PERS

Medanoke.com-Medan, Secara spontan Drs Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan dari partai PDI Perjuangan Kota Medan, tiba tiba menyambangi ruang wartawan (Press Room) yang berada di basement (Lantai LG) Gedung DPRD Medan, Senin (27/6/22).
 
Kunjungan tanpa agenda wakil rakyat yang tidak di agendakan ini tentu membuat para jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya ini terkejut.
 
Sejak diresmikan (ruang press room.red) terhitung baru dua orang anggota dewan yang datang meskipun hanya sekedar melihat-lihat yakni salahsatunya politisi dari Partai NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor SSos.
 
Diketahui kedua legislator asal Dapil 1 dan Dapil 3 ini sangat akrab dan dekat dengan semua insan pers. Bahkan dalam kesehariannya, wakil rakyat ini selalu menyertakan awak media di setiap kegiatannya tanpa pilih-pilih.
 
Bagi kedua wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 dan Komisi 2 DPRD Kota Medan ini, pers begitu penting dalam mempublikasikan semua kegiatan mereka sehingga dapat terpublikasikan dan tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat Kota Medan.
 
“Sudah bagus ya press room kalian.Tapi sepertinya kurang dingin, AC nya sudah lemah, coba nanti saya kordinasikan ke bagian umum ya !. Selaku mitra kerja, wartawan tentunya harus diberi fasilitas yang nyaman sehingga dapat berkarya membuat berita dengan baik, “ujar Wong Chun Sen.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Puluhan massa yang tergabung dari Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) dan Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari)  mendemo Bupati Batubara Iz H. Zahir, M.Ap dan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera memeriksa oknum “Pangeran OK FZ” beserta pejabat Pemkab Batubara. Desakan itu disampaikan Koordinator Aksi Indra Mingka dan Nurizat Hutabarat di depan Kantor Kejatisu, Jalan AH. Nasution, Medan, Rabu, (25/5/22).
 
“Kami minta Kejatisu segera periksa OK FZ yang bergelar “Pangeran” dan pejabat Pemkab Batubara dalam kasus dugaan korupsi yang sudah kami laporkan. Kami minta Kejatisu jangan melemah menghadapi “Pengeran” dan pejabat Pemkab Batubara,” tegas Indra Mingka.
 
Dalam orasinya, Indra dan Nurizat mendukung penegak hukum menindak lanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Batubara, baik yang telah dilaporkan ke KPK, Kejagung, Kejatisu, dan Kejari Batubara.
 
” Temuan yang direkomendasikan oleh BPK RI Perwakilan Sumut berdasarkan LHP BPK tahun 2020 maupun 2021, sudah menguatkan untuk memeriksa oknum “Pangeran OK FZ” sebagai upaya pintu masuk membongkar dugaan korupsi di Kabupaten Batubara,” ungkap Nurizat.
 
“Kita juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Batubara agar mengklarifikasi kebenaran polemik dana Rp 10 miliar untuk kepentingan kampanye Pilkada Zahir – Oky serta dana pihak lainnya yang mungkin di pergunakan,” sambung Indra.
 
Selain itu Gerbrak dan Ferari juga mendesak Kanwil Kemenag Sumut untuk mengklarifikasi hasil seleksi Nomor B-2884/Kw 02/4.b/Hj/00/05/2022 tentang Hasil Akhir Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Utara tahun 1443 H/2022 H, dimana dalam pengumuman tertera nama Ir Zahir MAP dan Istri dinyatakan sebagai petugas haji daerah.
 
Dalam orasinya, massa aksi juga mengingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera melakukan evaluasi atas kinerja Kajari Batubara terkait sejumlah dugaan korupsi yang telah dilaporkan.
 
“Salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Batubara beserta 141 kepala desa terkait dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2022,” jelas Indra dan Nurizat.
 
Massa aksi Gerbrak dan Ferari yang berdemo akhirnya di depan Kantor Kejatisu diterima perwakilan Kasipenkum untuk menerima aspirasi mereka. (aSp)

Medanoke.com- Jambi, Tidak terima wartawannya dipukul dan dikeroyok oleh sejumlah oknum security di lokasi PT LAJ, Pemimpin Redaksi BuserDirgantara7.com, Nasrudin AMF (Iqwan) langsung menghubungi Mapolres Tebo untuk melakukan laporan  atas adanya informasi mengenai peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oknum petugas keamanan (Satpam/ Securty) terhadap Sairo, seorang wartawan BuserDirgantara7.com yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik, Jumat (15/5/22).
 
Sebagai Pimpinan Media, Nasrudin AMF yang akrab disapa Iqwan mengaku kecewa atas tindakan Barbar dan tidak berperikemanusiaan yang ditemgarai dilakukan oleh oknum petugas keamanan
“Saya selaku Pemimpin Redaksi tidak terima atas perlakuan oknum Security PT LAJ yang melakukan pemukulan dan membuka baju menantang duel dengan berkata babi kepada awak media saya,” ungkapnya saat dikonfiasi via seluler.
 
Iqwan menyesalkan aksi brutal sekelompok orang ini terjadi hanya karena sang wartawan tidak dapat memperlihatkan surat tugas dan surat izin masuk yang diminta oleh oknum security tersebut. Sario langsung dikeroyok dan dipukuli saat hendak konfirmasi ke Pimpinan PT LAJ, setelah sebelumnya melakukan investigasi, terkait temuan di perusahaan perkebunan bidang kelapa sawit tersebut.
 
“Wartawan kami atau dari media manapun setelah diketahui dengan menunjukan identitasnya, tidak lagi membutuhkan izin masuk selama dia bisa masuk dan tidak dijaga di pintu masuk, kalaupun harus izin karena ada penjagaan itu cukup izin lisan dan tidak boleh dihalang-halangi karena keingintahuan wartawan itu merepresentasikan keingintahuan masyarakat banyak. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan tidak boleh dihalang-halangi dan sangsinya penjara 2 tahun atau denda 500 juta itu jelas tertera dalam undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers!,” unglap Iqwan geram.
 
Dikatakan Iqwan, dalam percakapan pihak scurity bersikeras meminta surat tugas, “Pemahaman oknum scurity nampak dangkal bahwasanya tugas pers itu tidak terbatas wilayah selagi masih dalam jangkauan NKRI atau dalam Jangkauan Pers Nasional, apalagi wilayah Jambi merupakan wilayah Sario sebagai Koordinator wilayah dan areal investigasi tersebut masih dalam jangkauan kerjanya” jelasnya lagi.
 
Dikatakan Iqwan, dalam istilah wilayah tugas jurnalis / wartawan tidak diatur dalam Undang-Undang Pers, karena pengertian jangkauan tugasnya adalah Nasional. Dimanapun wilayah Indonesia Pers dapat menjalankan fungsinya dan Pers diberikan kebebasan melakukan sosial kontrol, karena pers adalah pilar ke 4 dalam Demokrasi, setelah Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif.
 
“Adapun ruang lingkup tugas hanya diatur internal perusahaan Pers dengan menempatkan Biro-biro hanya untuk mendekatkan jangkauan wilayah kerja saja. Hal ini mestinya difahami oleh semua pihak dalam bermasyarakat dan Bernegara. Akibat dangkalnya pemahaman dapat mengakibatkan gagal paham menyebabkan benturan fisik,” imbuhnya.
 
Buntut peristiwa ini, Iqwan meminta Polri untuk menindak tegas oknum pelaku dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, “Selaku Pimpinan Redaksi, saya tidak terima kelakuan oknum security PT L AJ yang melakukan pemukulan kepada wartawan buserdirgantara7.com, pelaku harus ditindak dengan sanksi hukum dan dijebloskan ke penjara karena nyata sudah menghalang-halangi pelaksanan tugas Pers”.
 
“Dan kami sesalkan nampak oknum TNI tidak berbuat banyak dan terkesan hanya diam melihat adanya peristiwa anggota media buserdirgantara7 dipukul, setindak -tidaknya oknum TNI itu segera melerai dan mencegah terjadinya kontak fisik,” pungkasnya.
 
Sementara Pengamat hukum  Sabarudin Daulay, SE. SH. MH Menyampaikan kekesalannya terhadap penganiayaan wartawan yang semakin hari semakin meningkat, kita berharap pihak penegak hukum agar mengambil tindakan lebih tanggap lagi karna media atau wartawan di lindungi oleh Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Publik dalam mengambil informasi di lapangan, dan kita berharap Bapak Kapolri memberikan atensi penuh dalam hal ini karena adanya tindakan sepihak yang telah memcederai Demokrasi.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Safari Ramadhan 1443 Hijriah Forwaka Sumut (Forum Wartawan Kejaksaan Timggi Sumatera Utara) bersama Kejati Sumut, dimulai dengan penyerahan bingkisan & santunan secara simbolis ke peyandang disabilitas, dhuafa dan anak yatim, oleh Kajati Sumut yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Kejaksaa Tinggi Sumut, Edyward Kaban SH MH di depan Masjid Al Qisth, kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Jln AH Nasution, Medan, dengan memenuhi standar prokes, rabu (13/4/22)
 
Didampingi Kasi Penkum Kejatisu, Yos A Tarigan SH MH, Kasi E Bidang Intel Kejatisu, Donel Simanjuntak dan Kasi D Bidang Intel Kejatisu, Olan Pasaribu, Wakajatisu, Edyward Kaban menyatakan bahwa kejaksaan mendukung penuh kegiatan positif & berguna bagi sesama.
 
Kegiatan sosial yang diketuai oleh Ketua Panitia Zainul Arifin Siregar ini, bantuan & santunan ini diberikan langsung ke masyarakat yang sangat membutuhkan dan yang terdampak oleh covid 19, setelah melalui proses seleksi & pendataan.
 
Senada, Ketua Forwaka Sumut, Martohap Simarsoit SH dan ketua Panitia Safari Ramadhan Forwaka Sumut 2022, mengucapkan rasa terimakasih yang sebesarnya kepada Kajati Sumut, Idianto SH MH, atas bantuanya dan rasa keperdulianya terhadap sesama dan ucapan terimakasih kepada para Jurnalis yang tergabung di Forwaka Sumut yang  turut serta membantu pelaksanaan kegiatan, tanpa memandang unsur SARA sebagai wujud solidaritas.
 
Penyerahan secara simbolis ini pun menjadi momentum dimulainya rangkaian kegiatan Safari Ramadhan  yang bertema “Merajut Tali Silaturahmi Dibulan Suci Ramadhan Yang Penuh Berkah Dengan Ibadah & Sedekah.”
 
Rencananya Safari Ramadhan ini akan digelar selama 3 hari, dengan rangkaian kegiatan seperti menyalurkan bantuan sembako langsumg ke masyarakat yamg terdampak oleh pandemi,  penyerahan santunan ke panti panti asuhan dan ditutup dengan pembagian takjil kepada pengemudi/ penumpang kenderaan yang tidak sempat atau tidak dapat berbuka puasa tepat waktu dirumahnya.(aSp)
 

Medanoke.com – Medan, Ketua DPD Perindo Kota Sibolga, Maykel Fuater kembali menerima SK Kepengurusan, kamis (10/3/22) di kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, nomor 2 Medan, Sumatera Utara. 
 
Sebelumnya, dengan diketuai olehnya pada Pileg & Pilpres tahun 2019, Partai Perindo Kota Sibolga sukses mendulang suara terbanyak ke 3 (tiga) setelah Nasdem & Golkar, yang secara otomatis mendudukan kadernya sebagai pimpinan di legislatif dengan perolehan 3 kursi.
 
Namun sejarah sukses pads pemilu 2019, tidak serta merta membuat mereka berpuas diri, menjelang Pemilu 2024 mendatang, Perindo Kota Sibolga menargetkan penambahan jumlah kursi dengan memaksimalkan dan menambah kinerja  mesin partai.
 
 
“4 kursi di DPRD sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon kepala daerah sendiri,” ujar Ketua DPD Perindo Sibolga Maykel Fuater, saat menerima SK dari Ketua DPW Perindi Sumut, Rudi Zulham Hasibuan yang didampingii oleh segenap ajaran pengurus DPW Perindo Sumut, di antaranya Donna Julietta Siagian, Budianta Tarigan, Iskandar, Djoko Sukardi.
 
“Ini target yang harus dapat diraih lewat kerja keras bersama dan penguatan kepengurusan hingga ke tingkat kelurahan dan ranting,” tegasnya lagi.
 
Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Sibolga hanya cukup menambah 1 (satu) kursi agar dapat mengusung kepala daerah tanpa berkoalisi degan partai partai lain. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 Milyar Dana Hibah KPU Sergai kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, rabu (23/2/2022), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi rekanan.

Kali ini JPU menghadirkan Chairman alias Apin, Kabiro MNC/ iNewsTV Sumut, yang berperan sebagai Makelar/ Agen  yang diduga terlibat dalam penggunaan dana hibah langsung dari (KPU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), untuk  kegiatan “Debat Kandidat” yang di adakan di Hotel Grand Mercure Medan, sebagai puncak pesta demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 silam.

Saat ditanyai oleh Majelis, Chairman mengaku memberikan penawaran kerjasama dengan KPU Sergai, namun sayangnya keduanya terlibat kerjasama tanpa melalui proses tender yang resmi.

Chairman juga mengaku memprakarsai pembentukan suatu “Event Organizer” (EO) dengan merekut mantan karyawannya, karena menurutnya EO yang ada di Kota Medan tidak ada yang bagus.

Uang anggaran EO sebesar Rp109 Juta tersebutlah yang akhirnya dikembalikannya ke rekening sementara Kejaksaan Negeri Serdang bedagai sebesar Rp 98 Juta karena diketahui bermasalah. Hal ini di-amin-i oleh Jaksa Penuntut Umum, Ardiansyah Hasibuan.

Ketika dicecar JPU dari Kejari Sergai Ardiansyah dan Erwin Silaban, saksi pun mengakui sama sekali tidak pernah berurusan dengan orang-orang di Sekretariat maupun komisioner KPU Kabupaten Sergai untuk mengikuti proses lelang secara Penunjukan Langsung (PL).

Saksi hanya menandatangani kontrak seolah pekerjaan debat pasangan calon putaran kedua sesuai mekanisme, di ruang tamu rumah terdakwa Chairul Miftah Nasution.  Josua Siregar selanjutnya segera mentransfer Rp.98 juta ke pada Chairman alias  Apin, yang dipergunakannya untuk membayar sewa Kamera, Hotel dan orang orang yang bekerja padanya.

Sementara saksi lainnya,  Ketua KPU Kabupaten Sergai Erdian Wirajaya membenarkan ada 3 kali revisi pengajuan anggaran dana hibah pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Bupati / Wakil Bupati tahun 2020 ke KPU RI, melalui KPU Provinsi Sumut.

Satuan Kerja di Sekretariat KPU Kabupaten Sergai semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 78 miliar kemudian mengerucut menjadi Rp36,5 miliar, karena hanya sejumlah itu yang disetujui oleh KPU RI. Dana hibah tersebut kemudian ditampung dalam Perubahan-Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sergai. (aSp)

Jelang Hari Pers Nasional 2022

Medanoke.com- KENDARI, Jelang Hari Pers Nasional 2022, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh mengingatkan insan pers bahwa siapa yang melakukan perubahan itu yang bisa bertahan. Kami berharap bahwa insan pers bisa melakukan perubahan tersebut.

Ucapan ini disampaikan M Nuh saat Opening Ceremony Konvensi dan Seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2022, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini turut dihadiri Wapres Ma’aruf Amin secara Daring, Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Asisten I dr Muhammad Ilyas dan Ketua PWI Pusat Atal S Depari yang didampingi Ketua PWI Sulawesi Tenggara. 

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden SBY ini juga menegaskan tentang metaverse atau internet yang berkembang dengan masiv dan mendunia. secara sederhana dijelaskan, yakni suatu perubahan yang cepat yang pertama dan perubahan itu sangat cepat terjadi pada teknologi komunikasi dan informasi, lalu orang per orang, bisnis, dan yang terakhir kebijakan publik

“Menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat, insan pers dan industri pers harus mengikuti hal itu dan melihat larinya kemana, sebab pers bisa jadi guidance untuk menghadapi perubahan tersebut,” ungkapnya. Beliau juga menekankan bahwa sudah saatnya insan pers melakukan perubahan percepatan kearah teknologi tersebut. 

Menjabat sebagai Menteri Pendidikan sejak 2009, M Nuh juga mengajak insan pers untuk mendoakan untuk Almarhum Margiono dan mengajak insan pers untuk tetap berbangga menjadi wartawan yang punya peran tinggi dalam mengembangkan dan memajukan negara ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengingatkan tentang Publish Right (Regulasi Penerbitan). Pers mesti memperbaiki kualitas pemberitaan dan memperbaiki trend pemberitaan yang bombastis dan menjaga independensi. 

Selain itu, Asosiasi media harus dapat berperan aktif dalam  melindungi kepentingan media yang menjadi anggotanya.
Tidak hanya media besar tapi juga media kecil, sebutnya.(aSp)