Medanoke.com–Medan, Komisi III DPRD Kota Medan melakukan Sidak & langsung menutip tempat hibira malam Holywings Rabu (29/6/22). Tempat hiburan malam ini dinilai tidak mematuhi aturan dan regulasi yang diterapkan Pemko Medan.
“Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi III DPRD Medan itu mengawasi seluruh tempat usaha yang ada di Kota Medan. Termasuk ke Holywings Merak Jingga malam ini, dan kita pastikan harus tutup. tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah.
Holywings yang berada di Jalan Merak Jingga ini dipastikan melanggar belum memenuhi izin usaha. yang belum dipenuhi pemiliknya.
“Izin apa saja itu, biar Dinas PTSP yang menjelaskannya,” ucap Afif Abdillah yang didampingi Abdul Rahman Nasution dan Mulia Syahputra Nasution selaku anggota Komisi III kepada wartawan.
Komisi III, lanjut Afif, sangat mendukung tumbuh kembangnya berbagai bidang usaha di Kota Medan. “Ini sesuai dengan program dari Walikota Medan Bobby Nasution, untuk mempermudah para pemilik modal yang ingin membuka usahanya di kota Medan. Namun kami juga menghimbau, mereka harus mengikuti regulasi dan mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Muliia Syahputra juga menekankan, bahwa pengawasan yang dilakukan komisi III secara konsisten, dengan sidak ketempat tempat usaha dan hiburan yang dinilai menyalahi atau tidak memiliki izin operasional.
“Untuk itu sekali lagi kami minta, agar para pengusaha yang menjalankan bisnisnya di kota Medan, untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemko Medan, dalam hal ini Dinas PTSP,” pungkasnya.
DPRD Kota Medan dan Pemko Medan mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha di Kota Medan. Namun sejalan dengan hal ini, pihak pengusaha harus mengikuti regulasi dan mematuhi peraturan yang berlaku dan diterapka. oleh pemko Medan.(aSp)
DPRD Medan
Medanoke.com-Medan, LPJ APBD & Ranperda Kota Medan diterima oleh Fraksi Nasdem DPRD Medan untuk dijadikan Perda.
Hal ini disampaikan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dalam Pendapat Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim serta dihadiri Walikota Medan, M Bobby Nasution, Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman serta Forkopimda, Senin (27/6/22).
Adapun realisasi APBD Tahun 2021 diantaranya, Pendapatan sebesar Rp5.023.080.034.608,29, Belanja Rp4.499.145.144.311,87 dan Surplus Rp523.935.202.296,42. Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp662.661.218 417,83, untuk pengeluaran pembiayaan netto,Rp662.661.218.417.83 dan Silpa Rp1.146.596.420.714,25.
Selanjutnya Antonius membacakan pandangan Fraksi Partai Nasdem tentang beberapa saran agar mencari solusi tunggakan BPJS karena Pandemi Covid19. Bahkan dari aspirasi yang diterima dari masyarakat mencapai Rp18 juta, sehingga saran kami sebaiknya bagi warga yang membayar 3 atau 6 bulan dianggap lunas sehingga ini menjadi masukan bagi Pemko Medan.
Selain itu juga mendukung Pemko Medan untuk segera mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) agar dipastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatan melalui BPJS PBI dan memastikan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Demikian juga dalam sarana dan prasarana harus menjadi perhatian, seperti sistem drainase di Kota Medan yang kerap tergenang air hingga merendam pemukimam penduduk yang tentunya ini harus menjadi perhatian, termasuk jalan, sarana pendidikan dan kesehatan serta bantuan sosial.(aSp)
Medanoke.com-Medan, Secara spontan Drs Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan dari partai PDI Perjuangan Kota Medan, tiba tiba menyambangi ruang wartawan (Press Room) yang berada di basement (Lantai LG) Gedung DPRD Medan, Senin (27/6/22).
Kunjungan tanpa agenda wakil rakyat yang tidak di agendakan ini tentu membuat para jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya ini terkejut.
Sejak diresmikan (ruang press room.red) terhitung baru dua orang anggota dewan yang datang meskipun hanya sekedar melihat-lihat yakni salahsatunya politisi dari Partai NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor SSos.
Diketahui kedua legislator asal Dapil 1 dan Dapil 3 ini sangat akrab dan dekat dengan semua insan pers. Bahkan dalam kesehariannya, wakil rakyat ini selalu menyertakan awak media di setiap kegiatannya tanpa pilih-pilih.
Bagi kedua wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 dan Komisi 2 DPRD Kota Medan ini, pers begitu penting dalam mempublikasikan semua kegiatan mereka sehingga dapat terpublikasikan dan tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat Kota Medan.
“Sudah bagus ya press room kalian.Tapi sepertinya kurang dingin, AC nya sudah lemah, coba nanti saya kordinasikan ke bagian umum ya !. Selaku mitra kerja, wartawan tentunya harus diberi fasilitas yang nyaman sehingga dapat berkarya membuat berita dengan baik, “ujar Wong Chun Sen.(aSp)
Medanoke.com- Medan, Pembahasan Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Walikota Medan untuk tahun anggaran 2021 yang digelar di Ruang Banggar.Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Bahrumsyah yang dihadiri sejumlah OPD diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Medan, diperdebatkan terkait proses perijinan terkait lingkungan hidup.
Wakil Ketua DPRD Bachrumsyah meminta ketegasan dari Dinas terkait dan menjelaskan soal proses perizinan, karena diduga banyak usaha yang diduga belum menguruskan IPL,UPL ataupun Amdal.
Selaku Kadis Lingkungan Hidup Zulfansyah, ST., MT menyatakan bahwa pihaknya mengalami stagnan dalam proses perijinan dengan keluarnya UU Cipta Naker.
Menyinggung mengenai pengaduan tentang masalah lingkungan hidup katanya 25 pengaduan dan 21 kasus sudah diselesaikan pada Tahun 2021.
Wakil Ketua juga sempat mempertanyakan pengawasan Dinas tersebut terhadap Puskesmas dan rumah sakit swasta di Medan yang belum seluruhnya memenuhi kelengkapan perizinan lingkungan gan hidup baik IPL maupun UPL.
Menanggapi hal itu dikatakan akan mengkoordinasikan dengan Puskesmas terkait penanganan limbah medis dan non medisnya.
Namun bahasan sempat hangat dengan munculnya pertanyaan Anggota Banggar Sudari tentang akurasi data realisasi anggaran belanja barang dan jasa (BBJ) sekitar Rp1, 1 M.
Dalam buku rincian LJPj tertera dari A ggaran Rp 1, 1 M lebih tersebut terealisasi Rp432 juta lebih dengan data 32 persen.Namun data ini merasa janggal bagi Sudari sebab secara perhitungan persentase realisasi anggaran bukan 32 persen tetapi sudah mencapai 40 persen.
Zulfansyah yang didampingi para kepala bidangnya pun agak kebingungan menjawab pertanyaan Sudari tersebut sehingga suasana agak seru.Kembali Sudari mempertanyakan apakah penyusunan laporan keuangan ini pakai sistem yang baku dari Menkeu atau masih manual sehingga datanya tidak sinkron.
Bachrumsyah pun menengahi ‘perdebatan’ tersebut dan menganjurkan agar pihak Dinas Lingkungan Hidup mensinkronkan rincian anggaran tersebut.
Untuk kelanjutan Rapat pembahasan LKPj TA 2021 ini, akan mengundang dan memanggil OPD terkait.(aSp)
Medanoke.com- Medan, PUD Pasar Medan mengadakan pengundian sejumlah kios di Pasar Aksara yang nantinya akan ditempati pedagang eksisting, Selasa (22/6/22).
Pengundian ini dibuka oleh Dirut PUD Pasar Medan Suwarno dengan disaksikan Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah dengan didampingi anggota Komisi III lainnya antara lain Mulia Syahputra Nasution, Rizky Nugraha, Irwansyah, Hendri Duin, dan Abdul Rahman Nasution. Hadir pula Dirops PUD Pasar Ismail Pardede, Dirkeu/Adm PUD Pasar Fernando Napitupulu, dan Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi.
Adapun pengundian meliputi kios untuk toko emas, dan kelontong, gilingan cabe/bumbu, beras, kukur kelapa, pecah belah, makanan/minuman, dan cabut bulu ayam.
Dirut mengatakan pengundian ini merupakan langkah awal agar Pasar Aksara di Jalan Masjid, Desa Medan Estate, Deliserdang, bisa segera dioperasionalkan.
Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah menerima aspirasi pedagang
Dirut menjelaskan, kedatangan anggota Komisi III DPRD Medan menandakan bahwa pengundian berjalan transparan. “Setelah hampir 6 tahun lebih menunggu, akhirnya kita sampai ke tahap ini. Semoga pengundian berjalan lancar, supaya pasar ini bisa beroperasi dan mendukung bangkitnya perekonomian masyarakat, khususnya pedagang di Pasar Aksara,” kata Dirut.
Sementara itu, Ketua Komisi III Afif Abdillah mengungkapkan kedatangan mereka melihat proses pengundian sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. “Apa yang dilakukan hari ini untuk melihat prosesnya berlangsung secara jujur dan adil. Selama prosedur dijalankan, maka tidak ada masalah,” ujar Afif.
Ketua Nasdem Medan ini berharap agar pasar bisa dioperasionalkan secepatnya. Bila pasar sudah beroperasi, maka diharap dapat mendorong pemulihan ekonomi di Medan. Afif menambahkan, Komisi III akan mendukung langkah PUD Pasar dalam memajukan pasar di Medan.
“Nanti setelah pasar dibuka, mudah-mudahan lebih ramai dari sebelumnya,” pungkas Afif. (aSp)
Medanoke.com-Medan, Fraksi Gabungan DPRD Medan (Hanura, PSI, PPP) menilai, realisasi penyerapan dana anggaran belanja pada program pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama masih sangat minim.
Untuk program pengelolaan pendidikan sekolah dasar (SD) dialokasi anggaran sebesar Rp 102.704.638.346, ironisnya hanya 13 persen (Rp 13.842.300.155) dari seraapan dana yang mampu direalisasikan.
Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan belanja untuk Pendidikan Menengah Pertama (SMP), alokasi belanjanya sebesar Rp 50.952.351.998, yang terealiasasi hanya sebesar Rp.9.172.315.445 (18 persen).
Masalah ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi, Renville Napitupulu ketika menyampaikan pemandangan umum Fraksinya tentang Pertanggungjabawan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022), dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
Dikatakannya, realisasi belanja Bidang Pendidikan pada APBD 2021 mencapai 89,28 persen, dari alokasi belanja yang disiapkan sebesar Rp.945.186.368.583, terealiasasi sebesar Rp.843.865.393.240.
“Bila persentase capaian ini dijadikan indikator untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan, maka dapat dinilai baik,” ucapnya.
Sehingga kata dia, Fraksi Gabungan menilai, dengan data realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa tugas pokok dinas pendidikan untuk pengelolaan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama perlu lebih ditingkatkan. “Untuk itu kami mohon penjelasan dari Wali Kota Medan, apa penyebab sangat rendahnya realisasi belanja pada kedua program pengelolaan pendidikan tersebut,” jelasnya.
Untuk bidang Dinas Pekerjaan Umum (PU) lanjut Renville, dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp.465.887.802.674, yang terserap hanya sebesar Rp.283.084.091.994 (60,76 persen).Jika dilihat realisasi program pembangunan kota, pada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase realisasi anggaran hanya sebesar 65,52 persen.
Sedangkan program pembangunan drainase kota sebut Renville terealisasi 53, 91 persen, program penyelenggaraan jalan terealisasi 54,40 persen, pembangunan jalan 54,02 persen, rehabilitasi jalan 20,11 persen, pemeliharaan berkala jalan 6,77 persen, pembangunan jembatan 0,00 persen, dan rehabilitasi jembatan 7,34 persen.
Denga pencapaian tersebut, fraksi ini menilai daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur di Kota Medan pada tahun 2021 belum sesuai target yang ditetapkan. Sehingga adanya indikasi perencanaan kurang matang atau tidak optimalnya pekerjaan pelaksanaan kontraktor di lapangan. Akibatnya, volume pekerjaan berkurang yang menimbulkan adendum kontrak juga bertambahnya SiLPA atau anggaran tidak sepenuhnya terealisasi.
“Fakta menunjukkan, kondisi infrastruktur di Kota Medan masih belum baik. Untuk itu kami mohon penjelasan atas rendahnya daya serap anggaran program infrastruktur. Ungkap Renville
Namun kami mengapresiasi Dinas PU mulai terlaksananya pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan di tahun 2022 dengan sistim kontrak payung atau kesepakatan sejumlah pihak melakukan pengadaan barang dan jasa yang outputnya dapat melaksanakan pekerjaan di lapanngan jauh lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya dan mutu yang lebih baik,” ungkapnya. (aSp)
Medanoke.com-Medan, Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang jumlah mencapai belasan hingga puluhan juta menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah. dalam Rapat Paripurna LPJ
Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021, Senin (06/06/22).
Informasi didapat oleh Afif saat sosper maupun reses yang dilakukan warga yang mengeluhkan soal tunggakan pembayaran karena Covid19.
“Mustahil mereka bisa membayar tagihan belasan atau puluhan juta, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah syukur,” sebut Afif dalam Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medam, Hasyim serta dihadiri Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Terkait hal ini, Pemko Medan bisa menyampaikan ke Pemerintah pusat, agar dilakukan pemutihan atas penunggakan pembayaran iuran peserta.
Seharusnya ada solusi keringanan bayar bagi masyarakat yang menunggak seperti cukup membayar 3 bulan atau 6 bulan maka tunggakan dianggap lunas. Dengan begitu tunggakan tersebut bisa terbayarkan dan masyarakat kembali bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti semula.
Afif menegaskan bahwa Fraksi Nasdem mendorong Pemko Medan untuk mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) sehingga bisa memastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di Fasilitas Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Selain itu, Fraksi Nasdem meminta penjelasan tentang program Jampersal, yang selama ini ada di anggaran Pemko Medan hingga saat ini tidak bisa diklaim oleh masyarakat. “Masih terjadi kesimpang siuran informasi mengenai program Jampersal karena menurut informasi yang kami terima akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan mekanisme untuk hal ini belum ditetapkan,” jelas Afif.
Atas dasar ini Fraksi Nasdem mendorong hal ini bisa terselesaikan sebelum P-APBD 2022, sehingga bisa dianggarkan Pemko Medan. “Terlebih lagi program Jampersal ini banyak membantu masyarakat terutama bagi warga prasejahtera dalam pelayanan persalinan. Untuk itulah program ini harus berlanjut karena dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”umgkapnya.
(aSp)
Medanoke.com-Medan, : DPRD Medan memaparkan plus minus kinerja 11 Organisasi Perangkat Daerah OPD) Pemko Medan pada pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, Senin (06/06/22), Dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
Dalam Paripurna beragendakan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 itu, juru bicara Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik menyooti soal masih adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Medan baru-baru ini.
Gerindra juga mengkritisi kinerja Dinas PU dalam penanganan infrastruktur, banjir dan perbaikan jalan berlubang.
“Persoalan ini agar secepatnya diselesaikan,” kata Haris Kelana Damanik.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah. Hadir juga Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Aulia Rahman.
Selain Dinas Perhubungan dan PU, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja 9 OPD lainnya. Yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP dan Dinas Sosial.
Kinerja di Dinas Pendidikan misalnya. Menurut Haris Kelana, rotasi kepala sekolah dinilai tidak transparan. Termasuk dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Selain mengkritisi kinerja sejumlah OPD, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap OPD yang dinilai berkinerja baik. Seperti penanganan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGT) dengan mengaktifkan kembali Call Center 119 dan pembenahan fasilitas kesehatan kepada masyarakat.
“Kita juga Gerindra mengapresiasi Dinas Perdagangan yang telah menggelar pasar murah 151 kelurahan. Ini perlu ditingkatkan lagi,” kata Haris Kelana.
Terhadap kinerja Satpol PP, kata Haris, Fraksi Gerindra meminta agar dalam setiap penegakan perda tidak tebang pilih dan tetap bersikap humanis dalam pelaksanaannya.
Untuk Dinas Sosial, Fraksi Gerindra mengharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan, baik berbasis online maupun sistem jemput ke lapangan sehingga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Sementara juru bicara Fraksi Demokrat Ishaq Abrar M Tarigan lebih menyoroti penerimaan pendapatan yang terealisasi sebesar Rp 5,02 triliun atau sekitar 96,43 persen dari anggaran pendapatan tahun 2021.
“Ini menunjukkan pendapatan sudah cukup baik. Namun serapan belanja daerah sebesar Rp4,49 triliun atau 78,50 persen menggambarkan bahwa belanja daerah belum maksimal,” kata Abrar.
Fraksi Demokrat juga menilai Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) sebesar Rp1,14 triliun pada pelaksanaan APBD 2021 cukup besar.
“Artinya banyak belanja yang belum terserap,” kata Abrar.
Sebagaimana diketahui, realisasi belanja operasi pada APBD 2021 sebesar 81,19 persen, belanja modal 66,53 persen, belanja tidak terduga 62,25 persen. Penerimaan pembiayaan Rp622 miliar lebih dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) sebesar Rp 1,14 triliun.
Namun Fraksi Demokrat mengapresiasi pendapatan daerah Kota Medan sudah memenuhi target. Seperti PAD Rp1,90 triliun lebih atau 89,12 persen, pendapatan transfer sebesar Rp2,97 triliun lebih atau 101,21 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.(aSp)
Medanoke.com-Medan, Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam pemandangan umum terhadap nota pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang LPJ Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021, menyoroti kinerja 11 OPD di Pemko Medan.
Pemandangan yang dibacakan Anggota Fraksi DPRD Medan, Harris Kelana Putra dalam rapat paripurna, Senin (06/06/22), menyebutkan ada 11 OPD yang disorot diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP, dan Dinas Sosial.
Fraksi Gerindra meminta Walikota Medan untuk mengusut tuntas adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan honorer di Dinas Perhubungan yang baru-baru ini, masih di Dinas Perhubungan adanya kutipan uang parkir dikawasan kantor pemerintahan yang seharusnya tidak diperbolehkan sehingga untuk itulah perlu pembenahan pengelolaan parkir sehingga ini perlu ditertibkan.
Untuk Dinas PU Kota Medan, Fraksi Gerindra masih menyoroti masalah insfrastruktur terutama persoalan banjir dan jalan berlobang agar secepatnya diselesaikan. Begitu juga untuk Dinas Pendidikan Kota Medan, menyoroti soal merotasi kepala sekolah yang seharus dilakukan secara transparan termasuk Penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi permasalahan.
Dalam pandangan Fraksi, Harris memaparkan apresiasi terkait pandangan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGT) dengan mengaktifkan kembali Call Center 119 termasuk pembenahan faskes kepada masyarakat.
Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan yang telah menggelar pasar murah 151 kelurahan dan hal ini perlu ditingkatkan lagi.
Untuk Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam pengelolaan sampah terutama dikawasan Kecamatan Medan Tembung, dimana saat ini pengelolaan sampah berada di kecamatan sehingga perlu adanya pengawasan antar instansi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
Untuk DPMPTSP, agar menggali potensi peningkatan PAD tanpa mengurangi pelayanan pengurusan izin. Selain itu untuk Kebersihan Kota Medan, termasuk 2000 ton sampah di TPA Terjun karena selain dari Medan juga ada yang dari Deli Serdang, sehingga perlu menjadi perhatian.
Gerindra juga meminta pihak BPPRD Medan agar menertibkan reklame yang tidak berizin dan bangunan tanpa izin.
Masih dalam pemandangan umum, Gerindra juga menyoroti kinerja Satpol PP, disini meminta dalam menegakan perda tidak tebang pilih termasuk pelanggaran perda namun tetap humanis dalam pelaksanaannya. Dan terakhir Dinas Sosial meningkatkan layanan baik berbasis online maupun sistem jemput ke lapangan sehingga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.(aSp)
Medanoke.com-Medan, Anggota DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan kembali menyambangi dua balita penderita Gizi Buruk atau Stunting yang bermukim dikawasan Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (04/06/22), sore seusai menghadiri Perayaan Trisuci Waisak di Hotel Grand Mercure yang dihadiri Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ketua DPRD Medan, Hasyim.
Dalam kunjungan tersebut, Wong yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Medan, ini pun menyambangi bocah Alfiah (2,5) yang merupakan anak yatim/piatu dikawasan Jalan Pertiwi, Wong langsung disambut oleh keluarga Alfiah yakni neneknya ketika memberikan bantuan susu kepada balita Alfiah yang kondisi belum stabil.
Untuk itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan berjanji akan terus memonitor perkembangan sembari berkordinasi dengan Dinkes Medan dan Puskesmas Medan Tembung untuk memperhatikan kesehatan si bocah.
Sedangkan saat berkunjung ke rumah Tuk Maidah (2,5) warga Jalan Bersama Gang Sembada tersebut, sudah terlihat membaik karena sudah bisa berjalan dan bicara. Dan Wong pun mengingatkan Zulpan Dalimunthe dan Dawani Nasution agar terus memperhatikan kesehatan anak dari lima bersaudara tersebut.
Masih pada kesempatan tersebut, ini pemberian bantuan Ke-7 yang diberikan kepada dua balita penderita stunting, dimana pemberian bantuan ini bertepatan dengan peringatan Hari Bung Karno.
Dimana kegiatan ini merupakan program Partai yakni PDI Perjuangan yang konsern terhadap permasalahan warga. Wong pun menegaskan bahwa bantuan ini akan terus diberikan sampai kedua balita sehat dan stabil seperti anak seusianya.(aSp)
Medanoke.com-Medan, Ketua DPRD kota Medan, Hasyim SE, berhasil mendirikan telur ayam dalam acara Festival Bak Cang Sumatera Utara, yang berlangsung di Yayasan Taman Bodhi Asri, Jalan Bintang Terang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang, Jum’at (3/6/22).
Dalam Festival Bak Cang ini, hadir Ketua Walubi Sumut Brilian Muktar , anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur, Anggota DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan M.Pd.B, para pengurus GANTI, KOMPAK, PASTI, TMP dan juga tokoh Tionghoa Sumatera Utara, Biby, , Rotary, Edy Sugandi, Darno dan tamu undangan lainnya.
Menurut Hasyim, disetiap Festival Bak Cang atau Festival Perahu Naga di Asia, biasanya Etnis Tionghoa melakukan pameran kapal naga. Namun di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, biasa dilakukan dengan mendirikan telur dan makan Bak Cang bersama.
“Ini dilakukan agar kita tidak lupa adat istiadat leluhur, dari mulai ribuan tahun yang lalu. Yang mana panganan Bak Cang ini, mengandung arti yang sangat dalam. Segi empatnya melambangkan 4 penjuru mata angin, yang membawa rezeki dan keberuntungan bagi umat manusia dimuka bumi ini,” ucaprnya pada wartawan.
Pada kesempatan itu, Ketua DPC PDI-P kota Medan ini juga menerangkan, berdasarkan metafisika China, hari Bakcang adalah hari dimana umat Tionghoa bersukacita. Hal tersebut membuat festival ini juga dikenal dengan sebutan Festival Extreme Yang. Namun ada juga yang menyebutnya Double Kelima Festival, karena diadakan pada hari 5 dan bulan 5 kalender lunar.
“Bentuk bakcang sebenarnya juga bermacam-macam, dan bentuk segi empat yang kita lihat sekarang hanya salah satu dari banyak bentuk dan jenis bakcang di dunia. Isinya pun bermacam-macam, bukan hanya daging, tapi juga sayur, sarikaya, gula,” jelasnya.
Amatan wartawan, acara Festival Bak Cang ini di isi dengan berbagai kegiatan seperti tarian tor-tor, atraksi barongsai, pemenyadan alat musik instrumen tradisional suku Tionghoa Kecapi dan diakhiri dengan melakukan penegakan telur oleh tokoh masyarakat Tionghoa.(aSp)
Medanoke.com-Medan, Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2015 tentang sistem penanggulangan kemiskinan, Senin (16/05/2022).
Kegiatan itu dilaksanakan di kawasan Daerah Pinggiran Rel (DPR) kereta api di Jalan Asrama Gang Rel Lingkungan XII, Kel Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
Di sela-sela sosialisasi, tampak kereta api lalu lalang dengan mengeluarkan klakson yang memekikkan telinga. Ngeri.
Menurut Antonius, sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran rel kereta api agar mereka tahu apa yang menjadi hak-haknya berkaitan dengan program pemerintah. Seperti BPJS Kesehatan gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, bantuan sosial dan persoalan administrasi kependudukan.
“Mungkin selama ini mereka luput dari perhatian pemerintah. Mereka merupakan masyarakat marginal (terpinggirkan) yang merupakan warga Medan juga,” ujar Antonius Tumanggor.
Menurut politisi dari partai NasDem ini, banyak program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang belum menyentuh masyarakat marginal pinggiran rel kereta api.
“Kita mendorong pemerintah agar hak-hak warga miskin dapat di realisasikan sesuai peraturan Wali Kota Nomor 33 tahun 2021 tentang fakir miskin dan warga tidak mampu,” ungkapnya.
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede yang hadir pada sosialisasi perda itu meminta warga untuk mendaftarkan diri agar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
“Ini menjadi syarat agar warga mendapatkan bantuan atas program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, DTKS adalah layanan sistem data yang memuat 40 persen data penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah, termasuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini, kata Irwanto, merupakan data kependudukan yang dijadikan acuan Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
“Jika belum terdaftar, warga miskin tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun itu,” terangnya.
DTKS Kemensos, kata dia, tidak muncul secara tiba-tiba karena memang ada dasar hukumnya. Berikut beberapa udang-undang yang menjadi dasar hukum dari DTKS yakni UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(aSp)
Ketua DPRD Medan Minta
Pemko – KAI Bangun Kembali
40 Rumah Korban Kebakaran
Medanoke.com – Medan
Di sela kunjunganya ke para korban kebakaran, Ketua DPRD Medan Hasyim, SE, meminta Wali Kota Bobby Nasution untuk berkolaborasi dengan manajemen PT KAI guna membangun kembali 40 rumah warga Jalan Wahidin, Kecamatan Medan Area, yang ludes dilahap si jago merah pada Minggu dini hari (1/5/2022).
Hasyim SE, Ketua DPRD Medan mengatakan, kita minta Pemko Medan bisa berkolaborasi dengan pihak PT. KAI Tujuannya apa supaya ya bisa dibangun kembali rumah warga korban kebakaran yang melanda tadi pagi. “Pembangunan rumah korban kebakaran tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada izin dari PT. KAI” Minggu (01/05/2022) saat ditemui di lokasi kebakaran.
Menurutnya, jika memang pihak PT KAI membereskan atau memberi izin dibangunnya rumah korban kebakaran. Kita akan menggalang dana dari berbagai yayasan dan para pengusaha serta lembaga lainnya demi terwujudnya rumah a masyarakat korban kebakaran “Sebagaimana rumah korban kebakaran digang Bakung dikelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area” jelasnya.
Hasyim SE Ketua DPC PDIP Perjuangan kota Medan meminta, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan agar memperhatikan kesehatan dari masyarakat korban kebakaran. Apalagi banyak anak-anak dari 154 warga korban kebakaran. ” kita juga apresiasi Pemko Medan, karena sudah dengan gerak cepatnya membangun tempat penginapan sementara bagi warga korban kebakaran” terangnya.
Lanjutnya, kita juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan bantuan berupa secara moril dan materil. Sehingga kebutuhan untuk makan dan minum sudah terpenuhi. “Tinggal menunggu izin dari PT KAI dalam membangun rumah warga korban kebakaran” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution juga meninjau, para korban kebakaran dan memerintahkan dinas terkait agar segera mencari tempat tinggal sementara bagi para korban kebakaran.
“Kurang lebih 154 warga jadi korban musibah ini. Sebagian sudah mengungsi ke rumah saudara. Dan sembilan di antara korban ada yang akan merayakan lebaran besok,” kata Bobby.
Selain mencarikan tempat tinggal sementara, Bobby juga memperhatikan fasilitas untuk para korban. “Tempat tinggalnya disiapkan. Fasilitasnya seperti selimut, sleeping bag, bad cover, hingga makanan untuk yang merayakan lebaran itu akan segera kami sediakan,” kata Bobby.
Beruntung tak ada korban luka atau meninggal dunia pada musibah tersebut. “Tapi yang luka-luka ringan harus segera diobati,” lanjut Menantu Presiden Jokowi itu.
Bobby Nasution juga mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan jalur untuk keadaan darurat di setiap pemukiman. Sebab diketahui petugas pemadam sulit masuk ke akses lokasi kejadian akibat kondisi sempit.
“Kita imbau terus, itu selalu saya sampaikan agar warga segera melaporkan jika pemukiman tak ada fasilitas darurat. Kepada BPBD saya juga sudah minta agar disosialisasikan, apalagi ini dekat dengan rel kereta api,” pungkas mantu RI 1 ini.(aSp)
Medanoke.com- Medan, Suwarno, Dirut PUD Pasar Medan, memilih melaksanakan sholat Idulfitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Senin (2/5/22).
Selain Suwarno, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, juga sholat I’d ditempat ini. beliau tiba sekitar pukul 06.40 WIB. Menyusul Walikota Medan M Bobby Afif Nasution kemudian datang sekitar pukul 06.50 WIB. Selepas itu disusul kedatangan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto.
Sekitar puiul 07.01 WIB, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi datang berbarengan didampingi Wagub Sumut Musa Rajeckshah. Terlihat pula Wakil Walikota Medan Aulia Rahman yang datang sekitar pukul 07.05 WIB.
Sholat Idulfitri di Lapangan Merdeka ini diikuti pula oleh kepala organisasi pimpinan daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
Bertindak sebagai khatib pada Sholat Idulfitri ini yakni Ketua Umum MUI Medan Hasan Matsum, dan sebagai imam yakni Jakfar Hasibuan yang merupakan qori internasional
Dalam khutbahnya, Ketua MUI Medan Hasan Matsum menyebut bulan Ramadan sebagai bulan transformasi. Ketua MUI menuturkan ada banyak label yang dikaitkan dengan bulan Ramadhan, diantaranya bulan yang diberkahi, bulan sabar, bulan pelatihan, dan juga bulan transformasi diri (perubahan diri).
“Agaknya cukup menarik dalam kesempatan khutbah idul fitri pada hari ini kita mengulas makna dari label yang terakhir, yaitu transformasi diri,” ungkap Hasan.
Disebutkannya transformasi itu meliputi transformasi jasmani atau fisik, transformasi rohani (spiritual) dan transofrmasi sosial.
Oleh karena itu, Hasan mengajak dengan semangat Ramadhan membangun kebersamaan. Karena hanya dengan modal kebersamaan atau kolaborasi akan kuat dan dapat membangun kota Medan dengan baik guna tercapainya cita-cita bersama terwujudnya kota medan yang berkah, maju, dan kondusif serta sumut yang bermartabat atau baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. (aSp)
