TOP STORIES

Senin Masyarakat Bisa Vaksinasi Secara Mandiri

Vaksin Dapat Dibeli dan Dilakukan di Klinik Kimia Farma.

Medanoke.com – Jakarta, Banyaknya permintaan akan Vaksinasi yang dapat dilakukan secara mandiri seperti hasil riset yang dilakukan beberapa lembaga yang mencatat kelompok masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara individu agar segera mendapat perlindungan kesehatan pribadi. Ini membuat Kimia Farma rencananya akan membuka klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu secara resmi pada Senin (12/7/2021) mendatang.

Menurut, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury, Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.

Vaksinasi Gotong Royong individu ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. Verdi Budidarmo menjelaskan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu, karena pertambahan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Di tahap awal program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik. Namun secara perlahan KF akan memperluas jangkauan itu, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

“Setelah menjalankan Vaksinasi Gotong Royong perusahaan, Kimia Farma memberikan pilihan baru bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi sendiri. Kami siap memberikan layanan vaksinasi Individu melalui klinik-klinik kami di seluruh wilayah Indonesia. Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali,” jelasnya.

  1. Jakarta KF Senen, kapasitas 200 orang per hari
  2. Jakarta KF Pulogadung, kapasitas 200 orang per hari
  3. Jakarta KF Blok M, kapasitas 100-200 orang per hari
  4. Bandung KF Supratman (Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari
  5. Semarang KF Citarum, kapasitas 100 orang per hari
  6. Solo KF Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari
  7. Surabaya KF Sedati, kapasitas 200 orang per hari
  8. Bali KF Batubulan, kapasitas 100 orang per hari (red)

Medanoke.com – Medan, Pemko Medan lakukan penyegelan terhadap Mall Centre Point di Jalan Jawa Medan, Sumatera Utara, Ini setelah mal terbesar di Medan itu menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp56 miliar. Hal ini dilakukan upaya menunjukan keseriusan pemerintah dalam menunjukan kinerjanya kepada masyarakat.

Penyegelan terpaksa dilakukan setelah berkali-kali melakukan pertemuan kepada pihak pengelola agar segera membayar pajak berserta dendanya. Namun meski diberi kemudahan dalam mekanisme pembayarannya pihak pengelola enggan menanggapi.

Bahkan Wali Kota Medan Bobby Nasution sebelumnya juga sempat meminta dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan, saat rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di Kota Medan yang dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Kepala Kejari Medan Teuku Rahmatsyah, Selasa (27/4/2021) lalu untuk memungut pajak Mall Centre Point yang sudah beroperasi sejak 18 Juli 2013. Bahkan Pemerintah Kota Medan sebelumnya pernah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT ACK dan diberi tenggat waktu hingga 7 Juli 2021 untuk melunasi pajak yang ditunggak.

“Mall Centre Point belum memiliki IMB. Ini bukan tiba-tiba dilakukan penutupan. hari ini, kami Pemerintah Kota hanya meminta hak kami bahwa ini ada pajak sebesar Rp56 miliar yang belum dibayarkan oleh PT ACK. Bukan hanya masa periode saya dengan Pak Wakil (Aulia Rachman). Sebelumnya juga sudah pernah dilakukan komunikasi. Bahkan sempat ada MoU antara PT KAI dan PT ACK. MoU itu sudah kedaluwarsa atau lewat dua tahun. Diberi kesempatan, tetap tidak ada tindak lanjutnya,” terang Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Jumat (9/7).

PT ACK sempat menawarkan skema pembayaran. Namun, skema itu tak sesuai dengan peraturan. Sebab, pembayarannya tidak dihitung dengan denda. Sehingga Bobby memutuskan untuk menutup mal tersebut.

“Ada beberapa skema yang ditawarkan untuk pembayaran, tapi belum bisa kita nyatakan deal. Karena pembayarannya tidak terhitung dengan denda. Karena ini sudah dari 2010 sampai 2021, hanya 1 tahun bayar pajak, yakni 2017. Maka, kami minta yang belum dibayarkan segera dibayarkan. Skemanya tak bisa kita sepakati karena di luar kebiasaan,” tegasnya. Setelah melakukan penyegelan mal tersebut, Bobby memberi tenggat waktu hingga Senin, 12 Juli 2021 nanti ke PT ACK untuk melunasi seluruh tunggakan. Jika telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka mal tersebut dapat beroperasional kembali.

“Kita kasih waktu ke ACK tiga hari, kita lakukan penyegelan dan penutupan. Kalau memang kesepakatan bisa kita lakukan Senin akan kita buka lagi. Jadi tidak boleh ada aktivitas selagi belum ada kesepakatan. Pembayarannya dendanya juga harus dibayar, kalau tidak dibayar, Pemko Medan nanti yang disalahkan,” terang Bobby.

Terkait upaya hukum, Bobby mengaku masih menunggu pembayaran tunggakan tersebut. Namun, ia tidak menutup kemungkinan kasus itu akan dibawa ke jalur hukum jika PT ACK tetap tidak mau melunasi tunggakan PBB.

Ia menegaskan tidak ingin investor yang berinvestasi di Medan menyalahi aturan.
“Kita gak mau ke depannya investasi di Medan hanya ‘picing picing mata’ bisa terbangun. Aturannya jelas, kami bukan untuk menghalangi investor di Medan, izin kami permudah, kami bantu, tapi jangan dipermainkan karena ini sesuatu yang mutlak,” tegas Bobby.

Terkait tenant yang juga terdampak atas penutupan Mall Centre Point, Bobby tidak ingin ambil pusing. Sebab menurut Bobby masalah itu urusan manajemen PT ACK. “Itu saya gak tau, itu internal mereka. Tenant di dalam kita akui mereka bayar pajak ke Pemko, mereka bayar ke PT ACK. Tapi harusnya mereka bayar ke PT ACK ada pajak yang bisa kita ambil, karena tidak ada izinnya, maka tak bisa kita ambil,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan petugas Satpol PP membentuk pagar betis persiapan penyegelan di mall Center Point di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Jumat (9/7/2021).

Medanoke.com – Medan, Kehilangan kucing peliharaan yang kita rawat sedari kecil memang membuat hati bakal teriris khususnya penyanyang kucing dan binatang umumnya. Hal itulah yang dirasakan oleh Sonia pemilik kucing yang mati dijagal oleh orang tak bertanggung jawab. Namun, kesedihannya membuatnya mampu mengungkapkan rumah jagal hewan-hewan tak berdosa di Medan Sumatera Utara ini.

Ini terungkap setelah video pencarian kucing bernama Tayo oleh Sonia di pasang di IG miliknya. Ia pun menuliskan jika ia, menemukan sebuah karung berisi bangkai kucing di sebuah rumah di Jalan Tangguk Bongkar, Kota Medan, Sumut yang diduga menjadi tempat pembantaian binatang tak berdosa tersebut.

Bahkan tulisnya dalam akun IG miliknya pemilik rumah nyaris adumulut dan main tangan karena merasa tak terima dituduh membantai kucing-kucing di kawasan tersebut. “Awalnya pemilik rumah mengaku jika didalam karung adalah anjing tapi setelah dibongkar isinya kucing yang udah dikuliti dan dibunuh dengan cara dipukul kepalanya,”Tulis sonia dengan Icon menangis.

Meski, hal ini dilaporkannya ke Kepolisian setempat, pihak kepolisian enggan menanggapi kasus tersebut dan mengaku tidak mengetahui mengenai pasal yang bisa dikenakan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. “Kucing disitu dipotong-potong dikuliti untuk dimakan. Terus aku udah ke polsek tapi mereka kek ketawa gitu dan tanyak-tanyakan pasal berapa ya kami bingung ya itu, sambil terus ketawa-ketawa orang itu,” ungkitnya dalam status IG miliknya.

Berikut postingan @soniarizkikarai:

“Bismillah. Hari ini saya mencari kucing saya yang dua hari lalu hilang, setelah bertanya tanya kesana dan kemari, akhirnya ada yang liat kucing saya dimasukkan ke goni sama orang yang katanya udah sering ngambilin kucing untuk dibunuh lalu dijual dagingnya dengan per kg 70.000.

Kepala kucing biasa sama kucing Persia biasa beda, apalagi tayo bigbone yang badannya besar (*)

Medanoke.com – Masih belum lengkapnya berkas yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan Agung, membuat pihaknya harus mengembalikan empat berkas perkara terkait Habib Rizieq Syihab ke Bareskrim Polri.

“Pengembalian berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk Jaksa Peneliti untuk dilengkapi keempat berkas perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer kepada wartawan, Jumat (29/1).

Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara kasus yang menjerat Habib Rizieq ke Kejaksaan, Selasa (26/1). Namun, setelah tim Peneliti memeriksanya. Berdasarkan pemeriksaan, dinilai masih ada yang perlu dilengkapi sehingga dikembalikan.

Beberapa berkas yang dikembalikan ialah terkait kasus dugaan pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan. Baik terkait kerumunan maupun terkait hasil tes swab. Terdapat empat berkas perkara yang diterima Kejaksaan Agung dan dikembalikan. Tiga di antaranya menjerat Habib Rizieq Syihab sebagai tersangka.

Tersangka MRS (Muhammad Rizieq Syihab) dengan sangkaan melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Tersangka Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, Idrus dengan sangkaan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua berkas di atas terkait perkara yang terjadi di Jalan Tebet Utara 28, Jakarta Selatan, dan Jalan KS. Tubun Petamburan, Jakarta Pusat, pada tanggal 13 November 2020 dan 14 November 2020. Berkas dikembalikan kepada Penyidik pada tanggal 27 Januari 2021.

Tersangka Habib Rizieq dan dr. Andi Tatat (Direktur Utama RS Ummi) dengan sangkaan melanggar Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP
Berkas tersebut terkait perkara yang terjadi di Rumah Sakit UMMI Jalan Empang Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020. Berkas dikembalikan kepada Penyidik pada tanggal 28 Januari 2021.

Tersangka Habib Rizieq Syihab dengan sangkaan melanggar pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP
Berkas tersebut terkait perkara yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Mega Mendung Bogor pada tanggal 13 November 2020. Berkas dikembalikan kepada Penyidik pada tanggal 26 Januari 2021.(Red)

Ut dictum ligula nisi, at mollis mi sagittis eu. Fusce vitae turpis placerat magna pellentesque pharetra vel et enim. Phasellus aliquam id metus a luctus. Etiam euismod enim id imperdiet dictum. Aenean porttitor ex eu velit mattis, id tempus leo blandit. Nullam rutrum congue magna quis scelerisque. Fusce venenatis ante sed metus auctor, eget facilisis ligula faucibus. Maecenas mattis, felis quis vulputate rutrum, ipsum eros maximus risus, ut aliquam sem nisi pharetra augue. Ut aliquet orci sed urna mattis, tempor auctor odio sodales. Donec ullamcorper dapibus lacus. Integer nulla velit, ornare et odio id, tincidunt efficitur quam. Nunc id metus sodales, tristique quam sed, commodo velit. Aenean lacinia turpis turpis, vel varius neque congue vitae. Donec ultrices lobortis rutrum.