Edukasi

Medanoke.com- Lhokseumawe, Untuk menyokong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sarana serta prasarana (Sarpras) yang dimiliki Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. di Ruang Rapat Direktur PNL, Lantai II Kantor Pusat Administrasi PNL, Selasa (28/6/22).
 
Kedepannya kerjasama ini dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki baik oleh PNL maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.
 
Untuk ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 
Dir PNL Ir. Rizal Syahyadi, S.T. M.Eng.Sc dalam kata sambutannya menyatakan apresiasi dan terimakasih sebesar+besarnya kepada Kajari Lhokseumawe atas terciptanya kerjasama yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, dengan harapan PNL Kejari Lhokseumawe dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program dari kedua lembaga ini.
 
Dalam kesempatan ini, Rizal Syahyadi menambahkan tentang perkembangan PNL dan Pendidikan Vokasi di Indonesia.
 
“PNL saat ini memiliki 27 Program Studi. Salah satunya Magister Terapan Prodi Keuangan Islam Terapan. Alhamdulillah, dengan dukungan mitra kerja dan stakeholder, PNL terus berkiprah di kancah nasional. Salah satunya selama 3 tahun belakangan ini, PNL selalu berada di peringkat teratas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia”, jelas pria yang akrab disapa Didi ini.
 
Sementara itu Kajari Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terealisasinya kerjasama antara Kejari Lhokseumawe dengan PNL.
 
Kajari menambahkan, dalam upaya mendukung peran dan fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi, PNL membutuhkan adanya kerjasama dengan instansi lain dalam mewujudkan visi dan misinya, salah satunya melalui kerjasama dengan Kejari Lhokseumawe.
 
Turut hadir, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lhokseumawe M Azril SH MH, serta para Jaksa Pengacara Negara Kejari Lhokseumawe.

Sementara itu dari PNL, hadir para Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Pejabat Fungsional dan Koordinator Humas dan Kerjasama. (aSp)

Medanoke.com-Medan, DPW Perindo Sumut mengelar ‘Pelatihan Juru Bicara” di Kartini Ballroom, Le Polonia Hotel, Medan, Rabu (15/6/22), untuk kepengurusan Partai Perindo di wilayah Sumut 
 
Sejumlah tokoh nasional menjadi pembicara. Di antaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mantan komisioner KPU Pusat dan Tama Satrya Langkun yang aktivis antikorupsi dan pekerja sosial.
 
Tama mengatakan, menjadi juru bicara tak sekadar menyampaikan tapi harus cerdas. “Cerdas bukan hanya untuk di produk juru bicara tapi harus mencerdaskan publik sebagai pembaca karena tanggung jawab mencerdaskan bangsa adalah bagian tugas juru bicara. Selain menyampaikan isi sebagai produk, ” tegasnya.
 
Mantan anggota LPSK itu membedah kekuatan media sebagai mitra juru bicara. “Media sosial, media mainstream serta akun pribadi, di medsos adalah bagian mitra,” tambahnya.
 
Terkait kepartaian, ia memastikan, juru bicara harus mampu menangkap isu di masyarakat, mengurai kepada publik yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya tentang penghapusan tenaga honorer 2023. “Apa sikap Partai Perindo dalam komimen membela publik? Honorer di Indonesia 400-an ribu. Bagaimana nasib mereka tatka peraturan pemerintah itu diberlakukan?,” jelasnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Fraksi Gabungan DPRD Medan (Hanura, PSI, PPP) menilai, realisasi penyerapan dana anggaran belanja pada program pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama masih sangat minim.

Untuk program pengelolaan pendidikan sekolah dasar (SD) dialokasi anggaran sebesar Rp 102.704.638.346, ironisnya hanya 13 persen (Rp 13.842.300.155) dari seraapan dana yang mampu direalisasikan.
 
Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan belanja untuk Pendidikan Menengah Pertama (SMP), alokasi belanjanya sebesar Rp 50.952.351.998, yang terealiasasi hanya sebesar Rp.9.172.315.445  (18 persen).

Masalah ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi, Renville Napitupulu ketika menyampaikan pemandangan umum Fraksinya tentang  Pertanggungjabawan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022), dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
 
Dikatakannya, realisasi belanja Bidang Pendidikan pada APBD 2021 mencapai 89,28 persen, dari alokasi belanja yang disiapkan sebesar Rp.945.186.368.583, terealiasasi sebesar Rp.843.865.393.240.

“Bila persentase capaian ini dijadikan indikator untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan, maka dapat dinilai baik,” ucapnya.
 
Sehingga kata dia, Fraksi Gabungan menilai, dengan data realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa tugas pokok dinas pendidikan untuk pengelolaan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama perlu lebih ditingkatkan. “Untuk itu kami mohon penjelasan dari Wali Kota Medan, apa penyebab sangat rendahnya realisasi belanja pada kedua program pengelolaan pendidikan  tersebut,” jelasnya.
 
Untuk bidang Dinas Pekerjaan Umum (PU) lanjut Renville, dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp.465.887.802.674, yang terserap hanya sebesar Rp.283.084.091.994 (60,76 persen).Jika dilihat realisasi program pembangunan kota, pada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase realisasi anggaran hanya sebesar 65,52 persen.
 
Sedangkan program pembangunan drainase kota sebut Renville terealisasi  53, 91 persen, program penyelenggaraan jalan terealisasi 54,40  persen, pembangunan jalan 54,02 persen, rehabilitasi jalan 20,11 persen, pemeliharaan berkala jalan  6,77 persen, pembangunan jembatan 0,00 persen, dan rehabilitasi jembatan 7,34 persen.
 
Denga pencapaian tersebut, fraksi ini menilai daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Hal  ini menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur di Kota Medan pada tahun 2021 belum sesuai target yang ditetapkan. Sehingga adanya indikasi perencanaan kurang matang atau tidak optimalnya pekerjaan pelaksanaan kontraktor di lapangan. Akibatnya, volume pekerjaan berkurang yang menimbulkan adendum kontrak juga bertambahnya SiLPA atau anggaran tidak sepenuhnya terealisasi.
 
“Fakta menunjukkan, kondisi infrastruktur di Kota Medan masih belum baik. Untuk itu kami mohon penjelasan atas rendahnya daya serap anggaran program infrastruktur.  Ungkap Renville

Namun kami mengapresiasi Dinas PU  mulai  terlaksananya pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan di tahun 2022  dengan sistim kontrak payung atau kesepakatan sejumlah pihak melakukan pengadaan barang dan jasa yang outputnya dapat melaksanakan pekerjaan di lapanngan jauh lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya dan  mutu yang lebih baik,” ungkapnya. (aSp)

Medanoke.com-Medan ,Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Univa Medan, Ismail Pandapotan Siregar meng- Apresiasi kinerja Kapolrestabes Medan, Bapak Kombes Pol  Valentino Alfa Tatareda atas pelaksanaan tes urin kepada seluruh anggota dijajaran kepolisian Polrestabes Medan, (9/6/22).
 
Ismail menilai,  pelaksanaan kegiatan ini  adalah suatu bentuk keseriusan Kapolrestabes Medan dalam mewujudkan Wilayah Bersih Tanpa Narkoba di Kota Medan. Untuk itu “bersih bersih narkoba” ini dikhususkan dan dilaksanakan secara internal di jajaran anggota kepolisian Polrestabes Medan.
 

Ditambah lagi kegiatan tes urin ini di lakukan tanpa sepengetahuan jajarannya dan apabila ada salah satu anggota kepolisian Polrestabes Medan yang positif menggunakan narkoba maka Kapolrestabes akan memberikan sangsi yang seberat-beratnya.
 
Atas dasar ini Ismail memberikan apresiasi kepada Kapolrestabes Medan, “MPM Univa Medan dan saya selaku Ketua mengacungkan dua jempol ke Pak Valentino Alfa Tatareda dan saya rasa hal ini tidak berlebihan, malah sangat bagus untuk terus di terapkan secara berkala,” ucap  Ismail Pandapotan Siregar.
 
Diketahui narkoba adalah musuh bersama negara dan setiap pemakai narkoba biasanya akan melakukan kegiatan yang negatif dan kecendrungan untuk berbuat krimin

Sebelumnya, anggota Kepolisian Polrestabes Medan yang berinisial WW, ditangkap terkait perkembangan kasus narkoba yang melibatkan oknum Hakim PN Rangkas Bitung, Banten.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH menjadi Pemateri pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota, Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Hotel Santika Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (31/5/22).
 
Kegiatan Rakor dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Kepala BPKP Provinsi Sumut, Forkopimda Sumut, para Bupati/Walikota, Kapolres, Kajari, Dandim, OPD serta undangan lainnya.
 
Kajati Sumut Idianto SH membawakan materi dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran”.
 
Kejaksaan memiliki dua bidang strategis dalam pencegahan yang akan mensuport penyerapan angaran, fungsi untuk melakukan pengamanan Proyek Strategis Nasional (Bidang Intelijen) dan Bidang Datun yang memiliki fungsi memberikan Legal Opinion  (Pendapat Hukum) dan Legal Asistance (Pendampingan Hukum) terhadap APBN, APBD tentunya juga BUMN dan BUMD.
 
“Yang paling penting adalah ada niat baik dari Kepala Daerah untuk meminta pengamanan dan pengawalan terhadap sebuah pembangunan. Kemudian menjadi kunci untuk percepatan penyerapan anggaran, ada tiga hal yang sangat penting dijalankan. Yaitu tertib Yuridis, tertib Administrasi dan tertib Phisik. Kalau tigal hal ini benar dijalankan, maka pembangunan akan berjalan sesuai harapan dan terhindar dari potensi penyimpangan, ” kata Idianto.
 
Kajatisu Idianto SH MH memaparkan tiga hal yang dapat menghindari perbuatan korupsi
Selain Kajati, Kapolda Sumut, Gubsu, Pangdam I/BB, Kepala BPK dan Kepala BPKP Provinsi Sumut juga menyampaikan materi terkait dengan penyerapan anggaran dan pembangunan infrastruktur
 
Pada kesempatan itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa saat ini angka pertumbuhan ekonomi sudah sebesar 3,90%. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi terganggu bahkan sempat berada pada posisi minus. Pandemi juga mengakibatkan berkurangnya investasi yang masuk ke daerah ini. Maka salah satu cara meningkatkannya adalah dengan mempercepat serapan anggaran.
 
Hingga Mei 2022, serapan anggaran daerah seluruh kabupaten/kota di Sumut sekitar 19,06%. Kabupaten/kota tertinggi penyerapan anggaran belanjanya antara lain Kota Tanjungbalai, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Serdangbedagai. Edy juga menyayangkan masih ada kabupaten/kota yang anggaran belanjanya baru 10%.
 
“Harusnya ini sudah 50%, ini masih ada yang 10%,” tandasnya.
(aSp)

Medanoke.com. DELISERDANG | Al Jam’iyatul Washliyah bertekad membangun konsolidasi organisasi secara buttom up. Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Sumatera Utara dan Aceh ini, seakan ingin napak tilas para pendiri yang berdakwah mulai dari pelosok-pelosok desa.

“Bukan menghilangkan tradisi formalistik yang bersifat lazim dilakukan selama ini, namun kedepan Al Washliyah Sumut akan membangun konsolidasi dari bawah yaitu dimulai dari madrasah dan sekolah-sekolah yang dimiliki,” ucap Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut, Dr H Dedi Iskandar Batubara SH SSoS MSP pada pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut di halaman MTs Al Washliyah 22 Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Jumat (27/5/2022).

Hadir Ketua Umum PB Al Washliyah Dr KH Masyhuril Khamis MM, Asisten I Pemkab Deliserdang Citra Efendi Capah, Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri SH, Forkopimda, alim ulama, MUI Deliserdang, Pengurus Daerah Al Washliyah di antaranya Deliserdang, Medan, Paluta, Sergai, pengurus PW Al Washliyah Sumut dan Organ Bagian serta Ormas Islam dan OKP.

“Ternyata gak harus di Medan buat acara baru ramai datang, Rakerwil ini ramai hadir pada pengurus dan warga Al Washliyah, padahal tempatnya jauh. Tradisi ini harus diteruskan. Kita hadir dan melihat langsung sekolah kita dan kehadiran kita sebagai syiar membesarkan Al Washliyah,” tegasnya.

Kata senator asal Sumatera Utara ini, Al Washliyah Sumut harus membangun organisasi dari bawah. Buktinya teori Presiden Jokowi dengan konsep membangun negara ini dari desa atau pinggiran berhasil dilakukan.

“Kita lupa bahwa Al Washliyah Sumut paling banyak warganya di pinggiran. Kita jujur sepanjang pesisir dimulai dari Langkat yakni Pematang Jaya yang diujung berbatas dengan Aceh Tamiang. Kita harus mutar dan ada madrasah Tsanawiyah Al Washliyah disitu. Begitu juga di Pangkalan Susu, Secanggang sampai ke Tanjungbalai. Inilah cara kita hari ini untuk mengkonsolidasikan organisasi. Kita ingin hadir di semua madrasah dan sekolah Al Washliyah,” ujarnya seraya menyebutkan bukan sekadar organisasi mengintruksikan supaya datang ketika Milad Al Washliyah dan kedepan kita akan gilir sekolah sekolah untuk didatangi.

Dedi Iskandar juga mengatakan konsolidasi selanjutnya adalah organisasi juga bisa menjadi tempat pengaduan bagi semua lembaga pendidikan Al Washliyah sekaligus menjadi tempat solusi. “Kita ucapkan kepada Sekretaris PW Al Washliyah Sumut yang telah membangun relasi dan insya Alloh tahun ini ada 30 sekolah kita yang akan dibangun dari APBN dan bulan Juni mudah-mudahan bisa dieksekusi. Pemrovsu juga akan memberikan bantuan lagi untuk 100 sekolah Al Washliyah kita di PAPBD 2022,” ungkapnya seraya mengatakan dari sekolah Al Washliyah seperti MTs Al Washliyah Galang banyak menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sekretaris PW Al Washliyah Sumut Alim Nur Nasution dan AKBP (Purn) Enjang Bahri, Ketua paguyuban Masyarakat Banten Sumut.

Menurut Dedi, hal itu wajar diberikan kepada Al Washliyah yang nyata melalui programnya mencerdaskan anak bangsa.
“Saya bilang sebenarnya bukan meminta, tapi hak kita untuk memerolehnya. Negara ini belum ada tetapi Al Washliyah sudah menjalankan programnya mencerdaskan anak bangsa kita. Sebenarnya urusan menyekolahkan anak bangsa ini menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Tapi negara tidak mampu, kemudian masyarakat pun dilibatkan yakni Al Jam’iyatul Washliyah,” katanya sembari mengungkapkan tahun 1931 Al Washliyah Tebingtinggi sudah membangun sekolah.

“Pekerjaan Al Washliyah dari pertama berdiri, dan kami sudah pakarnya mengurusi sekolah, kami ahlinya. Tapi yang kami urus adalah masyarakat proretal (masyarakat kelas bawah), dan memang itu bagian kami dan kalau ada panca amal dan salah satu isinya mengurus fakir miskin, makanya ada panti asuhan Al Washliyah. Karena kita dari dahulu mengurusi orang miskin,” jelasnya lagi.

Dedi kembali menegaskan bahwa Al Washliyah memiliki tugas dan tanggung jawab mengurusi ummat dan mencerdaskannya.
“Dan itu yang kita lakukan dan konsisten hingga hari ini. Alhamdulillah, kita juga mendapat bantuan dari Bu menteri tenaga kerja yang datang beberapa waktu lalu memberikan bantuan Rp2 miliar dalam bentuk BLK komunitas yang kita bangun sebanyak 2 unit dengan perunitnya Rp1 miliar, Alhamdulillah. Kita akan bangun di Seirampah dan Medan,” ungkapnya.

Selanjutnya konsolidasi yang dilakukan yakni membangun komunikasi yang baik dengan jajaran dan struktur.
“Cukup banyak tokoh yang datang ke Sumut dan semuanya minta agar diterima oleh PW Al Washliyah Sumut. Saya bilang konsep moderasi beragama digaungkan hari ini, kami sejak lahir sudah moderat. Dimana moderatnya Al Washliyah, namanya Al Jam’iyyah Al Washliyah, itu sudah moderat perkumpulan yang menghubungkan. Artinya gak boleh ada yang merasa tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan organisasi apapun. Bahkan dengan binatang pun kita ketika belajar ke Al Washliyahan. Artinya siapapun yang datang ke Al Washliyah silakan, mau yang seakidah dengan kita atau tidak. Supaya orang tau bahwa saudara-saudara yang tidak seakidah ingin bertemu dengan Al Washliyah Sumut,” kata Dedi.

Al Washliyah komitmen independen. Kalaupun datang calon presiden atau ketua Umum parpol, tujuan tersebut agar yang datang menjadi bagian dari Washliyah, karena rumah Washliyah merupakan perkumpulan yang menghubungkan. “Tapi ingat, kedatangan tokoh-tokoh itu tidak akan menggoyangkan aqidah kami, Shibghah kami, dan mengguncangkan khittah, perjuangan kami, Wijhah kami tidak bergeser dari Shibghah kami, Al Washliyah,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum PB Al Washliyah KH Dr Masyhuril Khamis MM menyebutkan bahwa pendiri organisasi Islam dalam mengembangkan organisasi datang dari pintu ke pintu dan sekolah. “Makanya tidak heran jika Al Washliyah berada di pinggiran Sumatera Utara dimulai Langkat hingga ke pesisir Sibolga dengan kondisinya yang sangat memprihatikan,” katanya.

Masyhuril Khamis juga menegaskan bahwa apa yang diperoleh Al Washliyah saat ini merupakan hak yang harus diberikan. “Ketika hak itu diberikan, Insha Allah kewajiban itu akan kami tunaikan,” ujarnya.
Bahkan, katanya, apa yang terjadi pada saat ini yakni kepincangan, kebodohan dan perpecahan, Al Washliyah tetap komit dan bersatu dengan kepentingan serta progres pemerintah saat ini.

Tiga Hal yang Dikembangkan

Sejak memimpin PB Al Washliyah, Masyhuri Khamis mengatakan ada tiga hal yang harus dikembangkan dan diberikan solusinya. Pertama, percepatan konsolidasi yang harus dimatangkan di dalam rapat kerja.
Selanjutnya, penertiban aset . Dia berharap pada Rakerwil I. Secara regulasi, PB Al Washliyah sudah mendaftarkan organisasi Islam ini di Kemenkumham serta hak paten nama Al Washliyah.

“Pada saatnya kita akan menertibkan siapapun yang memakai nama, logo dan simbol Al Washliyah. Kita berharap dengan sertifikasi semua aset Al Washliyah serta prosesnya satu pintu, maka kalau di Sumut ada 600 lebih lembar sertifikat, maka 80 persen aset Al Washliyah ada di Sumut,” jelasnya.

Sebab, aset itu merupakan wakaf yang tidak boleh diwariskan, diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan. “Sudah saya hitung total aset Al Washliyah sebesar Rp2 Trlilun. Jadi hidup kita ini yang dilihat orang adalah kontribusinya bukan durasinya. Salat itu 24 jam hanya 1 jam kita diajarkan untuk salat. Salat wajib, Sunnah, qiyamullail, setelah kita kumpul-kumpul hanya 1 jam dari 24 jam. Dengan kita salat dan kumpulkan waktu satu jam itu, kontribusinya sehari semalam kita selamat dari perbuatan mungkar. Artinya kontribusi kita bukan durasi,” jelasnya.

Dan yang ketiga adalah kaderisasi. Menurutnya, di Al Washliyah ada dua organ bagian yang konsen pada kaderisasi yakni Ikatan Pelajar Al Washliyah dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah. “Saya juga dikatakan kepada Ketua Pimpinan pusat IPA dan HIMMAH untuk membuat kaderisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya, seperti di pulau Jawa,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, H. Junaedi Husda S.Ag, mengatakan pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut di Galang merupakan kesepakatan untuk melaksanakan di pinggiran Kota Medan.

Selanjutnya 28 Mei 2022, Rakerwil I dilaksanakan di Fave Hotel di Jalan S Parman Medan dengan peserta pengurus daerah dari 29 kabupaten, majelis, lembaga dan badan dan pengurus PW Al Washliyah, organ bagian.

Minggu 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB, penutupan dilaksnakan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu. Penutupan Rakerwil I sekaligus halalbihalal.

Pada kesempatan itu, rombongan PB Al Washliyah dan PW Al Washliyah Sumut dan PD Al Washliyah yang hadir meninjau pembangunan kantor PD Al Washliyah Deliserdang.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Pengurus Wilayah (PW) Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I berlangsung selama tiga hari, 27 hingga 29 Mei 2022, dengan mengusung tema ‘Optimalisasi Program Kerja Panca Amal Al Washliyah’.

Di hari pertama, Jumat 27 Mei 2022 Rakerwil I akan berlangsung di MTs Al Washliyah 22 Galang, Kabupaten Deliserdang dan dibuka oleh Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara. Kemudian, di hari Kedua, Sabtu 28 Mei 2022. Rakerwil berlangsung di Fave Hotel di Jalan S Parman, Kota Medan.

Selanjutnya, hari ketiga, Minggu 29 Mei 2022. Pada hari ini penutupan Rakerwil Al Washliyah direncanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut dan dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi.

Sekretaris PW Al Washliyah Sumatera Utara, Alim Nur Nasution SE MM menjelaskan selama pengurusan PW Al Washliyah Sumatera Utara dipimpin Dedi Iskandar Batubara, baru kali digelar Rakerwil. Hal ini terkendala dengan pandemi Covid-19 melanda Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut ini.

“Ini merupakan rapat kerja kami pertama selama dua tahun periodesasi kami PW Al Washliyah Sumatera Utara berhubung dua bulan setelah terpilih. Kita mendapatkan ujian. Terpilih di bulan Februari tepatnya April Mei sampai Juni sudah dimulai Covid-19 se Indonesia. Akhirnya memang, tahun 2022 ini suasana kita mudah-mudahan sudah normal kembali,” ucap Alim dalam jumpa pers di Kantor PW AL Washliyah di Jalan SM Raja, Kota Medan, Selasa (24/5/2022) petang.

Dalam jumpa pers tersebut, juga dihadiri oleh Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, H. Junaedi Husda S.Ag, MM, Sekretaris Panitia Gusliadi Ritonga S.Ag dan Ketua Steering Commite, Drs Anshoruddin MH.

Alim berharap Rakerwil kali ini, tentu akan membangun sebuah kerja-kerja organisasi yang sesungguhnya Al Washliyah ini tidak keluar dari Panca Amalnya. Ia mengatakan, fokus Rakerwil ini bertitik berat kepada persoalan pendidikan dan juga persoalan dakwah di tengah-tengah masyarakat.

“Ini menjadi sebuah prioritas bagaimana ini menjadi prioritas dalam rapat kerja pertama kami ini. Selanjutnya, rapat kerja ini membahas tentang saatnya Al Washliyah juga ikut bagaimana menyelesaikan persoalan persoalan keummatan, terutama pengembangan dan pemberdayaan ekonomi keummatan. Ini menjadi juga bahasan dari seluruh pengurus wilayah yang juga akan menjadi agenda kami nanti dalam raker wilayah ini,” jelas Alim.

Alim mengatakan PW Al Washliyah dibawah kepemimpinan Dedi Iskandar telah melaksanakan sensus anggota dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota.

“Kenapa kita yang sudah 91 tahun kok ini data keanggotaan Al Jam’iyatul Washliyah belum terdata dengan baik. Makanya, lebih kurang 4 bulan yang lalu, Al Washliyah meluncurkan program sensus Warga Al Washliyah. Yang nantinya kami berharap dengan sensus itu lahir lah kepemimpinan pengurus Al Washliyah di tingkat desa dan Kelurahan se Sumatera Utara,” kata Alim.

Alim mengatakan tujuan sensus anggota ini, diharapkan dapat terbangunnya ranting Al Washliyah atau berdirinya struktur Al Washliyah ditingkat desa. Sehingga, ia mengungkapkan bertambah solidnya seluruh pengurus dan kader Al Washliyah.

Alim mengungkapkan Al Washliyah merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam terbesar di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang memiliki 619 sekolah, 5 Perguruan Tinggi, 1 BPRS dan 6 ribuan dai dan ustazd.

“Kita kan pingin Al Washliyah itu lahir dengan kebermanfaatan. Kemudian, juga menjadi solusi probelematika keummatan,” sebut Alim.

Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, H. Junaedi Husda S.Ag,  mengatakan untuk persiapan Rakerwil I Al Washliyah sudah mencapai 75 persen.

“Rapat kerja wilayah ini, hasil-hasil dilahirkan ini merupakan keputusan Rakerwil secara hukum dam secara teknis menuju Rakernas pada bulan Juni 2022 mendatang. Dengan dinamika yang tinggi dapat memberikan masukan kepada Pengurus Besar Al Washliyah,” kata Junaedi.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Bidang Penerangan Hukum (Penkum) pada Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar kegiatan Jaksa Menyapa di radio KISS 105 FM Jalan Cut Nyak Dien, Medan.
 
Kegiatan yang digelar pada Selasa (24/5/22), menghadirkan nara sumber Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH, MH, Jaksa Fungsional Joice V Sinaga dan Lamria Sianturi serta dipandu host Galuh mengangkat topik tentang “Peranan Penerangan Hukum Kejati Sumut dalam Memperkenalkan Institusi Kejaksaan serta Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat”.
 
Joice V Sinaga menyampaikan peran Penkum adalah sebagai bidang yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum.
 
Selain itu juga sebagai humas Kejaksaan, yaitu menyiapkan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai kegiatan atau pun masalah menyangkut kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 
“Dan biasanya Penkum ini bekerjasama dengan wartawan atau media massa, media sosial, media elektronik, serta radio untuk mempublikasikan kegiatan dan program Kejaksaan agar masyarakat mengenal Kejaksaan,” kata Joice V Sinaga.
 
Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) ada Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) yang bertanggungjawab dengan segala kegiatan di Bidang Penkum dan Kasi Penkum juga sebagai juru bicara di Kejati Sumut.
 
Dalam kesempatan itu, Joice V Sinaga juga menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang Penkum. Mulai dari penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, kampus dan pesantren. Kegiatan penyuluhan hukum ini tujuannya adalah untuk mengenalkan norma-norma hukum agar siswa atau mahasiswa bisa mengenal hukum dan menjauhi hukuman.
 
“Ada juga kegiatan jaksa menyapa di radio atau televisi, menerima unjuk rasa, mempersiapkan pers release untuk media massa, materi untuk media sosial serta pemberitaan di website Kejati Sumut, dengan motto ‘informasi Anda adalah kewajiban kami’,” kata Lamria Sianturi.
 
Penkum Kejati Sumut itu, kata Lamria Sianturi memiliki tugas memberikan informasi penting terkait dengan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut. 
 
Di akhir kegiatan, Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan bahwa Bidang Penkum Kejati Sumut memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menginformasikan dan menyampaikan apa saja kegiatan yang dilaksanakan di Kejati Sumut, termasuk kinerjanya.
 
“Sampai sejauh ini, Bidang Penkum Kejati Sumut terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan informasi penting terkait penanganan hukum di wilayah hukum Kejati Sumut,” ungkapnya.
 
Bidang Penerangan Hukum juga menjadi motor di Intelijen untuk menerima aksi unjuk rasa dengan santun dan dengan cepat sehingga aspirasi masyarakat dapat sampai ke pimpinan.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Suparji Ahmad, Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terus berupaya membongkar skandal minyak goreng. Terbaru, jajaran yang digawangi Jaksa Agung ST Burhanuddin itu berhasil meringkus pria berinisial LCW.
 
Suparji menilai penangkapan ini langkah progresif karena yang bersangkutan dikenal sebagai pengamat ekonomi dan juga dikabarkan konsultan perusahaan eksportir. Yang mana di antara oknumnya sudah ditetapkan seabagai tersangka.
 
“Kita mengapresiasi jajaran kejaksaan yang terus berupaya mengusut tuntas kasus yang sudah membuat masyarakat susah ini. Penetapan LCW juga merupakan langkah progresif dari kejaksaan,” kata Suparji dalam keterangan persnya.
 
Pria yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia ini menduga kuat tersangka LCW mempunyai kepentingan bisnis dalam tata niaga minyak goreng. Terlebih perannya yang kemungkinan besar sangat sentral di lingkaran tersebut.
 
“Terlebih dalam waktu yang sama LCW sebagai orang swasta tanpa jabatan struktural diberikan peran di Kemendag untuk mengatur tata niaga minyak goreng bersama tsk IWW (dirjen daglu). Maka Kejaksaan perlu mendalami lebih jauh soal LCW itu,” tuturnya.
 
“Dalam pengambilan kebijakan itu, ternyata pemberian ijin eksport dilakukan secara melawan hukum karena syarat 20 % distribusi dimanipulasi seoalah-olah telah memenuhi syarat tanpa cek and ricek di lapangan,” sambungnya.
 
Supari berharap, tim penyidik tetap fokus terhadap penyelesaian perkara atas 5 tersangka yang telah ditetapkan. Penyidik, kata dia, dalam penyelesaian perkara perlu fokus dan tidak bias dalam penanganan perkara.
 
“Artinya tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yg tidak terkait dengan substansi perkara. Dan penyidik sampai saat ini tetap fokus dan belum mendapat keterangan dan fakta terkait pihak lain dan perusahaan pengekspor minyak lainnya,” tuturnya.
 
Di sisi lain, ia tetap mengimbau masyarakat terus mengawal kasus ini agar penegakan hukum berjalan secara profesional berjalan sesuai temuan alat bukti. Yang terpenting, Suparji menekankan penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan yang beradab dan tidak berlaku zalim terhadap hak asasi setiap warga negara.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut menggelar halal bi halal dalam rangka mempererat silaturahmi guna menunjang tugas kemitraan dunia jurnalistik. Acara berlangsung sederhana dan penuh keakraban itu dilaksanakan di warung kopi (Warkop) dekat Kantor Kejatisu, Rabu (18/5/22).

Forwaka mengundang Kajatisu Idianto diwakili Kasi Penkum Kejatisu, Yos A Tarigan SH, MH, yang disambut Ketua Forwaka Sumut, Martohab Simarsoit SH MH, Sekretaris Forwaka Andri Syafrin Purba, S.Sos dan Penasehat Forwaka Sumut, Zainul Arifin Siregar SAg serta para pengurus maupun anggota wartawan Forwaka Sumut lainnya.

Ketua Forwaka Sumut, Martohab Simarsoit dalam sambutannya mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada sahabat wartawan yang merayakannya.

Dikatakan Martohab dengan pertemuan halal bi halal semakin mempererat tali silaturahmi antara wartawan dengan pihak Kejaksaan dalam memberikan sumbangsih kritik dan saran membangun mendukung penegakan supremasi hukum.

Lebih lanjut diharapkannya bahwa ruang lingkup peliputan tidak hanya sebatas kejaksaan namun juga hendaknya didalam ruang lingkup hingga persidangan di Pengadilan. “Karena sama-sama kita ketahui antara pengadilan dan kejaksaan saling bersinergis,” ucapnya.

Senada dengan itu, Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan menyampaikan bahwa peran media mempunyai posisi penting dalam penegakan hukum.

“Khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana,” ujar Yos yang sebelumnya pernah menjadi wartawan.

Dikatakan Yos bahwa Wartawan dan Kejaksaan, merupakan mitra strategis dalam proses penegakan hukum. “Kemitraan ini perlu dibangun, ditingkatkan, dan dipertahankan, terlebih dalam menunjang tugas tugas kejaksaan selaku Pengacara Negara,” tuturnya.

Halal bi halal antara Kejatisu dan Forwaka diisi dengan dialog hukum dan diakhiri dengan saling bersalaman serta bermaaf-maafan. “Di bulan Syawal ini, masih suasana Idul Fitri, kami dari Kejatisu mengucapkan Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan bathin,” ucap Yos. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2015 tentang sistem penanggulangan kemiskinan, Senin (16/05/2022).
 
Kegiatan itu dilaksanakan di kawasan Daerah Pinggiran Rel (DPR) kereta api di Jalan Asrama Gang Rel Lingkungan XII, Kel Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 
Di sela-sela sosialisasi, tampak kereta api   lalu lalang dengan mengeluarkan klakson yang memekikkan telinga. Ngeri.
 
Menurut Antonius, sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran rel kereta api agar mereka tahu apa yang menjadi hak-haknya berkaitan dengan program pemerintah. Seperti BPJS Kesehatan gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, bantuan sosial dan persoalan administrasi kependudukan.
 
“Mungkin selama ini mereka luput dari perhatian pemerintah. Mereka merupakan masyarakat marginal (terpinggirkan) yang merupakan warga Medan juga,” ujar Antonius Tumanggor.
 
Menurut politisi dari partai NasDem ini, banyak program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang belum menyentuh masyarakat marginal pinggiran rel kereta api.
 
“Kita mendorong pemerintah agar hak-hak warga miskin dapat di realisasikan sesuai peraturan Wali Kota Nomor 33 tahun 2021 tentang fakir miskin dan warga tidak mampu,” ungkapnya.
 
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede yang hadir pada sosialisasi perda itu meminta warga untuk mendaftarkan diri agar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
 
“Ini menjadi syarat agar warga mendapatkan bantuan atas program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,” katanya.
 
Sebagaimana diketahui, DTKS adalah layanan sistem data yang memuat 40 persen data penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah, termasuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini, kata Irwanto, merupakan data kependudukan yang dijadikan acuan Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
 
“Jika belum terdaftar, warga miskin tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun itu,” terangnya.
 
DTKS Kemensos, kata dia, tidak muncul secara tiba-tiba karena memang ada dasar hukumnya. Berikut beberapa udang-undang yang menjadi dasar hukum dari DTKS  yakni UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Musyawarah daerah luar biasa (Musydalub) pimpinan daerah ikatan pelajar al washliyah kota medan digelar pada minggu semalam 17/03/2022 di Universitas Al Washliyah Kota medan dan di hadiri oleh unsur pimpinan kecamatan Ikatan pelajar al Washliyah se kota medan serta kader Ikatan pelajar al washliyah se kota medan.

Musyawarah daerah luar biasa (Musydalub) ini berlangsung Aman dan Kondusif setelah di buka langsung oleh ketua pimpinan wilayah Ikatan pelajar Al washliyah provinsi Sumatera Utara, Mhd Amril Harahap dalam sambutanya Amril mengatakan, “Sudah saatnya ikatan pelajar Al washliyah kota medan mampu menjadi barometer ya IPA di Sumatera Utara karena posisi Kota medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara maka jabatan sebagai PD IPA Kota Medan ini adalah jabatan seksi yang harus dijalankan dengan baik serta bergandengan tangan dengan PW IPA Sumut yg juga berdomisili di medan segala apa pun itu kalau PW dan PD berjalan dengan baik insya allah IPA kita ini akan terukur di sumatera utara ,” Ujar Amril

Kemudian dilanjutkan dengan agenda sidang Musdalub PD IPA Kota Medan dan terpilihlah Ahmad Irham Tajhi sebagai ketua setelah di tetapkan dan di sepakati oleh peserta Musydalub PD IPA Kota Medan. saat di konfirmasi Irham mengatakan bahwa ini adalah amanah dari seluruh kader IPA di kota Medan. “Saya akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini sesuai amanah organisasi dengan baik dan benar serta selalu berpegang teguh dan kordinasi yang baik dengan pimpinan di atas saya, karena kita menyadari IPA kota Medan ini akan kembali ke masa emasnya apabila di bangun komunikasi ke seluruh aspek baik dari luar maupun dari dalam. “pungkas Irham..

Irham juga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan konsolidasi organisasi dan perbaikan ke bawah sampai ke tingkat ranting hal ini di anggap sangat serius untuk elektabilitas organisasi kedepan, saya dan kawan kawan IPA kota Medan akan menindak tegas apabila masih ada oknum yang mengaku ngaku sebagai Pengurus PD IPA Kota Medan kami bersama PW IPA Sumut telah sepakat akan melaporkan ke pihak yang berwajib apabila terjadi hal demikian ” tutup Irham dengan tegas.(red)

Medanoke.com – Medan, Terkait relevansi vaksin, anggota DPRD Medan, Afif Abdilah menilai Dinas Pendidikan Kota Medan salah kaprah.karena belum ada aturan baku yang mewajibkan peserta didik harus sudah vaksinasi untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT).

Afif menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 4 menteri, yang wajib daring adalah guru jika belum di vaksin, sedangkan bagi peserta didik hanya himbauan untuk vaksinasi, demikian menurutnya,

“Kita belum dengar kalau Siswa tidak di benarkan datang ke sekolah karena belum di vaksin,” ucapnya, Selasa, (8/3/2022), menanggapi beredarnya surat Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/DISIDK/0688 tertanggal 7 Maret 2022, terkait methode pembelajaran daring.

Dituturkan adapun Surat ditujukan kepada Kelompok Kerja Pengawas Sekolah SD dan Ka. UPT SD Negeri/SD Swasta di Medan. Dinas Pendidikan meminta agar menginformasikan kepada Orangtua/Wali siswa bahwa, a. Siswa yang belum Vaksinasi tidak di benarkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, tetapi melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian,
b. Sekolah yang jumlah siswa telah mendapatkan Vaksinasi kurang dari 40 persen dari total jumlah Siswa di sekolah; tidak di benarkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

Lalu Sekolah yang jumlah siswa telah mendapatkan vaksinasi lebih dari 40% dari total jumlah siswa di sekolah, dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (50 persen).

Menanggapi adanya perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksamana Putra Siregar, Afif meminta agar menyebutkan Permenkes atau peraturan menteri yang mana mewajibkan siswa vaksinasi.

“Tidak dibenarkan sekolah dengan alasan medis mungkin bisa. Jika selama kita berada di level 3 seperti saat ini masih kita terima aturan ini. Karena level 3 tatap muka hanya yang benar-benar aman yang bisa tatap muka. Tapi jika sudah keluar dari level 3, sudah tidak boleh di berlakukan lagi aturan seperti ini,” jelasnya.

“Aturan dari pusat sudah jelas dan detail. Sudah ada langkah apa yang harus di lakukan saat level 3. Ini sudah bisa menjadi dasar Dinas Pendidikan Kota Medan dalam membuat aturan PTMT. Makanya jangan membuat aturan yang lebih memperumit lagi. Harusnya Dinas Pendidikan merujuk kepada SKB 4 menteri, tidak perlu menambah peraturan yang ada. Kasihan masyarakat,” terang Ketua Fraksi Nasdem Kota Medan ini.
Ditegaskan Afif, dalam aturan menteri, hanya di himbau bagi orang tua murid bagi anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk di vaksinasi. Kecuali tenaga pendidik yang wajib menjalani vaksinasi atau mengajar secara jarak jauh.

“Jadi kalau murid, vaksinasi tidak menjadi syarat utama mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Kecuali ada aturan baru. Sejauh yang kita tahu SKB empat menteri, tidak menjadi syarat utama vaksinasi,” imbuh Afif tegas.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Keumala Dewi, menegaskan larangan  siswa belum vaksinasi, untuk ikut Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kurang sejalan dengan Prinsip Hak Anak.

Hal ini disampaikannya, Selasa (8/3) nyampaikan hal terkait beredarnya surat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan yang berisikan siswa yang belum vaksinasi tidak dibenarkan untuk mengikuti PTM terbatas tetapi melaksanakan pembelajaran secara daring. 
 
Menurut Keumala, surat edaran itu tidak sesuai dengan Prinsip Hak Anak yakni, non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.
 
“Tidak boleh diskriminasi dalam pemberian pembelajaran secara tatap muka, karena hak anak untuk belajar di sekolah adalah sama,”ungkapnya.
 
Hal ini juga, tertuang dalam Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 
Keumala menambahkan, seharusnya status sudah vaksin atau belum, tidak boleh menjadi alasan anak untuk boleh masuk sekolah dan ikut Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) atau tidak.

“Karena sekolah tetap wajib menerapkan protokol kesehatan ketika pembelajaran dilakukan. Dan sudah vaksin, belum tentu bebas dari covid. Walaupun resiko menjadi lebih besar bagi anak belum di vaksin,”ungkapnya.
 
Menurut dia, seharusnya pihak Dinas Pendidikan lebih bijak dalam membuat keputusan. Sekolah yang sudah memberikan vaksin lebih 40 persen kepada anak murid, bisa tatap muka terbatas, dan ini berlaku bagi semua murid, baik yang sudah vaksin atau belum.

“Jadi subjek dari kebijakan Dinas Pendidikan adalah sekolah dan management serta protokolnya, agar mampu melaksanakan KBM/PTM  untuk semua siswa. Seharusnya arahan Surat Edaran itu adalah kepada sekolah dan managemennya, bukan siswa secara personal,”ungkapnya.
 
Terkait beredarnya Surat Edaran itu, Kabid Pembinaan SD Disdik Kota Medan, Fahmi membenarkan telah dibagikan kepada pihak sekolah.(aSp)