Law

Medanoke.com – Medan,Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61 tahun 2021 dan ulang tahun Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD) XXI, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menggelar acara Bakti Sosial ke panti asuhan, rumah ibadah dan Anjangsana ke rumah pensiunan Kejaksaan (Purna Adhyaksa), Hari Rabu 14 Juli 2021.

Rombongan tim bakti sosial yang akan menyerahkan langsung bantuan ke panti asuhan, rumah ibadah dan purna Adhyaksa dilepas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) IBN Wiswantanu didampingi Wakajati Sumut Agus Salim, Ketua Panitia HBA ke-61 yang juga Asintel Kejati Sumut Dr Dwi Setyo Budi Utomo, para Asisten, Kabag TU Raden Sudaryono,para Koordinator, Ketua IAD Wilayah Sumut Ny. I.A. Mahayani Wiswantanu serta pengurus IAD Wilayah Sumut.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga masyarakat yang menerimanya,” demikan disampaikan IBN Wiswantanu seraya melepas tim baksos yang menyerahkan langsung bantuan ke panti asuhan, rumah ibadah dan rumah pensiunan.

Adapun lokasi penyerahan bantuan sembako berisi beras, minyak goreng, gula, telur serta kebutuhan pokok lainnya adalah Panti Asuhan Didikan Islam Indonesia Jalan Jamin Ginting Medan, Panti Asuhan Bait Allah Jalan Binjai KM 7,5, Masjid Nurul Iman Dusun V-A Jalan Sumarsono Helvetia, Gereja HKBP Simalingkar B Jalan Pintu Air IV Medan Johor, Pura Agung Raksa Bhuana Polonia, rumah Ketua KBPA Sumut Hazairin dan rumah anggota kehormatan IAD Wilayah Sumut Ny. Sipahutar Jalan Ekawarni dan penyerahan bantuan kepada pegawai Kejaksaan (cleaning service, kamdal dan tegana honorer).

Menurut Kajati Sumut IBN Wiswantanu melalui Ketua Panitia HBA ke-61 Dr Dwi Setyo Budi Utomo penyerahan bantuan kepada panti asuhan, rumah ibadan dan rumah pensiunan diserahkan langsung oleh tim yang telah ditunjuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan dan bantuan langsung diantar ke lokasi yang telah ditentukan.

“Proses penyerahan bantuan oleh tim juga disaksikan secara virtual oleh Kajati, Wakajati dan para Asisten, Kabag TU dan Koordinator di Aula lantai 3 kantor Kejati Sumut. Upaya ini kita lakukan untuk mendukung PPKM Darurat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta menghindari terjadinya kerumunan,” kata Dwi Setyo Budi Utomo.

Pantauan di aula lantai 3 Kejati Sumut, IBN Wiswantanu, Wakajati Agus Salim serta para Asisten menyapa warga masyarakat yang ada di panti asuhan, rumah ibadah dan rumah pensiunan secara virtual dan menyampaikan semoga bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

Lebih lanjut mantan Kajari Medan ini menyampaikan bahwa kegiatan dan bakti sosial yang dilaksanakan dalam rangka menyambut HBA ke-61 yang sudah berjalan adalah vaksinasi tahap pertama, lomba memancing, baksos ke panti asuhan, rumah ibadah dan rumah pensiunan. Pelaksanaan puncak acara HBA ke-61 tahun 2021 akan digelar Kamis (22/7/2021) dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan.(red)

Kejari Medan Limpahkan Berkas Ke PN TIPIKOR Mantan Rektor UINSU, PPK dan Rekanan Jadi Pesakitan

Medanoke.com – Medan, Tiga tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu Kampus II UINSU TA 2018 ke Pengadilan Tipikor Medan, segera diadili dan duduk di kursi pesakitan, setelah berkas ketiganya dilimpahkan oleh Jaksa Kejari Medan ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan.

“Benar tadi sudah kita limpahkan berkas perkara ketiga tersangka ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan,” ucap Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Didampingi Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata dan Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana Putra, Kajari Medan menuturkan bahwa tiga berkas tersebut langsung diterima Panmud Tipikor PN Medan, Junain Arief.

Berkas yang dilimpahkan tersebut yakni Prof S dan Drs SS yang merupakan Mantan UINSU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UINSU sedangkan JS merupakan Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) selaku Pelaksana pembangunan Gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran 2018.

Diterangkan Kajari, bahwa perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp 44.973.352.461,- yang dikerjakan oleh kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa.

Namun pembangunan gedung itu kemudian mangkrak dan berpotensi merugikan keuangan negara sesuai hasil audit kerugian negara yaitu sebesar Rp10.350.091.337,98. Setelah dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, terhadap para terdakwa tersebut. Senada dengan itu, Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata menegaskan pihak kejaksaan menunggu penetapan majelis Hakim untuk menentukan waktu persidangan.

Dalam perkara ini, terdakwa dikenakan Pasal l 2 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan

UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(red)

Medanoke.com – Medan, Dinyatakan lengkap Kejaksaan Negeri Medan terima pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Glugur Darat Tahun Anggaran 2019, dengan tersangka Mantan Bendahara Puskesmas Glugur Darat Medan Esthi Wulandari.

Tim Penuntut Umum Kejari Medan akhirnya pada tahap 2 yakni penyerahan berkas dan tersangka dari penyidik Tipikor kepada Penuntut Umum Tipikor Kejari Medan.

Sebagaimana disampaikan Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah didampingi Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata dan Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana Putra kepada wartawan, Kamis (8/7/21).

Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah mengatakan bahwa perkara dugaan korupsi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Glugur Darat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.496.229.000,- yang diperuntukkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, pembelian obat, alat kesehatan dan kegiatan operasional puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, sejak April 2019 s.d. Desember 2019 tersangka EW selaku Bendahara Puskemas Glugur Darat Medan mempergunakan untuk dirinya sendiri Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Glugur Darat TA. 2019, dan tidak sesuai dengan peruntukkan yaitu salah satunya untuk mengikuti arisan online sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan kas sehingga mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp2.789.533.186,-.

Selanjutnya tersangka Esthi Wulandari yang saat ini sedang menjalani penahanan, tetap dilakukan penahanan oleh JPU di Rutan Perempuan Klas II.A Medan.

Dalam kepentingan Jaksa Penuntut Umum menyiapkan dakwaan serta melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan untuk segera disidangkan.(red)

Medanoke.com – Medan, Tim penyidik kejaksaan tinggi sumatera utara kembali melakukan penggeledahan terkait penanganan perkara dalam Dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemasangan sambung rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari program hibah air minum sebanyak dengan total sebanyak 4637 Sambungan yang terdiri dari sebanyak 2.637 SR tahun 2019 dan sebanyak 2000 SR tahun 2018 dan pemungutan liar dalam pemasangan sambung rumah (SR) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yg dilakukan oleh PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, Kamis (1/7/2021) sekira pukul 09.00 Wib.

Penggeledahan pun dilakukan Tim penyidik di 2 lokasi yaitu :

  1. Kantor PDAM tirta lihou yg terletak di Jalan Jon Horailam Saragih, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun,
  2. 2. Rumah dinas direktur PDAM yg terletak di komplek pegawai PDAM Tirta Lihou, Jalan Jon Horailam Saragih, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun,
    Bahwa giat penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen dokumen yg dibutuhkan dalam penyidikan ini dan giat penggeledahan masih berjalan sampai saat ini. Bahwa dalam perkara ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara blm menetapkan tersangka dan terkait kerugian negara masih dilakukan perhitungan. Adapun total dana hibah yang dikelola untuk pemasangan SR-MBR mencapai Rp 14.100.000.000 (Empat Belas Miliar Seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Hibah senilai Rp 6.000.000 (Enam Miliar Rupiah) pada tahun 2018 dan hibah senilai Rp 8.100.000.000 (Delapan Miliar Seratus Juta Rupiah) pada tahun 2019. Tim juga menemukan berkas-berkas yang penting terkait penanganan perkara di Rumah Dinas Direktur PDAM Tirta Lihou sehingga nanti penyidik akan mendalami sejauh mana peran Direktur Utama dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) Pada PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.(red)

Medanoke.com – Medan, Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penyitaan lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Medan No 34/SIT/PIDSUS-TPK/PN.MDN tgl 2 Juni 2021.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (29/6/2021) telah melaksanakan penyitaan lahan PT. PSU yang berlokasi di 2 (dua) Desa, tepatnya di Desa Simpang Koje  Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal seluas 518,22 Ha dan Desa Kampung Baru Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal seluas 106,06 Ha areal bertanam dan areal belum bertanam seluas 1,8 Ha.

“Dimana lahan tersebut merupakan lahan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan bukan merupakan kawasan dari lokasi yang dapat dikelola oleh PT. PSU. Lahan ini juga masuk dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. PSU Tahun 2007-2019,” tandasnya.(red)

ASN Aniaya Isti Tak Ditahan Hingga P22

Medanoke.com – Medan, Selama satu dekade atau sepuluh tahun lamanya, Cindy Laurenchia Kaluku (32) warga Jalan Mega, Komplek Griya Mega Asri, Kel Tanjung Rejo, Kec Medan Sunggal, harus menahan rasa sakit ditubuh dan psikisnya akibat hujan pukulan oleh sang suami. Dalam mahligai rumah tangganya ia selalu diperlakukan kasar baik fisik maupun mental.

Kepada wartawan, Ibu dari 4 orang anak ini menceritakan kisahnya pada Jumat (11/6/2021), penganiayaan ini mulai dilakukan oleh Hadjral Aswad Bauty, pria menikahinya 10 tahun silam, sejak ia mulai mengandung anak pertama mereka.

“Hal seperti ini terjadi sejak saya hamil anak pertama, meskipun awalnya belum berupa kekerasan fisik, namun bentakan dan makian kerap saya terima meskipun tak ada kesalahan yang dibuat,” ujarnya.

Memiliki isti dengan paras yang cantik berkulit putih pun tak melembutkan hati suami Cindy. Bahkan tak cukup hanya menyiksa Cindy, bentakan dan intimidasi lainnya didapati ibu kandung Cindy, saat menjenguk dirinya seusai melahirkan anak keduanya.

“Bahkan mama saya juga sempat dibentak-bentaknya ketika menjenguk saya seusai melahirkan anak kedua. Akibatnya mama saya hanya dua hari di Medan dan langsung kembali ke Jakarta,” katanya.

Mantan pramugarari di salah satu maskapai penerbangan domestik ini juga mengaku selama berumahtangga dengan Hadjral, dirinya kerap tak diberi nafkah berupa uang oleh suaminya. Bahkan ia tak diizinkan bergaul dan harus menutup semua akses pertemanan dengan rekan-rekannya selama bekerja. Meski menurut itu tak juga menjadi alasan ia diperlakukan baik oleh sang suami. “Bahkan teman-teman saya saat bekerja dulu ada di Medan ingin ketemu, selalu saya tolak karena tidak mendapat izin dari dia. Selain itu, belanja pun selalu pas-pasan,” keluhnya.

Puncak dari semua perbuatan kasar yang dilakukan Hadjral Aswad yang diketahui sebagai salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, terjadi pada 17 Mei 2021 lalu, hanya karena perbedaan pendapat kecil saja, Cindy dihajar habis-habisan hingga babak belur dan mengakibatkan bengkak dan memar di lengan kiri, lecet di siku kanan, sakit pada kaki dan tangan.

Tak tahan dengan derita yang terus menerus dialaminya, Cindy lalu melaporkan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke Polsek Sunggal dengan Nomor Laporan LP/B/183/V/2021/SPKT. Polsek Sunggal, pada tanggal 19 Mei 2021.

Buah dari laporan ini sendiri Hadjral akhirnya diamankan pihak Polsek Sunggal. Namun setelah mengurus penangguhan penahanan, yang bersangkutan akhirnya ditangguhkan dan bisa sebentar menghirup udara bebas, sampai berkas laporan kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan.

Selain itu, Cindy juga mengatakan, pihaknya sudah menemui Kakanwil BPN Sumut untuk menjelaskan kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Dalam pertemuan tersebut, Cindy kembali menegaskan kalau dia sudah mantap untuk berpisah dan tidak mau berdamai dengan Hadjral Aswad Bauty.

Untuk itu, Cindy berharap agar, dirinya bisa mendapat keadilan dan suaminya mendapat ganjaran atas perbuatan yang sudah dilakukannya selama ini. “Saya berharap dia bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya kepada kami. Saya dan anak-anaknya yang sudah terkesan ditelantarkan. Selain itu, saya juga meneguhkan hati untuk berpisah dengan dia,” tutup Cindy.

Sementara itu, Polsek Medan Sunggal melalui Kanireskrim Iptu Budiman Simanjuntak menjelaskan, pihaknya masih melakukan proses untuk melengkapi berkas perkara. “Sudah kita kirim ke jaksa, tapi belum P21. Saat ini kita masih dalam proses,” singkatnya. (*)

Penangkapan,Penahanan,Dan Dakwaan Ke Anwar Tanuhadi Tanpa Dasar Hukum.
H Salom, SH : Pemerintah Harus Bersihkan Mafia Hukum Dan Optimis Hakim Akan Bebaskan Terdakwa Apabila Sportif.

Medanoke.com – Medan,Kru Media Pada Selasa 15 Juni 2021 Mewawancarai seorang Praktisi Hukum yang juga merupakan Direktur Polri Watch yakni H Abdul Salam Karim, SH atau lebih dikenal dengan panggilan H Salom dikalangan penegak hukum dan masyarakat luas, terkait perkara Anwar Tanuhadi di Pengadilan Negeri Medan yang pada hari Senin 14 Juni 2021 di tuntut 44 Bulan penjara oleh JPU Chandra Naibaho.

H Salom berpendapat harusnya Jaksa membebaskan dari tuntutan dan dakwaan karena fakta-fakta di persidangan kan sudah jelas, tidak ada sangkut pautnya Anwar Tanuhadi karena yang mengambil uang itu Dadang Sudirman, dan juga Dadang ini siapa atau gimana ?Bahkan Dadang Sudirman menerima uangnya pun dari Joni Halim melalui Octoduti dan Albert.

Dari penyidikan awal kepolisian pun sudah menyalah, dalam hal ini seharusnya tuntutan bebas kalau sportif, Tapi kasus ini sepertinya sudah ada intervensi mafia hukum. Makanya Anwar Tanuhadi sampai dituntut dan diusahakan untuk dihukum. Sebenarnya tidak bisa mestinya yang mengambil dan menerima uang.

Awalnya Anwar Tanuhadi hanya niat membantu untuk kredit ke Bank sehingga akhirnya dia membuat akte jual beli sebagai pembeli yang beritikad baik sesuai prosedur administrasi dan rapat pemegang saham yang sah bahkan sudah dilapor ke Kemenkumham. Dan beliau tidak ada urusan nya dengan pelapor bahkan tidak kenal dan tidak pernah bertemu, Begitu juga dengan terlapor yakni Dadang Sudirman (DPO), beliau juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu.

Makanya saya merasa ini seperti pesanan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Anwar Tanuhadi, karena seperti inilah biasanya penyimpangan-penyimpangan Hukum yang dilakukan oleh Mafia di Medan Sumatera Utara, Saya rasa Pemerintah harus membersihkan ini.

Kemudian Kru Media bertanya tanggapan H Salom terkait keputusan Hakim nantinya. H Salom dengan tegas mengatakan Saya beranggapan dan Optimis yakin dalam kasus ini Hakim pasti membebaskan Anwar Tanuhadi dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa, bahkan saya sangat yakin dan optimis walaupun kita belum tau pemikiran Hakim, Tapi Optimis saya yakin ini orang bebas. Pak Anwar Tanuhadi harus Bebas untuk tuntas membersihkan mafia peradilan ujar Direktur Polri Watch di akhir wawancara.

Seperti di pemberitaan sebelumnya terjadi peminjaman uang oleh Dadang Sudirman (DPO) dengan jaminan sertifikat milik PT Cikarang indah kepada Joni Halim sebesar 4 Milyar selama sebulan kembali 6 Milyar melalui perantara Octoduti dan Albert Di Medan yang kemudian dana yang 4 Milyar dari Joni Halim dibawa dan diserahkan Octoduti dan Albert kepada Dadang Sudirman di Jakarta.

Setelah sebulan Dadang Sudirman ingkar janji, kemudian Octoduti dan Albert kembali bertemu dengan Joni Halim untuk meminta sertifikat PT Cikarang indah karena kata Dadang Sudirman ada yang bisa mengagunkan sertifikat ke Bank dengan nilai 30 Milyar Di Jakarta.

Dadang Sudirman diberitahu oleh Diah respatih yang saat ini di Rutan Pondok Bambu dalam kasus yang berbeda. kalau Diah respatih punya teman bernama Budianto (DPO) yang kenal dengan pengusaha punya plafon pinjaman besar di Bank Panin yakni Anwar Tanuhadi.

Ternyata setelah diteliti Anwar Tanuhadi bahwa pemilik Sertifikat adalah Budiman Suriato sebagai Direktur PT Cikarang indah yang membuat PPJB bukan AJB dengan Dadang Sudirman dengan perjanjian Dadang Sudirman akan membayar 5 Milyar kepada Budiman Suriato dalam batas waktu 3 bulan, dikarenakan Budiman Suriato punya hutang dengan orang lain. Akan tetapi Dadang Sudirman ingkar janji dan melewati batas waktu.

Oleh karena itu Anwar Tanuhadi menyerahkan kembali sertifikat PT Cikarang indah kepada Budiman Suriato sebagai pemilik yang sebenarnya, sehingga membuat Joni Halim, Octoduti, Albert, dan Diah respatih marah yang membuat Joni Halim melaporkan Dadang Sudirman ke Polsek Medan timur.

Seperti yang kita ketahui bersama kalau Dadang Sudirman sebagai obyek perkara si terlapor sampai hari ini masih sebagai DPO dan belum pernah dimintai keterangan nya sebagai saksi baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun di Pengadilan.(Red)

Medanoke.com – Medan, Buronan (DPO) terpidana pemalsuan dokumen akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan oleh gabungan Tim Intel Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. setelah 5 tahun pelariannya, langkah Sujadi alias Goh Phi Tiam alias A Tiam akhirnya terhenti setelah keberadaanya terdeteksi di gudang CV Jaya Makmur Sentosa (JMS) di Jalan Yos Sudarso KM 15,5 Medan Labuhan, hari ini Senin, (14 Juni 2021) pada pukul 13.30 Wib.

Terpidana ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejari Medan sejak tahun 2015 sampai akhirnya diamankan dan ditangkap oleh Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Intelijen Kejati Sumut. Pada saat penangkapan, terpidana sempat berusaha kabur dan mencoba mengelabui Tim Intel Kejagung dan Kejati Sumut saat datang ke kantor CV JMS dan berupaya bersembunyi serta melarikan diri di lantai dua gedung kantor tersebut.

Pada saat penangkapan, salah seorang anak terpidana berbohong ketika ditanya tim Intelijen Kejati Sumut, “Dimana Bapakmu, dimana orang tuamu?” Dijawab oleh anaknya “Saya tidak tau dimana dia berada, dia sudah lama di Negara Vietnam.”

Tidak percaya begitu saja Tim gabungan tersebut meminta agar membuka sebuah kamar yang berada di lantai dua kantor. Selanjutnya, tim langsung mengamankan terpidana Sujadi di lantai dua di salah satu ruangan kantor yang terkunci dan terpidana berusaha menahan pintu dari dalam. Terpidana akhirnya menyerah dan dibawa langsung oleh Tim ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk selanjutnya diperiksa dan melengkapi administrasi dan diserahkan ke Kejari Medan untuk di eksekusi ke Lapas.

Terpidana atas nama Sujadi berdasarka Surat Perintah Pelaksaan Putusan Pengadilan Nomor :Print-243/2.3.10/Euh.1/09/2015 tanggal 23 September 2015 guna melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 543 K/Pid/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dalam perkaran tindak pidana umum “Menggunakan Surat Palsu” melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 2 tahun.

Terpidana atas nama Sujadi pada bulan Juli 2012 telah membuat surat palsu atau mempergunakan surat palsu dalam mengajukan permohonan penerbitan surat tanah penguasaan fisik di Jalan Platina Kelurahan Titi Papan seluas 4.413 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2011 tanggal 27 April 2011.

Bahwa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :593.83/102, tanggal 20 Mei 2011 yang diketahui Lurah Titipapan atas nama ERIC FADILLAH, STTP (Fhotocopy yang dilegalisir), terlampir dalam berkas perkara sedangkan Asli Buku Register Surat Keluar Tahun 2011 milik Kantor Kelurahan Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan, dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan.(red)

Medanoke.com – Medan, Adanya instruksi Kapolri tentang pemberantasan pungli dan premanisme, Polda Sumut bersama Polres jajaran langsung melakukan operasi penjaringan dan selama dua hari pelaksanaan pihaknya berhasil mengamankan 488 orang pelaku tindak pidana premanisme dan pungutan liar (Pungli). Menurut Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, para pelaku pungli dan premanisme diamankan dari berbagai lokasi di wilayah Sumatra Utara.

Operasi ini dilakukan sejak 13-14 Juni. Pada hari pertama pada Minggu (13/6/2021) sebanyak 290 orang yang terlibat pungutan liar diamankan kemudian di bina dan 1 orang kasus premanisme disidik. Dan Senin (14/6/2021) sebanyak 198 pelaku pungli dan premanisme diamankan dengan rincian 191 orang dibina dan 7 orang disidik, jelas Mantan Kapolres Nias Selatan.

Bahkan MP Nainggolan menghibau untuk masyarakat yang mengalami tindakan premanisme juga dapat memanfaatkan layanan CAll CENTER 110. Apabila mengetahui adanya pungli ataupun aksi premanisme layanan Call Center 110 ini juga tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kepolisian.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga Sumut,” ucapnya

Diketahui, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra telah memerintah seluruh jajarannya untuk menindak siapa saja yang melakukan aksi premanisme dan pungutan liar. Panca juga meminta kepada para kapolres untuk mengekspos setiap penangkapan kasus premanisme dan pungutan lain.

“Tujuannya, untuk menciptakan efek jera kepada para pelaku pungli ataupun preman yang kerap meresahkan masyarakat,” kata Panca Putra. Jenderal bintang dua itu menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. “Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” ujarnya.(red)

Pihak Keluarga Anwar Tanuhadi
Lapor Presiden RI, Kejagung, Mabes Polri, Dan Kompolnas
” Gelar Perkara Di Propam Polda Sumut Positif “.

Medanoke.com – Medan, Senin 14 Juni 2021 Digelar Sidang Terdakwa Anwar Tanuhadi Di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri Medan Dengan Agenda Tuntutan Dari JPU Chandra Naibaho Yang Menuntut Anwar Tanuhadi Dijatuhkan Hukuman 3 Tahun Dan 8 Bulan Kurungan Penjara.

Pihak keluarga Anwar Tanuhadi sudah memprediksi hasil tuntutan dari Jaksa melihat berjalan nya proses hukum Anwar Tanuhadi dari awal penangkapan hingga penetapan Anwar Tanuhadi sebagai terdakwa yang terkesan dipaksakan dan banyak kejanggalan.

Keluarga Anwar Tanuhadi yang diwakili oleh Supriyanto mengatakan telah memasukkan surat pengaduan yang diantarkan langsung oleh beliau Ke Presiden RI, Kejagung, Mabes Polri, Dan Kompolnas.
Bahkan Penasehat Hukum dari terdakwa pun sudah menyurati Mahkamah Agung terkait perkara ini dan memperoleh hasil positif, Dimana diperintahkan nya Pengadilan Tinggi Medan untuk turut mengawasi dan meneliti Perkara yang sedang berjalan di PN Medan.

Bukan hanya itu pihak keluarga melalui Supriyanto yang diwawancarai Kru Media mengatakan perkara ini juga sudah dilaporkan ke Propam Polda Sumut, Bahkan hari rabu tanggal 9 Juni 2021 lalu sudah dilakukan Gelar Perkara di Polda Sumut dan menunjukkan hasil yang sangat baik.

Kru Media memperoleh sedikit informasi dari seorang sumber terkait Gelar Perkara di Propam Polda Sumut. Dimana ada banyak kejanggalan dalam proses penangkapan Anwar Tanuhadi baik dari surat penangkapan yang masih diselidiki terkait prosesnya, juga tanda tangan yang ada di surat penangkapan.
Bahkan proses pelimpahan berkas yang sangat cepat diduga mengabaikan prosedur yang ada.sehingga muncul istilah di Propam Polda Sumut, nanti dalam proses penangkapan dan penahanan di polisi bukan hanya proses sambil berjalan yang bisa muncul tapi proses sambil terbang akibat yang dilakukan Polsek Medan timur.

Supriyanto mengatakan mudah-mudahan hasil Gelar Perkara Di Propam Polda Sumut bisa segera dikeluarkan karena sangat berpengaruh terhadap perkara dari Anwar Tanuhadi, mungkin bisa membatalkan perkara ini demi hukum kalau melihat Gelar Perkara kmaren.

Supriyanto melanjutkan Dimana Dadang Sudirman sendiri yang merupakan orang yang menjadi Objek awal sebagai peminjam uang 4Milyar ke Joni Halim, Dan sekarang DPO tidak diketahui keberadaannya bahkan bisa dibilang siluman atau tidak ada.

Saya sebagai orang awam melihat nya seharusnya Dadang Sudirman sebagai orang yang menimbulkan permasalahan ini seharusnya ditangkap dulu dan dihadirkan.
Apakah memang benar-benar ada orangnya dan memang benar kejadian yang sudah ada sekarang ini seperti yang dituduhkan oleh JPU Chandra Naibaho.

Kami dari Pihak keluarga berharap seluruh Elemen yang mempunyai Kompetensi terhadap perkara ini, Khususnya Hakim bisa benar-benar teliti melihat perkara ini dan mengambil keputusan yang sesuai fakta dan kenyataan terlebih dengan hati nurani.
Supaya orang tidak bersalah tidak di Hukum dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi kepada orang lain.(Red)