Medan

MEDAN – medanoke.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH,MH didampingi Wakajati Sumut Asnawi, SH,MH, Asintel I Made Sudarmawan, SH,MH, Aspidum Arief Zahrulyani, SH,MH, Asdatun Dr. Prima Idwan Mariza, Kabag TU Rahmad Isnaini, SH,MH dan Kasi Penkum Yos A Tarigan menerima kunjungan silaturahmi Anggota Ombudsman RI Dr. Dr. Johanes Widijantoro,SH,MH didampingi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Prov Sumut James Marihot Panggabean dan Staf Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Lena Wisa Puspita di ruang kerja Kajati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Selasa (29/11/2022).

Perwakilan Ombudsman RI Johanes Widijantoro menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kejati Sumut, selain untuk menjalin silaturahmi juga meningkatkan kebersamaan agar ke depannya apabila ada laporan masyarakat ke Ombudsman RI yang ditujukan ke Kejaksaan, khususnya Kejati Sumut dapat dipelajari dan direspon dengan cepat .

“Harapan kita ke depan, Kejati Sumut semakin  berkolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memberikan jawaban kepada masyarakat” katanya.

Selanjutnya, Kajati Sumut Idianto menyampaikan bahwa Kejati Sumut saat ini sudah menjalankan sistem informasi yang cepat dan akurat dalam memberikan jawaban atas surat atau pertanyaan masyarakat yang dilayangkan lewat Hotline, email, dan surat tertulis.

“Kita ada Jaksa Piket dibawah seksi Penkum yang setiap hari melayani masyarakat di gedung PTSP dan tentunya semua informasi, mulai dari tamu yang berkunjung, surat masuk dan aksi demo yang ada dengan cepat bisa sampai ke pimpinan dan dengan cepat bisa langsung direspon oleh pimpinan. Ini sudah kita terapkan di Kejati Sumut,” kata Idianto.

Harapan kita ke depan, kata Idianto apabila ada surat yang dilayangkan ke Ombudsman RI dan tujuannya ke Kejaksaan, yang dalam hal ini Kejati Sumut, maka akan segera direspon dan diberikan jawabannya.

“Di Kejati Sumut saat ini sudah kita terapkan sistem informasi yang cepat dan bermanfaat bagi siapa saja yang mengajukan pertanyaan atau sekadar bertanya terkait jalannya sebuah perkara,” tandasnya.

Kajati juga menyampaikan, selama 9 bulan bertugas menjadi Kajatisu belum ada permasalahan atau kendala disetiap bidang dalam memberi pelayanan ke masyarakat. Karena, di Kejati Sumut ini tentunya ada banyak jaksa yang telah berpengalaman dan teruji kemampuannya dalam memberikan pelayanan.

“Dimana, para Asisten yang bertugas ini sebelumnya juga pernah menjadi Asisten dan Kajari di tempat lain dan demikian juga para Kasi merupakan Kasi yang telah beberapa kali menjadi Kasi di daerah,” paparnya.

Sementara Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Prov Sumut James Marihot Panggabean menyampaikan harapanya agar ke depan bagaimana Ombudsman dan Kejaksaan dapat menekan jumlah pengaduan masyarakat.

“Selama ini setiap pengaduan masyarakat yang kemudian berkaitan dengan Kejaksaan baik itu seseorang yang tengah diproses hukum ataupun seseorang yang menjadi korban dari kasus pidana, selama ini cepat kita respon ke Kejaksaan dan koordinasi ke bidang Humas Kejatisu yaitu Kasi Penkum yang selalu dilakukan dalam menjawab cepat atau merespon pengaduan atau imformasi yang ada,” tandasnya. (aSp)

MEDAN – medanoke.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH membukka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Tingkat Provinsi Sumatera Utara di aula lantai 2 Kantor Kejati Sumut, Senin (28/11/2022).
 
Rakor Pakem diikuti Asintel Kejati Sumut I Made Sudarmawan, SH, MH, Kasi B pada Asintel Kejati Sumut Erman Syafrudianto, SH,MH, Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH, MH, Tim Gabungan Pakem Provsu dari BIN Sumut, Pangdam I/BB, Dit Intelkam Polda Sumut, Kanwil Kemenag Provsu, Kesbangpol Provsu, dan FKUB Sumut.
 
Dalam sambutannya, Kajati Sumut Idianto menyampaikan bahwa Kejaksaan punya kewenangan terkait pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 
“Tim Pakem ini adalah tim gabungan yang melakukan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Pertemuan seperti ini dapat dilakukan secara rutin untuk menyatukan informasi dan mencari potensi-potensi konflik untuk dapat dicegah sehingga tercipta kondisi kerukunan dan ketentraman masyarakat dan negara,” papar Idianto.
 
Selanjutnya, Asintel I Made Sudarmawan menyampaikan pertemuan Pakem ini bertujuan untuk menghindari cikal bakal konflik, melakukan pengumpulan data, kordinasi, dan melaporkan kepada  pimpinan untuk menjadi pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil tindakan.
 
Asintel menyampaikan bahwa apabila ada perbedaan-perbedaan pada aliran kepercayaan dapat memunculkan multi tafsir sehingga dapat memicu potensi konflik di masyarakat.
 
Untuk menghindari terjadinya konflik ditengah masyarakat, Asintel menyarankan agar dapat dilakukan penyuluhan dan penerangan hukum terkait Pakem yang  bertujuan untuk menciptakan kondisi kerukunan dan ketentraman di masyarakat.
 
Beberapa hal terkait adanya ditemukan kelompok-kelompok tertentu atau aliran kepercayaan tertentu, Kajati Sumut meminta semua elemen yang tergabung dalam Tim Pakem agar melakukan pengawasan melekat dan segera melaporkan jika menemukan hal-hal yang dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat.
 
Di akhir acara, Kajati Sumut Idianto mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir dan diharapkan bila ada potensi-potensi yang dianggap rawan trkait Pakem maka dapat dilakukan pertemuan dalam waktu dekat.
 
Salah satu peserta dari Badan intelijen Sumut menyampaikan agar pencegahan dilakukan melalui tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga terjadi pemahaman dan kondisi yang rukun dan tentram di masyarakat. (aSp)

MEDAN – medanoke.com, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) dalam amar tuntutanya menjatuhkan 18 tahun pidana penjara kedua terdakwa.  yaitu Mj (Mujianto.red) Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR)  masing-masimg selama 9 tahun dan Canakya selaku Dirut PT KAYA juga 9 tahun, dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra 8, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat 18 November 2022 malam.
 
 
MJ dinilai melakukan suatu kejahatan Extra Ordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa), sehubungan pemberian dan pelaksanaan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK) Yasa Griya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 di Bank plat merah senilai Rp 39,5 miliar.
 
 
Dalam amar tuntutanya, JPU Isnayanda menjabarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. MJ telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
 
 
Selain itu Isnayanda juga mengatakan bahwa, terdakwa MJ juga dinilai terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 
 
 
“Menuntut dan meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa MJ selama 9 tahun dan denda Rp1 miliar, subsider 5 bulan kurungan,” tegas JPU Isnayanda di hadapan majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan.
 
 
Dalam amar tuntutan yang sama, Jaksa juga memerintahkan terdakwa MJ untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Medan. 
 
 
Selain itu, MJ juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,4 miliar, dengan ketentuan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak dapat mengganti kerugian negara mana harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. 
 
 
“Apabila tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara 4 tahun 3 bulan,” jelasnya secara tegas. 
 
Adapun hal-hal yang memberatkan dikarenakan terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara milyaran rupiah. disamping itu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi extra ordinary crime dan termasuk dalam white collar crime.
 
Namun menurut JPU adapun yang meringankannya dikarenakan norma kesopanan terdakwa saat menjalani persidangan.
 
“Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan,” katanya. 
 
 
Dalam kasus yang sama, JPU Isnayanda juga menuntut terdakwa CS selalu Direktur PT KAYA, selama 9 tahun penjara, denda Rp500 juta, subsider 5 bulan kurungan. Selain itu, dia dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp14,7 miliar, subsider 4,5 tahun penjara. 
 
 
Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa, untuk menyampaikan pembelaan (pledoi) pada 28 November 2022.
 
 
Sebelumnya dalam dakwaan, MJ selaku Direktur PT ACR, telah melakukan melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas sertifikat hak guna bangunan dengan total luas 103.448 M2 yang berlokasi di Jalan Sumarsono, Komplek Graha Metropolitan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
 
 
Dari lahan itu, terdakwa mengalihkan 13.860 M2 kepada Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) CS dengan harga Rp45 Miliar dan rencana akan dibangun proyek perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 rumah yang legalitas proyeknya atas namanya. 
 
Singkat cerita, CS mengetahui bahwa proyek perumahan yang akan dibiayai beserta sejumlah SHGB yang akan dijadikannya agunan kredit masih atas nama Terdakwa MJ dan bahkan sedang terikat sebagai jaminan kredit di Bank Sumut, Canakya tetap menyampaikan copy data-data legalitas proyek dan SHGB beserta perjanjian jual beli.
 
Walhasil, pendanaan KMK ke PT KAYA unprosedural sedari awal dan penggunaan KMK oleh PT KAYA tidak sesuai peruntukannya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar. (aSp)

Medan – medanoke.com, Pertemuan para pemimpin negara industri yang tergabung dalam G20 yang motabene adalah penyumbang emisi terbesar di dunia telah berlangsung di Pulau Bali, Indonesia (15-16 November 2022). Ironisnya, selama pertemuan ini pemerintah Indonesia malah bertindak represif untuk membungkam partisipasi masyarakat, yang artinya anti demokrasi.


Memang semangat KTT G20 adalah untuk megatasi krisis ekonomi negara industri maju. Namun perindustrian adalah biang kerok dari berbagai permasalahan terkait lingkungan hidup seperti krisis pangan, krisis iklim (Global Warming), bahkan krisis energi (fosil) yang menunggu umat manusia dimasa depan.
 
Atas sikap pemerintah Indonesia yang dianggap “anti demokrasi” ini, para penggiat prodemokrasi, mahasiswa dan aktifis lingkungan hidup bergabung dalam aksi demo damai & long march yang dimulai dari Bundaran Majestik, Medan, Sumatera Utara (17/12/ 2022) dan berakhir di titik Nol Kilometer Kota Medan.

Dalam orasinya pendemo mengecam tindakan represif pemerintah Indonesia dan meminta negara negara yang tergabung dalam G20 berhenti mendanai solusi palsu transisi energy yang menghancurkan ruang hidup rakyat.
 
Aksi ini beramgkat berdasarkan skema pendanaan transisi energi global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), Climate   Investment   Funds (CIF),   & Energy   Transition   Mechanism (ETM) bertujuan untuk mendukung pemensiunan dini PLTU batu bara, penutupan tambang batu bara dan percepatan pengembangan energi terbarukan. Bahkan Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) No 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
 
Anehnya, wacana transisi energi di Indonesia justru diberikan pada tambang dan pengolahan Batu Bara, sebagai salah satu energi fosil penyebab krisis iklim.

Kementerian ESDM, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, tengah menyiapkan strategi dalam mereduksi emisi karbon, beberapa diantaranya yaitu pembangunan industri hilir batubara, pemanfaatan clean coal technology di pembangkit dan Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). pemanfaatan teknologi untuk tetap menggunakan energi fosil, seperti minyak bumi, gas dan batu bara, adalah bagian dari solusi palsu.
 
Di Sumatera Utara khususnya kecamatan Pangkalan Susu, kabupaten Langkat, beroperasinya PLTU Batubara diduga telah merusak ruang dan sendi kehidupan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Srikandi Lestari di 5 Desa dan 2 kecamatan yaitu Pangkalan Susu dan Brandan Barat, ditemukan pada  sektor Perikanan, sebanyak 659 nelayan menjadi korban menurunya mata pencaharian. sebanyak 70% Nelayan memilih menjual sampan/ perahunya untuk menutupi hutang – hutang akibat hilangnya ikan dan biota laut lainnya, sebagai sumber mata  pencaharian. Para nelayan memilih merantau atau mencari pekerjaan  lain, bahkan menjadi  penganguran.

Nelayan tradisional mengaku diintimidasi. Mereka dilarang, dikejar, diancam, dilempar dan nahasnya hingga ditembaki oleh security PLTU, yang sengaja dilakukan untuk mengusir nelayan yang mencari ikan di sekitar dermaga PLTU batubara Pangkalan Susu. Salah satu penyebab hilangnya tangkapan adalah dikarenakan kondisi laut yang tercemar oleh debu batubara dan pembuangan air bahang.

Sementara itu, pada  sektor pertanian, ada 316  orang petani yang mengelola sawah dengan luas  sawah 158,36 Ha menderita gagal panen hingga menurun hanya hasil panen hingga 50 %. Banyak padi yang tumbang atau menjadi gosong serta terkena hama yang sulit diatasi. Biaya produksi yang tinggi membuat petani banyak menjual sawahnya karena pertanian tidak lagi menghasilkan penghidupan.

Batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO3, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam, yang mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan.
 
Berimbas di Sektor Kesehatan, terdapat   333   orang (202 Laki-laki, 131 Perempuan), rentang usia 1 – 19 tahun berjumlah 98 orang dan 235 orang dengan rentang usia 20 – 75 tahun.   tercatat ada jenis 5 penyakit tertinggi : Gatal – Gatal : 243 Kasus, Batuk / Sesak Nafas & ISPA : 42 Kasus, Hipertensi :
39 Kasus, Paru Hitam : 4 Kasus (3 Meninggal karena Paru Hitam dan 1 Paru-parunya Hancur),
Kelenjar / Tiroid : 4. Polusi partikel halus (PM2.5), emisi udara PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen, sangat berbahaya bagi kelanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kasus Kesehatan Anak : Ada 60 anak dari 5 Desa yang terdata mengalami gatal-gatal akut. Hingga saat ini anak-anak bahkan orang dewasa harus mengkonsumsi obat – obatan setiap hari agar penyakit gatal  gatal ini tidak kambuh.
 
Berdasarkan data Puskesmas kecamtan Pengkalan Susu, banyak masyarakat yang menderita penyakit seeprti ;
1.Acut Nasopharyngitis (Commond Cold) Infeksi Saluran pernafasan Atas.
2.Gastritis,  Unspesific  (peradangan  pada  dinding lambung).
3.Essensial  (Primary)  Hypertension  (peningkatan tekanan darah).
4.Dyspepsia.
5. Other Chronic Obstruction Pulmonari Disease (Penyakit  Paru  Obstruksi  Kronik  yang berlangsung lama).
 
Sejauh ini ini PLTU Batubara Pangkalan Susu, diduga penyumbang terbesar kerusakan lingkungan dan ber-efek pada masyarakat disekitarnya.

Terkait berbagai dampak yang sangat merugikan ini, dalam aksinya para pendemo menuntut Pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal seperti ; Mendesak pemerintah Indonesia mempensiunkan dini PLTU Batubara Pangkalan Susu dan segera beralih ke energy bersih terbarukan yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Menolak semua pendanaan terhadap solusi palsu transisi energi seperti gas bumi, semua bentuk co-firing batubara, nuklir, penerapan carbon capture and storage pada PLTU batubara, hilirisasi batubara. Melakukan  pemulihan  terhadap  kerusakan  baik  lingkungan,  pemulihan  Kesehatan,  pemulihan sektor pertanian dan pemulihan sektor perikanan yang diakibatkan pembakaran batubara di Pangkalan Susu dan menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang diakibatkan industry ekstraktif.

Dalam aksi damai ini para penggiat lingkungan hidup menggelar berbagai poster dan spanduk demo. (aSp)

Langkat – medanoke.com, Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penyitaan terhadap 60 bidang tanah di Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sumut, Selasa (8/11/2022). Dengan luas lahan 105,9852 Ha.

Saat dikonfirmasi kepada Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan membenarkan penyitaan lahan tersebut dan telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA dengan nomor 39 SIT/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN tanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penyitaan terhadap tanah tersebut. Proses penyitaan berlangsung dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dan terhadap lahan tersebut dititipkan ke BKSDA Wilayah 1 Sumut.

“Proses penyitaan lahan juga dihadiri penasehat hukum dari pihak yang sebelumnya menguasai dan mengelola kawasan tersebut. Kemudian, pelaksanaan Penyitaan dilakukan oleh tim penyidik Kejatisu sebanyak 5 orang yang dikordinir oleh Kordinator Pidsus dan stakeholder yang ikut adalah pihak BKSDA wilayah 1 Sumut, BPN Langkat, pihak keamanan dari Polres Lagingkat dan Kodim Langkat, ” jelas Yos.

Untuk penanganan perkara ini, lanjut Yos Tim Pidsus telah memeriksa saksi-saksi sebanyak 40 orang baik dari pihak BPN, pihak yang mengunakan lahan, kementerian KLHK dan beberapa ahli keuangan negara dan perekononian negara. Tim Pidsus sedang menunggu perhitungan dari ahli Lingkungan terkait potensi kerugian keuangan negaranya.

“Tim ahli lingkungannya berasal dari IPB dan ahli keuangan/ekonomi dari UGM. Untuk perkembangan selalanjutnya akan disampaikan secepatnya, ” tandas Yos.

Sebelumnya, Kejati Sumut turun langsung dan meninjau lahan suaka margasatwa, namun pada faktanya di lapangam terdapat tanaman sawit yang disebutkan dikelola oleh kelompok tani, namun kelompok tani yang dimaksud diduga hanya kedok saja.

“Bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan suaka margasatwa dan di dalamnya ada kelompok taninyang bernaung dibawah Koperasi Serba Usaha atau KSU Sinar Tani Makmur (STU) , ” paparnya.

Lebih lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menyampaikan, untuk dapat diketahui , tidak hanya kerugian Negara yang dicari, namun Tim Pidsus Kejatisu juga mencari  dampaknya kepada kerugian keperekonomian negara

Pengelolaan lahan berkedok Koperasi ini semakin memperkuat pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah

“Adapun luas lahan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut yang sudah diubah menjadi kebun sawit mencapai 210 hektar dan dugaan korupsi kegiatan perambahan kawasan suaka margasatwa oleh mafia tanah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ini sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan dan segera menyampaikan setiap perkembangan yang ada. (aSp)

MEDAN – medanoke, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH yang diwakili Wakajati Sumut Asnawi, SH, MH menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Pertama Pelaporan Keuangan Terbaik yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut Kementerian Keuangan RI Heru Pudyo Nugoroho, Kamis (3/11/2022) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan.

Jenis penghargaan yang diberikan kepada Kejati Sumut adalah Penghargaan Peringkat Pertama Berdasarkan Penilaian Hasil Laporan Keuangan Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Kategori Besar.

Turut hadir pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi yang menerima penghargaan WTP. Perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemprov saja, melainkan seluruh kabupaten/kota. Sebab satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat. Karena menjalankan pemerintahan ini merupakan kolaborasi dari semua, untuk mewujudkan rakyat sejahtera.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut Kementerian Keuangan RI Heru Pudyo Nugoroho menyampaikan, tema Rakor ini adalah ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Kegiatan tersebut pihaknya mengharapkan dapat membuka wawasan sekaligus pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja.

“Sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara. Sehingga penguatan secara akuntabilitas ini perlu secara berkesinambungan terus kita tingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan,” jelasnya.

Pasca penerimaan penghargaan sebagai pelaporan keuangan terbaik, Kajati Sumut Idianto, SH, MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima tidak terlepas dari kerjasama seluruh jajaran di Kejati Sumut.

“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Kejati Sumut dan seluruh jajaran untuk lebih produktif lagi dan meningkatkan kinerja agar bisa mempertahankan prestasi yang sudah diperoleh. Pak Kajati berpesan ke depan semoga ada pegawai kita yang kreatif dan membawa nama harum Kejati Sumut, dan Kejaksaan secara umum, ” tandas Yos. (aSp)

MEDAN – medanoke.com, Ketua Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara, Ade Rosda resmi bergabung ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ade Rosda bahkan langsung didapuk memimpin organisasi sayap perempuan Partai Perindo, Kartini Perindo.

Penyerahan Mandat Ketua Kartini Perindo kepada Ade Rosda dilakukan Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan didampingi Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perindo Sumut, RR Sasmaya Hati di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Selasa (25/10/2022).

Rudi Zulham mengatakan mereka sangat bersyukur atas bergabungnya Ade Rosda ke Perindo. Ade yang dikenal sebagai sosok tokoh petarung akan menjadi energi baru bagi Partai Perindo untuk semakin memperkuat posisi mereka di Sumut.

“Ini sangat menggembirakan, karena beliau tokoh perempuan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) besar di Sumut. Ini yang membuat kita semakin semangat dan semakin yakin, karena akan banyak program untuk kelompok perempuan yang akan dilakukan di Sumut,” kata Rudi.

Rudi mengungkapkan Ade Rosda bisa bergabung ke Perindo setelah melalui proses silaturahmi yang panjang. Upaya meyakinkan Ade Rosda dilakukan lewat beberapa kali pertemuan dan pendampingan yang terus menerus dilakukan RR Sasmaya Hati selaku Wakil Ketua DPW Perindo Sumut.

“Sebenarnya banyak partai yang ingin merekrut beliau. Namun kita bersyukur akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dengan kita dan memimpin Kartini Perindo,” jelas Rudi.

Bergabungnya Ade Rosda, sambung Rudi, semakin membahagiakan karena saat ini salah satu lembaga (Litbang Kompas), baru saja merilis hasil survei mereka atas elektabilitas partai politik. Di mana dari survei itu elektabilitas Perindo naik signifikan dari 3,3 persen di Juni 2022 menjadi 4,5 persen di Oktober 2022.

“Kita yakin dengan banyaknya tokoh-tokoh yang direkrut, baik di tingkat pusat maupun di daerah, akan semakin meyakinkan bagi tokoh-tokoh untuk bergabung ke Perindo,” tukasnya.

Rudi menegaskan, merekrut tokoh-tokoh di Sumatera Utara merupakan tanggung jawabnya sebagai ketua DPW untuk terus membenahi dan memperkuat struktur. Bukan hanya di partainya tapi juga di sayap-sayap partai.

Itu karena sayap partai bisa menopang kegiatan partai, khususnya ada sisi-sisi atau tempat-tempat yang terbatas untuk partai politik.

“Walaupun sayap, tapi kita berusaha mencari pimpinan-pimpinan organisasi sayap yang punya kualitas. Yang mampu mengembangkan sayap Perindo ke seluruh Sumatera Utara. Kalau sayapnya kuat, maka partai sebagai badan utamanya pasti akan bisa terbang lebih tinggi,” pungkas Rudi.

Sementara itu alasan Rosda memilih bergabung ke Partai Perindo, kata Rudi, adalah karena kesamaan visi dan misi dalam berpolitik. Selain itu, Ade Rosda yang berkarakter petarung, ingin menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang membesarkan partai politik yang menaunginya.

“Dia tidak mau berada di tempat yang sudah besar. Karena kehadirannya tidak akan terasa. Dia lebih ingin ada di rumah yang kecil dan membesarkan rumah yang kecil itu. Dia merasa tertantang untuk itu,” ungkapnya.

Selain itu, kata Rudi, Ade juga ingin memperjuangkan keterwakilan 30 persen perempuan dipenuhi di partai politik maupun di parlemen.

“Selama ini beliau menilai proses rekrutmen partai memang mewajibkan 30 persen perempuan. Namun dalam prosesnya kader perempuan itu tidak didampingi bahkan keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD masih rendah. Itu yang ingin diperjuangkan,” tandasnya. (aSp)

Rudi Zulham Hasibuan: Persiapan Baik Tentukan Kemenangan di Pemilu 2024
 
MEDAN – medanoke.com, Peringatan hari jadi (milad) ke 8 (delapan) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) digelar secara sederhana pada Sabtu (8/10/22). bersama para kader dan anak anak yatim/ piatu di sekretariat kantor DPW Perindo Sumatera Utara, Jalan Cut Nyak Dhien Medan, Sumatera Utara.

Moment ini dijadikan bahan pembakar semangat para kader untuk memenangkan kontestasi politik di Pemilu 2024 mendatang.

Berbagai persiapan itu mulai dari persoalan administrasi hingga program yang baik untuk meraih simpatik dari masyarakat, harus digodok secara matang untuk mendapat perhatian dan simpati calon pemilih, dalam menghadapi tahun politik.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, saat berbicara pada acara peringatan HUT ke 8 Partai Perindo di Kantor DPW Perindo
 
“Persiapan harus dilakukan dengan baik, kita membutuhkan kerjasama dan kesolidan yang tinggi antar tingkatan baik ke DPP, DPW, DPD hingga DPC,” katanya dihadapan ratusan kader Partai Perindo yang hadir.
 
Rudi menjelaskan, seluruh mesin partai dituntut untuk berlomba cepat dalam mengenalkan programnya kepada masyarakat. Program yang digagas harus melalui analisis yang baik sebagaimana instruksi yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Perindo Hari Tanoesoedibjo.
 
“Beliau sangat serius dalam mempersiapkan partai ini untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024. Banyak parameter-parameter dalam setiap tingkatan dan program yang harus dilakukan. Maka kita harus terus berkolaborasi antar tingkatan,” ujarnya.
Salah satu hal yang ditekankan

oleh Rudi Zulham adalah bahwa seluruh kader Perindo di Sumatera Utara harus mengubah pola berfikir dalam kontestasi pemilu legislatif 2024. Antar sesama caleg tidak boleh berfikir sebagai saingan, namun harus bersama-sama merebut suara untuk kepentingan partai.
 
“Jangan lagi menganggap satu dapil sebagai saingan, namun harus berkolaborasi untuk mendulang suara. Kita solid kita pasti bisa,” pungkasnya mengakhiri pidato yang disambut dengan yel-yel partai.
 
Acara peringatan HUT ke 8 Perindo yang digelar di Kantor DPW Perindo Sumatera Utara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPD dan pengurus inti seperti Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, Sekretaris Donna Yulietta Siagian, Bendahara Januzir Chuwardi dan pengurus lainya seperti Linceria Nainggolan, Syamsul Bahri, Iskandar, Budianta Tarigan, Rismanto Hasibuan, Joko Lelono Sukardi dan lainnya. Para pengurus DPD dari sejumlah daerah juga hadir seperti dari DPD Binjai, DPD Deli Serdang, DPD Kota Medan, DPD Karo, DPD Simalungun dan lainnya.
(aSp)

Dianggap Tidak Taat Hukum, Karena Pernah Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Medan – Medanoke.com, Pengamat Hukum dari Pusat Studi Hukum Pembaharuan dan Peradilan (PUSHPA) Sumut Muslim Muis SH, meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Mujianto, selaku Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) terkait kasus dugaan pencucian uang senilai Rp39,5 miliar.

Menurut Muslim, jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak ditahan, maka tidak ada namanya keadilan bagi terdakwa yang lain. Apalagi ini kasus yang merugikan negara hingga miliaran.

“Maling kecil, langsung ditahan, dari kepolisian hingga, proses pengadilan. Nah ini, kasus yang besar, bahkan kerugian negara sampai miliaran, enggak ditahan, aneh lah,” katanya saat dikonfirmasi awak media, Minggu (14/8).

Muslim menerangkan, salah satu alasan hukum dibuat untuk dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku yang melanggar hukum. Apalagi, tindak pidana korupsi yang merugikan banyak orang.

“Kita sudah sepakat, bahwa korupsi menjadi musuh kita bersama, jadi hakim harus ingat itu. Jadi saya berharap agar hakim tolak permohonan Terdakwa Mujianto,” tegasnya.

Pengamat hukum itu juga mengingatkan agar majelis hakim tidak sembarang mengabulkan permohonan penangguhan yang diajukan. Hakim juga harus betul-betul melihat alasan dan jaminan dari penangguhan tahanan tersebut.

“Kita tau terdakwa ini salah satu orang besar. Jadi, jangan sampai masyarakat berfikir. Iya lah dikabulkan, namanya juga orang kaya. Nah, saya gak mau itu terjadi. Dan ingat, apa risiko dari penangguhan. Kalau misalnya, hal yang tidak diinginkan terjadi, siapa yang mau bertanggungjawab,” tuturnya.

Selain itu, Muslim juga menegaskan, penangguhan penahanan terdakwa juga tidak layak dikabulkan karena rekam jejaknya yang sebelumnya, yang dinilai buruk di mata hukum.

“Gak cocok. Karena kan dia pelaku yang sudah pernah lari (DPO), rekam jejaknya kan sudah gak bagus. Makanya hakim jangan memberikan itu, gak layak ditangguhkan,” pungkasnya.

Karena itu, Muslim Muis kembali meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Medan, Setyanto Hermawan, terkhusus Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Immanuel Tarigan, untuk tidak mengabulkan permohonan penangguhan tahanan Mujianto.

Selain itu, Muslim Muis menyayangkan sikap majelis hakim yang sudah mengabulkan permohonan penahanan Notaris Elvira yang juga terdakwa dalam kasus ini.

“Apa efek jerah yang didapat jika seperti itu. Ditakutin ini dapat menambah citra buruk bagi penegak hukum,” tandasnya.

Jadi, Muslim Muis meminta agar Majelis Hakim dapat menahan kembali Notaris Elvira agar dapat mencerminkan hukum yang adil bagi terdakwa yang lain.

“Harus segera ditahan, gak boleh ni dibiyari. Walaupun itu hak hakim, tapi jangan suka-suka membuat keputusan. Ini yang rugi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam persidangan, Penasihat Hukum terdakwa Mujianto, Surepto Sarpan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk terdakwa Mujianto. Namun, Majelis Hakim yang diketuai Immanuel Tarigan belum mengabulkan permohonan, dengan alasan syarat yang diajukan masih ada yang kurang.

Sementara dalam dakwaan jaksa, terdakwa Mujianto didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menurut Jaksa , pemberian kredit KMK kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur dan penggunaan kredit KMK oleh PT KAYA tidak sesuai peruntukannya yang menyebabkan negara rugi senilai Rp39,5 miliar.(aSp)

Kota Medan. Dari pinggiran kota terbesar di Pulau Sumatera, Indonesia, itulah laki asing ini mendapatkan tiga nikmat cinta dalam hidupnya : Islam, istri solehah, dan anak si jantung hati.
 
Nama lengkapnya, Thomas Lemme bin Kuhn. Umurnya 53, akrab disapa Thomas atau kalau orang seputaran domisilinya sapa dia “Mister”. Dua puluh tahun lalu, atas nama cinta, dia meninggalkan negerinya, Jerman. Atas nama cinta pula, 4 bulan sebelum hengkang dari negeri Panzer, Thomas mulai mempelajari Islam.
 
Cinta mengantar hidayah bagi bule ini berasal dari sesosok gadis sederhana. Dialah Liliana boru Nasution, warga Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batangkuis, Deliserdang, yang umurnya terpaut 15 tahun dengan Thomas. Batangkuis adalah salah satu kota kecamatan Deli Serdang yang berbatas dengan Medan.
 
Tak diketahui persis di mana pasangan lintas benua itu bertemu kali pertama.
“Allah yang mempertemukan (kami),” kata Thomas, lima tahun lalu. Saat itu, lima belas tahun sudah dia menghirup udara Batangkuis.
 
Itu pula masa yang membuatnya mahir berbahasa Indonesia -meski tetap dengan dialeg Wllingholzhausen, kampung kelahirannya yang bersuhu super dingin, berjarak sekira 400 Km dari Berlin, ibu kota Jerman.
 
Informasi ini didapat wartawan Anda selama 2 tahun bergaul dengan Thomas, bahkan tinggal berdekatan di Batangkuis. Ini lanjutan pengelanaan Anda mengenal sosoknya yang alim tak nampak alim.
 
Per 2002, Thomas resmi memeluk Islam dan bermukim di Batangkuis. Beberapa bulan sejak mualaf, laki tambun brewok ini pun menikahi Liliana. Sejak menjadi istri bule, para tetangga di sana kompak menyapa Liliana dengan sebutan Lili Jerman.
 
Demi Islam dan takdir jodoh, Thomas tampak mantap meninggalkan semua jejak kiprahnya selama di Jerman. Di Batangkuis, penggiat pedagogi jebolan WH Duesseldorf itu mulai mewujudkan mimpi-mimpinya bersama Lili Jerman. Rumah, salah satunya.
 
Di areal hampir 1 Rante pas seberang masjid, tahun itu juga Thomas mulai membangun istana barunya. Hasilnya? Bentuk rumahnya kontras dengan permukiman sekitar. Bukan karena megah. Tapi karena rumah itu rada bergaya arsitektur Jerman.
 
Rumah 3 kamar penuh dekoratif batu alam warna tenang beratap genteng plus rumput Jepang dan tanaman hias di teras hingga pagar itu sekilas mengingatkan rumah di negeri dongeng.
Rumah ‘bule masuk kampung’ ini persis terletak depan Masjid Al Ikhlas, Jalan Masjid, Dusun II Bintang Meriah, Batangkuis.
 
Kelar soal rumah, Thomas mulai membangun usaha. Belasan unit rumah kontrak dibangunnya di sejumlah lokasi di Batangkuis. Dia juga membuka bisnis Warnet yang kala itu baru booming. Berjarak 100 meter dari rumahnya, di Warnet itulah Thomas menghabiskan hari-harinya sejak pagi sampai jelang dini hari.
 
Bercelana ponggol, kaos oblong, dan menenggak Coca-Cola berliter-liter, Thomas tak jenuh duduk seharian di depan komputer. Tentu itu minus waktu solat 5 waktu tiba. Juga malam Jumat ba’da Isya ketika dia mengikuti pengajian rutin bergilir di lingkungan tempat tinggalnya. “Islam agama yang hebat. Tapi penganutnya banyak yang nyimpang,” katanya, sekali tempo selepas kegiatan wirid.
 
Saban kelar menjalankan ‘urusan langit’, Thomas pun kembali ke rumah keduanya, Warnet. Internet membuatnya harus tetap terkoneksi dengan para sahabat di Jerman atau Eropa.
 
Komunikasi rutin itulah yang kemudian membuat satu dua bule saban tiga bulan datang, menginap di rumah Thomas. Kalau sudah begitu, barulah Thomas absen dari Warnet. Menyetir Gran Max MB hitam sambil telanjang dada, tamu itu dibawa Thomas ke lokasi wisata favorit di Sumatera Utara. Lili Jerman sesekali turut serta.
 
Sampai di sini, Thomas menyebut Allah telah melimpahkan banyak anugerah padanya. Ajaran Islam yang bikin hatinya teduh, layanan istri solehah, rezeki selalu lancar, kesehatan tetap terjaga menjadi bagian dari rahmat tak terkira itu. Tapi manusia acap tetap merasa kurang.
 
Masih ada mimpi terindah Thomas yang masih indah dalam angan semata. Ini sebangun dengan mimpi Liliana sang istri. Doa sekuat hati terus mereka panjatkan siang malam, tapi takdir soal satu itu belum juga berwujud nyata. Padahal hasrat tentang itu sangat manusiawi. What the hell, man?
 
Ini terkait dua kamar di rumah Thomas – Liliana yang belum punya penghuni tetap. Dua kamar desain klasik itu amat didamba menjadi hunian untuk dua buah cinta pasangan beda kultur ini. Alih-alih dua, pun lebih lima tahun nikah pasangan ini belum juga dikaruniai seorang anak.
 
Pun begitu, Gusti Allah ora sare. Thomas yakin itu. Guna menguatkan sabar, keyakinan soal itu bahkan diselaminya lewat kisah Nabi Zakaria AS. Termasuk doa ampuh sang nabi uzur yang akhirnya dikaruniai anak, Yahya AS, yang menjadi nabi Allah sejak usia kanak.
 
Rabbi hab lî mil ladungka dzurriyyatan thayyibah, innaka samî‘ud-du‘â’. Lantunan doa Nabi Zakaria AS menginginkan anak yang diabadikan dalam Al Qur’an Surah Ali ‘Imran: 38 itu sering dipanjatkan Thomas dan Lili Jerman.
 
Dan surah itu memang lagi-lagi membuktikan keajaibannya. Ujian kesabaran untuk pasangan ini berakhir di usia 10 tahun pernikahan. Hari bahagia lama dinanti itu datang pada 2 Februari 2012. Thomas dan Lili Jerman dikaruniai anak laki bertampang bule habis.
 
Bertubuh kecil seperti Liliana, si ganteng itu diberi nama Attila Konstantin. Lalu persis 10 bulan paska kelahiran Attila, anak kedua idaman pasangan ini pun lahir. Dialah si cantik Kayla Laeticia.
 
Karunia Allah telah memberikan sepasang anak sehat dan pintar langsung kontan membuat rumah tangga Thomas dan keluarga besarnya riang tak terkira. Bersama Liliana, Thomas pulang kampung memboyong Attila dan Kayla. Keluarga bahagia ini menghabiskan waktu sebulan di Jerman.
 
Balik Medan dan bertahun kemudian,  sebuah takdir pun seketika menghentak
Thomas. 29 Agustus 2017… Allah memanggil Liliana. Ibu dua anak tercinta Thomas itu wafat akibat serangan ginjal akut. Dia terpukul. Begitu juga dua jantung hatinya yang masih kecil. Dan, takdir maut istri tercinta pun segera mengubah jalan hidup Thomas.
 
Per 2019, Thomas memutuskan kembali ke Jerman. Tentu dengan turut membawa Attila dan Kayla. Kepergian anak beranak ini terjadi setelah semua urusan dengan keluarga besar Liliana  kelar, termasuk soal ahli waris. Penjelasan tentang masalah terakhir tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama (PA) Lubuk Pakam No. 161/Pdt.P/2017/PA.Lpk tanggal 10 Oktober 2017.
 
Sejak itulah, saban Ramadhan atau Idul Fitri datang,  Thomas pun merasakan rindu yang mendalam. Rindu tentang kenangan kemeriahan bulan suci dan hari fitri kala dia, istri dan dua anak mereka bermukim di Batangkuis. Dua momen perayaan suci umat Islam itu dijalani Thomas di Medan atau Deliserdang selama 17 tahun. Sebuah masa lumayan panjang.
 
Karena itulah, kerinduan religi bercampur bayangan wajah almarhumah istri itu saat ini amat dirasa Thomas karena Islam di Jerman adalah agama kaum minoritas. Alih-alih mendengar gema takbir Idul Fitri atau lantunan ayat suci dari ibadah tarawih saban malam Ramadhan yang kuat mengalun dari sepiker masjid depan rumahnya di Batangkuis, Thomas dan dua anaknya kini bahkan tak lagi bisa mendengar azan tanda solat lima waktu sehari tiba.
 
Itu karena masjid satu-satunya di wilayah tinggal mereka  berjarak puluhan kilometer dari rumah. Thomas dan dua anaknya kini tinggal di Melle, kota kecil bersuhu dingin. Jarak Melle dengan Berlin, ibu kota Jerman, setara perjalanan Medan – Padang Sidimpuan.
 
“Ya teringat mama, teringat ketupat (lebaran),” celoteh Attila lewat sambungan video WhatsApp dengan Fahri Ahmad (12), temannya di Medan, pada hari ketiga lebaran 1443 Hijriah,
Rabu (04/05/2022) malam. Terdengar sedih. Saat ngobrol, bahasa Indonesia gaya Medan anak umur 10 tahun itu terdengar telah bercampur logat Jerman.
 
Meski tak lagi akrab dengan lantunan indah azan dari sepiker masjid, Attila mengaku papanya mewajibkannya  menjalankan solat lima waktu. Alhamdulillah.

Ditulis oleh :
Ahmad FM,
Jurnalis Medanoke.com