NEWSBEAT

Medanoke.com- Medan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Teuku Rahmatsyah dan Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Polonia Medan Yan Wely Wiguna melakukan pakta kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) terkait penanganan penyelesaian terkait permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Penandatanganan pakta kerjasama tersebut terkait bantuan penyelesaian hukum dibidang Datun yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan.
 
“Secara teknis kesepakatan tersebut memiliki muatan Datun di mana Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) untuk imigrasi,” jelas Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah SH MH.
 
Pakta kerjasama dinilai penting kedepannya, mengingat pesatnya arus kemajuan teknologi semakin canggih dan kejahatan pun semakin merajalela.
 
“MoU ini di­harap­kan kerjasama serta koo­rdinasi an­tara JPN Kejari Medan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan dapat terjalin dengan baik dan bisa ditingkatkan serta ditindaklanjuti,” ungkap mantan pejabat Aspidaus Kejati NAD ini. beliau menegaskan bahwa sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat harus bersama-sama menghadapi perdagangan bebas. Sehingga masalah Datun dapat diselesaikan secara profesional.
 
“Kami (Kejari Medan) terus mendukung sepenuhnya dalam membantu menyelesaikan masalah hukum hingga masalah penguasaan aset yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia,” pungkas Teuku Rahmatsyah.
 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Yan Wely Wiguna memberikan mengapresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Kejaksan Negeri Medan atas bantuan hukum Bidang Datun kedepannya, maupun yang tengah dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan.
 
“Kami sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Medan dan mengucapkan terima kasih, telah berkenan mengasistensi problem hukum yang akan dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Yan Wely Wiguna.
 
Kegiatan ini dihadiri Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Medan Ricardo Baringin Marpaung, Kabid Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut, Kepala Imigrasi Kelas II TPI Belawan, perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan serta para pejabat struktural, JFT dan JFU pada Kantor Imigrasi Polonia. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara kembali mengusulkan 3 perkara tindak pidana umum untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dan disetujui Jampidum Kejagung RI Dr Fadil Zumhana, Jumat (20/5/22).
 
Tiga perkara yang diusulkan secara online oleh Kajati Sumut Idianto, SH, MH, didampingi Wakajati Edyward Kaban, SH, MH, Aspidum Arip Zahrulyani, SH, MH, Kabag TU Rahmat Isnaini, Kasi Terorisme dan Lintas Negara Yusnar Yusuf Hasibuan, Kasi Penkum Yos A Tarigan, Kajari Humbahas, Kajari Sibolga dan Kacabjari Karo di Tiga Binanga.
 
Menurut Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan 3 perkara yang disusulkan adalah tersangka Ranto Sihombing dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  wa
Kemudian, tersangka Joko Aminoto Zebua alias Joko Zebua alias Pak Iqbal dari Kejaksaan Negeri Sibolga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
Tersangka Marlena Br Tarigan dari Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tiga Binanga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
Tiga perkara ini, lanjut Yos sudah disetujui untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
 
“Adapun alasan dan pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan dengan penerapan restorative jusctice, berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian dibawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga,” katanya.
 
Yang pasti, tambah Yos antara tersangka dan korban ada kesepakatan berdamai dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Proses pelaksanaan perdamaian juga disaksikan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta difasilitasi oleh Kajari, Kacabjari dan jaksa yang menangani perkaranya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Menteri BUMN Erick Thohir menyempatkan diri mendatangi kantor PW Al Washliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (20/5/22) diselasela lawatan simgkatnya di Sumatera Utara. Selain bersilaturahmi dan temu ramah dengan keluarga besar Al Washliyah, Menteri yang telah melakukan gebrakan pembersihan di perusahaan “plat merah” ini berharap dapat membantu merajut pondasi ekonomi keummatan dan kerakyatan.
 
Di sambut oleh Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Eric Thohir mengajak ormas terbesar di Sumut menjadikan keseimbangan ekonomi menjadi sebuah keharusan dan jangan sampai masyarakat muslim terbesar di Indonesia hanya menjadi buih bukan menjadi ombak yang memiliki dorongan yang besar secara bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri alias tercerai berai.
 
“Insya Allah kehadiran saya hari ini di PW Al Washliyah Sumut dengan kerendahan hati kami ingin membantu merajut pondasi ekonomi kerakyatan dan tidak kalah pentingnya keummatan,” ucapnya dihadapan Alim Ulama dan para tokoh Al Washliyah seperti Rektor UMN Al Washliyah Hardi Mulyono, Rektor Univa Medan HM Jamil, pengurus Al Washliyah Sumut, PD Al Washliyah se-Sumut dan keluarga besar Al Washliyah.
 
“Sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, saya hari ini terus mengawal bagaimana keseimbangan ekonomi umat harus menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri harus sama-sama, BUMN nya bekerja, masyarakatnya juga, kita merajut untuk membangun kesejahteraan bersama,” harapnya.
 
Dia juga menyebutkan, Kementerian BUMN saat ini hadir di pondok pesantren dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN nya turut membantu ekonomi keummatan.
 
“Alhamdulillah kita bisa lihat bagaimana kita sudah menggabungkan bank syariah milik BUMN yakni BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah berdiri sendiri, tapi sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita punya bank syariah yang masuk dalam 10 besar di Indonesia yaitu nomor 7 besar denga total aset Rp360 Triliun,” kata dia
 
Karena itu, Erick Thohir menugaskan BSI untuk membangun ekonomi keummatan bagian menciptakan muslim preuner bekerja sama dengan pondok pesantren dan pendidikan keislaman untuk menjadi Mercu suar peradaban yang harus dibangun serta bagaimana industri halal harus menjadi keseimbangan untuk ekonomi Indonesia.
 
“Nanti pak Dedi saya kenalkan dengan BSI, karena ditugaskan untuk memastikan industri halal, kita bisa bangkit dan menjadi kebutuhan nasional tidak mengimport barang dari negara lain, yang kata nya sebagai negara muslim terbesar di dunia,” katanya.
 
Untuk UMKM, Erick Thohir juga dorong bagaimana ibu-ibu mekar di desa-desa menjadi prioritas ekonomi  rumah tangga. Bahkan saat Covid-19, nasabah mekar tumbuh 7,1 juta dan sekarang nasabahnya 12,7 juta dan kita dorong lagi menjadi 14,9 juta.
 
“Artinya kalau UMKM kita kuat di desa-desa dan membuka lapangan kerja di desa. Dan di Sumut perputaran uang Mekar Rp3,3 triliun dengan 844 ribu nasabah. Ini bisa ditingkatkan paling tidak 500 ribu ini luar biasa menjadi ekonomi ummat,” jelasnya.
 
Sementara Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar mengatakan kehadiran Menteri BUMN  di Al Washliyah Sumut pertanda bahwa Erick Thohir merupakan keluarga besar Al Washliyah.
 
“Kalau saudara dan keluarga itu sama seperti bersahabatnya Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Dalam riwayat hadis Tirmizi menyebutkan, Aku (Rasulullah) pergi bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar dan Umar, Aku masuk juga bersama Abu Bakar dan Umar. Luar biasa persahabatan Rasulullah dengan sahabatnya termasuk juga kita bersahabat dengan bapak Erick Thohir,” harapnya.
 
Dedi Iskandar juga menyampaikan bahwa PW Al Washliyah Sumut telah mengusulkan gelar pahlawan Tuan Arsyad Thalib Lubis.
 
“Ini tahun kedua kami mengusulkan. Saya titip atas nama menteri, jika nantinpak Erick bertemu dengan menteri sosial dan pak presiden, izin kami. Pak gubernur dan wagub sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi dan insya Allah secara administratif tidak ada masalah. Kiranya negara berkenan memberikan apresiasi kepada Almukarram Tuan Arsyad Thalib Lubis, salah satu pendiri Al Washliyah,” ujarnya.
 
 
Al Washliyah adalah ormas Islam terbesar di Sumatera Utara dan ibadahnya Ahlussunah Waljamaah dengan Mazhab Syafii. Saat ini aset BPRS Al Washliyahencapai Rp15 miliar yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dan membantu sekolah dan madrasah Al Washliyah yang merupakan cikal bakal pendidikan bagi pribumi pertama kali di Sumatera Utara pra kemerdekaan, 1930, saat kolonialisme masih mencengkram bumi pertiwi.
 

Sementara itu, Ijeck, panggilan akrab Wagubsu berharap kehadiran Menteri BUMN ini membawa angim sejuk bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Sumut, “Semoga kehadiran Bapak dalam beberapa rangkaian acara di Sumut ini membawa satu harapan bagi warga Sumut. Kami berharap Bapak bisa sering datang kemari untuk pembangunan dan kemajuan di Sumut,” ungkap Ijeck.(aSp)​

Medanoke.com-Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH jadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang 114 di halaman kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Jumat (20/5/2022).

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) juga diikuti para Asisten, Koordinator, para Kasi, Jaksa dan pegawai di lingkungan kantor Kejati Sumut.

Pada Kesempatan itu Kajati Sumut Idianto didampingi Kasi Penkum menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema ‘Ayo Bangkit Bersama’ menjadi momentum yang sangat tepat bagi seluruh elemen bangsa untuk bangkit.

“Pemilihan tema Ayo Bangkit Bersama adalah momentum bagi kita sebagai bangsa yang besar untuk bersama-sama mengobarkan semangat bangkit dari pandemi Covid-19 yang telah lebih dari 2 tahun menyerang dan turut memberi dampak di segala sendi kehidupan,” katanya.

Tahun ini, kita memperingati Hari kebangkitan Nasional yang ke-114. Pada masanya, Dr Sutomo beserta para pelajar STOVIA mendirikan perhimpunan Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari bangsa-bangsa lain.

“Mengingat perjuangan Dr Sutomo ini, kita pun harus memiliki semangat juang yang sama untuk membebaskan
diri dari pandemi yang diakibatkan Covid-19. Kita harus mendukung pemerintah Indonesia agar mampu beradaptasi dengan cepat dan melewati masa-masa krisis. Jangan biarkan keadaan membelenggu kita dalam masa-masa sulit. Kita tidak akan pernah bergerak dan berubah bila hanya saling menyalahkan,” tandasnya.

Peringatan 114 tahun Kebangkitan Nasional Tahun 2022, adalah momentum dan menjadi pengingat bagi kita untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong-rotong kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, untuk mempercepat pulihnya bangsa kita dari pandemi Covid-19.

“Ayo bangkit bersama memulihkan perekonomian bangsa, pandemi Covid-19 telah membentuk kita dan bisa bertahan melewatinya. Disiplin menjalankan protokol kesehatan adalah salah satu upaya kita dalam menghentikan penyebaran virus Covid-19, walaupun sudah diperbolehkan melepas masker, kita harus tetap waspada, ” katanya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut menggelar halal bi halal dalam rangka mempererat silaturahmi guna menunjang tugas kemitraan dunia jurnalistik. Acara berlangsung sederhana dan penuh keakraban itu dilaksanakan di warung kopi (Warkop) dekat Kantor Kejatisu, Rabu (18/5/22).

Forwaka mengundang Kajatisu Idianto diwakili Kasi Penkum Kejatisu, Yos A Tarigan SH, MH, yang disambut Ketua Forwaka Sumut, Martohab Simarsoit SH MH, Sekretaris Forwaka Andri Syafrin Purba, S.Sos dan Penasehat Forwaka Sumut, Zainul Arifin Siregar SAg serta para pengurus maupun anggota wartawan Forwaka Sumut lainnya.

Ketua Forwaka Sumut, Martohab Simarsoit dalam sambutannya mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada sahabat wartawan yang merayakannya.

Dikatakan Martohab dengan pertemuan halal bi halal semakin mempererat tali silaturahmi antara wartawan dengan pihak Kejaksaan dalam memberikan sumbangsih kritik dan saran membangun mendukung penegakan supremasi hukum.

Lebih lanjut diharapkannya bahwa ruang lingkup peliputan tidak hanya sebatas kejaksaan namun juga hendaknya didalam ruang lingkup hingga persidangan di Pengadilan. “Karena sama-sama kita ketahui antara pengadilan dan kejaksaan saling bersinergis,” ucapnya.

Senada dengan itu, Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan menyampaikan bahwa peran media mempunyai posisi penting dalam penegakan hukum.

“Khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana,” ujar Yos yang sebelumnya pernah menjadi wartawan.

Dikatakan Yos bahwa Wartawan dan Kejaksaan, merupakan mitra strategis dalam proses penegakan hukum. “Kemitraan ini perlu dibangun, ditingkatkan, dan dipertahankan, terlebih dalam menunjang tugas tugas kejaksaan selaku Pengacara Negara,” tuturnya.

Halal bi halal antara Kejatisu dan Forwaka diisi dengan dialog hukum dan diakhiri dengan saling bersalaman serta bermaaf-maafan. “Di bulan Syawal ini, masih suasana Idul Fitri, kami dari Kejatisu mengucapkan Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan bathin,” ucap Yos. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kampus UNIVA (MPM UNIVA) Medan melalui ketuanya, Ismail Pandapotan Siregar mengapresiasi kinerja walikota Medan, Boby A Nasution dan jajaran Pemko Medan, atas kepedulianya terhadap umat Islam di Kota Medan melalui Program Mudik Gratis Lebaran 2022.  
 
Apresiasi dan ucapan terimakasih yang dialamatkaan ke Bobby A Nasution ini dirasa  tidak berlebihan dan malah sangat pantas diucapkan, karena progrsm “Mudik Gratis” ini dilaksanakan hanya di Jabodetabek dan Pemko Medan saja di wilayah Indonesia.

“Kami dari MPM UNIVA Medan mengucapkan rasa terimakasih dan mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan, Bapak Boboiy Afip Nasution, SE beserta seluruh jajaran Pemko Kota Medan yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan sangat membantu bagi masyarakat”, ujar Ismail Pandapotan Siregar, seraya mengacungkan dua jempol.

Persyaratan mudik gratis 2022 ini pun sangatlah mudah, Pemko Medan hanya meminta KTP pemudik, dan mengisi formulir pendaftaran. Jika berhasil daftar mudik gratis 2022, masyarakat harus mengambil tiket dan daftar ulang di Posko Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan di Lapangan Merdeka saat itu.

Sebagai ketua dari MPM UNIVA Medan, Ismail Pandapotan Siregar berharap kepada walikota Medan dan Pemko Kota Medan, untuk tetap menjalankan program yang pro rakyat ini pada tahun yang akan datang dengan jangkauan rute yang lebih luas. (aSp)​

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan tengah menyusun dakwaan terhadap Elviera, seorang oknum notaris/ PPAT yang diduga terlibat dalam  perkara dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Medan, umtuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dan segera disidangkan (17/5/22).
 
“Saat ini tim tengah membuatkan dakwaan dan segera melimpahkan berkas dakwaan tersangka ke Pengadilan Tipikor di PN Medan,” ungkap Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah SH MH melalui Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana Putra SH MH, kepada awak media.
 
Selain itu, untuk memudahkan proses pengusutan dan menghindari tersangka melarikan diri ataupun memghilangkan barang bukti perkara tersebut, tersangka Elviera dititipkan di Rutan Perempuan Klas II A Tanjunggusta Medan.
 
Sebelumnya, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), telah menetapkan oknum Notaris/ PPATK tersebut, terkait posisinya dan peranannnya, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh PT BTN Kantor Cabang Medan kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (PT KAYA) yang merugikan negara hingga Rp 39,5 Milyar.
 
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut (Kasi Penkum) Yos A Tarigan menyebutkan bahwa, penyidik Pidsus Kejatisu telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi perbankan di Bank Pelat Merah tersebut. Kelimanya adalah CS sebagai Direktur PT KAYA, selaku pihak penerima kredit. FS sebagai Pimpinan  Cabang Bank BTN periode 2013-2016. AF selaku Wakil Pimcab Komersial pada tahun 2012-2014. RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial di tahun 2013-2016 dan AN selaku Analis Komersial tahun 2012-2015. diantara kelima tersangka tersebut, hanya CS yang ditahan, namun penahanan tersebut terkait perkara berbeda. Ironisnya, keempat tersangka lain yang terlibat dalam perkara ini tidak ditahan.
 
Terkait tidak ditahannya para tersangka dalam perkara ini, Kasi Penkum Kejatisu menyatakan, “Penyidik menilai ke 5 tersangka itu koperatif, serta tidak dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, sehingga sampai saat ini tidak dilakukan penahanan,” sebut Yos A Tarigan SH MH.
 
Dalam dugaan kejahatan perbankan ini, BTN Medan menyalurkan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) ke PT KAYA selaku debitur tahun 2014, diperuntukkan pembangunan perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit. Namun, dalam pemberian dan pelaksanaan fasilitas kredit tersebut, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kredit PT KAYA sebesar Rp 39,5 Miliar. padahal perusahaan tersebut berada dalam status kredit macet dan jelas  berpotensi merugikan keuangan negara.
 
Para tersangka diancam telah melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU (Undang Undang) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. (aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Kejagung RI kembali menetapkan seorang tersangka ke 5 “Mafia Migor” perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Tersebut LCW (Lin Che Wei) pihak swasta yang diperbantukan di Kementriaan Perdaganggan RI, yang ditenggarai memiliki andil besar dalam mengatur kebijakan di Kemendag.
 
“Pada hari ini setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus berdasarkan hasil ekspose yang dilaksanakan hari ini telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang yaitu saudara LCW atau WH sebagai tersangka,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam video yang dirilis Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Rabu (18/5/2022).
 
Penetapan LCW mengacu pada keterangan Kejagung, yang dengan gamblang menyatakan LCW adalah pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI. “Tetapi dalam pelaksanaannya dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng,” sebutnya lugas.
 
Kajagung RI, Burhanuddin juga menegaskan, bahwa Kekaksaa punya bukti-bukti digital yang kuat keterlibatan dan keikutsertaan Lin Che Wei dalam mengambil keputusan soal izin ekspor. Menurut Burhanuddin, posisi Lin Che Wei yang tidak memiliki kontrak jelas itu sangat berbahaya.
 
Penetapan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.
 
“Selanjutnya untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022 di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” kata Burhanuddin.
 
Menurut dia, LCW dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan tersangka IWW alias Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya secara melawan hukum.
 
“Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan wajib memenuhi DMO (domestic market obligation) 20%,” tegasnya.
 
Lebih lanjut, dia mengatakan, perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (aSp)

Medanoke.com- Jambi, Tidak terima wartawannya dipukul dan dikeroyok oleh sejumlah oknum security di lokasi PT LAJ, Pemimpin Redaksi BuserDirgantara7.com, Nasrudin AMF (Iqwan) langsung menghubungi Mapolres Tebo untuk melakukan laporan  atas adanya informasi mengenai peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oknum petugas keamanan (Satpam/ Securty) terhadap Sairo, seorang wartawan BuserDirgantara7.com yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik, Jumat (15/5/22).
 
Sebagai Pimpinan Media, Nasrudin AMF yang akrab disapa Iqwan mengaku kecewa atas tindakan Barbar dan tidak berperikemanusiaan yang ditemgarai dilakukan oleh oknum petugas keamanan
“Saya selaku Pemimpin Redaksi tidak terima atas perlakuan oknum Security PT LAJ yang melakukan pemukulan dan membuka baju menantang duel dengan berkata babi kepada awak media saya,” ungkapnya saat dikonfiasi via seluler.
 
Iqwan menyesalkan aksi brutal sekelompok orang ini terjadi hanya karena sang wartawan tidak dapat memperlihatkan surat tugas dan surat izin masuk yang diminta oleh oknum security tersebut. Sario langsung dikeroyok dan dipukuli saat hendak konfirmasi ke Pimpinan PT LAJ, setelah sebelumnya melakukan investigasi, terkait temuan di perusahaan perkebunan bidang kelapa sawit tersebut.
 
“Wartawan kami atau dari media manapun setelah diketahui dengan menunjukan identitasnya, tidak lagi membutuhkan izin masuk selama dia bisa masuk dan tidak dijaga di pintu masuk, kalaupun harus izin karena ada penjagaan itu cukup izin lisan dan tidak boleh dihalang-halangi karena keingintahuan wartawan itu merepresentasikan keingintahuan masyarakat banyak. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan tidak boleh dihalang-halangi dan sangsinya penjara 2 tahun atau denda 500 juta itu jelas tertera dalam undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers!,” unglap Iqwan geram.
 
Dikatakan Iqwan, dalam percakapan pihak scurity bersikeras meminta surat tugas, “Pemahaman oknum scurity nampak dangkal bahwasanya tugas pers itu tidak terbatas wilayah selagi masih dalam jangkauan NKRI atau dalam Jangkauan Pers Nasional, apalagi wilayah Jambi merupakan wilayah Sario sebagai Koordinator wilayah dan areal investigasi tersebut masih dalam jangkauan kerjanya” jelasnya lagi.
 
Dikatakan Iqwan, dalam istilah wilayah tugas jurnalis / wartawan tidak diatur dalam Undang-Undang Pers, karena pengertian jangkauan tugasnya adalah Nasional. Dimanapun wilayah Indonesia Pers dapat menjalankan fungsinya dan Pers diberikan kebebasan melakukan sosial kontrol, karena pers adalah pilar ke 4 dalam Demokrasi, setelah Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif.
 
“Adapun ruang lingkup tugas hanya diatur internal perusahaan Pers dengan menempatkan Biro-biro hanya untuk mendekatkan jangkauan wilayah kerja saja. Hal ini mestinya difahami oleh semua pihak dalam bermasyarakat dan Bernegara. Akibat dangkalnya pemahaman dapat mengakibatkan gagal paham menyebabkan benturan fisik,” imbuhnya.
 
Buntut peristiwa ini, Iqwan meminta Polri untuk menindak tegas oknum pelaku dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, “Selaku Pimpinan Redaksi, saya tidak terima kelakuan oknum security PT L AJ yang melakukan pemukulan kepada wartawan buserdirgantara7.com, pelaku harus ditindak dengan sanksi hukum dan dijebloskan ke penjara karena nyata sudah menghalang-halangi pelaksanan tugas Pers”.
 
“Dan kami sesalkan nampak oknum TNI tidak berbuat banyak dan terkesan hanya diam melihat adanya peristiwa anggota media buserdirgantara7 dipukul, setindak -tidaknya oknum TNI itu segera melerai dan mencegah terjadinya kontak fisik,” pungkasnya.
 
Sementara Pengamat hukum  Sabarudin Daulay, SE. SH. MH Menyampaikan kekesalannya terhadap penganiayaan wartawan yang semakin hari semakin meningkat, kita berharap pihak penegak hukum agar mengambil tindakan lebih tanggap lagi karna media atau wartawan di lindungi oleh Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Publik dalam mengambil informasi di lapangan, dan kita berharap Bapak Kapolri memberikan atensi penuh dalam hal ini karena adanya tindakan sepihak yang telah memcederai Demokrasi.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2015 tentang sistem penanggulangan kemiskinan, Senin (16/05/2022).
 
Kegiatan itu dilaksanakan di kawasan Daerah Pinggiran Rel (DPR) kereta api di Jalan Asrama Gang Rel Lingkungan XII, Kel Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 
Di sela-sela sosialisasi, tampak kereta api   lalu lalang dengan mengeluarkan klakson yang memekikkan telinga. Ngeri.
 
Menurut Antonius, sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran rel kereta api agar mereka tahu apa yang menjadi hak-haknya berkaitan dengan program pemerintah. Seperti BPJS Kesehatan gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, bantuan sosial dan persoalan administrasi kependudukan.
 
“Mungkin selama ini mereka luput dari perhatian pemerintah. Mereka merupakan masyarakat marginal (terpinggirkan) yang merupakan warga Medan juga,” ujar Antonius Tumanggor.
 
Menurut politisi dari partai NasDem ini, banyak program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang belum menyentuh masyarakat marginal pinggiran rel kereta api.
 
“Kita mendorong pemerintah agar hak-hak warga miskin dapat di realisasikan sesuai peraturan Wali Kota Nomor 33 tahun 2021 tentang fakir miskin dan warga tidak mampu,” ungkapnya.
 
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede yang hadir pada sosialisasi perda itu meminta warga untuk mendaftarkan diri agar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
 
“Ini menjadi syarat agar warga mendapatkan bantuan atas program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,” katanya.
 
Sebagaimana diketahui, DTKS adalah layanan sistem data yang memuat 40 persen data penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah, termasuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini, kata Irwanto, merupakan data kependudukan yang dijadikan acuan Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
 
“Jika belum terdaftar, warga miskin tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun itu,” terangnya.
 
DTKS Kemensos, kata dia, tidak muncul secara tiba-tiba karena memang ada dasar hukumnya. Berikut beberapa udang-undang yang menjadi dasar hukum dari DTKS  yakni UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(aSp)