Selatan.
“Dengan nawaitu kita segera mulai pembangunannya. Saya sedih dengan Musala ini, sejarahbga panjang, tahun 1997 masih ada ustad Abdul Halim,” kenangnya.
Senator asal Sumut ini juga menjelaskan, pelaksanaan Tahtim, Tahlil dan doa bersama untuk mengenang ulama, tokoh dan kader Al Washliyah yang telah meninggal dan berjasa berdirinya kantor PW Al Washliyah Sumut.
“Untuk itu saya juga mengajak majelis amal sosial, dakwah melanjutkan wirid ini untuk mendoakan para ulama, tokoh dan kader Al Washliyah yang telah meninggal dan menjadikan ini sebagai tradisi baru kita, saya berharap kita mulai 1 Agustus mendatang,” harapnya.
Sementara itu PB Al Washliyah yang diwakili Dr Ismail Efendi mengaku bersyukur bisa menyaksikan bangunan lama bekas Musala sebelum dirobohkan untuk dibangun Training Centre Al Washliyah Sumut.
Untuk itu, dia berharap agar semangat dan persatuan kader Al Washliyah untuk berjuang menjaga Al Washliyah.
“Semangat persatuan Mark kita jaga dan yakinlah Al Washliyah tempat kita bersatu dan berjuang dan Allah akan membantu kita,” kata Ismail Efendi.
Acara Tahtim yang dipimpin Al Ustaz Tuah Sirait, Tahlil H Muhammad Rinaldi dan Doa H Sibawaihi diakhiri dengan kumandang azan masuknya waktu salat isya. (aSp)
