media

MEDAN – medanoke.com, Sebagai politisi, latar belakang Rudi Zulham Hasibuan Ketua DPW Perindo Sumut tidak sertamerta diraihnya, sebelumnya adalah seorang pengusaha. Pernah menjabat ketua kadin Medan hingga tahun 2019, Ketua Badan Pengembangan Daerah Tertinggal DPP Kamar Enterpreuner Indonesia. Pencapaian ini jelas bukan tanpa perjuangan dan pemikiran yang keras.

Meskipun begitu, pencapaian tersebut pasti membutuhkan modal. Tapi bicara modal belum tentu soal uang, walau modal identik dengan kepastian usaha. Namun disini modal utama yang sangat dibutuhkan adalah pola pikir (mindset). Pola pikir yang cerdas merupakan modal utama menuju sukses.

Demikian diutarakan , Rudi Zulham Hasibuan dalam pidatonya dihadapan ratusan mahasiswa pada Kuliah Umum dengan tema ‘Peluang Kerja di Revolusi Industri 5.0’ di Aula Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Kamis (13/10/22).

Orang kepercayaan HT tuk memimpin gerbong partai Perindo di Sumatera Utara ini mengatakan ada tiga pola dalam kerangka berfikir yang harus diaplikasikan dan menjadi modal utama yang harus dimiliki seorang usahawan untuk sukses.

Pertama adalah yang dapat dipercaya.
“Ini pengalaman saya sendiri dan saya sudah membuktikan. Kita harus menjadi sosok yang dipercaya. Sehingga kita bisa direkomendasikan ke orang lain, baik untuk mendapatkan peluang ataupun jaringan yang lebih luas,” ujar Rudi.


Yang kedua adalah pola pikir yang berani mencoba. Rudi mengatakan, seorang usahawan harus berani mencoba setiap peluang yang ada. Karena sering kali kesuksesan di dapat dari peluang yang muncul secara tak terduga.
 
“Yang ketiga adalah bertanggungjawab. Siapapun bisa membuat kesalahan. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan memperbaiki setiap kesalahan, maka kita akan dipercaya. Peluang akan kembali terbuka,” tukasnya. 
 
Rudi juga menuturkan, kesempatan untuk menjadi usahawan di Indonesia masih sangat luas. Secara jumlah di Indonesia usahawan baru mencapai 3-4 persen. Padahal di negara-negara maju, jumlah usahawan bisa mencapai 15 persen dari jumlah penduduknya.
 
“Jadi peluang masih sangat besar. Termasuk di era revolusi 5.0 ini. Mari menjadi usahawan untuk mendorong perekonomian nasional,” pungkas Rudi.


Selain ketua DPW Perindo Sumut, kegiatan Kultum yang diadakan di Aula Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo Dr. K.H TGB Muhammad Zainul Majdi sebagai pembicara utama.(aSp)
 

Medan – Medanoke.com, DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara akan menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III tahun 2022. Rencananya Muskerwil tersebut akan dilaksanakan di Hotel JW Marriott Medan, besok Jumat 9 samapai 11 September 2022.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan. beliau mengatakan Muskerwil III ini akan menjadi ajang penguatan internal Partai Perindo di Sumatera Utara. Khususnya untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat.
 
“Muskerwil ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyusun strategi secara internal, bagaimana menguatkan barisan, terutama dalam menghadapi verifikasi faktual. Saat ini kita sedang menyelesaikan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU,” kata Rudi, Kamis (8/9/2022).
 
Untuk penguatan itu, kata Rudi, nanti sejumlah narasumber akan dihadirkan. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum hingga dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo serta Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo.
 
“Nanti kita semua akan mendapatkan arahan-arahan dari Ketua Harian, DPP, dan Bapilu. Arahan tentang strategi-strategi lolos verifikasi, pencalegan dan juga strategi pemenanga pemilu,” terangnya.
 
Target dari pelaksanakan Muskerwil III ini, kata Rudi, adalah terciptanya program-program yang dapat dilaksanakan jajaran penguru Perindo di Sumatera Utara dalam rangka verifikasi faktual dan pemenangan pemilu tersebut.
 
“Nanti programnya kita (DPP, DPW dan DPD Perindo) susun bersama,” ungkap Rudi.
 
Muskerwil III ini kata Rudi akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT). HT akan hadir secara virtual karena saat ini masih berada di Amerika Serikat.
 
Acara pembukaan Muskerwil III ini akan pula dihadiri oleh Ketua Harian Nasional Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dewan Pertimbangan Partai Perindo, Mahyudin. Perindo juga mengundang Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, Panglima Kodam I/BB, Kapolda Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta pengurus provinsi masing-masing partai politik sahabat di Sumatera Utara.
 
“Kita sengaja menghadirkan Ketua Harian Nasional untuk menjadi sumber semangat baru bagi kader Perindo di Sumatera Utara. Kami ingin lebih menggaungkan Partai Perindo agar lebih besar lagi ke depan. Agar masyarakat dapat melihat bagaimana seriusnya kami untuk membangun struktur dan kekuatan partai untuk mendapatkan satu fraksi di setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) di Sumatera Utara,” tandas Rudi. (aSp)

Medan – Medanoke.com, Puluhan Massa yang tergabung dalam Wadah Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU) Melakukan Aksi Demostrasi di Depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Sumut ( BPK Sumut ) Dan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) 21/7/22.

Agus Sallim Selaku Kordinator Aksi mengatakan dalam orasinya , Sesuai Surat Mentri Keuangan dengan Nomor : 157/ MK 2 / 220 Pada Tanggal 21 Juli 2020 ,Perihal Penetapan Satuan Anggaran / Bagian Anggaran 999.08 ( Saba 999.08 ) BA ,BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ( BA 999.08 ) Bagian Anggaran Ketenagakerjaan (026) untuk Penanganan Covid 19 di Bidang Ketenagakerjaan Atas Perubahan yang berdasarkan SK .No.3/32663/PK.03/X/2020 Pertanggal 14 Oktober 2020 tentang Penerima Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha dalam rangka Penanganan Covid 19 di di bidang ketenaga Kerjaan

Berdasarkan Info yang di peroleh dan sesuai Tim Investigasi Kami di Lapangan dalam melanjutkan Surat Kementerian yang kami sebutkan di atas Bahwa Salah satu dari Unsur Pengurus PKB Sumut Atas Nama Abdul Muin Pulungan telah mengatasnamakan dirinya Sebagai Tenaga Ahli Stafsus Kemenker RI dan diduga telah melakukan pemungutan uang sejumlah Rp. 10.000,000 Sampai RP. 40.000,000 TA 2020 kepada ketua UMKM SE Sumatera Utara dengan jumlah 141 UMKM, dengan Alibi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha.

Lebih lanjut, alibi tersebut bertujuan untuk Penanganan Covid 19 di Bidang Ketenaga Kerjaan
Padahal Pemungutan yang di Lakukan oleh Abdul Muin Pulungan Sama Sekali Kami ketahui tanpa Sepengetahuan Ibu Dr. H. Ida Fauziah , M.SI Sebagai Mentri Ketenaga Kerjaan RI.

Atas Dasar itulah, Kami datang Kedepan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara ( BPK SUMUT ) ini Meminta Kepada Bapak Kepala BPK Sumut agar Memeriksa Keuangan Covid 19 di tubuh Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara karna kami melihat banyak Kejanggalan” di sana ucap Agus Sallim

Setelah sejam lebih menyampaikan Aspirasi Pihak Badan Pemeriksa Keuangan Sumut menanggapi Aspirasi dari Pendemo dari wadah KAPK – SU Melalui Bapak Nekson Pangaribuan yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat BPK Sumut , dalam tanggapannya Nekson Mengatakan Kepada Pendemo Terimakasih Adek” dari Mahasiswa telah menyampaikan informasi ini Kepada Kami dan ini akan segera kami Pelajari dan kami telusuri.

Selepas itu Mahasiswa yang tergabung dalam Wadah KAPK- SU membubarkan barisan dan Beranjak Kedepan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Agus Sallim mengatakan dalam orasinya meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil, memeriksa, serta melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Kepada Seluruh Penerima Bantuan Program Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha Dalam Rangka Penanganan Covid 19 di Bidang ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. 10.000,000 Sampai Rp. 40.000,000 Perkelompok UMKM SE Sumut yang di duga ada yang fiktif ,dan tidak sesuai dengan Juknis, dengan alasan banyak kelompok UMKM hanya Ketua dan Bendahara yang mengetahui Selebihnya hanya diminta KTP Syarat administrasi.

Atas dasar itulah kami datang Kedepan Kejaksaan Tinggi Sumut ini, Karna kami melihat banyak Kejanggalan” Di tubuh Dinas Ketenagakerjaan terutama di bidang Peningkatan Wirausaha dalam rangka Penanganan Covid 19. dan kami minta Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang turun Langsung menanggapi Aspirasi Kami ini , Ujar Agus Sallim

Setelah satu Jam Lebih menyampaikan orasi Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut menanggapi Aspirasinya melalui staf Kasipenhum Juliana.

Dalam tanggapan aspirasinya Juliana mengatakan Kami akan Segera Mempelajari Kasus ini, dan kami akan melakukan penyelidikan kepada oknum yang bersangkutan ( Abdul Muin Pulungan )

Setelah Mendengar Jawaban dari Kesipenhum melalui Juliana massa membubarkan barisan dan pulang ke rumah masing” dan berjanji akan turun kembali Kedepan Kejatisu mempertanyakan Kasus ini.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut menggelar halal bi halal dalam rangka mempererat silaturahmi guna menunjang tugas kemitraan dunia jurnalistik. Acara berlangsung sederhana dan penuh keakraban itu dilaksanakan di warung kopi (Warkop) dekat Kantor Kejatisu, Rabu (18/5/22).

Forwaka mengundang Kajatisu Idianto diwakili Kasi Penkum Kejatisu, Yos A Tarigan SH, MH, yang disambut Ketua Forwaka Sumut, Martohab Simarsoit SH MH, Sekretaris Forwaka Andri Syafrin Purba, S.Sos dan Penasehat Forwaka Sumut, Zainul Arifin Siregar SAg serta para pengurus maupun anggota wartawan Forwaka Sumut lainnya.

Ketua Forwaka Sumut, Martohab Simarsoit dalam sambutannya mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada sahabat wartawan yang merayakannya.

Dikatakan Martohab dengan pertemuan halal bi halal semakin mempererat tali silaturahmi antara wartawan dengan pihak Kejaksaan dalam memberikan sumbangsih kritik dan saran membangun mendukung penegakan supremasi hukum.

Lebih lanjut diharapkannya bahwa ruang lingkup peliputan tidak hanya sebatas kejaksaan namun juga hendaknya didalam ruang lingkup hingga persidangan di Pengadilan. “Karena sama-sama kita ketahui antara pengadilan dan kejaksaan saling bersinergis,” ucapnya.

Senada dengan itu, Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan menyampaikan bahwa peran media mempunyai posisi penting dalam penegakan hukum.

“Khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana,” ujar Yos yang sebelumnya pernah menjadi wartawan.

Dikatakan Yos bahwa Wartawan dan Kejaksaan, merupakan mitra strategis dalam proses penegakan hukum. “Kemitraan ini perlu dibangun, ditingkatkan, dan dipertahankan, terlebih dalam menunjang tugas tugas kejaksaan selaku Pengacara Negara,” tuturnya.

Halal bi halal antara Kejatisu dan Forwaka diisi dengan dialog hukum dan diakhiri dengan saling bersalaman serta bermaaf-maafan. “Di bulan Syawal ini, masih suasana Idul Fitri, kami dari Kejatisu mengucapkan Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan bathin,” ucap Yos. (aSp)

Medanoke.com- Jambi, Tidak terima wartawannya dipukul dan dikeroyok oleh sejumlah oknum security di lokasi PT LAJ, Pemimpin Redaksi BuserDirgantara7.com, Nasrudin AMF (Iqwan) langsung menghubungi Mapolres Tebo untuk melakukan laporan  atas adanya informasi mengenai peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oknum petugas keamanan (Satpam/ Securty) terhadap Sairo, seorang wartawan BuserDirgantara7.com yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik, Jumat (15/5/22).
 
Sebagai Pimpinan Media, Nasrudin AMF yang akrab disapa Iqwan mengaku kecewa atas tindakan Barbar dan tidak berperikemanusiaan yang ditemgarai dilakukan oleh oknum petugas keamanan
“Saya selaku Pemimpin Redaksi tidak terima atas perlakuan oknum Security PT LAJ yang melakukan pemukulan dan membuka baju menantang duel dengan berkata babi kepada awak media saya,” ungkapnya saat dikonfiasi via seluler.
 
Iqwan menyesalkan aksi brutal sekelompok orang ini terjadi hanya karena sang wartawan tidak dapat memperlihatkan surat tugas dan surat izin masuk yang diminta oleh oknum security tersebut. Sario langsung dikeroyok dan dipukuli saat hendak konfirmasi ke Pimpinan PT LAJ, setelah sebelumnya melakukan investigasi, terkait temuan di perusahaan perkebunan bidang kelapa sawit tersebut.
 
“Wartawan kami atau dari media manapun setelah diketahui dengan menunjukan identitasnya, tidak lagi membutuhkan izin masuk selama dia bisa masuk dan tidak dijaga di pintu masuk, kalaupun harus izin karena ada penjagaan itu cukup izin lisan dan tidak boleh dihalang-halangi karena keingintahuan wartawan itu merepresentasikan keingintahuan masyarakat banyak. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan tidak boleh dihalang-halangi dan sangsinya penjara 2 tahun atau denda 500 juta itu jelas tertera dalam undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers!,” unglap Iqwan geram.
 
Dikatakan Iqwan, dalam percakapan pihak scurity bersikeras meminta surat tugas, “Pemahaman oknum scurity nampak dangkal bahwasanya tugas pers itu tidak terbatas wilayah selagi masih dalam jangkauan NKRI atau dalam Jangkauan Pers Nasional, apalagi wilayah Jambi merupakan wilayah Sario sebagai Koordinator wilayah dan areal investigasi tersebut masih dalam jangkauan kerjanya” jelasnya lagi.
 
Dikatakan Iqwan, dalam istilah wilayah tugas jurnalis / wartawan tidak diatur dalam Undang-Undang Pers, karena pengertian jangkauan tugasnya adalah Nasional. Dimanapun wilayah Indonesia Pers dapat menjalankan fungsinya dan Pers diberikan kebebasan melakukan sosial kontrol, karena pers adalah pilar ke 4 dalam Demokrasi, setelah Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif.
 
“Adapun ruang lingkup tugas hanya diatur internal perusahaan Pers dengan menempatkan Biro-biro hanya untuk mendekatkan jangkauan wilayah kerja saja. Hal ini mestinya difahami oleh semua pihak dalam bermasyarakat dan Bernegara. Akibat dangkalnya pemahaman dapat mengakibatkan gagal paham menyebabkan benturan fisik,” imbuhnya.
 
Buntut peristiwa ini, Iqwan meminta Polri untuk menindak tegas oknum pelaku dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, “Selaku Pimpinan Redaksi, saya tidak terima kelakuan oknum security PT L AJ yang melakukan pemukulan kepada wartawan buserdirgantara7.com, pelaku harus ditindak dengan sanksi hukum dan dijebloskan ke penjara karena nyata sudah menghalang-halangi pelaksanan tugas Pers”.
 
“Dan kami sesalkan nampak oknum TNI tidak berbuat banyak dan terkesan hanya diam melihat adanya peristiwa anggota media buserdirgantara7 dipukul, setindak -tidaknya oknum TNI itu segera melerai dan mencegah terjadinya kontak fisik,” pungkasnya.
 
Sementara Pengamat hukum  Sabarudin Daulay, SE. SH. MH Menyampaikan kekesalannya terhadap penganiayaan wartawan yang semakin hari semakin meningkat, kita berharap pihak penegak hukum agar mengambil tindakan lebih tanggap lagi karna media atau wartawan di lindungi oleh Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Publik dalam mengambil informasi di lapangan, dan kita berharap Bapak Kapolri memberikan atensi penuh dalam hal ini karena adanya tindakan sepihak yang telah memcederai Demokrasi.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 Milyar Dana Hibah KPU Sergai kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, rabu (23/2/2022), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi rekanan.

Kali ini JPU menghadirkan Chairman alias Apin, Kabiro MNC/ iNewsTV Sumut, yang berperan sebagai Makelar/ Agen  yang diduga terlibat dalam penggunaan dana hibah langsung dari (KPU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), untuk  kegiatan “Debat Kandidat” yang di adakan di Hotel Grand Mercure Medan, sebagai puncak pesta demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 silam.

Saat ditanyai oleh Majelis, Chairman mengaku memberikan penawaran kerjasama dengan KPU Sergai, namun sayangnya keduanya terlibat kerjasama tanpa melalui proses tender yang resmi.

Chairman juga mengaku memprakarsai pembentukan suatu “Event Organizer” (EO) dengan merekut mantan karyawannya, karena menurutnya EO yang ada di Kota Medan tidak ada yang bagus.

Uang anggaran EO sebesar Rp109 Juta tersebutlah yang akhirnya dikembalikannya ke rekening sementara Kejaksaan Negeri Serdang bedagai sebesar Rp 98 Juta karena diketahui bermasalah. Hal ini di-amin-i oleh Jaksa Penuntut Umum, Ardiansyah Hasibuan.

Ketika dicecar JPU dari Kejari Sergai Ardiansyah dan Erwin Silaban, saksi pun mengakui sama sekali tidak pernah berurusan dengan orang-orang di Sekretariat maupun komisioner KPU Kabupaten Sergai untuk mengikuti proses lelang secara Penunjukan Langsung (PL).

Saksi hanya menandatangani kontrak seolah pekerjaan debat pasangan calon putaran kedua sesuai mekanisme, di ruang tamu rumah terdakwa Chairul Miftah Nasution.  Josua Siregar selanjutnya segera mentransfer Rp.98 juta ke pada Chairman alias  Apin, yang dipergunakannya untuk membayar sewa Kamera, Hotel dan orang orang yang bekerja padanya.

Sementara saksi lainnya,  Ketua KPU Kabupaten Sergai Erdian Wirajaya membenarkan ada 3 kali revisi pengajuan anggaran dana hibah pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Bupati / Wakil Bupati tahun 2020 ke KPU RI, melalui KPU Provinsi Sumut.

Satuan Kerja di Sekretariat KPU Kabupaten Sergai semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 78 miliar kemudian mengerucut menjadi Rp36,5 miliar, karena hanya sejumlah itu yang disetujui oleh KPU RI. Dana hibah tersebut kemudian ditampung dalam Perubahan-Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sergai. (aSp)

Jelang Hari Pers Nasional 2022

Medanoke.com- KENDARI, Jelang Hari Pers Nasional 2022, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh mengingatkan insan pers bahwa siapa yang melakukan perubahan itu yang bisa bertahan. Kami berharap bahwa insan pers bisa melakukan perubahan tersebut.

Ucapan ini disampaikan M Nuh saat Opening Ceremony Konvensi dan Seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2022, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini turut dihadiri Wapres Ma’aruf Amin secara Daring, Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Asisten I dr Muhammad Ilyas dan Ketua PWI Pusat Atal S Depari yang didampingi Ketua PWI Sulawesi Tenggara. 

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden SBY ini juga menegaskan tentang metaverse atau internet yang berkembang dengan masiv dan mendunia. secara sederhana dijelaskan, yakni suatu perubahan yang cepat yang pertama dan perubahan itu sangat cepat terjadi pada teknologi komunikasi dan informasi, lalu orang per orang, bisnis, dan yang terakhir kebijakan publik

“Menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat, insan pers dan industri pers harus mengikuti hal itu dan melihat larinya kemana, sebab pers bisa jadi guidance untuk menghadapi perubahan tersebut,” ungkapnya. Beliau juga menekankan bahwa sudah saatnya insan pers melakukan perubahan percepatan kearah teknologi tersebut. 

Menjabat sebagai Menteri Pendidikan sejak 2009, M Nuh juga mengajak insan pers untuk mendoakan untuk Almarhum Margiono dan mengajak insan pers untuk tetap berbangga menjadi wartawan yang punya peran tinggi dalam mengembangkan dan memajukan negara ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengingatkan tentang Publish Right (Regulasi Penerbitan). Pers mesti memperbaiki kualitas pemberitaan dan memperbaiki trend pemberitaan yang bombastis dan menjaga independensi. 

Selain itu, Asosiasi media harus dapat berperan aktif dalam  melindungi kepentingan media yang menjadi anggotanya.
Tidak hanya media besar tapi juga media kecil, sebutnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Untuk kedua kalinya, Rindu Halawa kembali dipercaya untuk menerima Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (Dpp) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), untuk mengibarkan panji panji Partai Perindo di Nias Selatan.

Mandat ini diserahkan langsung oleh Ketua Dpw Partai Perindo Sumut, Ir Rudi Zulham Hasibuan, Selasa(18/01/2022) di Kantor Dpw Partai Perindo Sumatera Utara, Jl. Cut Nyak Dhien No. 2C Medan.

Kembali dipercaya untuk megerakkan roda partai, Rindu Halawa mengaku optimis pada Pemilu 2024, DPD Partai Perindo Nias Selatan menargetkan Kursi Pimpinan Dewan. “Kami menargetkan 7 kursi di Pemilu mendatang,” ungkapnya dihadapan pengurus teras dan jajaran pengurus lainnya.

Rindu mengatakan, saat ini mereka memiliki 3 kursi di DPRD Nias Selatan. Jumlah ini meenuhi jumlah membentuk 1 fraksi di legislatif. Ia bahkan menyebutkan, capaian ini tidak jauh berbeda dengan partai lainnya yang kini menempati posisi pimpinan dewan.

“Saat ini jumlah kursi terbanyak adalah PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem. Dimana jumlah kursi partai pemenang adalah 5 kursi. Dari sisi jumlah, hanya tipis perbedaan perolehan suara,” ujarnya.

Ia menambahkan, perolehan kursi di tahun 2019 tersebut mereka raih tanpa keberadaan tiga kader mereka dalam unsur kepengurusan. Saat ini, tiga anggota dewan tersebut masuk dalam kepengurusan sehingga diyakini akan mendongkrak perolehan suara.

“Tidak hanya itu, kita iuga memiliki tokoh masyarakat yang juga tokoh sentral yang akan menaikkan perolehan suara Perindo,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan dalam arahannya menyampaikan bahwa upaya membesarkan partai tidak dapat dilakukan tanpa kerja keras. Target 7 kursi di 2024 mendatang menurutnya bukanlah hal mudah jika tanpa kinerja bersama seluruh kader.

“Perindo yang hadir mulai dari nol dan sejauh ini sudah memiliki suara 3 kursi di Nias Selatan akan membuat partai lain memperhitungkan kekuatan kita. Dan ini akan menjadi tantangan besar, karena mereka akan menjadi tau strategi kita,” sebutnya.

Satu lagi pesan  ketua  DpwRudi Zulham yakni agar pengurus DPD Perindo Nias Selatan senantiasa menjaga silaturahmi dengan seluruh kalangan, termasuk kalangan jurnalis(aSp)