Nasional

Medanoke.com – Medan, Tetty Br Napitupulu nelangsa. Ibu paruh baya ini sedih dan menyimpan duka. Pasalnya, bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepadanya, ditengarai ‘ditilap’ pihak tertentu. “Saya curiga ada yang ‘memainkan’ bantuan Kemensos untuk saya,” lirihnya.
Tetty tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (PKM) program Keluarga Sejahtera Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Warga Jalan Turi Ujung Lingkungan V, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan itu, menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kemensos dari Herlina Br Simangunsong, istri Elisa Siregar yang saat masih hidup menjabat sebagai Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Binjai.
Tetty menerima KKS dari Herlina sekitar September 2020 silam. Padahal, KKS program Kemensos itu diterbitkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada Mei 2020. “Saya menerima KKS yang diterbitkan pada bulan Mei 2020 itu sekitar September 2020. Saat itu, Herlina memberikan kartu (KKS) ini, sama sembako,” lirih Tetty.
Semula Tetty tidak menaruh curiga. Ia berbaik sangka saja kepada Herlina. Namun, Tetty mendapat informasi dari sesama keluarga penerima manfaat (PKM) bahwa KKS diberikan beserta buku tabungan rekening dari Bank BRI berisi bantuan dari Kemensos sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). “Yang saya terima cuma selembar kertas KKS tanpa buku rekening bank. Dan saya tidak tahu siapa yang menggunakan KKS saya terhitung dari Mei hingga September 2020, sebelum diberikan kepada saya,” ujarnya.
Selanjutnya, D Br Sinaga keluarga Tetty menemui Herlina, untuk mempertanyakan buku rekening KKS bantuan Kemensos tersebut. Sialnya, Herlina mengaku tidak mengetahuinya. Herlina hanya mengaku menerima KKS milik Tetty dari petugas kecamatan yang dia sendiri tidak mengetahui namanya.
Tak lama kemudian, Tetty bersama D Br Sinaga kembali menemui Herlina mempertanyakan keberadaan buku rekening tersebut. Lagi-lagi Herlina menjawab tidak tahu. Anehnya, Herlina juga mengaku tidak kenal dengan petugas kecamatan tersebut dengan alasan saat memberikannya sedang buru-buru.
Untuk memastikan keberadaan buku rekening dan siapa pegawai BRI yang memberikan KKS, Tetty pergi ke kantor BRI unit Simpang Limun. Pegawai di BRI itu menjawab bahwa untuk mengetahui transaksi harus ada buku rekening. Tetty pun disarankan untuk ke BRI unit Medan Denai.
Namun, petugas BRI unit Medan Denai bernama Dea mengaku bukan pihaknya yang membagikan KKS tersebut. Tetty disuruhnya ke Dinas Sosial Kota Medan untuk mempertanyakan siapa yang memegang buku rekening milik Tetty. “Dia (Dea-red) mengaku bukan pihaknya yang membagi KKS dan menyuruh kami ke Dinas Sosial Medan, tanpa mencari tahu siapa yang memegang buku rekening itu dan siapa pegawai BRI yang membagikannya,” sebutnya.
“Saya bingung. Mengapa Kemensos memberikan bantuan hanya selembar kertas KKS. Saya tidak tahu apakah saya termasuk yang mendapat bantuan sebesar Rp500.000, itu atau tidak,” tambah Tetty dengan sedih.
Kasus KKS tanpa buku rekening itu akhirnya sampai ke telinga Lurah Binjai, Dartaswin. Sang lurah pun memanggil Herlina Br Simangungsong, sekitar Mei 2021. Anehnya, keterangan Herlina pada lurah berbeda dengan apa yang disampaikannya kepada Tetty.
“Sudah lama itu pak. Saat suami saya masih hidup. Suami menitipkan KKS dengan bahan pangan,” kata Herlina singkat dan langsung meninggalkan ruangan tanpa mengindahkan sang lurah.
Keterangan Herlina Br Simangunsong yang sedang mencalonkan diri menjadi Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Binjai itu, terkesan meragukan. Sebab, seyogianya beliau harus menanyakan buku rekening kepada pemberi KKS, karena saat suaminya menjadi Kepling informasi yang didapat mereka juga adalah Keluarga Penerima Manfaat dan harus memiliki buku rekening.
Sementara itu, Widya pegawai BRI unit Medan Denai yang dikonfirmasi di kantornya pada 14 Juni 2021, terperanjat kaget. Ketika ditunjukkan poto copy KKS dan KK Tetty, tanpa menanyakan apa yang hendak dikonfirmasi, Widya malah bertanya mengapa bisa mendapatkan KKS. Ironisnya, Widya meminta wartawan agar membawa Tetty yang sudah pernah datang bertanya ke BRI unit Medan Denai tanpa mendapat jawaban.
Widya tetap tidak berkenan mencari tahu dimana buku rekening dan siapa yang medistibusikan KKS atas nama Tetty Br Napitupulu.
Informasi tentang buku rekening Tetty terkesan menjadi rumit. Pasalnya, ketika kepala BRI Cabang Medan Sisingamangarajapada ketika dikonfirmasi, tidak berhasil ditemui. Securiy menyarankan agar wartawan menulis tujuan konfirmasi dan meninggalkan nomor handphone untuk dihubungi.
Pada 29 Juni 2021, tanpa ditanya seorang mengaku pegawai BRI bidang Bansos yang diketahui bernama Tyson, menghubungi wartawan via hanphone. Ia mempertanyakan tujuan konfirmasi. Setelah dijawab, beberapa menit kemudian malah seorang yang juga mengaku pegawai BRI bidang Bansos bernama Taufik kembali menanyakan melalui handphone apa tujuan wartawan. Anehnya, Taufik mengaku juga wartawan di salah satu media.
Esoknya Tyson yang didampingi Triki bagian monitoring Bansos di BRI Cabang Medan sisingamangaraja, saat dikonfirmasi terkesan kurang bersahabat dan melakukan tekanan. Saat ditanya dimana Taufik, mereka diam saja. Mereka complain karena percakapan direkam. Lalu mereka meminta KTP, mempoto ID card pers, dan memberitahu bahwa abangnya wartawan sambil menunjukkan kartu pers seseorang di handphonenya.
Kemudian Tyson mengatakan bahwa buku rekening sudah diproses dan bukunya telah diserahkan kepada Tetty. Ia menunjukkan foto Tetty memegang sesuatu didadanya. Namun, ketika ditanya itu poto kapan dan kapan diberikan, Tyson tidak menjawab dan tidak memperlihatkan handphonenya lebih dekat sehingga tidak jelas apa yang dipegang Tetty dalam foto tersebut.
Terkait bantuan Rp.500.000, Tyson membenarkannya. Hanya saja, ia mengatakan bahwa tidak semua mendapatkannya. Sementara Triki dalam keterangannya menjelaskan data Tetty tidak ada di BRI Sisingamangaraja, tetapi di BRI Cabang Tamrin.
Tetty yang dikonfirmasi terkait adanya foto dirinya, membenarkan ada yang mendatanginya. Sebelumnya, Melati putri Herlina Simangunsong dengan beberapa perempuan datang ke tempat Tetty di Gang Jaya. “Mereka menanyakan keberadaan saya kepada anak saya Teo. Kemudian dijawab Teo kalau saya di Jalan Turi Ujung. Setelah bertemu saya, mereka bilang mau pendataan ulang untuk PKH dan meminta KKS, saya ambil KKS saya. Setelah saya ambil, mereka meminta saya memegang kartunya dan memfoto. Saya sudah keberatan untuk difoto, tetapi tetap mereka lakukan. Mereka tidak memperlihatkan surat tugas ataupun ID Card. Tidak ada buku rekening diberikan kepada saya,” ujar Tetty.
Seseorang yang diduga datang ke tempat Tetty yang dikenal dengan sebutan Yuna,ketika dikonfirmasi membenarkan kedatangannya. Namun, ketika ditanya siapa yang memfoto dan kirim ke pihak BRI dan apa hubungannya dengan pihak BRI, bahkan siapa teman-temannya, Yuna tidak berkenan menjelaskan.
Saat percakapan itu, Yuna menyebut dia ada surat tugas dari Dinsos dan memberitahu sudah membantu. “Tanya saja Lurah terkait teman-temanya yang ikut bersamanya,” kata Yuna.
Sementara, Lurah Kelurahan Binjai Dartaswin ditanya tentang kedatangan Yuna Cs, menjawab tidak tahu. “Tanya saja Sukiran,” ujar Dartaswin singkat seakan menutupi.
Pimpinan BRI Cabang Thamrin melalui Reza bagian Bansos, saat dkonfirmasi di kantornya, mengatakan untuk mengetahui siapa yang membagikan KKS dan siapa yang melakukan transaksi, harus melalui investigasi dan bisa dilakukan kalau ada surat permintaan. “Nanti akan kelihatan di CCTP siapa yang melakukan trnsaksi. Widya bilang ke saya bahwa Tetty selalu melakukan transaksi dengan KKS-nya,” ujarnya.
Namun, anehnya apakah Tetty pernah atau tidak dalam melakukan transaksi senilai Rp 500.000, tidak ada dijelaskan Widya. Hanya saja, Reza membenarkan di tahun 2020 ada Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 500.000. “Penyerahan KKS harusnya disertai buku rekening,” tukas Reza. (N/red)

Medanoke.com – Medan, PPKM darurat akan mulai dilaksanakan di Kota Medan sejak 12 Mei 2021. Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan penyekatan di 5 titik yang merupakan pintu masuk menuju Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Penyekatan dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Hal ini diungkapkan dalam rapat persiapan penyekatan dipimpin Wali Kota Medan, Bobby Nasution, diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan Setda Kota Medan Khairul Syahnan dan Asisten Umum, Renward Parapat di Balai Kota Medan.
yang digelar 9 Juli 2021, turut dihadiri Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Alimuddin Sinurat, Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Sony W Siregar, Kadis Perhubungan, Iswar Lubis, serta sejumlah perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan.

Khairul mengatakan ini nantinya akan didirikan pos penjagaan yang akan diisi oleh petugas gabungan ditempat tersebut.

“Tim gabungan ini akan bertugas mulai pukul 08.00 sampai 22.00 WIB dan dibagi menjadi dua shift,” kata Khairul.

Khairul Syahnan mengatakan, lima titik yang disekat yakni arah Pancur Batu (Simpang Tuntungan), arah Deli Tua (persimpangan Titi Kuning), arah Diski (Jalan Gatot Subroto sebelum jembatan Kampung Lalang), arah Tanjung Morawa (Jalan Sisingamangaraja/Taman Riviera) dan arah Tembung (Jalan Letda Sujono/Titi Sewa). Setiap pos yang didirikan akan diisi petugas kesehatan.

“Setiap pos harus ada petugas kesehatan. Sebab merekalah yang akan melakukan pemeriksaan, termasuk swab antigen,” kata Khairul.

Setiap kenderaan yang masuk dari luar Kota Medan akan diperiksa, baik sopir maupun penumpang akan dicek suhu tubuh menggunakan thermogun. Apabila suhu tubuh 37 derajat celcius, yang bersangkutan langsung Rapid Test Antigen dan jika hasilnya reaktif akan segera dikarantina.

Khairul mengatakan akan dilakukan juga penyekatan di dalam Kota Medan untuk mengurangi kendaraan. Lima pos pengalihan arus lalu lintas dalam kota adalah Jalan Sudirman simpang Jalan Diponegoro, Jalan Suprapto simpang Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro simpang Jalan KH Zaimnul Arifin, Jalan HM Yamin simpang Jalan Merak Jingga (Tugu 66), serta Jalan Pemuda simpang Jalan Palang Merah.

“Jam operasional pengalihan arus lalu lintas dalam kota mulai pukul 19.00 sampai 00.00 WIB,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah pusat menetapkan 15 daerah di luar Jawa dan Bali melaksanakan PPKM darurat. Salah satu daerah itu adalah Kota Medan.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan PPKM darurat akan digelar mulai 12 hingga 20 Juli 2021. Hal ini disampaikan Edy setelah mengikuti rapat virtual persoalan PPKM bersama Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Untuk mengantisipasi ini, kenapa dia penyebarannya-penularannya COVID-19 varian Delta, untuk penyebarannya seribu berbanding satu dengan varian yang Wuhan kemarin. Sehingga kecepatan penularan varian ini agar terhindar seperti di Jawa dan Bali,” ujar Edy, Jumat (9/7).

“Untuk itu, ada tindakan khusus akan dikeluarkan dari Jakarta untuk dilakukan penyekatan yang disebut PPKM darurat,” tambahnya.(Red)

Medanoke.com – Medan, Kota Medan, Sumatera Utara mulai 12-20 Juli mendatang menjadi salah satu daerah yang akan menerapkan PPKM Darurat. Setelah sebelumnya pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat untuk 14 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi,akan segera berkomunikasi dengan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan.

“Kita segera informasikan kepada kabupaten/kota tetangganya Kota Medan untuk juga melakukan bersama-sama mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan penumpukan di Kota Medan sampai 20 Juli,” terang Edy usai rapat virtual dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di rumah dinas gubernur di Medan, Jumat (9/7/2021).

Sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran Covid-19 varian Delta, penerapan PPKM Darurat di Medan pun diberlakukan. Dimana varian yang pertama kali ditemukan di India ini disebut-sebut paling berbahaya kerena penularannya paling cepat dibanding varian lainnya.

“Untuk itu ada tindakan khusus dikeluarkan dari Jakarta untuk dilakukan penyekatan yang disebut PPKM darurat,” ujar Edy.

Mengenai aturan yang bakal diterapkan di Medan selama pemberlakuan PPKM Darurat, ia masih belum merincikan. Namun, kegiatan di masyarakat, termasuk di perkantoran, tempat usaha dan tempat-tempat publik pastinya akan dibatasi secara luas biasa. Begitu juga warga dari luar kota akan dibatasi.

Lima pintu masuk dari daerah tetangga akan diawasi ketat. Begitu juga pada puncak perayaan Idul Adha pada 20 Juli mendatang. Umat Islam diminta untuk tidak menjalankan salat Id berjamaah di masjid atau di lapangan. Takbir keliling juga dilarang. Warga diminta untuk salat di rumah masing-masing.

“Salat jemaah pada Idul Adha tak boleh, di rumah masing-masing,” tegas Edy.

Sementara prosesi kurban ia menjelaskan akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Dimana pihak penyelenggara kurban juga harus bisa memastikan tidak ada antrean panjang penerima kurban.

“(Daging kurban) Diantar. Libatkan Kepling, Babinsa, Babinkamtibas,” tambahnya.

Sementaran 14 kota luar Jawa-Bali telah terapkan PPKM Darurat yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang dan Kota Mataram.

Hingga Jumat,9 Juni 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Medan telah mencapai 19.106 kasus, naik 99 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah itu, 17.156 dinyatakan sembuh, 646 meninggal dunia dan sebanyak 1.304 orang masih dirawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri.(red)

Medanoke.com – Medan, Tim penyidik kejaksaan tinggi sumatera utara kembali melakukan penggeledahan terkait penanganan perkara dalam Dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemasangan sambung rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari program hibah air minum sebanyak dengan total sebanyak 4637 Sambungan yang terdiri dari sebanyak 2.637 SR tahun 2019 dan sebanyak 2000 SR tahun 2018 dan pemungutan liar dalam pemasangan sambung rumah (SR) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yg dilakukan oleh PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, Kamis (1/7/2021) sekira pukul 09.00 Wib.

Penggeledahan pun dilakukan Tim penyidik di 2 lokasi yaitu :

  1. Kantor PDAM tirta lihou yg terletak di Jalan Jon Horailam Saragih, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun,
  2. 2. Rumah dinas direktur PDAM yg terletak di komplek pegawai PDAM Tirta Lihou, Jalan Jon Horailam Saragih, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun,
    Bahwa giat penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen dokumen yg dibutuhkan dalam penyidikan ini dan giat penggeledahan masih berjalan sampai saat ini. Bahwa dalam perkara ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara blm menetapkan tersangka dan terkait kerugian negara masih dilakukan perhitungan. Adapun total dana hibah yang dikelola untuk pemasangan SR-MBR mencapai Rp 14.100.000.000 (Empat Belas Miliar Seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Hibah senilai Rp 6.000.000 (Enam Miliar Rupiah) pada tahun 2018 dan hibah senilai Rp 8.100.000.000 (Delapan Miliar Seratus Juta Rupiah) pada tahun 2019. Tim juga menemukan berkas-berkas yang penting terkait penanganan perkara di Rumah Dinas Direktur PDAM Tirta Lihou sehingga nanti penyidik akan mendalami sejauh mana peran Direktur Utama dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) Pada PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.(red)

Medanoke.com – Medan, PT. BANK BTN jalan Pemuda Medan, digeledah oleh Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut, Rabu(30/6-2021). Ini dilakukanatas adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian dan pelaksanaan fasilitas kredit modal  kerja (KMK) oleh PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang medan selaku kreditur kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi selaku debitur tahun 2014.

Assintel Pidana Khusus (Aspidsus) Muhammad Syarifuddin SH MH mengatakan penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen yang dibutuhkan oleh team dalam menemukan alat bukti.

“Terkait perkara ini masih dalam penyidikan dan belum menetapkan tersangka. Dalam penggeledahan tim berhasil menemukan bukti yang diperlukan. Sedang terkait perhitungan kerugian negara  masih menunggu perhitungan dari pihak BPKP”,katanya

Disebutkan, kasus ini berawal dari kredit macet Rp 17miliar dari permohonan kredit Rp 39,5 m untuk pembangunan perumahan Takafuna di Helvetia.Diduga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit karena tidak sesuai ketetuan dan peruntukannya.

 “Kasus ini muncul atas temuan Kejati Sumut serta laporan masyarakat. Permohonan dan pencairan  kredit dari tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp 39,5 m secara bertahap karena pembangunan rumah itu bertahap”, Tambahnya.(red)

Medanoke.com – Medan, Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penyitaan lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Medan No 34/SIT/PIDSUS-TPK/PN.MDN tgl 2 Juni 2021.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (29/6/2021) telah melaksanakan penyitaan lahan PT. PSU yang berlokasi di 2 (dua) Desa, tepatnya di Desa Simpang Koje  Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal seluas 518,22 Ha dan Desa Kampung Baru Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal seluas 106,06 Ha areal bertanam dan areal belum bertanam seluas 1,8 Ha.

“Dimana lahan tersebut merupakan lahan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan bukan merupakan kawasan dari lokasi yang dapat dikelola oleh PT. PSU. Lahan ini juga masuk dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. PSU Tahun 2007-2019,” tandasnya.(red)

Medanoke.com – Medan, Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang ke-61, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan mengadakan vaksin Covid-19 kepada 1000 orang warga masyarakat Kota Medan di halaman kantor Kejati Sumut, Selasa (29/6/2021) dan Rabu (30/6/2021).

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Jumat (25/6/2021) menyampaikan kegiatan vaksin massal yang akan digelar dalam rangka memeriahkan peringatan HBA yang ke-61, pesertanya terdiri dari warga masyarakat yang sudah didata oleh panitia HBA ke-61 Kejati Sumut dan bertujuan untuk memutuskan mata rantai Penularan Virus Covid 19 disekitar Lingkungan Kerja dan tempat Tinggal masing – masing peserta..

“Vaksin massal kepada 1000 orang warga masyarakat ini sudah disosialisasikan ke Kejari Deli Serdang,Kejari Serdang Bedagai Kejari Medan, Kejari Belawan dan Kejari Binjai. Kita juga mengumpulkan data warga masyarakat di beberapa kecamatan untuk mengikuti vaksin massal. Seperti dari Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Timur yang langsung kita sosialisasikan dan jemput datanya,” kata Kasi Penkum Sumanggar Siagian.

Pengumpulan data, kata Sumanggar berkoordinasi langsung dengan Camat, kemudian Camat mendistribusikan ke Lurah Kepling untuk mendata warganya yang akan ikut vaksin.

“Jumlah orang yang akan divaksin dalam memeriahkan HBA ke-61 ini, datanya sudah ada di tangan panitia dan sudah disinkronkan dengan nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor telepon/handphon peserta vaksin,” tandas Sumanggar.

Camat Medan Perjuangan Afrizal, MAP menyambut baik program Kejati Sumut melibatkan warga Kecamatan Medan Perjuangan untuk ikut menjadi peserta vaksin massal pada peringatan HBA ke-61 tahun 2021.(*)

Medanoke.com – Medan, Buronan (DPO) terpidana pemalsuan dokumen akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan oleh gabungan Tim Intel Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. setelah 5 tahun pelariannya, langkah Sujadi alias Goh Phi Tiam alias A Tiam akhirnya terhenti setelah keberadaanya terdeteksi di gudang CV Jaya Makmur Sentosa (JMS) di Jalan Yos Sudarso KM 15,5 Medan Labuhan, hari ini Senin, (14 Juni 2021) pada pukul 13.30 Wib.

Terpidana ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejari Medan sejak tahun 2015 sampai akhirnya diamankan dan ditangkap oleh Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Intelijen Kejati Sumut. Pada saat penangkapan, terpidana sempat berusaha kabur dan mencoba mengelabui Tim Intel Kejagung dan Kejati Sumut saat datang ke kantor CV JMS dan berupaya bersembunyi serta melarikan diri di lantai dua gedung kantor tersebut.

Pada saat penangkapan, salah seorang anak terpidana berbohong ketika ditanya tim Intelijen Kejati Sumut, “Dimana Bapakmu, dimana orang tuamu?” Dijawab oleh anaknya “Saya tidak tau dimana dia berada, dia sudah lama di Negara Vietnam.”

Tidak percaya begitu saja Tim gabungan tersebut meminta agar membuka sebuah kamar yang berada di lantai dua kantor. Selanjutnya, tim langsung mengamankan terpidana Sujadi di lantai dua di salah satu ruangan kantor yang terkunci dan terpidana berusaha menahan pintu dari dalam. Terpidana akhirnya menyerah dan dibawa langsung oleh Tim ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk selanjutnya diperiksa dan melengkapi administrasi dan diserahkan ke Kejari Medan untuk di eksekusi ke Lapas.

Terpidana atas nama Sujadi berdasarka Surat Perintah Pelaksaan Putusan Pengadilan Nomor :Print-243/2.3.10/Euh.1/09/2015 tanggal 23 September 2015 guna melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 543 K/Pid/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dalam perkaran tindak pidana umum “Menggunakan Surat Palsu” melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 2 tahun.

Terpidana atas nama Sujadi pada bulan Juli 2012 telah membuat surat palsu atau mempergunakan surat palsu dalam mengajukan permohonan penerbitan surat tanah penguasaan fisik di Jalan Platina Kelurahan Titi Papan seluas 4.413 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2011 tanggal 27 April 2011.

Bahwa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :593.83/102, tanggal 20 Mei 2011 yang diketahui Lurah Titipapan atas nama ERIC FADILLAH, STTP (Fhotocopy yang dilegalisir), terlampir dalam berkas perkara sedangkan Asli Buku Register Surat Keluar Tahun 2011 milik Kantor Kelurahan Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan, dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan.(red)

Medanoke – Medan, SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) terkait perkara dugaan korupsi melalui suap dalam kegiatan vaksinasi di Dinas Kesehatan Sumatera Utara telah sampai di Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) dan telah diterima oleh bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), dengan tersangka 2 orang Dokter dan seorang Pengusaha.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Sumut Sumanggar Siagian dalam keterangannya pada Jumat (28/5/2021), menyatakan bahwa ”Benar, SPDP terkait penanganan kasus vaksinasi itu sudah sampai ke Kejati Sumut pada Selasa (25/5/2021), dikirim Polda Sumut. Tapi baru sebatas SPDP, sedang berkas masih di Polda. Kita tunggu saja sesuai mekanisme penanganan perkara,” jelasnya.

Disebutkan, sesuai SPDP yang diterima Kejati, tersangka dalam kasus tersebut ada 2 orang pria yang berprofesi sebagai Dokter yaitu, dr IW seorang ASN di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, dr KS selaku ASN di Dinas Kesehatan Sumut dan Sel seorang wanita pengusaha (wiraswasta) warga Kompleks Garuda, Sukadamai Medan Polonia.

Dalam SPDP itu para tersangka dituduh melanggar pasal 12 huruf a dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 dan atau pasal 5 ayat 1 dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 13 Undang Undang (UU) No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

“Jadi sesuai SPDP jumlah tersangkanya 3 orang. Mengenai siapa jaksa penelitinya belum kita bentuk di Kejati karena kita belum menerima berkas perkara melainkan baru sebatas SPDP. Nanti setelah berkas sampai baru ditentukan jaksa penelitinya di bagian penuntutan Pidsus,” terang Kasipenkum Kejati Sumut.

Sebagaimana diberitakan, Polda Sumut disebut-sebut menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang diduga ilegal atau penjualan vaksin tidak sesuai peruntukannya kepada masyarakat.

Pelaksanaan vaksin yang melibatkan tersangka IW dan KS kepada warga di beberapa tempat di Medan itu, sebanyak 15 kali dengan jumlah warga yang divaksin sebanyak 1.085 orang. Sedang jumlah uang yang diduga sebagai hasil praktik suap sebesar Rp 238.700.000 dan fee untuk pemberi suap sebanyak Rp 32.550.000.

Dalam kegiatan vaksinasi itu diduga terjadi jual-beli vaksin, padahal vaksin tersebut merupakan vaksin Lapas Tanjung Gusta yang diperuntukkan bagi tenaga Lapas dan warga binaan.

Medanoke- Medan, Upaya mencegah kecanduan terhadap penyalahguna dan korban narkotika/narkoba, tidak semesti berujung penyelesaiannya menjalani hukuman penjara, akan tetapi melalui direhabilitasi.

“Dari berbagai kasus yang ditemui di Sumut, para penyalahguna yang ditangkap kemudian ditahan dan dihukum penjara, ternyata bukanlah merupakan solusi atau membuat jera. Sebab setelah menyelesaikan masa hukuman bukan berhenti justru kecanduan dan malah ikut menjadi kurir,” ucap Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Kejagung, Darmawel Aswar sesuai acara jaksa menyapa di live Streaming RRI Medan, Kamis (27/05/21).

Kegiatan yang dihadiri oleh Aspidum Kejatisu Sugeng Riyanta, Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian dan Kasi Pidum Kejari Medan, Riachard Sihombing, Darmawel pun menyampaikan bahwa ia banyak mendapatkan informasi di Sumut, penyalahguna yang dikenakan Pasal 127 justru dihukum penjara yang seharusnya rehabilitasi.

Bila merujuk pada SEMA No 4 Tahun 2010, lanjut Darmawel, seseorang dengan barang bukti sabu satu gram, atau ganja lima gram maupun delapan butir ekstasi, dikatagorikan penyalahguna. Kemudian meyakinkan pelaku sebagai pengguna, berkasnya dibawa kepada Tim Assement Terpadu (TAT) yang didalam terdiri dari pihak Kejaksaan, BNNP, Kepolisian dan tim medis serta Bapas, bila tertangkap masih dibawah umur untuk dilakukan analisis.

Nah, hasil rekomendasi ini nantinya mengajukan rehabilitas kepada pelaku dengan catatan si pelaku bukan merupakan residivis atau terlibat jaringan narkoba.

Diakui Darmawel, seharusnya dalam mengeluarkan rekomendasi tersebut dapat menjelaskan tempat rehabilitasi dan berapa lama menjalani rehab. Sehingga penuntut umum dan majelis hakim bisa memutusnya berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Namun, sejauh ini Dir Narkotika Kejagung ini melihat penerapan terhadap Pasal 127 masih banyak pelaku yang dihukum penjara, termasuk di Sumatera Utara. “Tentu kedepannya inilah yang kita benahi regulasinya,” katanya.

Begitu pula bagi pelaku yang dikenakan pada Pasal 112 atau 114 juga harus tegas membacakan tuntutan terhadap pelaku, sehingga benar- benar memberikan efek jera bagi para pelakunya. Saat disinggung dalam pengajuan rehabilitasi ada dikenakan dana, Darmawel pun menegaskan, kalau tempat rehabnya milik swasta pasti bayar.

Namun bila di Lokasi seperti yang ada di Deli Serdang itu gratis. Nah timbul pertanyaan bagaimana bila suatu daerah tidak punya tempat rehab. Itu bisa ditentukan tempatnya seperti di Rumah Sakit Jiwa, Rumah Bhayangkara. Dan bisa juga ditempat Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dibawah naungan Kemensos dan Kemenkes.

Untuk Sumut, Ia menyebutkan ada 37 lokasi tempat,sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika/narkoba tersebut mengakhiri bincang- bincang  acara Jaksa Menyapa.