Politics

Medanoke.com – Jakarta, Ekspor batubara pada awal tahun 2022 telah resmi dihentikan oleh pemerintah yang tertulis pada surat Dirjen Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.

Selaku Dirjen Minerba, Ridwan Djamaludin menjelaskan akhir tahun 2021 PLN mengalami krisis pasokan batu bara. Melalui dokumen tertulis, kebijakan ini dilakukan karena kekurangan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan.

“Kondisi pasokan batu bara saat ini untuk PLN dalam posisi kritis dan sangat rendah. Sehingga, kondisi ini menganggu operasional PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang akan berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis Ridwan yang dikutip, Sabtu (1/1/2022).

Lain sisi, Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan membuka kembali keran ekspor batu bara mulai Rabu (12/1/2022). Hal ini disampaikan langsung oleh luhut, Senin (10/1/2022).

Lebih lanjut, Luhut mengatakan ekspor tidak akan dibuka secara penuh, tapi bertahap. Keputusan itu diambil karena saat ini kebutuhan batu bara untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) milik PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) sudah berangsur baik.

“Kemudian nanti kapan mau di buka ekspor? bertahap dimulai Rabu,” klaim Luhut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan ancaman krisis terjadi akibat rendahnya realisasi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) dari pengusaha batu bara.

Ia menambahkan realisasi itu membuat pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara pada akhir tahun kemarin. Menurutnya, persediaan batu bara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi.

“Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1 persen. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Bila tidak segera diambil langkah-langkah strategis maka akan terjadi pemadaman yang meluas,” ungkap Ridwan seperti dikutip dari website Kementerian ESDM, Sabtu (1/1). (Jeng)

PASCA peristiwa kudeta merangkak tahun 1965, Soeharto naik tahta dengan membantai PKI (Partai Komunis Indonesia) dan orang-orang terdekat Sukarno. Lain sisi Ibu Tien, kerap mengadakan ritual selametan untuk menenangkan diri serta menciptakan rasa aman. Sebab, presiden ke-2 Indonesia keberadaannya dirahasiakan.

“Mbakyu Harto adalah seorang muslimah yang menganut pula paham kejawen. Dia punya kebiasaan membuat sesajen pada hari-hari khusus. Ketika suasana tegang menguasai hatinya lantaran keberadaan Mas Harto tidak diketahui. Mbakyu Harto lalu berniat membuat sesajen dan melakukan doa-doa,” kata Probosutedjo adik Soeharto, dalam memoarnya Saya dan Mas Harto, karya Alberthiene Endah.

PKI pada waktu itu menjadi partai besar dengan anggota sebanyak jutaan orang, dan memiliki ratusan ribu kader. Namun sial, Soeharto haus darah dan membuatnya “menggila” membantai orang-orang yang tak bersalah.

Soeharto menjabat sebagai Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angtan Darat) saat membantai kurang lebih setengah juta orang PKI.

Berdasarkan data yang dihimpun, Soeharto kumpulkan petinggi militer Angkatan Darat Letkol Ali Murtopo, Brigjen Sabirin, Kolonel Yogasugama, Kolonel Wohono, Kolonel Hartono, dan Brigjen Achmad Wiranatakusumah. Dalam pertemuan itu, Soehato menegaskan jika PKI adalah dalang pembunuhan para jenderal dan berusaha merebut kekuasaan negara. Lalumenghubungi para petinggi Angkatan Laut dan Polri, serta memanggil Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat).

“Surat panggilan Mas Harto kemudian ditanggapi cepat oleh Sarwo Edhie. Sarwo dengan tegap menyatakan sikap. Ini merupakan awal kerja sama Soerhato-Sarwo, yang kemudian menjadi duet yang sangat klop selama aksi pembantaian PKI,” kata Probosutedjo.

Mengendalikan Situasi

Jelas, presiden Sukarno meminta agar Soeharto menghentikan membantai orang-orang yang menurutnya Komunis. Karena waktu itu, Sukarno dapat laporan dari Fact Finding Commission (Komisi yang menghimpun fakta, keterangan, dan bukti jumlah korban akibat peristiwa G30S) jika 78.000 orang melayang nyawanya. “Tapi Pak Harto tak menggubris permintaan itu, sampai Bapak (Sukarno, red) mengeluh, hasil kerjaku selama dua puluh tahun musnah,” kata Ratna Sari Dewi, istri Sukarno, seperti dikutip Eros Djarot dalam Siapa Sebenarnya Seoharto.

Bau anyir darah sesama bangsa terus mengalir, seperti inginkan tumbal. Pembantaian itu terus terjadi sampai mencicipi korban lebih dari 500.000 orang. Bahkan Sarwo Edhie pernah menyebut korbannya mencapai tiga juta orang.

Ibu Tien, sempat gelisah hingga meminta sejumlah syarat pada Probosutedjo untuk sesajen: kue-kue tradisional, kopi, teh, buah-buahan, bunga, dan nasi kebuli untuk sesajen supaya Soeharto pulang ke rumah dengan selamat. Beruntungnya ada Bob, ajudan Soeharto yang muncul hadapan Ibu Tien pada saat-saat mencengkam. Lalu Bob, memberi petunjuk kalau Soeharto ada di Kostrad sedang mengendalikan situasi. Dan Ibu Tien tak jadi membuat ritual.

Mengendalikan situasi bagi Soeharto ialah melenyapkan orang-orang komunis maupun simpatisan atau yang tidak menghendaki adanya Neokolim (penjajahan, penindasan model baru). Hingga Soeharto menjadi presiden dan mewarisi kebencian terhadap penganut ideologi kiri serta merawat baik dengan menciptakan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Gabriel Boric adalah presiden termuda Chile yang mengalahkan kandidat politikus lebih senior darinya. Boric menang putaran kedua pilpres (pemilihan presiden) pada akhir tahun 2021. Ia merupakan aktivis semasa menjadi mahasiswa, dan pada 2011 ia pernah memimpin aksi demonstrasi mahasiswa guna mendorong sekolah gratis di Chile.

Dengan rambut gondrong dan tato, Boric menjadi mahasiswa yang vokal menyuarakan kesejahteraan rakyat. Sang ayah, Luis Boric, mengatakan anaknya itu telah berpikiran politik sejak usia muda. Gabriel kerap melukiskan kata-kata politik seperti “mari bersikap realistis, mari melakukan yang tidak mungkin, dan alasan membuat kekuatan” di dinding kamar tidur masa kecilnya.

“Dia (Boric) ingin menghasilkan perubahan nyata dalam masyarakat. Dia ingin menghilangkan banyak ketidakadilan yang kita rasakan saat ini dan sangat meyakininya, dan itu akan memberinya kekuatan untuk menjalankan tugas itu (menjadi presiden), saya tidak ragu,” kata Luis kepada AFP

Lulus dari perguruan tinggi, Boric pun mulai memantapkan diri untuk meniti karir di ranah politik. Meski lulusan hukum, pria keturunan Kroasia dan Catalan itu tak pernah mengambil ujian profesi pengacara.

Boric telah menjadi anggota parlemen Chile sejak tujuh tahun lalu. Itu menjadi pekerjaan politik pertamanya. Dirinya adalah politikus partai Konvergensi Sosial berhaluan kiri. Ia dipilih koalisi parpol Approve Dignity sebagai kandidat presiden pada pemilu tahun ini. Koalisi Approve Dignity terdiri dari Partai Komunis Chile dan enam partai lainnya dengan ideologi sosialis, demokrat, dan progresif.

Selama kampanye, Boric menggaungkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial. bahkan dirinya bersumpah menghapus model ekonomi neoliberal Chile yang dibawa saat era diktator Augusto Pinochet dan secara luas dilihat kerap mengesampingkan kelas mikin dan pekerja.

“Saya berjanji mewujudkan negara yang sejahtera sehingga setiap orang memiliki hak yang sama, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki di dompet mereka,” kata Boric dalam salah satu kampanyenya.

Chile merupakan salah satu negara dengan tingkat kesenjangan pendapatan terbesar di dunia. Menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), 25 persen kekayaan di pegang oleh 1 persen penduduk di negara itu. Tapi, Chile menjadi salah satu negara Amerika Latin yang paling stabil dan maju perekonomiannya.

“Jika Chile adalah tempat lahir neoliberalisme di Amerika Latin, (Chile) juga akan menjadi tempat dikuburkannya (neoliberalisme),” papar Boric.

Selama ini, para lawan politiknya menganggap Boric tidak berpengalaman apa lagi untuk memimpin sebuah negara. Lain sisi, Ia mengakui bahwa dirinya punya “banyak hal yang harus dipelajari.”

Namun, para pendukung mengatakan sosok Boric yang tak dekat dengan elit penguasa diharapkan mampu menjadikan dirinya pemimpin yang jauh dari kepentingan dan bisa mengutamakan kesejahteraan rakyat Chile. (Jeng)

MEDANOKE – Jakarta, KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mengungkapkan di sektor infrastruktur dan properti sepanjang tahun 2021 setidaknya hampir 50 persen pengadaan tanah oleh pemerintah untuk PSN (proyek strategis nasional berasal dari konflik agraria.

Pelaksanaan PSN pada 2021 telah menyebabkan 40 kejadian. Puluhan kejadian konflik agraria terjadi di lahan yang secara kumulatif mencapai 11.466.923 hektare.

“Jika dikaitkan dengan luas pengadaan tanah yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan PSN di tahun 2021, maka luasan wilayah konflik tersebut mencapai 49, 8% dari total luasan kebutuhan PSN,” ungkap Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika dalam acara peluncuran Catatan Tahunan KPA, Kamis (6/1/2022).

Dirinya kembali menjelaskan jenis PSN penyebab konflik dimulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata, hingga pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

“Konflik agraria pada 2021 masih dipegang sektor perkebunan sebanyak 52 gejolak, sementara di urutan kedua adalah terkait proyek infrastruktur yang digenjot negara,” paparnya.

Sejak Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dikeluarkan, KPA mencatat lebih dari 200 proyek bisnis raksasa milik pengusaha, berkilah sebagai kepentingan umum.

“Jumlah [konflik agraria terkait PSN] ini mengalami kenaikan signifikan sebanyak 73 persen dibandingkan tahun 2020. Dari 52 konflik tersebut, 38 kasus berasal dari PSN. Dengan begitu, konflik agraria infrastruktur akibat PSN ini mengalami lonjakan tinggi sebesar 123 persen dibandingkan tahun 2020,” ungkapnya lagi.

Masalah utama PSN yang berujung pada konflik agraria ialah tanah-tanah yang menjadi target untuk kepentingan umum tersebut tumpang tindih dengan lahan pertanian masyarakat. Lain sisi, KPA berpandangan pemerintah terlihat tergesa-gesa dalam menjalankan proyek-proyek itu.

“Proses yang tergesa-gesa, tidak transparan dan partisipatif, abai dalam menghormati dan melindungi hak konstitusional warga terdampak, [serta] cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek ketimbang subyek pembangunan,” ujar Dewi.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, meski pembangunan PSN kerap menyebabkan penggusuran dan konflik agraria, Dewi menilai Presiden Jokowi justru kerap memberikan sinyal tidak segan menghukum pihak-pihak yang dianggap menghambat proses pembangunan.

Misalnya, dia mengingatkan, penyataan Jokowi saat meminta setiap kepala kepolisian daerah (Kapolda) di Indonesia mengawal investasi di Indonesia. Jokowi bahkan mengancam bakal memerintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi.

“Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan,” kata Jokowi dalam arahannya kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12/2021). (Jeng)

MEDANOKE – Medan, Tim tangkap buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan tersangka DPO atas nama FSN di salah satu rumah yang disewanya di Medan, Kamis (6/1/2022) pada pukul 21.00 WIB.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Asintel Dr Dwi Setyo Budi Utomo didampingi Kasi Penkum Yos A Tarigan bahwa tersangka DPO atas nama FSN diamankan di rumah yang disewanya bersama keluarga di Komplek Perumahan Villa Karida Indah. Tim Intelijen Kejati Sumut telah melakukan pemantauan selama seminggu untuk memastikan keberadaan FSN.

“Terdakwa yang buron 8 tahun ini pada saat diamankan tidak ada perlawanan. Dan dibawa langsung ke kantor Kejati Sumut untuk kelengkapan administrasi untuk selanjutnya diserahkan ke Kejari Asahan,” kata Asintel.

Posisi kasus FSN, lanjut Dwi Setyo Budi Utomo terkait perkara tindak pidana korupsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan yang melaksanakan kegiatan jasa konstruksi berupa peningkatan dengan hotmix ruas Jalan Pasar V-Pasar IV Ruas No.002 Kecamatan Kisaran Timur yang bersumber dari DAK TA 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp 690.800.000 yang pelaksanaannya dikerjakan oleh CV Dewi Karya, FSN adalah selaku Direktur dalam Perusahaan ini.

“Berdasarkan audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumut, diperoleh kerugian keuangan negara Rp 232.212.358 dalam pekerjaan ini, Tim Penyidik Pidsus Kejari Asahan menetapkan FSN sebagai tersangka. Begitu ditetapkan tersangka, FSN melarikan diri. Setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali dan tidak pernah hadir memenuhi panggilan, Kejari Asahan menetapkan FSN sebagai DPO berdasarkan surat Kejari Asahan tanggal 4 Juli 2018 No : TAR-R-116/N.2.23/Dsp.1/07/2018,” kata Asintel.

Terkait dengan perkara ini, kata Dwi Setyo, Kejari Asahan menetapkan 4 tersangka, dua tersangka sudah menjalani hukuman (B dan S), satu tersangka meninggal dunia (S) dan FSN sebagai DPO yang akhirnya berhasil diamankan.

Lebih lanjut mantan Kajari Medan ini menyampaikan bahwa selama melarikan diri, FSN berpindah-pindah tempat mulai dari Kalimantan Barat, kemudian ke Tangerang dan dalam 2 tahun terakhir bekerja sebagai driver ojol di Medan.

Tersangka FSN melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

“Tersangka FSN selanjutnya diserahkan langsung kepada Kajari Asahan Aluwi, SH didampingi Tim Penyidik Pidsus Kejari Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya. (AsP)

MEDANOKE – Deli Serdang, Beberapa anggota TNI AD (Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat) melakukan sikap arogan dan berkilah memiliki areal persawahan yang dikuasai oleh masyarakat Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Karena sudah mengikuti keputusan MA (Mahkamah Agung), Sekretaris Umum Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) A Kodam Bukit Barisan Letkol Caj Wendrizal, menurutnya cocok memasang plang di tanah Petani Desa Sei Tuan.

“Pasukan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Pasukan langsung ke titik rencana pemasangan di sebelah timur lahan,” kata Wendrizal.

Pasukan Puskopad dan Yon Zipur I/DD seperti telah memprediksi bakal terjadi gesekan, maka sebelum mencapai titik lokasi, mereka melakukan apel sekitar pukul 7.15 WIB, Selasa (4/1/2022)

Benar saja, sesampainya di lokasi pertama, gagal memasang plang karena tidak mendapat izin dari Petani Desa Sei Tuan. Akhirnya aparat TNI berpindah ke arah barat dan mencoba memasang lagi.

Kepala Desa Sei Tuan, Parningotan Marbun menyebut pihak Puskopad sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektar.

Karena Petani Desa Sei Tuan sudah menguasai tanah dari kakek-nenek moyangnya, mereka menolak tanah dimiliki TNI AD.

“Sesudah jadi bandara mereka ngaku-ngaku HGU nya. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan di jaman kakek saya. Semenjak ada bandara seperti ini,” ucap Parningotan Marbun.

Sekitar pukul 10.30 WIB, Petani Desa Sei Tuan semakin ramai dan beberapa anggota TNI AD naik pitam akibat suara penolakan terdengar lalu memukuli Petani hingga terjungkal-jungkal.

“Terpancing untuk melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan,” ungkap Wendrizal.

Melansir Kompas.com, pada pukul 11.30 WIB, saat pasukan mulai istirahat, Petani Desa Sei Tuan melakukan pengadangan jalan menggunakan batu dan kayu di depan truck Yon Zipur I/DD karena kesal TNI AD mengklaim sepihak tanah persawahan.

Akibat aksi bar-bar TNI AD, pihak Petani Desa Sei Tuan terkena pijak sepatu salah satu anggota, hingga harus dibawa berobat.

“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima. Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai segitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya,” keluh Parningotan.

Sementara itu, Kasi Media Online Mayor Inf Masniar menyatakan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi tersebut.

“Info sementara tadi ada pemasangan patok lahan puskopad memang, masyarakat yg ribut keras duluan tapi kita tunggu aja lagi nanti ya,” kata Mayor Inf Masniar. (Jeng)

MEDANOKE – Medan, Kota Medan yang dipimpin oleh Bobby Nasution tak terasa sudah hampir satu tahun masa jabatannya. Lain sisi, Wali Kota Medan ini bersyukur karena gesekan yang terjadi di tengah masyarakat sedikit terjadi.

“Untuk itu atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan dan kolaborasi yang telah dilakukan selama ini,” ucap Bobby saat Coffe Morning bersama Tim Kewaspadaan Dini, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kota Medan, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan dan Stakeholder Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Medan di Gedung Juang 45 Jalan Pemuda Medan, Rabu (5/1/2022).

Lanjut dirinya mengungkapkan selain menjadikan Kota Medan aman dan kondusif, kolaborasi yang dilakukan bersama stakeholder tak lepas dari penanganan pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi bersama, kasus penyebaran Covid-19 di Kota Medan kini telah melandai,” ujarnya.

Kemudian, Bobby mengajak semua untuk bersama-sama menjaga kerukunan di Kota Medan yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

“Problema, masalah maupun isu yang terjadi di setiap wilayah tentunya berbeda-beda. Untuk itu penanganannya harus dilakukan mulai dari tingkat paling kecil untuk meningkatkan kewaspadaan dini. Kita dapat belajar dari penanganan Covid-19, penangan yang kita lakukan mulai dari tingkat kecil ternyata lebih baik. Oleh kerananya dalam penanganan konflik, saya berharap penanganannya juga dilakukan mulai dari tingkat paling kecil sehingg hasilnya lebih efektif,” pungkasnya. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Yamuria Halawa, Kades (Kepala Desa) Hilihoru, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan (Nisel) divonis 4 tahun penjara karena korupsi Dana Desa.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yamuria Halawa pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Majelis Hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis di ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor di PN (Pengadilan Negeri) Medan, Senin (3/1/2022).

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan terdakwa berusia 41 tahun untuk membayar UP (uang pengganti) kerugian negara sebesar Rp436 juta lebih, dengan ketentuan apabila dalam satu bulan setelah putusan dirinya tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.

“Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan,” kata As’ad Rahim Lubis.

Dengan putusannya, majelis hakim menyatakan Yamuria terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Lanjut hakim menjelaskan, yakni terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar ratusan juta.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan telah merugikan uang negara sebesar Rp 452.960.405,” katanya. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Keputusan presiden Joko Widodo resmi memperpanjang status pandemi Covid-19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 yang diteken pada 31 Desember 2021.

“Menetapkan pandemi Covid-19 yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” demikian bunyi Keppres tersebut, Minggu (2/1/2022).

Jokowi menimbang, pandemi dan penyebaran Covid-19, yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO sejak 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres Nomor 11/2020 serta bencana non-alam berdasarkan Keppres Nomor 12/2020, belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.

Selain itu, mantan wali kota Solo ini juga menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berikutnya, dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Covid-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan aturan kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) berat yang terjadi setengah abad lalu masih meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Melalui siaran pers YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan) mendesak Jaksa Agung segera melakukan penyidikan atas peristiwa genosida 1965-1966, Kamis (23/12/2021).

Diketahui, YPKP telah memberikan laporannya kepada Jaksa Agung dipenghujung akhir tahun 2021. Khusus kasus peristiwa genosida 1965-1966 yang telah dilakukan penyelidikan oleh Tim penyelidik pro justisia Komnas HAM selama 4 tahun (2008 – 2012) dan hasil penyelidikannya telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012.

“Rekomendasi Komnas HAM ini juga diperkuat oleh Keputusan Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) IPT Tragedy 1965 Den Haag 10 -13 November 2015,” tulis Bedjo Untung, Ketua YPKP65 dalam siaran persnya.

Dalam Laporan Tim Penyelidik pro justisia Komnas HAM Peristiwa 1965-1966 dan Keputusan IPT 65 Den Haag dengan jelas menyatakan, telah terjadi pembunuhan, penculikan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, penahanan, pemusnahan, kerja paksa mirip perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan phisik secara sewenang-wenang, kekerasan seksual, propaganda ujaran kebencian, perlakuan diskriminatif terhadap warga negara secara terstruktur, sistematis dan massal.

“Penyidikan harus segera dilaksanakan oleh Jaksa Agung mengingat kondisi phisik Saksi dan Korban sudah lanjut usia, dalam keadaan sakit bahkan sudah banyak yang meninggal dunia. Apabila hal ini tidak segera dilakukan penyidikan maka dikhawatirkan Korban akan habis karena tutup usia. Bila ini terjadi, akan menjadi hal yang buruk, mengapa ketika Korban dan Saksi masih hidup tidak segera diselesaikan. Ini akan menambah bukti negara dengan sengaja ingin lari dari tanggungjawabnya untuk berikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada warganegaranya,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Pembebasan yang Korban peroleh dari Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah) maupun Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban), Korban dinyatakan bebas, tidak terlibat apa yang dinamakan dengan Gerakan 30 September, namun hak-haknya belum dipenuhi, bahkan masih mengalami persekusi dan teror.

“Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sangat penting bagi Korban agar LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bisa memberikan hak-haknya kepada Korban sesuai perintah Undang-undang LPSK Nomor 13/Tahun 2006 dan Revisi UU-LPSK Nomor 31/Tahun 2014,” jelasnya.

Pelaporan ke Jaksa Agung yeng menyertakan bukti-bukti kesaksian Korban, penemuan 346 lokasi kuburan massal, Surat-Surat Administratif/Surat Pembebasan yang diterbitkan Pangkopkamtib/Laksusda, Gambar-Gambar Tapol ketika di Kamp Konsentrasi Kerja Paksa Pulau Buru, Video Klip Penggalian Kuburan massal Wonosobo, Dokumen CIA yang sudah dideklasifikasi, Dokumen Agen Intelijen Inggris, Jerman, dll., yang menunjukkan bahwa genosida 1965 adalah rekayasa sistematis dari Agen-Agen Intelijen asing untuk melakukan pembunuhan massal pada 1965.

“Dengan pelaporan dan penambahan alat bukti ini, Jaksa Agung tidak lagi berkelit, berdalih kurangnya alat bukti dan segera lakukan penyidikan kasus tragedi 1965-1966,” ucapnya.

Landasan hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat telah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomer 39/Tahun 1999, UU Pengadilan HAM Nomer 26/Tahun 2000 serta UU-LPSK Nomer 13/Tahun 2006 dan Revisi Nomer 31/Tahun 2014.

“Kiranya Presiden Jokowi segera melaksanakan janji Nawacita untuk menyelesaikan pelanggaran HAM khususnya kasus tragedi 1965 secara bermartabat dan berkeadilan agar tidak menggantung menjadi beban sejarah selama 56 tahun. Korban 65 ingin menjadi warganegara yang sama, sederajat dengan warganegara yang lain tanpa ada diskriminasi,” harapnya.

Selaras dengan itu, YPKP mendesak:

  1. Presiden Jokowi segera menerbitkan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden/Dekrit Presiden untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat khususnya Korban pelanggaran HAM Tragedi 1965-1966 .
  2. Mengembalikan Hak-Hak Korban yang terampas secara tidak sah serta mencabut/membatalkan peraturan/perundang-undangan diskriminatif warisan rejim otoriter Suharto.
  3. Mencabut Keppres No.28 Tahun 1975 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung dalam Keputusan No. 04 P/HUM/2013 namun Presiden belum mecabutnya sehingga Hak-Hak PNS/Guru para mantan Tahanan Politik Tragedi 1965 atas Gaji dan Pensiun, tidak bisa dibayarkan oleh Negara. Keppres tersebut menjadi dasar pemerintah Orde Baru Suharto untuk membuat klasifikasi Tahanan Politik (Golongan C1,C2, dst) secara diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945.
  4. Mendesak kepada Menteri Keuangan RI melalui DPR-RI untuk meningkatkan Anggaran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) agar dapat memberi pelayanan medis/psikososial kepada Korban secara optimal mengingat jumlah permohonan layanan oleh Korban semakin besar sementara anggaran tidak ditambah. (Jeng)