NEWSBEAT

Medan – medanoke.com, Dpw Partai Perindo Sumut menerima kunjungan silaturahmi oengurus DPD Partai Demokrat Sumut, rabu (28/09/22). kunjungan bertajuk “Silaturahmi 360 (derajat) ini merupakan agenda resmi dari DPD Demokrat Sumut.
 
Atas kunjungan ke Jalan Cut Nyak Dhien no 2 C Medan (Kantor DPW Perindo Sumut) ini, Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan menyatakan ” Kebersamaan dalam bingkai persatuan antar partai politik menjadi bagian penting untuk membawa Sumatera Utara yang sejahtera”.


Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengatakan kolaborasi partai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan politik bersama.
 
Dalam silaturahmi ini jajaran pengurus DPD Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution didampingi Sekretarisnya Yudha Johansyah, eks Walikota Medan Wakil Ketua Akhyar Nasution juga turut hadir bersama para pengurus Demokrat Sumut lainnya.

 
Pada sisi lain kata Rudi, komunikasi ditingkat pimpinan partai politik sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif.
 
“Komunikasi seperti ini penting dan saya kira harus dilakukan secara intensif. Ini demi menjaga kondusifitas di Sumatera Utara,” pungkasnya.
 

Dalam agenda silaturahmi ini, kedua partai politik saling memberikan cendramata berupa plakat. (aSp).

Medan — medanoke.com, Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, nomor 1c, Kelurahan Pangkalan Masyhur, ,Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera, Senin, (26/09/22) kebanjiran dukungan dari elemen masyarakat dalam berbagai bentuk karangan bunga.terkait perkara celotehan Alvin Lim via Youtube yang menuduh institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
Atas tudingan yang tak mendasar tersebut, masyarakat mendukung dan meminta Korps Adhyaksa untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap Alvin Lim, yang diduga telah menuduh kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
“Pengiriman karangan bunga tersebut sebagai bentuk dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada institusinya untuk mengambil langkah hukum terhadap Alvin Lim yang menggugah konten di youtube, dimana narasi tuduhan yang disampaikan dianggap sangat merugikan para Jaksa dan Institusi Kejaksaan,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (26/09/2022).
 
Dijelaskan Yos, kasus ini berawal dari adanya video yang diunggah tanpa melalui klarifikasi dulu serta menyebut keseluruhan jaksa tanpa terkecuali.
 
“Kemudian Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memilih untuk langsung menempuh jalur hukum yakni melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut, karena unggahan Alvin Lim bukan produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pers,” tegas mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini.
 
Atas laporan Persaja Sumut yang mana diberitakan sejumlah media online maupun cetak, sambung Yos, sehingga masyarakat banyak mengirimkan karangan bunga ucapan untuk mendukung Kejaksaan.
 
“Terimakasih untuk semua ucapan dan dukungan yang spontan, seluruh Jaksa di Sumut berterima kasih atas dukungan masyarakat,” pungkasnya.
 
Diketahui sebelumnya, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) wilayah Sumatera Utara (Sumut) I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian berupa ungkapan “Kejaksaan Sarang Mafia” dalam video yang diunggah di akun youtube Alvin Lim.
 
Diberitakan sebelumnya, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Jumat (23/9/2022).
 
Dalam laporannya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Ketua Persaja Sumut, I Made Sudarmawan SH MH didampingi para anggota Persaja Sumut Yos A Tarigan, SH MH, Syahron Hasibuan, SH MH dan Olan Pasaribu, SH MH menyampaikan bahwa Alvin Lim dinilai telah menuding Jaksa dan institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
Laporan itu tertuang dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 23 September 2022.
 
Ketua Persaja Sumut I Made Sudarmawan mengatakan dalam akun media sosial YouTube, memang ada beberapa kalimat menurutnya telah mencemarkan nama baik jaksa dan institusi Kejaksaan.
 
“Saya secara pribadi sebagai jaksa dan Ketua Persaja Sumatera Utara tidak terima pernyataan tersebut, itu sebabnya kami melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik,” paparnya.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Alvin Lim adalah seorang pengacara atau advokat yang sedang menangani suatu perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung).
 
Namun, dikarenakan diduga tidak terima dengan proses yang sedang berjalan, dia diduga menyebarkan video berbau pencemaran nama baik.
 
“Konten video yang ada dalam akun YouTube tersebut didistribusikan atau disebarkan yang isinya diduga menyerang kehormatan dan nama baik jaksa maupun institusi Kejaksaan,” sebutnya.
 
Menurut I Made Sudarmawan, Avin Lim menyerang kehormatan jaksa maupun institusi Kejaksaan dengan tendensius.
 
“Misalnya, dalam video itu. Alvin Lim mengatakan tidak bermaksud menghina kejaksaan. Tapi kenyataannya, menyerang kehormatan. Kalau dia menganggap ada yang tidak baik dalam penanganan di Kejaksaan, kan bisa melapor ke Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), bisa juga ke DPR RI Komisi III, Kemenko Polhukam, kenapa harus menghina dan membuat video itu di media sosial,” sebutnya.
 
Dikatakan Asintel Kejati Sumut ini bahwa Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan atau ujaran kebencian, dengan dugaan melanggar pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (aSp)
 

Medan – medanoke.com, Ketua Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Jumat (22/9/2022).

Ketua Persaja Sumatera Utara, I Made Sudarmawan, SH,MH, didampingi para Anggota Persaja Wilayah Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Syahron Hasibuan, SH,MH dan Olan Pasaribu, SH,MH menyampaikan, bahwa Alvin Lim dilaporkan dengan nomor laporan Nomor : STTLP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMUT karena menuding jaksa dan institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.

“Dalam akun media sosial YouTube, memang ada beberapa kalimat menurut saya mencemarkan nama baik jaksa dan institusi Kejaksaan. Saya secara pribadi sebagai jaksa dan Ketua Persaja Sumatera Utara tidak terima pernyataan tersebut, itu sebabnya kami melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Alvin Lim adalah seorang pengacara atau advokat yang sedang menangani suatu perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, dikarenakan diduga tidak terima dengan proses yang sedang berjalan, dia diduga menyebarkan video berbau pencemaran nama baik.

“Konten video yang ada dalam akun YouTube tersebut didistribusikan atau disebarkan yang isinya diduga menyerang kehormatan dan nama baik jaksa maupun institusi Kejaksaan,” tandasnya.

Menurut I Made Sudarmawan, Avin Lim menyerang kehormatan jaksa maupun institusi Kejaksaan dengan tandesius.

“Misalnya, dalam video itu. Alvin Lim mengatakan tidak bermaksud menghina kejaksaan. Tapi kenyataannya, menyerang kehormatan. Kalau dia menganggap ada yang tidak baik dalam penanganan di Kejaksaan, kan bisa melapor ke Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), bisa juga ke DPR RI Komisi III, Kemenko Polhukam, kenapa harus menghina dan membuat video itu di media sosial,” tandasnya.

Ketua Persaja Wilayah Sumut I Made Sudarmawan menyampaikan bahwa Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan atau ujaran kebencian, dengan dugaan melanggar pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 156 KUHPidana.

“Kami yakin Polri bisa menindaklanjuti laporan itu berdasarkan dengan adanya bukti yang dimiliki,” pungkasnya.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Ketua Koordinator 234 SC wilayah Sumatera Utara, Ibnu Akbar mengklarifikasi terkait pemberitaan anggota genk motor yang meresahkan masyarakat dengan membawa nama 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu. Kata dia, anggota genk motor itu bukan dari kelompok mereka.

“Saya ingin klarifikasi bahwa saya sebagai ketua 234 SC Sumatera Utara beserta teman-teman mengklarifikasi terkait pemberitaan 234 SC dan itu bukan bagian dari kami,” katanya kepada wartawan, Selasa (20/9).

Ibnu Akbar menuturkan, pada Sabtu (17/9), dirinya baru pulang dari Musyawarah Nasional (Munas) 234 SC di Jakarta. Di mana pada Munas itu mereka akan membuat Ormas dan penangkapan genk motor yang mengatasnamakan 234 SC bukan dari bagian mereka.
“Jadi, bahwasanya yang anggota genk motor yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Medan Barat dan Medan Timur yang membawa 234 SC itu bukan bagian dari kami. Kami bukan genk motor, kami adalah organisasi massa berbasis pemuda,” tegasnya.

Ketua club motor binaan Pemuda Pancasila ini menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 234 SC lebih ke kegiatan sosial, olahraga dan otomotif.

Tidak hanya itu, mereka juga mendukung kegiatan pihak kepolisian dalam Kamtibmas, “Kami juga mendukung kegiatan dari kepolisian yang memberantas aksi-aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat,” ucapnya.
Ibnu Akbar juga menjelaskan, terkait dengan stiker yang terdapat di kendaraan yang digunakan untuk tindakan kriminal yang diamankan pihak kepolisian itu bukan dari tujuan mereka.

“Kami 234 SC tidak menghalalkan membuat stiker. Stiker itu bisa saja dibuat oleh oknum-oknum tertentu,” jelasnya.


“Kami tidak tahu siapa yang mengatasnamakan 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari informasi yang kami dapat itu dari Deli Serdang daerah Seintis. Mereka membawa nama 234 SC untuk membuat kriminal,” sambung Ibnu Akbar. Atas permasalahan ini 234 SC Sumut akan segera beraudiensi kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama dalam memberantas tindakan kriminal di jalanan.

“Setelah ini kami akan beraudiensi kepada pihak kepolisian dan kami juga membantu untuk memberantas narkoba dan tindakan kriminal di jalan yang meresahkan masyarakat. Di mana, harapan ke depan bahwa organisasi ini sudah besar jadi kami ke depannya lebih baik berguna bagi masyarakat,” tambahnya. (aSp)

Medan – medanoke.com, Muskerwil ke III (tiga) DPW Partai Perindo Sumut secara resmi dibuka hari ini. Pembukaannya dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Dewan pertimbangan DR Mahyudin, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo DR TGB Zainul Majdi, pengurus partai-partai politik lain di Sumatera Utara dan pengurus DPW serta DPD Partai Perindo se-Sumatera Utara.
 
Untuk para kader, kehadiran para unsur pimpinan dari pusat (DPP) Partai Perindo ini, menjadi motivasi besar bagi Partai Perindo Sumatera Utara untuk terus bergerak membesarkan partai demu capaian target sebagai pemenang Pemilu 2024 nanti.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan saat memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III DPW Partai Perindo Sumut di Hotel JW Marriot, Medan, pada Jumat (9/9/22).
 
“Kami semakin termotivasi untuk bekerja membesarkan partai untuk memastikan kemenangan di Pemilu 2024,” ungkapnya.
 
Muskerwil III yang akan berlangsung selama tiga hari ini (09s/d 11 September 2022) ini akan menjadi bagian penting dalam rangka konsolidasi untuk pemenangan partai. Saran dan masukan dari para pengurus yang notabene merupakan sosok-sosok yang sudah malang melintang dalam dunia perpolitikan akan menjadi bagian penting dalam meramu strategi dan bekerja jelang Pemilu 2024.
 
“Karena itu, saya meminta agar kita semua benar-benar memanfaatkan momen Muskerwil ini untuk menambah wawasan dan kapasitas diri untuk menang di daerah masing-masing,” ungkap orang kepercayaam Hari Tanoe, Ketua Umum Partai Perindo di Sumatera Utara ini.
 
Mengakhiri pidatonya, Rudi Zulham berpesan bahwa para peserta tidak hanya sekedar menggelar rapat. Namun juga memanfaatkannya untuk semakin mengedepankan persatuan sebagaimana tagline partai ‘Kita Solid Kita Pasti Bisa”.
 
“Artinya kita sudah mempunyai semboyan yang luar biasa maka kita hasil dari kinerja kita juga harus luar biasa,” tegasnya.
.(aSp)
 

Medan – Medanoke.com, DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara akan menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III tahun 2022. Rencananya Muskerwil tersebut akan dilaksanakan di Hotel JW Marriott Medan, besok Jumat 9 samapai 11 September 2022.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan. beliau mengatakan Muskerwil III ini akan menjadi ajang penguatan internal Partai Perindo di Sumatera Utara. Khususnya untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat.
 
“Muskerwil ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyusun strategi secara internal, bagaimana menguatkan barisan, terutama dalam menghadapi verifikasi faktual. Saat ini kita sedang menyelesaikan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU,” kata Rudi, Kamis (8/9/2022).
 
Untuk penguatan itu, kata Rudi, nanti sejumlah narasumber akan dihadirkan. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum hingga dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo serta Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo.
 
“Nanti kita semua akan mendapatkan arahan-arahan dari Ketua Harian, DPP, dan Bapilu. Arahan tentang strategi-strategi lolos verifikasi, pencalegan dan juga strategi pemenanga pemilu,” terangnya.
 
Target dari pelaksanakan Muskerwil III ini, kata Rudi, adalah terciptanya program-program yang dapat dilaksanakan jajaran penguru Perindo di Sumatera Utara dalam rangka verifikasi faktual dan pemenangan pemilu tersebut.
 
“Nanti programnya kita (DPP, DPW dan DPD Perindo) susun bersama,” ungkap Rudi.
 
Muskerwil III ini kata Rudi akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT). HT akan hadir secara virtual karena saat ini masih berada di Amerika Serikat.
 
Acara pembukaan Muskerwil III ini akan pula dihadiri oleh Ketua Harian Nasional Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dewan Pertimbangan Partai Perindo, Mahyudin. Perindo juga mengundang Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, Panglima Kodam I/BB, Kapolda Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta pengurus provinsi masing-masing partai politik sahabat di Sumatera Utara.
 
“Kita sengaja menghadirkan Ketua Harian Nasional untuk menjadi sumber semangat baru bagi kader Perindo di Sumatera Utara. Kami ingin lebih menggaungkan Partai Perindo agar lebih besar lagi ke depan. Agar masyarakat dapat melihat bagaimana seriusnya kami untuk membangun struktur dan kekuatan partai untuk mendapatkan satu fraksi di setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) di Sumatera Utara,” tandas Rudi. (aSp)

Medan – Medanoke.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH,MH mengambil sumpah, melantik dan serahterimakan jabatan Wakajati, Aspidmil, Kajari dan Koordinator di Aula Sasana Cipta Kerta Lantai 3 Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Jumat (26/8/2022).
 
Dalam kesempatan ini, Kajati Sumut Idianto menyampaikan bahwa rotasi, mutasi dan promosi merupakan hal yang wajar di setiap organisasi dalam rangka evaluasi, meningkatkan kinerja dan meregenerasi sumber daya manusia, tongkat estafet kepemimpinan akan selalu berjalan dan berputar.
 
“Berkenaan dengan hal tersebut, kepada pejabat yang baru dilantik tunjukkan kerja dan karya nyata kepada institusi dan masyarakat. Saya yakin, dengan kapabilitas dan kecakapan yang saudara miliki akan memberikan dedikasi dan prestasi yang terbaik dalam menjadikan Kejaksaan semakin cerdas, berintegritas, profesional, modern, berhati nurani serta berjiwa melayani,” paparnya.
 
Lebih lanjut mantan Kajati Bali ini menyampaikan, tingkat kepercayaan masyarakat saat ini kepada Kejaksaan sangat baik. Untuk itu, tingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat atau paling tidak bisa bertahan dengan keberadaan Kejaksaan yang semakin baik seperti saat ini.
 
“Pemberantasan korupsi masih menjadi salah satu program prioritas Jaksa Agung, untuk itu lakukan penegakan hukum, berupa pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di daerah Anda masing-masing,” tandasnya.
 
Idianto menegaskan, bekerjalah dengan profesional dan proporsional serta jaga integritas diri dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah dibebankan.
 
Selanjutnya, Kajati Sumut mengambil sumpah, melantik dan serah terimakan jabatan pejabat di Kejati Sumut. Berikut daftar nama pejabat yang dilantik :
 
1. Asnawi, SH,MH dilantik jadi Wakajati Sumut menggantikan Edyward Kaban, SH,MH (Kajati Maluku). Asnawi, SH,MH sebelumnya menjabat Wakajati Lampung.
 
2. Kolonel Makmur Surbakti dilantik dalam jabatan baru sebagai Asisten Bidang Tindak Pidana Militer (Aspidmil).
 
3. Wahyu Sabrudin dilantik jadi Kajari Medan menggantikan Teuku Rahmatsyah (Asdatun Kejati DKI Jakarta). Wahyu Sabrudin sebelumnya Aspidsus Kejati Kalbar.
 
4. Rabani Meryanto Halawa,SH,MH dilantik jadi Kajari Nias Selatan menggantikan Mukharom (Kajari Batang). Rabani sebelumnya Koordinator di Kejati Sulbar.
 
5. Tri Sutrisno dilantik jadi Kajari Karo menggantikan Fajar Syah Putra SH, MH (Kajari Cirebon). Tri Sutrisno, SH,MH yang sebelumnya Koordinator di Kejati Jatim.
 
6. Samsul Kasim, SH,MH dilantik jadi Kajari Toba Samosir menggantikan Baringin, SH,MH (Aswas Kejati Kalteng). Samsul Kasim sebelumnya Kajari Sidenrengrappang.
 
7. Furkon Syah Lubis, SH,MH dilantik jadi Kajari Labuhan Batu menggantikan Jefri Penanging Makapedua (Aspidum Kejati Banten). Furkon sebelumnya Kajari Indragiri Hulu.
 
8. Nanang Dwi Priharyadi, SH,MH dilantik jadi Koordinator pada Asintel Kejati Sumut menggantikan Hendra Jaya Atmaja, SH, MH (Kajari Lamandau di Nanga Bulik Kalimantan Tengah). Nanang Dwi Priharyadi sebelumnya Kasi Perdata pada Asdatun Kejati DIY.
 
Pelantikan dihadiri Aspidsus Anton Delianto, SH,MH, Asbin Sufari, SH,MH, Asdatun Dr Prima Idwan Mariza, Aswas RM Ari Priyoagung, SH,MH, para Kajari se-Sumut, Kabag TU Rahmad Isnaini, SH,MH, Cabjari dan Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH,MH serta Kasi lainnya di Kejati Sumut.
 
Setelah acara pelantikan dan serahterima jabatan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Korban penyelewengan dan penggelapan tanah, So Huan, kembali menyurati Karo Wassidik Mabes Polri, untuk menindaklanjuti surat sebelumnya yang belum mendapat tanggapan.
 
“Pada tanggal 22 Desember 2021, kami sudah mengirimkan surat ke Mabes Polri, untuk meminta jawaban apakah kasus yang sudah dihentikan Polda Sumut bisa dibuka kembali,” kata Johansen Simanihuruk SH MH, kuasa hukum. perwakilan dari So Huan di kantornya, Rabu (24/2022).
 
Johansen mengatakan, karena belum ada tanggapan, pihaknya telah mengirimkan surat kembali ke Mapolres Wassidik Karo dengan nomor: 35/JOS/VIII/22 tanggal 23 Agustus 2022, guna mendapatkan kepastian hukum bagi kliennya.
 
“Harus ada jawaban atau kepastian. Tapi karena belum ada jawaban sampai sekarang, kami akan menindaklanjuti surat pertama kami. Selain itu, kami juga telah menyurati Komisi III DPR RI dan Kompolnas, dan kami telah mendapat tanggapan dari mereka,” katanya.
 
Menurut dia, tanpa adanya tanggapan atas surat dari Mabes Polri, kasus kliennya ditangguhkan tanpa kepastian. “Setiap masyarakat berhak tahu, kalau tidak dikabulkan, wasiat jawabannya. Tidak dibungkam. Kalau nanti tidak ada jawaban, kami akan laporkan langsung ke Kapolri dan Presiden,” ujarnya.
 
Hingga saat ini, lanjutnya, kliennya sangat keberatan dengan penghentian penyidikan atas Laporan Polis Nomor LP/B 1160/VIl/2021/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 Juli 2021, terhadap pasangan suami istri berinisial WA. dan LL.
 
Menurutnya, penerapan judul perkara tersebut sangat wajar bila melihat kembali analisis hukum atas perbuatan yang telah dilakukan suami istri tersebut, telah memenuhi unsur penipuan dan penggelapan.
 
“Berdasarkan analisis hukum kami, kami melihat dengan jelas bahwa perbuatan yang dilaporkan telah dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan, karena unsur bujukan dan janji palsu telah terpenuhi,” katanya.
 
Johansen menegaskan, demi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, pihaknya sangat berharap Karo Wassidik Mabes Polri tetap menyandang gelar kasus tersebut.
 
“Agar kegiatan penelitian bisa ditingkatkan ke level penyidikan sekaligus pemanggilan (presentasi) pihak-pihak terkait dalam hal ini,” pungkasnya.
 
Awalnya pasangan suami istri WA dan LL menawarkan untuk menjual dua bidang tanah di Tanjungbalai, namun kemudian hanya menyerahkan satu bidang tanah SHM No 74, sedangkan satu bidang tanah SHM No 75 akan diserahterimakan pada akhir tahun 2019. .
 
Namun hingga saat ini terlapor tidak menyerahkan tanah SHM No 75 kepada So Huan, begitu juga uang tunai Rp 50 juta yang diserahkan oleh pelapor kepada terlapor sesuai dengan bukti kuitansi hingga saat ini masih berada di tangan. dari yang dilaporkan.
 
Sebelumnya, tim penyidik Polda Sumut sudah ke Tanjungbalai untuk mengecek lokasi sengketa dan memeriksa sejumlah saksi, menindaklanjuti laporan So Huan.
 
Pasutri WA dan LL dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan akibat pelanggaran perjanjian jual beli dua bidang tanah/tanah dengan sertifikat status hak (SHM) di Tanjungbalai pada tahun 2019.
 
Sebelum dilaporkan ke polisi, kuasa hukum korban juga telah mengeluarkan dua surat panggilan, yakni 29 Juni 2021 dan 9 Juli 2021.
 
Dalam surat panggilan disebutkan bahwa pada awalnya korban
dan WA dan LL telah sepakat untuk menjual dan menyerahkan dua bidang tanah yang berdekatan sesuai SHM No 74 dengan luas 17.187m² senilai Rp 530 juta, dan SHM No 75 dengan seluas 22.812 m² senilai Rp 720 juta, terletak di Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, masing-masing atas nama WA.
 
Untuk pembelian dua bidang tanah tersebut, korban menyerahkan Rp 50 juta sesuai kwitansi tertanggal 1 Juli 2019 yang ditandatangani oleh WA yang akrab disapa Kepala Desa Asahan Mati.
 
Dan sejak menerima uang panjar, WA mengizinkan para korban untuk melakukan pekerjaan fisik di dua bidang tanah tersebut, seperti pembukaan lahan dan pembangunan jalan yang
menelan biaya Rp428.530.000.
 
Namun baru-baru ini, perjanjian jual beli dua bidang tanah tidak dilakukan, karena terlapor hanya menyerahkan dan ingin menjual satu bidang tanah.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 pada hari ini harus menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit dan memperkuat persatuan. sesuai dengan tema HUT yakni “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.”
 
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan dalam pidato usai menjadi inspektur upacara HUT RI di Sekretariat DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien no 2, Medan, Rabu (17/8/2022).
 
“Thema ini menginspirasi kita semua, bahwa Indonesia merdeka setelah seluruh elemen bangsa bersatu,” katanya.
 
Secara khusus bagi kader Perindo di Sumatera Utara, momen HUT RI 77 ini menurutnya juga menjadi bagian penting dalam rangka memperkuat persatuan menyongsong Pemilu 2024. Rudi menyebutkan, kekompakan kader Perindo di Sumatera Utara harus terus terjaga untuk memastikan partai mereka lolos dan memenangkan ajang politik lima tahunan tersebut.
 
“Seperti tagline kita ‘Kita Solid Kita Pasti Bisa’ ini penting. Kita tau bahwa Perindo sudah mendaftar di KPU RI, secara administrasi kita sudah lolos, akan tetapi kita masih akan melewati verifikasi faktual dimana seluruh kader dan pengurus harus membuka pintu,” ujarnya.
 
Pelaksanaan upacara HUT RI ke 77 di Kantor DPW Perindo Sumut dihadiri oleh seluruh pengurus. Tidak hanya jajaran pengurus DPW Sumut, namun pengurus dari DPD Perindo Kota Medan dan DPD Perindo Deli Serdang juga hadir dalam upacara tersebut.(aSp)
 

Medan – Medanoke.com, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Sumatera Utara menyindir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan peribahasa ‘ikan busuk mulai dari kepala’. Sindiran itu sebagai kiasan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai gagal menjadi teladan bagi bawahan dalam menjaga citra baik kepolisian.

Pepatah sindiran tersebut diutarakan Ketua PW IPA Sumut, Muhammad Amril Harahap, Sabtu (13/8/2022), ketika ditanya wartawan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yoshua yang melibatkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo.

“Kasus pembunuhan Brigadir Yoshua yang melibatkan Irjen Ferdi Sambo, dapat ditengarai bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah gagal menjadi teladan di tubuh institusi Polri, dan gagal mengawasi bawahan dalam menjaga citra baik kepolisian,” sebut Ketua PW IPA Sumut Muhammad Amril Harahap didampingi wakil ketua Muhammad Khoir dan Muhammad Nur Hidayat, sekretaris Hairul Hanafi Purba serta bendahara Safty Alawiyah.

Amril pun meminjam pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’ yang pernah diutarakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat penutupan Pendidikan Sespimti, Sespimen dan Sespimma Polri di Lembang, Jawa Barat, 27 Oktober 2021 silam.

“Ada pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Artinya, permasalahan di internal kepolisian bisa terjadi jika pemimpinnya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu silam seperti dilansir beberapa media mainstream.

Amril berharap pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’ atau istilah ‘ekor bermasalah potong kepala’ tersebut tidak hanya sekadar jargon. Ia pun meminta Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar merealisasikan dan mempertanggungjawabkan pernyataan itu dengan menghadap Presiden Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Kapolri.

“Saya kagum dengan pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’ dan istilah ‘membersihkan ekor potong kepala’. Hanya saja, apakah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap merealisasikan pepatah itu terkait kasus pembunuhan Brigadir Yoshua yang diduga didalangi Irjen Ferdi Sambo dan ditengarai melebar hingga melibatkan beberapa perwira polisi lainnya. Apalagi posisi Irjen Ferdi Sambo sebagai Kadiv Propam Polri jelas berkedudukan langsung di bawah Kapolri,” papar Amril diamini rekan-rekannya.

Terkait hal itu, ujar Amril, PW IPA Sumut meminta dengan tegas, Presiden Republik Indonesia, Ir Jokowi Dodo segera mengevaluasi dan mengambil langkah cepat untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. “Akan lebih elegan lagi jika mengundurkan diri,” tegasnya.

Menurut Amril, peristiwa pembunuhan Brigadir Yoshua sangat memilukan dan telah merusak nama baik institusi Polri. Kasus ini bila tidak cepat diungkap secara tuntas, tentu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. “Walaupun kini Irjen Fredy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus diduga dalang dibalik pembunuhan berencana itu, namun kejadian tersebut masih menyisakan misteri dan menyimpan luka yang mendalam, bukan hanya pada keluarga Brigadir Yoshua, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukas Amril.

PW IPA Sumut, kata Amril, mengharapkan seluruh masyarakat untuk mengawal peristiwa ini hingga tuntas, dan para tersangka khususnya dalang pembunuhan berencana tersebut, dihukum seberat-beratnya. “Peristiwa tersebut telah jelas ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi penerus bangsa. Kita berharap kejadian ini tidak boleh terjadi lagi, karena Polri adalah garda terdepan bangsa ini,” pungkas Amril seraya kembali meminta Presiden RI segera mengganti Jenderal Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri. (aSp)

Medan – Medanoke com, Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi (KAPK-SU) Kembali Melaksanakan Demostrasi yang ke 4 Kalinya Di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut,Medan 12/8/2022.

Dalam Aksi ini Mahasiswa yang tergabung dalam Wadah KAPK-SU Mempertanyakan Kejatisu, Apakah :
Abdul Muin Pulungan (Salah Satu Unsur Pengurus PKB)
Ir, Loso anggota DPRD Sumut dan Salah Satu Unsur Pengurus Fraksi PKB Sumut,
Harianto Butar-Butar SE,M.SI (Mantan Kepala Disnaker Sumut ) Sudah Di panggil,dan sudah di Lakukan Pemeriksaan Terkait Program Pemberdayaan Ekonomi Kewirausahaan Covid 19 TA 2020 di tubuh Dinas Ketenagakerjaan Sumut Melalui UMKM SE Sumut Yang Di Duga Bermasalah dan adanya Dugaan Pemotongan

Setelah 1 Jam Lebih Mahasiswa KAPK -SU Menyampaikan Aspirasi di depan Kejatisu Kemudian Pihak Kejatisu Menanggapi Aspirasinya Melalui Jajaran Kasipenhum, Juliana Sinaga. Juliana mengatakan, Dalam Minggu ini Akan di Lakukan Pemanggilan dan pemeriksaan Kepada Abdul Muin Pulungan, kami mohon Abang Mahasiswa bersabar Sembari mengucapkan terimakasih kepada Mahasiswa KAPK- SU yang Sudah ikut andil Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Sumater Utara

Setelah Mendengar Jawaban dari Pihak Kejatisu, Mahasiswa KAPK -SU Mengatakan Akan datang kembali Mempertanyakan Hal ini sembari Membubarkan diri dan beranjak Pulang.(aSp)

Minta Kejati Sumut Segera Periksa Abdul Muin Pulungan

Medan – Medanoke.com, Mahasiswa yang tergabub dalam Kesatuan aktivis peduli korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU), kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ke tiga kali di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumut.

Mereka meminta Kejatisu memeriksa dan mempertanyakan terkait adanya dugaan pungli (pungutan liar) atas Program Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui kegiatan peningkatan wirausaha dalam rangka penanganan covid 19 di bidang ketenaga kerjaan TA.2020 Sebesar Rp. 40.000.000 per UMKM se Sumatera Utara. Diduga sebanyak 141 UMKM menjadi korban pungli yang dilakukan olnum pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam aksinya para mahasiswa mengelar spanduk demo yang meminta Kejatisu memeriksa Oknum yang disebut berinisi AMP (Abdul Muin Pulungan) salah seorang oknum yang termasuk dalam unsur pengurus PKB dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Direktorat Jendral Pembina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian RI, serta PPK terkait.

Dalam orasinya, Abdul G Hasibuan selaku Kordinator Aksi dan Ismail Pandapotan Siregar selaku Kordinator Lapangan, mengutarakan bahwa pihak Kejatisu, terkhusus Kepala Kejatisu, Idianto SH MH harus serius melakukan Penyelidikan,Penyidikan dan tangkap aktor intelektual yang di duga di perankan oleh Abdul Muin pulungan (Oknum ,Unsur Pengurus PKB) dan kuasa pengguna anggaran Direktorat jendral pembina penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kementerian RI serta PPK.

Setelah satu Jam lebih menyampaikan aspirasi pihak Kejatisu akhirnya menanggapi aspirasi mahasiswa dari KAPK-SU melalui staf Kasi Penhum, Juliana Sinaga.

Juliana mengatakan bahwa kasus Ini sudah di Proses dan sudah disampai dan langsung ke di Meja Kajatisu, “Kepada adek adek Mahasiswa mohon menunggu waktu dan sabar, kasus ini akan kita selesaikan secepatnya.” Ujar staf Penkum Kejatisu tersebut.

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo damai yamg tergabung dalam wadah Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumut akhirnya membubarkan diri secara tertib dan berjanji akan datang kembali mempertanyakan sudah sejauh mana kasus ini. (aSP)

Medan – Medanoke.com, Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU), kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW Partai Kebangkita Bangsa ( PKB Sumut, Jl Walikota No.3, Medan, 5/8/22/, terkait adanya dugaan pungli (pungutan liar) atas bantuan Program Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha dalam rangka penanganan Covid 19, dibidang ketenaga kerjaan tahun anggaran.2020, dengan variasi nilai pungutan sejumlah Rp 10 juta sampai Rp 40 juta per UMKM se Sumatera Utara.
 
Dalam orasinya, Ismail Pandapotan Siregar selaku  Kordinator Lapangan  menyatakan “tangkap aktor intelektual yang diduga diperankan oleh Abdul Muin Pulungan dan KPA (kuasa pengguna anggaran) Dirjen Pembina Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian R.I serta PPK.”

Sebagai kader idiologis yang secara politik merasa sangat kecewa terhadap perlakuan salah satu oknum dan unsur DPP PKB sahabat Abdul Muin Pulungan.
 
Abdul Gani mengutarakan ” kami akan  melaporan secara resmi ke pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara, ” Tutup Gani. (aSp)

Medan – Medanoke.com,
KTV Electra penuh kisah kriminalitas. Selain bos dibui setelah sempat buron karena Narkoba, lokasi ajeb-ajeb di Kompleks CBD Polonia, Medan itu diduga menjadi ajang keributan dan perkelahian (tawuran) antar kelompok) pengunjung, yang kebayakan anak anak baru gede, seperti Sabtu (30/7) dinihari hari. selain itu Yekyong alias YY (59) ownerñya juga diperiksa di Poldasu karena perkara penipuan & penggelapan.
 
Paska ditangkap di KTV Electra pada Agustus 2019, Direktur KTV Electra, Sugianto alias Aliang (33) pun disidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Warga Jalan Sutrisno Nomor 78 C Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota itu didakwa menyimpan beragam jenis Narkoba.
Mulai dari 14 butir pil ekstasi logo Mahkota, 9 butir pil Happy Five (H5), hingga serbuk Ketamin seberat 1,36 Gram. Pada November 2019, Aliang dituntut  melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun untuk menghindari hukuman kurungan badan, terpidana melarikan diri dan baru berhasil diamankan Tim Tabur (tangkap buronan) Kejagung pada 18 Juli 2022 lalu.
 
Nah, seiring sang bos berkasus Narkoba, KTV Electra pun dilaporkan kerap menuai peristiwa kerusuhan. Saking sering rusuh, sepasukan dari Polisi Militer bahkan merazia tempat hiburan itu. Itu terjadi Juli 2021. Pun dirazia tentara, tempat hiburan itu seperti menyimpan bara. Kerusuhan demi kerusuhan acap terjadi di sana.
 
Laporan kerusuhan teranyar terjadi pada Sabtu dini hari 30 Juli 2022. Malam buta 3 hari lalu itu tawuran kembali dilaporkan pecah di Electra. Dua kelompok pemuda dari Starban dan Sarirejo bentrok di lokasi ajojing malam itu. Dua kelompok pemuda itu sebelumnya diketahui berstatus tamu di Electra. Lalu kok bentrok?
 
 
Belum diketahui soal motif keributan. Tapi info belum terkonfirmasi menyebut, seorang warga bernama  Fahmi (20), warga Jalan Teratai, Gang Mulia, Medan, dilaporkan menjadi korban bentrok tersebut. Dia yang mengalami luka bacok, dini hari itu dilarikan ke RS Mitra Sejati, tak jauh dari lokasi KTV Electra. Kabar dari lokasi peristiwa menyebut, belakangan ini tamu KTV Electra bebas membawa senjata tajam. Atas laporan indikasi kerusuhan sering terjadi di KTV Electra, hingga kemarin (1/8) Kepala Seksi Hiburan Dinas Pariwisata Medan, Baginda Uno, belum menjawab konfirmasi wartawan Anda. Pertanyaan yang diajukan lewat pesan WhatsApp belum juga dibacanya. (aSp)