Medan

Medanoke.com–Medan, Komisi III DPRD Kota Medan melakukan Sidak & langsung menutip tempat hibira  malam Holywings  Rabu (29/6/22). Tempat hiburan malam ini dinilai tidak mematuhi aturan dan regulasi yang diterapkan Pemko Medan.
 
“Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi III DPRD Medan itu mengawasi seluruh tempat usaha yang ada di Kota Medan. Termasuk ke Holywings Merak Jingga malam ini, dan kita pastikan harus tutup. tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah.
 
Holywings yang berada di Jalan Merak Jingga ini dipastikan melanggar belum memenuhi izin usaha. yang belum dipenuhi pemiliknya.
 
“Izin apa saja itu, biar Dinas PTSP yang menjelaskannya,” ucap Afif Abdillah yang didampingi Abdul Rahman Nasution dan Mulia Syahputra Nasution selaku anggota Komisi III kepada wartawan.
 
Komisi III, lanjut Afif, sangat mendukung tumbuh kembangnya berbagai bidang usaha di Kota Medan. “Ini sesuai dengan program dari Walikota Medan Bobby Nasution, untuk mempermudah para pemilik modal yang ingin membuka usahanya di kota Medan. Namun kami juga menghimbau, mereka harus mengikuti regulasi dan mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.
 
Sementara itu, Muliia Syahputra juga menekankan, bahwa pengawasan yang dilakukan komisi III secara konsisten, dengan sidak ketempat tempat usaha dan hiburan yang dinilai menyalahi atau tidak memiliki izin operasional.
 
“Untuk itu sekali lagi kami minta, agar para pengusaha yang menjalankan bisnisnya di kota Medan, untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemko Medan, dalam hal ini Dinas PTSP,” pungkasnya.
 
DPRD Kota Medan dan Pemko Medan mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha di Kota Medan. Namun sejalan dengan hal ini, pihak pengusaha harus mengikuti regulasi dan mematuhi peraturan yang berlaku dan diterapka. oleh pemko Medan.(aSp)

Medanoke.com-Medan, LPJ APBD & Ranperda Kota Medan diterima oleh Fraksi Nasdem DPRD Medan untuk dijadikan Perda.
 
Hal ini disampaikan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dalam Pendapat Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim serta dihadiri Walikota Medan, M Bobby Nasution, Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman serta Forkopimda, Senin (27/6/22).
 
Adapun realisasi APBD Tahun 2021 diantaranya, Pendapatan sebesar Rp5.023.080.034.608,29, Belanja Rp4.499.145.144.311,87 dan Surplus Rp523.935.202.296,42. Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp662.661.218 417,83, untuk pengeluaran pembiayaan netto,Rp662.661.218.417.83 dan Silpa Rp1.146.596.420.714,25.
 
Selanjutnya Antonius membacakan pandangan Fraksi Partai Nasdem tentang beberapa saran agar mencari solusi tunggakan BPJS karena Pandemi Covid19. Bahkan dari aspirasi yang diterima dari masyarakat mencapai Rp18 juta, sehingga saran kami sebaiknya bagi warga yang membayar 3 atau 6 bulan dianggap lunas sehingga ini menjadi masukan bagi Pemko Medan.
 
Selain itu juga mendukung Pemko Medan untuk segera mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) agar dipastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatan melalui BPJS PBI dan memastikan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
 
Demikian juga dalam sarana dan prasarana harus menjadi perhatian, seperti sistem drainase di Kota Medan yang kerap tergenang air hingga merendam pemukimam penduduk yang tentunya ini harus menjadi perhatian, termasuk jalan, sarana pendidikan dan kesehatan serta bantuan sosial.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Secara spontan Drs Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan dari partai PDI Perjuangan Kota Medan, tiba tiba menyambangi ruang wartawan (Press Room) yang berada di basement (Lantai LG) Gedung DPRD Medan, Senin (27/6/22).
 
Kunjungan tanpa agenda wakil rakyat yang tidak di agendakan ini tentu membuat para jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya ini terkejut.
 
Sejak diresmikan (ruang press room.red) terhitung baru dua orang anggota dewan yang datang meskipun hanya sekedar melihat-lihat yakni salahsatunya politisi dari Partai NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor SSos.
 
Diketahui kedua legislator asal Dapil 1 dan Dapil 3 ini sangat akrab dan dekat dengan semua insan pers. Bahkan dalam kesehariannya, wakil rakyat ini selalu menyertakan awak media di setiap kegiatannya tanpa pilih-pilih.
 
Bagi kedua wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 dan Komisi 2 DPRD Kota Medan ini, pers begitu penting dalam mempublikasikan semua kegiatan mereka sehingga dapat terpublikasikan dan tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat Kota Medan.
 
“Sudah bagus ya press room kalian.Tapi sepertinya kurang dingin, AC nya sudah lemah, coba nanti saya kordinasikan ke bagian umum ya !. Selaku mitra kerja, wartawan tentunya harus diberi fasilitas yang nyaman sehingga dapat berkarya membuat berita dengan baik, “ujar Wong Chun Sen.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pengawal Keadilan Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan A H Nasution Medan. Kamis (23/5/22).

Dalam aksinya para demonstran menggelar spanduk didepan pintu gerbang gedung Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan berorasi  menyoroti adanya dugaan penyimpangan yang terjadi ditubuh salah satu perusahaan plat merah.

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo ini meminta kepada lembaga penegak hukum Kejati Sumut dan para petugasnya, untuk memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/h combination yang di PT. Sarana Agro Nusantara yang dilaksanakan oleh PT. Ginstak Engineering dengan No. SAN/DIR/SP/15/V/2019 dengan anggaran sebesar Rp. 7.667.812.000 miliar.

” Dimana PT. Sarana Agro Nusantara sudah berubah nama menjadi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara. Patut diduga mesin yang sudah dibeli tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” teriak Ali M Siregar dalam orasinya.

Mereka juga membeberkan perihal dugaan penyimpangan dalam pelaksaan pekerjaan pembangunan eks kantor PT. Sarana Agro Nusantara tersebut dengan anggaran 1 miliar lebih,” kami meminta Kejati Sumut juga memeriksa proses pembangunan gedung kantor yang patut diduga terjadi KKN,” beber Ali.

Massa aksi meminta dengan tegas agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/ h combination.

Dugaan korupsi harus diusut dari pihak manapun, Baik itu Dirut PT.Sarana Agro Nusantara saudara TR, PPK, PPTK, Ketua Panitia Lelang saudara LS dan memeriksa rekanan pelaksana saudara MS,” segera periksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan tersebut,” tegas masaa aksi.

Setelah melakukan orasi massa langsung ditanggapi oleh pihak Kejati Sumut Juliana Sinaga mewakili Penerangan Hukum, mengatakan tuntutan yang dinyatakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke pimpinan,” tuntutan mahasiswa akan saya sampaikan ke pimpinan dan agar dibuat laporan resmi agar bisa segera ditindaklanjuti lagi oleh Kejati Sumut,” jelasnya

Setelah melakukan aksi dan diterima oleh pihak Kejati Sumut massa kemudia membubarkan diri dengan tertib.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Pembahasan Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Walikota Medan untuk tahun anggaran 2021 yang digelar di Ruang Banggar.Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Bahrumsyah yang dihadiri sejumlah OPD diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Medan, diperdebatkan terkait proses perijinan terkait lingkungan hidup.
 
Wakil Ketua DPRD Bachrumsyah meminta ketegasan dari Dinas terkait dan menjelaskan soal proses perizinan, karena diduga banyak usaha yang diduga belum menguruskan IPL,UPL ataupun Amdal.
 
Selaku Kadis Lingkungan Hidup Zulfansyah, ST., MT menyatakan bahwa pihaknya mengalami stagnan dalam proses perijinan dengan keluarnya UU Cipta Naker.
 
Menyinggung mengenai pengaduan tentang masalah lingkungan hidup katanya 25 pengaduan dan 21 kasus sudah diselesaikan pada Tahun 2021.

Wakil Ketua juga sempat mempertanyakan pengawasan Dinas tersebut terhadap Puskesmas dan rumah sakit swasta di Medan yang belum seluruhnya memenuhi kelengkapan perizinan lingkungan gan hidup baik IPL maupun UPL.
 
Menanggapi hal itu dikatakan akan mengkoordinasikan dengan Puskesmas terkait penanganan limbah medis dan non medisnya.
 
Namun bahasan sempat hangat dengan munculnya pertanyaan Anggota Banggar Sudari tentang akurasi data realisasi anggaran belanja barang dan jasa (BBJ) sekitar Rp1, 1 M.
 
Dalam buku rincian LJPj tertera dari A ggaran Rp 1, 1 M lebih tersebut terealisasi Rp432 juta lebih dengan data 32 persen.Namun data ini merasa janggal bagi Sudari sebab secara perhitungan persentase realisasi anggaran bukan 32 persen tetapi sudah mencapai 40 persen.
 
Zulfansyah yang didampingi para kepala bidangnya pun agak kebingungan menjawab pertanyaan Sudari tersebut sehingga suasana agak seru.Kembali Sudari mempertanyakan apakah penyusunan laporan keuangan ini pakai sistem yang baku dari Menkeu atau masih manual sehingga datanya tidak sinkron.
 
Bachrumsyah pun menengahi ‘perdebatan’ tersebut dan menganjurkan agar pihak Dinas Lingkungan Hidup mensinkronkan rincian anggaran tersebut.
 
Untuk kelanjutan Rapat pembahasan LKPj TA 2021 ini, akan mengundang dan memanggil OPD terkait.(aSp)

Medanoke.com- Medan, PUD Pasar Medan mengadakan pengundian sejumlah kios di Pasar Aksara yang nantinya akan ditempati pedagang eksisting, Selasa (22/6/22).
 
Pengundian ini dibuka oleh Dirut PUD Pasar Medan Suwarno dengan disaksikan Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah dengan didampingi anggota Komisi III lainnya antara lain Mulia Syahputra Nasution, Rizky Nugraha, Irwansyah, Hendri Duin, dan Abdul Rahman Nasution. Hadir pula Dirops PUD Pasar Ismail Pardede, Dirkeu/Adm PUD Pasar Fernando Napitupulu, dan Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi.
 
Adapun pengundian meliputi kios untuk toko emas, dan kelontong, gilingan cabe/bumbu, beras, kukur kelapa, pecah belah, makanan/minuman, dan cabut bulu ayam.
 
Dirut mengatakan pengundian ini merupakan langkah awal agar Pasar Aksara di Jalan Masjid, Desa Medan Estate, Deliserdang, bisa segera dioperasionalkan.
 
Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah menerima aspirasi pedagang
Dirut menjelaskan, kedatangan anggota Komisi III DPRD Medan menandakan bahwa pengundian berjalan transparan. “Setelah hampir 6 tahun lebih menunggu, akhirnya kita sampai ke tahap ini. Semoga pengundian berjalan lancar, supaya pasar ini bisa beroperasi dan mendukung bangkitnya perekonomian masyarakat, khususnya pedagang di Pasar Aksara,” kata Dirut.
 
Sementara itu, Ketua Komisi III Afif Abdillah mengungkapkan kedatangan mereka melihat proses pengundian sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. “Apa yang dilakukan hari ini untuk melihat prosesnya berlangsung secara jujur dan adil. Selama prosedur dijalankan, maka tidak ada masalah,” ujar Afif.
 
Ketua Nasdem Medan ini berharap agar pasar bisa dioperasionalkan secepatnya. Bila pasar sudah beroperasi, maka diharap dapat mendorong pemulihan ekonomi di Medan. Afif menambahkan, Komisi III akan mendukung langkah PUD Pasar dalam memajukan pasar di Medan.
 
“Nanti setelah pasar dibuka, mudah-mudahan lebih ramai dari sebelumnya,” pungkas Afif. (aSp)

Medanoke.com– Medan, Kejati Sumut (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) menyatakan berkas delapan (8) orang tersangka perkara kerangkeng (penjara) manusia di rumah pribadi eks Bupati Langkat nonaktif, TRP dinyatakan telah lengkap alias P21 dan akan berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk segera disidang.
 
Saat dikonfirmasi ke Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Selasa (21/6/2022) membenarkan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut menyatakan berkas perkara tersangka SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS dan HG dinyatakan lengkap (P21). Namun untuk berkas perkara TRP dengan 9 orang tersangka belum dilimpahkan.

“Untuk tersangka SP,JS, RG, dan TS dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), (2) jo Pasal 7 ayat (1), (2) UU TPPO atau Pasal 333 ayat (3) KUHP. Kemudian, tersangka HG dan IS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP, sementara DP dan HS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP,” papar Yos Arnold Tarigan dalam keterangan pers rilis Rabu (22/6/22).
 
Lebih lanjut Kasipenkum Kejatisu menyampaikan, untuk tersangka ke-9 atas nama TRP (mantan Bupati Langkat) belum dikirim berkas perkaranya.

“Menurut penyidik, setelah berkas perkara 8 tersangka ini selesai Tahap II, mereka akan kirim SPDP-nya. Selanjutnya, jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik Polda Sumut untuk 8 tersangka yang sudah dinyatakan lengkap.” (aSp)

Medanoke.com-Medan,
Berbagai pertunjukan seni dan kreatifitas ditampilkan pada Beranda Kreatif yang digelar Pemko Medan di halaman depan kantor Wali Kota Medan mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan untuk menghadiri event tersebut.

Wali Kota Bobby Nasution menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengembangan UMKM di Kota Medan. UMKM diketahui mampu memperluas lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Selain menampilkan pertunjukan seni, warga yang hadir untuk menghabiskan malam akhir pekannya juga dapat menikmati berbagai olahan produk UMKM baik berupa makanan dan minuman, fashion maupun produk unggulan lainnya pada stand yang telah disediakan.

UMKM yang dibentuk LSM Strategi melalui pemberdayaan kader dari berbagai dewan pimpinan utamanya yang berdomisili di Kota Medan maupun Kab Deli Serdang dan sekitarnya ikut serta meramaikan event Beranda Kreatif seperti yang terlihat pada Sabtu (18/6) lalu.

Berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerhati Wanita dan Anak Tertindas (Perwati) LSM Strategi turut mempromosikan produk dagangan UMKM makanan dengan sebutan “Dapoer Strategi” di Beranda Kreatif Medan.

Nining Titi Sundawa, Ketua DPP LSM Strategi yang notabene nya merupakan Istri dari Alm Pendiri Kakanda M. Yusuf Siregar / Boy Siregar berharap agar pengembangan UMKM yang telah dibentuk LSM Strategi dapat menjadi kesempatan kerja bagi para kader untuk mencari nafkah dan menambah penghasilan, mengakhiri. (afm)

Medanoke.com-Medan, Elviera MKn(52th) yang berprofesi sebagai notaris, terpaksa duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan karena disangka terlibat dalam dugaan korupsi sistemik kejahatan perbankan berbau kredit macet sebesar Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.
 
Sang Notaris yang didampingi kuasa hukumnya tersebut dihadirkan dalam persidangan secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu, Resky Pradhana Romli di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan dengan majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan.
 
JPU Resky Pradhana Romli mendakwa Elviera selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah bekerjasama dengan pejabat BTN Medan, dinilai telah memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya kepada pimpinan maupun staf dan karyawan bank.
 
Para saksi yang dihadirkan diantaranya; Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang (Pincab 2013-2016)/Branch Manager (BM), AF Wakil Pincab 2012- 2014 (Deputy Branch Manager (DBM), R Dewo Pratolo Adji selaku Pejabat Kredit Komersial 2013-2016 (Head Commercial Lending Unit). Serta Aditya Nugroho selaku Analis Kredit Komersial 2012-2015. Keempat pejabat BTN Cabang Medan itu (berkas penuntutan terpisah), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi tertanggal 24 Mei 2011. Mereka ditengarai nyata terlibat dalam pemberian kredit kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), yang Direkturnya saat itu Canakya Sunan (juga berkas penuntutan terpisah).
 
Elviera terpaksa dijadikan terdakwa karena membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara pihak BTN Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa Surat Hak Guna Bangunan (SHG) atas nama PT Agung Cemara Realty (PT ACR).
 

Dugaan Korupsi Sistemik di BTN Medan
 
Belakangan diketahui sebanyak 79 SHGB di antaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung, dan belum ada pelunasan.
 
Warga Komplek Dispenda Jalan Pendapatan IV, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang itu juga membuat Surat Keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan seolah-olah dia sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibaliknamakan. Yakni dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK KYG) dari bank BTN kepada PT KAYA.
 
Terdakwa Elviera dijerat dengan dakwaan melakukan atau turut serta secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya PT KAYA dimana Direkturnya adalah saksi Canakya Sunan sebagai saksi dalam sidang Terdakwa perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp39,5 miliar.
 
Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa Yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Hakim ketua, Immanuel Tarigan didampingi Eliwarti dan Rurita Ningrum melanjutkan persidangan pada Jumat (17/6/22) dengan agenda mendengarkan nota keberatan (eksepsi) dari terdakwa melalui penasihat hukumnya.
 
Usai persidangan, Elviera melalui penasihat hukumnya Tommy Sinulingga, mengaku akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam perkara itu. Menurutnya, keberadaan notaris adanya di akhir penjanjian antara kreditur dan debitur. “Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
 
“Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
 
Tommy menyampaikan, suatu bank pasti menerapkan prinsip kehati-hatian. artinya ketika sudah ada persetujuan dari pihak bank dan developer, maka prinsip kehati-hatian tersebut dianggap telah memenuhi syarat. “Notaris kan hanya membuat apa yang disetujukan oleh para pihak membuat perjanjian kerja. bagaimana mungkin kami atau klien kami disangkakan melakukan korupsi, padahal SOP mereka yang salah,” ujar tommy.
 
Selain itu, Tommy juga merasa janggal dengan sidang perdana tersebut, seharusnya bukan terdakwa yang lebih dulu disidangkan ke pengadilan. “Status klien kami adalah notaris, pejabat yang diberi kewenangan oleh UU membuat akta setelah para pihak yang memintakan dirinya membuat akta, setuju dengan konsep perjanjian tersebut,” ujarnya. (aSp)
 

Medanoke.com-Medan, DPW Perindo Sumut mengelar ‘Pelatihan Juru Bicara” di Kartini Ballroom, Le Polonia Hotel, Medan, Rabu (15/6/22), untuk kepengurusan Partai Perindo di wilayah Sumut 
 
Sejumlah tokoh nasional menjadi pembicara. Di antaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mantan komisioner KPU Pusat dan Tama Satrya Langkun yang aktivis antikorupsi dan pekerja sosial.
 
Tama mengatakan, menjadi juru bicara tak sekadar menyampaikan tapi harus cerdas. “Cerdas bukan hanya untuk di produk juru bicara tapi harus mencerdaskan publik sebagai pembaca karena tanggung jawab mencerdaskan bangsa adalah bagian tugas juru bicara. Selain menyampaikan isi sebagai produk, ” tegasnya.
 
Mantan anggota LPSK itu membedah kekuatan media sebagai mitra juru bicara. “Media sosial, media mainstream serta akun pribadi, di medsos adalah bagian mitra,” tambahnya.
 
Terkait kepartaian, ia memastikan, juru bicara harus mampu menangkap isu di masyarakat, mengurai kepada publik yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya tentang penghapusan tenaga honorer 2023. “Apa sikap Partai Perindo dalam komimen membela publik? Honorer di Indonesia 400-an ribu. Bagaimana nasib mereka tatka peraturan pemerintah itu diberlakukan?,” jelasnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Fraksi Gabungan DPRD Medan (Hanura, PSI, PPP) menilai, realisasi penyerapan dana anggaran belanja pada program pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama masih sangat minim.

Untuk program pengelolaan pendidikan sekolah dasar (SD) dialokasi anggaran sebesar Rp 102.704.638.346, ironisnya hanya 13 persen (Rp 13.842.300.155) dari seraapan dana yang mampu direalisasikan.
 
Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan belanja untuk Pendidikan Menengah Pertama (SMP), alokasi belanjanya sebesar Rp 50.952.351.998, yang terealiasasi hanya sebesar Rp.9.172.315.445  (18 persen).

Masalah ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi, Renville Napitupulu ketika menyampaikan pemandangan umum Fraksinya tentang  Pertanggungjabawan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022), dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
 
Dikatakannya, realisasi belanja Bidang Pendidikan pada APBD 2021 mencapai 89,28 persen, dari alokasi belanja yang disiapkan sebesar Rp.945.186.368.583, terealiasasi sebesar Rp.843.865.393.240.

“Bila persentase capaian ini dijadikan indikator untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan, maka dapat dinilai baik,” ucapnya.
 
Sehingga kata dia, Fraksi Gabungan menilai, dengan data realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa tugas pokok dinas pendidikan untuk pengelolaan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama perlu lebih ditingkatkan. “Untuk itu kami mohon penjelasan dari Wali Kota Medan, apa penyebab sangat rendahnya realisasi belanja pada kedua program pengelolaan pendidikan  tersebut,” jelasnya.
 
Untuk bidang Dinas Pekerjaan Umum (PU) lanjut Renville, dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp.465.887.802.674, yang terserap hanya sebesar Rp.283.084.091.994 (60,76 persen).Jika dilihat realisasi program pembangunan kota, pada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase realisasi anggaran hanya sebesar 65,52 persen.
 
Sedangkan program pembangunan drainase kota sebut Renville terealisasi  53, 91 persen, program penyelenggaraan jalan terealisasi 54,40  persen, pembangunan jalan 54,02 persen, rehabilitasi jalan 20,11 persen, pemeliharaan berkala jalan  6,77 persen, pembangunan jembatan 0,00 persen, dan rehabilitasi jembatan 7,34 persen.
 
Denga pencapaian tersebut, fraksi ini menilai daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Hal  ini menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur di Kota Medan pada tahun 2021 belum sesuai target yang ditetapkan. Sehingga adanya indikasi perencanaan kurang matang atau tidak optimalnya pekerjaan pelaksanaan kontraktor di lapangan. Akibatnya, volume pekerjaan berkurang yang menimbulkan adendum kontrak juga bertambahnya SiLPA atau anggaran tidak sepenuhnya terealisasi.
 
“Fakta menunjukkan, kondisi infrastruktur di Kota Medan masih belum baik. Untuk itu kami mohon penjelasan atas rendahnya daya serap anggaran program infrastruktur.  Ungkap Renville

Namun kami mengapresiasi Dinas PU  mulai  terlaksananya pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan di tahun 2022  dengan sistim kontrak payung atau kesepakatan sejumlah pihak melakukan pengadaan barang dan jasa yang outputnya dapat melaksanakan pekerjaan di lapanngan jauh lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya dan  mutu yang lebih baik,” ungkapnya. (aSp)

Medanoke.com-Medan ,Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Univa Medan, Ismail Pandapotan Siregar meng- Apresiasi kinerja Kapolrestabes Medan, Bapak Kombes Pol  Valentino Alfa Tatareda atas pelaksanaan tes urin kepada seluruh anggota dijajaran kepolisian Polrestabes Medan, (9/6/22).
 
Ismail menilai,  pelaksanaan kegiatan ini  adalah suatu bentuk keseriusan Kapolrestabes Medan dalam mewujudkan Wilayah Bersih Tanpa Narkoba di Kota Medan. Untuk itu “bersih bersih narkoba” ini dikhususkan dan dilaksanakan secara internal di jajaran anggota kepolisian Polrestabes Medan.
 

Ditambah lagi kegiatan tes urin ini di lakukan tanpa sepengetahuan jajarannya dan apabila ada salah satu anggota kepolisian Polrestabes Medan yang positif menggunakan narkoba maka Kapolrestabes akan memberikan sangsi yang seberat-beratnya.
 
Atas dasar ini Ismail memberikan apresiasi kepada Kapolrestabes Medan, “MPM Univa Medan dan saya selaku Ketua mengacungkan dua jempol ke Pak Valentino Alfa Tatareda dan saya rasa hal ini tidak berlebihan, malah sangat bagus untuk terus di terapkan secara berkala,” ucap  Ismail Pandapotan Siregar.
 
Diketahui narkoba adalah musuh bersama negara dan setiap pemakai narkoba biasanya akan melakukan kegiatan yang negatif dan kecendrungan untuk berbuat krimin

Sebelumnya, anggota Kepolisian Polrestabes Medan yang berinisial WW, ditangkap terkait perkembangan kasus narkoba yang melibatkan oknum Hakim PN Rangkas Bitung, Banten.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang jumlah mencapai belasan hingga puluhan juta menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah. dalam Rapat Paripurna LPJ
Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021, Senin (06/06/22).
 
Informasi didapat oleh Afif saat sosper maupun reses yang dilakukan warga yang mengeluhkan soal tunggakan pembayaran karena Covid19.
 
“Mustahil mereka bisa membayar tagihan belasan atau puluhan juta, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah syukur,” sebut Afif dalam Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medam, Hasyim serta dihadiri Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.
 
Terkait hal ini, Pemko Medan bisa menyampaikan ke Pemerintah pusat, agar dilakukan pemutihan atas penunggakan pembayaran iuran peserta.
 
Seharusnya ada solusi keringanan bayar bagi masyarakat yang menunggak seperti cukup membayar 3 bulan atau 6 bulan maka tunggakan dianggap lunas. Dengan begitu tunggakan tersebut bisa terbayarkan dan masyarakat kembali bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti semula.
 
Afif menegaskan bahwa Fraksi Nasdem mendorong Pemko Medan untuk mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) sehingga bisa memastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di Fasilitas Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
 
Selain itu, Fraksi Nasdem meminta penjelasan tentang program Jampersal, yang selama ini ada di anggaran Pemko Medan hingga saat ini tidak bisa diklaim oleh masyarakat. “Masih terjadi kesimpang siuran informasi mengenai program Jampersal karena menurut informasi yang kami terima akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan mekanisme untuk hal ini belum ditetapkan,” jelas Afif.
 
Atas dasar ini Fraksi Nasdem mendorong hal ini bisa terselesaikan sebelum P-APBD 2022, sehingga bisa dianggarkan Pemko Medan. “Terlebih lagi program Jampersal ini banyak membantu masyarakat terutama bagi warga prasejahtera dalam pelayanan persalinan. Untuk itulah program ini harus berlanjut karena dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”umgkapnya.
(aSp)


Medanoke.com-Medan, : DPRD Medan memaparkan plus minus kinerja 11 Organisasi Perangkat Daerah OPD) Pemko Medan pada pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, Senin (06/06/22), Dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.

Dalam Paripurna beragendakan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 itu, juru bicara Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik menyooti soal masih adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Medan baru-baru ini.

Gerindra juga mengkritisi kinerja Dinas PU dalam penanganan infrastruktur, banjir dan perbaikan jalan berlubang.
 
“Persoalan ini agar secepatnya diselesaikan,” kata Haris Kelana Damanik.
 
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah. Hadir juga Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Aulia Rahman.
 
Selain Dinas Perhubungan dan PU, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja 9 OPD lainnya. Yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP dan Dinas Sosial.
 
Kinerja di Dinas Pendidikan misalnya. Menurut Haris Kelana, rotasi kepala sekolah dinilai tidak transparan. Termasuk dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 
Selain mengkritisi kinerja sejumlah OPD, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap OPD yang dinilai berkinerja baik. Seperti penanganan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGT) dengan mengaktifkan kembali Call Center 119 dan pembenahan fasilitas kesehatan kepada masyarakat.
 
“Kita juga Gerindra mengapresiasi Dinas Perdagangan yang telah menggelar pasar murah 151 kelurahan. Ini perlu ditingkatkan lagi,” kata Haris Kelana.
 
Terhadap kinerja Satpol PP, kata Haris, Fraksi Gerindra meminta agar dalam setiap penegakan perda tidak tebang pilih dan tetap bersikap humanis dalam pelaksanaannya.
 
Untuk Dinas Sosial, Fraksi Gerindra mengharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan, baik berbasis online maupun sistem jemput ke lapangan sehingga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
 
Sementara juru bicara Fraksi Demokrat Ishaq Abrar M Tarigan lebih menyoroti penerimaan pendapatan yang terealisasi sebesar Rp 5,02 triliun atau sekitar 96,43 persen dari anggaran pendapatan tahun 2021.
 
“Ini menunjukkan pendapatan sudah cukup baik. Namun serapan belanja daerah sebesar Rp4,49 triliun atau 78,50 persen menggambarkan bahwa belanja daerah belum maksimal,” kata Abrar.
 
Fraksi Demokrat juga menilai Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) sebesar Rp1,14 triliun pada pelaksanaan APBD 2021 cukup besar.
 
“Artinya banyak belanja yang belum terserap,” kata Abrar.
 
Sebagaimana diketahui, realisasi belanja operasi pada APBD 2021 sebesar 81,19 persen, belanja modal 66,53 persen, belanja tidak terduga 62,25 persen. Penerimaan pembiayaan Rp622 miliar lebih dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) sebesar Rp 1,14 triliun.
 
Namun Fraksi Demokrat mengapresiasi pendapatan daerah Kota Medan sudah memenuhi target. Seperti PAD Rp1,90 triliun lebih atau 89,12 persen, pendapatan transfer sebesar Rp2,97 triliun lebih atau 101,21 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.(aSp)