Politics

Medanoke.com-Medan, LPJ APBD & Ranperda Kota Medan diterima oleh Fraksi Nasdem DPRD Medan untuk dijadikan Perda.
 
Hal ini disampaikan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dalam Pendapat Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim serta dihadiri Walikota Medan, M Bobby Nasution, Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman serta Forkopimda, Senin (27/6/22).
 
Adapun realisasi APBD Tahun 2021 diantaranya, Pendapatan sebesar Rp5.023.080.034.608,29, Belanja Rp4.499.145.144.311,87 dan Surplus Rp523.935.202.296,42. Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp662.661.218 417,83, untuk pengeluaran pembiayaan netto,Rp662.661.218.417.83 dan Silpa Rp1.146.596.420.714,25.
 
Selanjutnya Antonius membacakan pandangan Fraksi Partai Nasdem tentang beberapa saran agar mencari solusi tunggakan BPJS karena Pandemi Covid19. Bahkan dari aspirasi yang diterima dari masyarakat mencapai Rp18 juta, sehingga saran kami sebaiknya bagi warga yang membayar 3 atau 6 bulan dianggap lunas sehingga ini menjadi masukan bagi Pemko Medan.
 
Selain itu juga mendukung Pemko Medan untuk segera mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) agar dipastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatan melalui BPJS PBI dan memastikan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
 
Demikian juga dalam sarana dan prasarana harus menjadi perhatian, seperti sistem drainase di Kota Medan yang kerap tergenang air hingga merendam pemukimam penduduk yang tentunya ini harus menjadi perhatian, termasuk jalan, sarana pendidikan dan kesehatan serta bantuan sosial.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Secara spontan Drs Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan dari partai PDI Perjuangan Kota Medan, tiba tiba menyambangi ruang wartawan (Press Room) yang berada di basement (Lantai LG) Gedung DPRD Medan, Senin (27/6/22).
 
Kunjungan tanpa agenda wakil rakyat yang tidak di agendakan ini tentu membuat para jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya ini terkejut.
 
Sejak diresmikan (ruang press room.red) terhitung baru dua orang anggota dewan yang datang meskipun hanya sekedar melihat-lihat yakni salahsatunya politisi dari Partai NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor SSos.
 
Diketahui kedua legislator asal Dapil 1 dan Dapil 3 ini sangat akrab dan dekat dengan semua insan pers. Bahkan dalam kesehariannya, wakil rakyat ini selalu menyertakan awak media di setiap kegiatannya tanpa pilih-pilih.
 
Bagi kedua wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 dan Komisi 2 DPRD Kota Medan ini, pers begitu penting dalam mempublikasikan semua kegiatan mereka sehingga dapat terpublikasikan dan tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat Kota Medan.
 
“Sudah bagus ya press room kalian.Tapi sepertinya kurang dingin, AC nya sudah lemah, coba nanti saya kordinasikan ke bagian umum ya !. Selaku mitra kerja, wartawan tentunya harus diberi fasilitas yang nyaman sehingga dapat berkarya membuat berita dengan baik, “ujar Wong Chun Sen.(aSp)

Medanoke.com-Medan, DPW Perindo Sumut mengelar ‘Pelatihan Juru Bicara” di Kartini Ballroom, Le Polonia Hotel, Medan, Rabu (15/6/22), untuk kepengurusan Partai Perindo di wilayah Sumut 
 
Sejumlah tokoh nasional menjadi pembicara. Di antaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mantan komisioner KPU Pusat dan Tama Satrya Langkun yang aktivis antikorupsi dan pekerja sosial.
 
Tama mengatakan, menjadi juru bicara tak sekadar menyampaikan tapi harus cerdas. “Cerdas bukan hanya untuk di produk juru bicara tapi harus mencerdaskan publik sebagai pembaca karena tanggung jawab mencerdaskan bangsa adalah bagian tugas juru bicara. Selain menyampaikan isi sebagai produk, ” tegasnya.
 
Mantan anggota LPSK itu membedah kekuatan media sebagai mitra juru bicara. “Media sosial, media mainstream serta akun pribadi, di medsos adalah bagian mitra,” tambahnya.
 
Terkait kepartaian, ia memastikan, juru bicara harus mampu menangkap isu di masyarakat, mengurai kepada publik yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya tentang penghapusan tenaga honorer 2023. “Apa sikap Partai Perindo dalam komimen membela publik? Honorer di Indonesia 400-an ribu. Bagaimana nasib mereka tatka peraturan pemerintah itu diberlakukan?,” jelasnya.(aSp)


Tepat pada hari ini (11/7/22), 7 tahun yang lalu (11 Juni 2015) Ir Rudi Zulham Hasibuan dilantik sebagai Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo Sumatera Utara. Moment berharga ini setiap tahunya dirayakan secara sederhana bersama anak yatim piatu di sekretariat DPW Partai Perindo Sumut, Jl Cut Nyak Dhien no 2, Medan, Sumatera Utara.
 
Para pengurus dan kader partai menggelar syukuran atas usia dan dinamika serta gelombang pasang surut yang semakin menguatkan partai, baik internal maupun eksternal.

Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Rudi Zulham mengatakan sejak dilantik 2015 lalu, hingga saat ini mereka telah berhasil mengenalkan, membesarkan dan mengantarkan partai baru ini dengan sukses, terhormat dan diperhitungkan dikancah politik Sumatera Utara.

“Dalam kurun 7 tahun kami berterima kasih, berkat doa dari seluruh kalangan masyarakat khususnya anak-anak yatim maka capaian kami menunjukkan hal yang sangat positif.”
 
Uniknya, Partai Perindo secara nasional lahir pada tanggal 8 Oktober 2014, namun khusus di Sumut, partai yang dibidani oleh taipan nasional Hari Tanoesudibyo ini, lahir pada 11 Juni 2014.

“Kami sampaikan bahwa Perindo nasional lahir pada 8 Oktober 2014, namun pengurus DPW Sumut baru dilantik 11 Juni 2015,” katanya didampingi Sekretaris Donna Yulietta Siagian, Bendahara Januazir Chuwadi dan Budianta Tarigan serta jajaran pengurus dan kader lainnya.
 
Rudi memaparkan, sejauh ini Partai Perindo memiliki 1 kursi di DPRD Sumatera Utara dan 40 kursi di kabupaten/kota. Capaian ini menurutnya layakndibanggakan mengingat hanya dicapai dalam kurun 7 tahun.
 
“Capaian ini membuat kita mengalahkan beberapa partai politik yang sudah puluhan tahun lebih dulu ada dari Perindo,” ujarnya.
 
Kedepan kata Rudi, masih banyak program dan kinerja yang akan terus mereka lakukan. Salah satunya yakni persiapan untuk menghadapi verifikasi Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Perindo Sumut sangat optimis lolos verifikasi mengingat saat ini kepengurusan mereka sudah terbentuk di 32 kabupaten/kota.
 
“Tinggal 1 yang belum yakni di Kota Tanjung Balai, dimana pengurusnya mengundurkan diri,” sebutnya.
 
Target kemenangan di Pemilu 2024 menurut Rudi merupakan pekerjaan besar yang masih harus mereka lakukan. Atas itu, ia meminta seluruh pengurus bekerja keras dan berharap doa dari masyarakat.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang jumlah mencapai belasan hingga puluhan juta menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah. dalam Rapat Paripurna LPJ
Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021, Senin (06/06/22).
 
Informasi didapat oleh Afif saat sosper maupun reses yang dilakukan warga yang mengeluhkan soal tunggakan pembayaran karena Covid19.
 
“Mustahil mereka bisa membayar tagihan belasan atau puluhan juta, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah syukur,” sebut Afif dalam Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medam, Hasyim serta dihadiri Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.
 
Terkait hal ini, Pemko Medan bisa menyampaikan ke Pemerintah pusat, agar dilakukan pemutihan atas penunggakan pembayaran iuran peserta.
 
Seharusnya ada solusi keringanan bayar bagi masyarakat yang menunggak seperti cukup membayar 3 bulan atau 6 bulan maka tunggakan dianggap lunas. Dengan begitu tunggakan tersebut bisa terbayarkan dan masyarakat kembali bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti semula.
 
Afif menegaskan bahwa Fraksi Nasdem mendorong Pemko Medan untuk mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) sehingga bisa memastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di Fasilitas Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
 
Selain itu, Fraksi Nasdem meminta penjelasan tentang program Jampersal, yang selama ini ada di anggaran Pemko Medan hingga saat ini tidak bisa diklaim oleh masyarakat. “Masih terjadi kesimpang siuran informasi mengenai program Jampersal karena menurut informasi yang kami terima akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan mekanisme untuk hal ini belum ditetapkan,” jelas Afif.
 
Atas dasar ini Fraksi Nasdem mendorong hal ini bisa terselesaikan sebelum P-APBD 2022, sehingga bisa dianggarkan Pemko Medan. “Terlebih lagi program Jampersal ini banyak membantu masyarakat terutama bagi warga prasejahtera dalam pelayanan persalinan. Untuk itulah program ini harus berlanjut karena dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”umgkapnya.
(aSp)


Medanoke.com-Medan, : DPRD Medan memaparkan plus minus kinerja 11 Organisasi Perangkat Daerah OPD) Pemko Medan pada pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, Senin (06/06/22), Dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.

Dalam Paripurna beragendakan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 itu, juru bicara Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik menyooti soal masih adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Medan baru-baru ini.

Gerindra juga mengkritisi kinerja Dinas PU dalam penanganan infrastruktur, banjir dan perbaikan jalan berlubang.
 
“Persoalan ini agar secepatnya diselesaikan,” kata Haris Kelana Damanik.
 
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah. Hadir juga Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Aulia Rahman.
 
Selain Dinas Perhubungan dan PU, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja 9 OPD lainnya. Yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP dan Dinas Sosial.
 
Kinerja di Dinas Pendidikan misalnya. Menurut Haris Kelana, rotasi kepala sekolah dinilai tidak transparan. Termasuk dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 
Selain mengkritisi kinerja sejumlah OPD, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap OPD yang dinilai berkinerja baik. Seperti penanganan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGT) dengan mengaktifkan kembali Call Center 119 dan pembenahan fasilitas kesehatan kepada masyarakat.
 
“Kita juga Gerindra mengapresiasi Dinas Perdagangan yang telah menggelar pasar murah 151 kelurahan. Ini perlu ditingkatkan lagi,” kata Haris Kelana.
 
Terhadap kinerja Satpol PP, kata Haris, Fraksi Gerindra meminta agar dalam setiap penegakan perda tidak tebang pilih dan tetap bersikap humanis dalam pelaksanaannya.
 
Untuk Dinas Sosial, Fraksi Gerindra mengharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan, baik berbasis online maupun sistem jemput ke lapangan sehingga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
 
Sementara juru bicara Fraksi Demokrat Ishaq Abrar M Tarigan lebih menyoroti penerimaan pendapatan yang terealisasi sebesar Rp 5,02 triliun atau sekitar 96,43 persen dari anggaran pendapatan tahun 2021.
 
“Ini menunjukkan pendapatan sudah cukup baik. Namun serapan belanja daerah sebesar Rp4,49 triliun atau 78,50 persen menggambarkan bahwa belanja daerah belum maksimal,” kata Abrar.
 
Fraksi Demokrat juga menilai Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) sebesar Rp1,14 triliun pada pelaksanaan APBD 2021 cukup besar.
 
“Artinya banyak belanja yang belum terserap,” kata Abrar.
 
Sebagaimana diketahui, realisasi belanja operasi pada APBD 2021 sebesar 81,19 persen, belanja modal 66,53 persen, belanja tidak terduga 62,25 persen. Penerimaan pembiayaan Rp622 miliar lebih dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) sebesar Rp 1,14 triliun.
 
Namun Fraksi Demokrat mengapresiasi pendapatan daerah Kota Medan sudah memenuhi target. Seperti PAD Rp1,90 triliun lebih atau 89,12 persen, pendapatan transfer sebesar Rp2,97 triliun lebih atau 101,21 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam pemandangan umum terhadap nota pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang LPJ Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021, menyoroti kinerja 11 OPD di Pemko Medan.
 
Pemandangan yang dibacakan Anggota Fraksi DPRD Medan, Harris Kelana Putra dalam rapat paripurna, Senin (06/06/22), menyebutkan ada 11 OPD yang disorot diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP, dan Dinas Sosial.
 
Fraksi Gerindra meminta Walikota Medan untuk mengusut tuntas adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan honorer di Dinas Perhubungan yang baru-baru ini, masih di Dinas Perhubungan adanya kutipan uang parkir dikawasan kantor pemerintahan yang seharusnya tidak diperbolehkan sehingga untuk itulah perlu pembenahan pengelolaan parkir sehingga ini perlu ditertibkan.
 
Untuk Dinas PU Kota Medan, Fraksi Gerindra masih menyoroti masalah insfrastruktur terutama persoalan banjir dan jalan berlobang agar secepatnya diselesaikan. Begitu juga untuk Dinas Pendidikan Kota Medan, menyoroti soal merotasi kepala sekolah yang seharus dilakukan secara transparan termasuk Penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi permasalahan.
 
Dalam pandangan Fraksi, Harris memaparkan apresiasi terkait  pandangan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGT) dengan mengaktifkan kembali Call Center 119 termasuk pembenahan faskes kepada masyarakat.
 
Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan yang telah menggelar pasar murah 151 kelurahan dan hal ini perlu ditingkatkan lagi.
 
Untuk Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam pengelolaan sampah terutama dikawasan Kecamatan Medan Tembung, dimana saat ini pengelolaan sampah berada di kecamatan sehingga perlu adanya pengawasan antar instansi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
 
Untuk DPMPTSP, agar menggali potensi peningkatan PAD tanpa mengurangi pelayanan pengurusan izin. Selain itu untuk Kebersihan Kota Medan, termasuk 2000 ton sampah di TPA Terjun karena selain dari Medan juga ada yang dari Deli Serdang, sehingga perlu menjadi perhatian.
 
Gerindra juga meminta pihak BPPRD Medan agar menertibkan reklame yang tidak berizin dan bangunan tanpa izin.
 
Masih dalam pemandangan umum, Gerindra juga menyoroti kinerja Satpol PP, disini meminta dalam menegakan perda tidak tebang pilih termasuk pelanggaran perda namun tetap humanis dalam pelaksanaannya. Dan terakhir Dinas Sosial meningkatkan layanan baik berbasis online maupun sistem jemput ke lapangan sehingga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Anggota DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan kembali menyambangi dua balita penderita Gizi Buruk atau Stunting yang bermukim dikawasan Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (04/06/22), sore seusai menghadiri Perayaan Trisuci Waisak di Hotel Grand Mercure yang dihadiri Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ketua DPRD Medan, Hasyim.
 
Dalam kunjungan tersebut, Wong yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Medan, ini pun menyambangi bocah Alfiah (2,5) yang merupakan anak yatim/piatu dikawasan Jalan Pertiwi, Wong langsung disambut oleh keluarga Alfiah yakni neneknya ketika memberikan bantuan susu kepada balita Alfiah yang kondisi belum stabil.
 
Untuk itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan berjanji akan terus memonitor perkembangan sembari berkordinasi dengan Dinkes Medan dan Puskesmas Medan Tembung untuk memperhatikan kesehatan si bocah.
 
Sedangkan saat berkunjung ke rumah Tuk Maidah (2,5) warga Jalan Bersama Gang Sembada tersebut, sudah terlihat membaik karena sudah bisa berjalan dan bicara. Dan Wong pun mengingatkan Zulpan Dalimunthe dan Dawani Nasution agar terus memperhatikan kesehatan anak dari lima bersaudara tersebut.
 
Masih pada kesempatan tersebut, ini pemberian bantuan Ke-7 yang diberikan kepada dua balita penderita stunting, dimana pemberian bantuan ini bertepatan dengan peringatan Hari Bung Karno.
 
Dimana kegiatan ini merupakan program Partai yakni PDI Perjuangan yang konsern terhadap permasalahan warga. Wong pun menegaskan bahwa bantuan ini akan terus diberikan sampai kedua balita sehat dan stabil seperti anak seusianya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Menteri BUMN Erick Thohir menyempatkan diri mendatangi kantor PW Al Washliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (20/5/22) diselasela lawatan simgkatnya di Sumatera Utara. Selain bersilaturahmi dan temu ramah dengan keluarga besar Al Washliyah, Menteri yang telah melakukan gebrakan pembersihan di perusahaan “plat merah” ini berharap dapat membantu merajut pondasi ekonomi keummatan dan kerakyatan.
 
Di sambut oleh Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Eric Thohir mengajak ormas terbesar di Sumut menjadikan keseimbangan ekonomi menjadi sebuah keharusan dan jangan sampai masyarakat muslim terbesar di Indonesia hanya menjadi buih bukan menjadi ombak yang memiliki dorongan yang besar secara bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri alias tercerai berai.
 
“Insya Allah kehadiran saya hari ini di PW Al Washliyah Sumut dengan kerendahan hati kami ingin membantu merajut pondasi ekonomi kerakyatan dan tidak kalah pentingnya keummatan,” ucapnya dihadapan Alim Ulama dan para tokoh Al Washliyah seperti Rektor UMN Al Washliyah Hardi Mulyono, Rektor Univa Medan HM Jamil, pengurus Al Washliyah Sumut, PD Al Washliyah se-Sumut dan keluarga besar Al Washliyah.
 
“Sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, saya hari ini terus mengawal bagaimana keseimbangan ekonomi umat harus menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri harus sama-sama, BUMN nya bekerja, masyarakatnya juga, kita merajut untuk membangun kesejahteraan bersama,” harapnya.
 
Dia juga menyebutkan, Kementerian BUMN saat ini hadir di pondok pesantren dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN nya turut membantu ekonomi keummatan.
 
“Alhamdulillah kita bisa lihat bagaimana kita sudah menggabungkan bank syariah milik BUMN yakni BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah berdiri sendiri, tapi sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita punya bank syariah yang masuk dalam 10 besar di Indonesia yaitu nomor 7 besar denga total aset Rp360 Triliun,” kata dia
 
Karena itu, Erick Thohir menugaskan BSI untuk membangun ekonomi keummatan bagian menciptakan muslim preuner bekerja sama dengan pondok pesantren dan pendidikan keislaman untuk menjadi Mercu suar peradaban yang harus dibangun serta bagaimana industri halal harus menjadi keseimbangan untuk ekonomi Indonesia.
 
“Nanti pak Dedi saya kenalkan dengan BSI, karena ditugaskan untuk memastikan industri halal, kita bisa bangkit dan menjadi kebutuhan nasional tidak mengimport barang dari negara lain, yang kata nya sebagai negara muslim terbesar di dunia,” katanya.
 
Untuk UMKM, Erick Thohir juga dorong bagaimana ibu-ibu mekar di desa-desa menjadi prioritas ekonomi  rumah tangga. Bahkan saat Covid-19, nasabah mekar tumbuh 7,1 juta dan sekarang nasabahnya 12,7 juta dan kita dorong lagi menjadi 14,9 juta.
 
“Artinya kalau UMKM kita kuat di desa-desa dan membuka lapangan kerja di desa. Dan di Sumut perputaran uang Mekar Rp3,3 triliun dengan 844 ribu nasabah. Ini bisa ditingkatkan paling tidak 500 ribu ini luar biasa menjadi ekonomi ummat,” jelasnya.
 
Sementara Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar mengatakan kehadiran Menteri BUMN  di Al Washliyah Sumut pertanda bahwa Erick Thohir merupakan keluarga besar Al Washliyah.
 
“Kalau saudara dan keluarga itu sama seperti bersahabatnya Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Dalam riwayat hadis Tirmizi menyebutkan, Aku (Rasulullah) pergi bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar dan Umar, Aku masuk juga bersama Abu Bakar dan Umar. Luar biasa persahabatan Rasulullah dengan sahabatnya termasuk juga kita bersahabat dengan bapak Erick Thohir,” harapnya.
 
Dedi Iskandar juga menyampaikan bahwa PW Al Washliyah Sumut telah mengusulkan gelar pahlawan Tuan Arsyad Thalib Lubis.
 
“Ini tahun kedua kami mengusulkan. Saya titip atas nama menteri, jika nantinpak Erick bertemu dengan menteri sosial dan pak presiden, izin kami. Pak gubernur dan wagub sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi dan insya Allah secara administratif tidak ada masalah. Kiranya negara berkenan memberikan apresiasi kepada Almukarram Tuan Arsyad Thalib Lubis, salah satu pendiri Al Washliyah,” ujarnya.
 
 
Al Washliyah adalah ormas Islam terbesar di Sumatera Utara dan ibadahnya Ahlussunah Waljamaah dengan Mazhab Syafii. Saat ini aset BPRS Al Washliyahencapai Rp15 miliar yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dan membantu sekolah dan madrasah Al Washliyah yang merupakan cikal bakal pendidikan bagi pribumi pertama kali di Sumatera Utara pra kemerdekaan, 1930, saat kolonialisme masih mencengkram bumi pertiwi.
 

Sementara itu, Ijeck, panggilan akrab Wagubsu berharap kehadiran Menteri BUMN ini membawa angim sejuk bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Sumut, “Semoga kehadiran Bapak dalam beberapa rangkaian acara di Sumut ini membawa satu harapan bagi warga Sumut. Kami berharap Bapak bisa sering datang kemari untuk pembangunan dan kemajuan di Sumut,” ungkap Ijeck.(aSp)​

Medanoke.com-Medan, Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2015 tentang sistem penanggulangan kemiskinan, Senin (16/05/2022).
 
Kegiatan itu dilaksanakan di kawasan Daerah Pinggiran Rel (DPR) kereta api di Jalan Asrama Gang Rel Lingkungan XII, Kel Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 
Di sela-sela sosialisasi, tampak kereta api   lalu lalang dengan mengeluarkan klakson yang memekikkan telinga. Ngeri.
 
Menurut Antonius, sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran rel kereta api agar mereka tahu apa yang menjadi hak-haknya berkaitan dengan program pemerintah. Seperti BPJS Kesehatan gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, bantuan sosial dan persoalan administrasi kependudukan.
 
“Mungkin selama ini mereka luput dari perhatian pemerintah. Mereka merupakan masyarakat marginal (terpinggirkan) yang merupakan warga Medan juga,” ujar Antonius Tumanggor.
 
Menurut politisi dari partai NasDem ini, banyak program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang belum menyentuh masyarakat marginal pinggiran rel kereta api.
 
“Kita mendorong pemerintah agar hak-hak warga miskin dapat di realisasikan sesuai peraturan Wali Kota Nomor 33 tahun 2021 tentang fakir miskin dan warga tidak mampu,” ungkapnya.
 
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede yang hadir pada sosialisasi perda itu meminta warga untuk mendaftarkan diri agar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
 
“Ini menjadi syarat agar warga mendapatkan bantuan atas program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,” katanya.
 
Sebagaimana diketahui, DTKS adalah layanan sistem data yang memuat 40 persen data penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah, termasuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini, kata Irwanto, merupakan data kependudukan yang dijadikan acuan Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
 
“Jika belum terdaftar, warga miskin tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun itu,” terangnya.
 
DTKS Kemensos, kata dia, tidak muncul secara tiba-tiba karena memang ada dasar hukumnya. Berikut beberapa udang-undang yang menjadi dasar hukum dari DTKS  yakni UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(aSp)

Ketua DPRD Medan Minta
Pemko – KAI Bangun Kembali
40 Rumah Korban Kebakaran

Medanoke.com – Medan
Di sela kunjunganya ke para korban kebakaran, Ketua DPRD Medan Hasyim, SE, meminta Wali Kota Bobby Nasution untuk berkolaborasi dengan manajemen PT KAI guna membangun kembali 40 rumah warga Jalan Wahidin, Kecamatan Medan Area, yang ludes dilahap si jago merah pada Minggu dini hari (1/5/2022).

Hasyim SE, Ketua DPRD Medan mengatakan, kita minta Pemko Medan bisa berkolaborasi dengan pihak PT. KAI Tujuannya apa supaya ya bisa dibangun kembali rumah warga korban kebakaran yang melanda tadi pagi. “Pembangunan rumah korban kebakaran tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada izin dari PT. KAI” Minggu (01/05/2022) saat ditemui di lokasi kebakaran.

Menurutnya, jika memang pihak PT KAI membereskan atau memberi izin dibangunnya rumah korban kebakaran. Kita akan menggalang dana dari berbagai yayasan dan para pengusaha serta lembaga lainnya demi terwujudnya rumah a masyarakat korban kebakaran “Sebagaimana rumah korban kebakaran digang Bakung dikelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area” jelasnya.

Hasyim SE Ketua DPC PDIP Perjuangan kota Medan meminta, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan agar memperhatikan kesehatan dari masyarakat korban kebakaran. Apalagi banyak anak-anak dari 154 warga korban kebakaran. ” kita juga apresiasi  Pemko Medan, karena sudah dengan gerak cepatnya membangun tempat penginapan sementara  bagi warga korban kebakaran” terangnya.

Lanjutnya, kita juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan bantuan berupa secara moril dan materil. Sehingga kebutuhan untuk makan dan minum sudah terpenuhi. “Tinggal menunggu izin dari PT KAI dalam membangun rumah warga korban kebakaran” terangnya.

Sementara itu,  Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution juga meninjau, para korban kebakaran dan  memerintahkan dinas terkait agar segera mencari tempat tinggal sementara bagi para korban kebakaran.

“Kurang lebih 154 warga jadi korban musibah ini. Sebagian sudah mengungsi ke rumah saudara. Dan sembilan di antara korban ada yang akan merayakan lebaran besok,” kata Bobby.

Selain mencarikan tempat tinggal sementara, Bobby juga memperhatikan fasilitas untuk para korban. “Tempat tinggalnya disiapkan. Fasilitasnya seperti selimut, sleeping bag, bad cover, hingga makanan untuk yang merayakan lebaran itu akan segera kami sediakan,” kata Bobby.

Beruntung tak ada korban luka atau meninggal dunia pada musibah tersebut. “Tapi yang luka-luka ringan harus segera diobati,” lanjut Menantu Presiden Jokowi itu.

Bobby Nasution juga mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan jalur untuk keadaan darurat di setiap pemukiman. Sebab diketahui petugas pemadam sulit masuk ke akses lokasi kejadian akibat kondisi sempit.

“Kita imbau terus, itu selalu saya sampaikan agar warga segera melaporkan jika pemukiman tak ada fasilitas darurat. Kepada BPBD saya juga sudah minta agar disosialisasikan, apalagi ini dekat dengan rel kereta api,” pungkas mantu RI 1 ini.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Suwarno, Dirut PUD Pasar Medan, memilih melaksanakan sholat Idulfitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Senin (2/5/22).

Selain Suwarno, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, juga sholat I’d ditempat ini. beliau tiba sekitar pukul 06.40 WIB.  Menyusul Walikota Medan M Bobby Afif Nasution kemudian datang sekitar pukul 06.50 WIB. Selepas itu disusul kedatangan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto.

Sekitar puiul 07.01 WIB, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi datang berbarengan didampingi Wagub Sumut Musa Rajeckshah. Terlihat pula Wakil Walikota Medan Aulia Rahman yang datang sekitar pukul 07.05 WIB.

Sholat Idulfitri di Lapangan Merdeka ini diikuti pula oleh kepala organisasi pimpinan daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

Bertindak sebagai khatib pada Sholat Idulfitri ini yakni Ketua Umum MUI Medan Hasan Matsum, dan sebagai imam yakni Jakfar Hasibuan yang merupakan qori internasional

Dalam khutbahnya, Ketua MUI Medan Hasan Matsum menyebut bulan Ramadan sebagai bulan transformasi.  Ketua MUI menuturkan ada banyak label yang dikaitkan dengan bulan Ramadhan, diantaranya bulan yang diberkahi, bulan sabar, bulan pelatihan, dan juga bulan transformasi diri (perubahan diri).

“Agaknya cukup menarik dalam kesempatan khutbah idul fitri pada hari ini kita mengulas makna dari label yang terakhir, yaitu transformasi diri,” ungkap Hasan.

Disebutkannya transformasi itu meliputi transformasi jasmani atau fisik, transformasi rohani (spiritual) dan transofrmasi sosial.

Oleh karena itu, Hasan mengajak dengan semangat Ramadhan membangun kebersamaan. Karena hanya dengan modal kebersamaan atau kolaborasi akan kuat dan dapat membangun kota Medan dengan baik guna tercapainya cita-cita bersama terwujudnya kota medan yang berkah, maju, dan kondusif serta sumut yang bermartabat atau baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Utara membagikan makanan berbuka puasa atau takjil di Kota Medan, Jumat (29/4/22).
 
Pembagian takjil ini mereka lakukan di persimpangan di kawasan Lapangan Merdeka Medan yang menjadi titik 0 (nol) kilometer, tepatnya persimpangan Jalan Balai Kota – Raden Saleh, Medan.
 
“Ada 1000 takjil yang kita bagikan hari ini bersama DPC Perindo Medan dan DPW Pemuda Perindo Sumatera Utara,” kata Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan didampingi para pengurus lainnya.
 
Rudi Zulham menjelaskan, bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan kegiatan yang selalu mereka lakukan setiap Bulan Ramadhan. Hal ini menjadi salah satu program oeduli masyarakat selain berbagai program lainnya seperti dukungan UMKM dan kegiatan sosial lainnya.
 
“Dalam kesempatan ini, Perindo Sumut juga mengucapkan selamat merayakan Idil Fitri 1443 H yang akan kita rayakan dua hari lagi,” ungkapnya.
 
Jelang Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini, Ketus DPW Perindo Sumut secara khusus menyampaikan imbauan agar seluruh masyarakat yang mudik, mentaati protokol kesehatan (prokes) yang telah diterapkan pemerintah, meski telah diberi sefikit kelonggaran untuk pars pelaku transportasi.
 
Momen mudik Lebaran 2022 harus dilakukan dengan tetap menaati prokes agar terhindar dari penularan covid-19.
 
“Kami imbau mudik agar hati-hati dan menjaga prokes,” pungkasnya.(aSp)
 

Medanoke.com-Medan, Koordinator Wartawan Unit DPRD Medan, Said Ilham Asegaf, SH mengucapkan terima kasih kepada DPW Pendawa Sumut dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Hardianto, SH MH. Ucapan itu disampaikan oleh Said Ilham saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Pendawa Sumut di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Selasa (26/4/22).

Rombongan wartawan yang dipimpin Said disambut langsung oleh Ketua DPW Pendawa Sumut, H Ruslan SE.
Said mengucapkan terimakasih atas sambutan dari Ketua Pandawa Sumut.

“Terimakasih atas sambutan dari abangda Ruslan Ketua Pandawa Sumut yang juga selaku penasehat/pembina Koordinator Wartawan DPRD Medan,” ucap Said.

Dimana ini merupakan kunjungan silaturahmi di bulan suci Ramadhan kepada para penasehat dan pembina koordinator Wartawan DPRD Medan.

Disebutkan Said, bahwa sosok bang Ruslan selain tokoh masyarakat juga orang yang dituakan dalam dunia jurnalis yang selalu memberikan saran, solusi dan memotivasi para insan pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Senada dengan H Ruslan atau akrab yang disapa Bang Rus menyampaikan terimakasih atas kedatangan teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator DPRD Medan.

Diakhir pertemuan, H Ruslan menyerahkan bantuan paket sembako dari Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto kepada teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator Wartawan DPRD Medan, yang secara simbolis diterima Ketua Koordinator Said Ilham Aseggaf.

Dikatakannya bantuan dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Masih pada kegiatan itu, Said mengucapkan terimkasih kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan kepada Pandawa Sumut yang telah menyerahkan kepada wartawan unit DPRD Medan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Pendawa Sumut yang telah menyerahkan paket sembako kepada wartawan unit DPRD Medan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan menjadi berkah bagi Kabareskrim dan Pendawa Sumut,” ujar Said.(aSp)​