General

“Veni Dan Kuasa Hukum Bagai Tamu Tak Diundang, Irwasda Lecehkan Masyarakat Yang Taat Hukum”

Medanoke.com-Medan,   Pihak Irwasda (Inspektur Pengawas Daerah) Polda Sumut akhirnya melayangkan surat panggilan terhadap istri (alm) Zailani (47), tahanan Polsekta Medan Kota yang tewas jelang akhir 2021. Tapi alih-alih menggelar pemeriksaan, sang pengundang malah tak muncul. Apa lacur?                                          

Sesuai isi surat panggilan, pertemuan pihak Irwasda dengan istri (alm) Zailani dan tim kuasa hukumnya sedianya digelar di Mapolda Sumut, Medan, Jumat (14/1/2022). 

Surat panggilan dari pihak Irwasda Polda Sumut. (Red)

“Ya pada hari (14/1/2022) ini kami memenuhi panggilan pihak Irwasda Polda Sumut perihal klarifikasi atas viralnya pemberitaan soal tewasnya tahanan Polsekta  Medan Kota, yakni (alm) Zailani. Tapi pihak yang bersangkutan (Irwasda, red) malah berhalangan hadir, alasannya karena sakit paska vaksinasi tahap tiga Covid 19,” kata Ramlan Damanik seketaris dari LBH PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Indonesia, kuasa hukum Ny. Feni Emilia Rosa (45), istri (alm) Zailani, ditemui di halaman Mapolda Sumut,Jumat (14/1/2022) siang. Karena telah memenuhi undangan tapi pengundang malah tak hadir, Feni dan tim kuasa hukumnya mengaku kecewa.

“Selanjutnya,” imbuh Ramlan, “kita akan menunggu (pihak Irwasda) dan mengatur jadwal ulang dan mencocokkannya dengan waktu klien kami, Bu Feni.”              

 Temuan kisah pemanggilan ‘suka-suka’ itu sontak mengundang reaksi Ketua PAHAM Indonesia cabang Sumatera Utara, Khairul Hasibuan. “Di sini Polda Sumut nampak tidak kooperatif, terkesan lecehkan masyarakat yang taat hukum, padahal yang mengundang Polda (Sumut) tapi pihaknya yang abai dan terkesan sepele menghadapi rakyat kecil.  Kita sudah hadir tapi mereka tidak satu pun hadir di situ. Pihak Polda yang malah tidak menerima,  sangat kita sayangkan perlakuan mereka terhadap istri almarhum (Zailani).  Seharusnya mereka beri kabar jika memang tidak ada orang yang akan memeriksa saudari veni. Bukan panggilan resmi atasan pasti tau, ini yang salah siapa kenapa jadi semaunya begitu.Apalagi veni terpaksa harus absen dari kerjaan yang belum lama dilakoninya. Istri alm ini jadi takut dipecat, makanya dia harus cermat mengelola waktu karena harus memenuhi nafkah 4 anaknya,” beber Khairul.                                     

Sekadar mengingatkan, Zailani alias Zai dibekuk sejumlah personil Polsekta Medan Kota di kawasan Jalan Multatuli, Medan, Senin malam 12 Oktober 2021. Penangkapan diduga tanpa temuan barang bukti narkoba itu juga tak disertai surat penangkapan. Setidaknya demikian pengakuan Feni. Nah, setelah lebih 70 hari ditahan, Zai -yang kondisinya sekarat, kurus, dan sekujur tubuh penuh luka lebam- akhirnya dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Sumut di Medan. Sayang, nyawa ayah 4 anak itu tak terselamatkan. Kematiannya yang mengenaskan mengundang simpati sejumlah pegiat hak asasi manusia. (afm)

Lagi Cuci Mobil, DPO Kasus Korupsi Sarana Air Minum Sibisa Diamankan

Medanoke.com – MEDAN , Tim tangkap buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berhasil mengamankan terpidana DPO atas nama JP selaku Direktur PT Karya Bukit Nusantara dalam perkara korupsi pengadaan sarana air minum di Sibisa (DAK) Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Asintel Dr Dwi Setyo Budi Utomo didampingi Kasi Penkum Yos A Tarigan, DPO terpidana JP berhasil diamankan di rumah sekaligus tempat usahanya Corez Flower & Doorsmer Gang Madirsan Ujung Tanjung Morawa, Deli Serdang, Kamis (13/1/2022).

“Saat kita amankan, terpidana tidak melakukan perlawanan dan langsung kita bawa ke Kejati Sumut untuk selanjutnya kita serahkan ke Cabjari Toba Samosir di Porsea,” kata Asintel.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Maret 2016 menerima tuntutan dan mengabulkan jaksa, bahkan menaikkan tuntutan jaksa menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan badan selama 6 (enam) bulan.

“Terpidana ditetapkan DPO sejak 31 Juli 2018 dan selama pelariannya terpidana JP berada di Medan dan Tanjung Morawa membuka usaha doorsmer. Sebelumnya, jaksa menuntut terpidana 4 tahun penjara dan divonis hakim Pengadilan Tipikor Medan 1,6 tahun,” paparnya.

Mantan Kajari Medan ini menegaskan, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Air Minum di Sibisa (DAK) Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir senilai Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ternyata terpidana JP menyerahkan (men-sub-kontrak) seluruh pekerjaan kepada TS (DPO). Dalam perkara korupsi ini, ada 5 yang ditetapkan tersangka, DRS, GN dan AM sudah menjalani hukuman. JP berhasil diamankan Tim Tabur Intelijen Kejati Sumut dan TS yang saat ini masih DPO diharapkan segera menyerahkan diri untuk menjalani putusan MA.

Lima tersangka ini, lanjut Dwi Setyo Budi Utomo dituntut dengan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

“Perbuatan melawan hukumnya adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai waktu, dan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp. 519.584.436,41,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga piluh enam koma empat puluh satu rupiah) dan telah dibayarkan ke kas negara. Terpidana selanjutnya diserahkan ke Cabjari Tobasa di Porsea untuk menjalani putusan MA,” tandasnya.(AsP)

Jangan Salah Menentukan Kebijakan

MEDANOKE-Medan, Terbentuknya Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) atau Satgas BLBI dibawah komando Rionald Silaban, target langsung diarahkan ke Grup Texmaco. Grup multinasional ini adalah debitur papan atas yang paling diburu dan  masuk dalam daftar obligor/ debitor prioritas.

Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa persnya belum lama ini menyatakan, Grup Texmaco memiliki pinjaman di berbagai bank, baik pelat merah maupun swasta. “Saat krisis keuangan (krisis moneter, red) 1997-1998,  sejumlah bank dikucuri dana Bail Out dari Pemerintah dan Grup Texmaco termasuk salah satu penerima dana talangan BLBI, ” tuding Sri Mulyani.

Namun tudingan tersebut dibantah bos Grup Texmaco Marimutu Sinivasan, yang menyatakan bahwa Grup usaha dibidang tekstil ini pernah menerima dana, tetapi bukan BLBI. “Hal itu, didasari pada penjelasan Direktorat Hukum Bank Indonesia dalam Surat No. 9/67/DHk, tanggal 19 Februari 2007, ” ujar Sinivasan dalam keterangan pers yang muncul di media massa untuk merespon tudingan Sri Mulyani.

Menyimak adu argumentasi tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP  menilai bahwa Sri Mulyani perlu mendalami proses, serta fakta hutang Grup Texmaco pada negara, agar tidak terjadi kesalahan dalam merumuskan kebijakan tentang hutang grup usaha strategis tersebut. 

Dalam pandangan tokoh pemuda yang pernah diposisi Deputi Menpora ini, aneh rasanya jika Sri Mulyani ngotot mengatakan bahwa Grup Texmaco mempunyai hutang sampai berjumlah Rp 29 triliun, padahal Sinivasan menyatakan bahwa  putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2013, telah mengabulkan gugatan pendiri Grup Texmaco ke Kementerian Keuangan, PT Bank BNI Tbk, serta PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Razzad saat itu menyatakan bahwa,  Perjanjian Restrukturisasi hutang atau master restructuring agreement atas Grup Texmaco tanggal 23 Mei 2001 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. artinya, Sinivasan masih menjadi pemilik sah PT Bina Prima Perdana dan PT Jaya Perkasa Engineering. Selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim (23/12/2013) tersebut, bahwa penghitungan hutang Texmaco sebesar Rp 29,04 triliun tak mendasar. Menurut Razzad, berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 03 Mei 2000, outstanding kredit Grup Texmaco per Desember 1999, hanya berkisar Rp 8 triliun. Adapun nilai jaminan yang diberikan pemilik Texmaco sebesar Rp 16 triliun. Jadi jika dihitung antara hutang dan jaminan yang diberikan Texmaco, maka Texmaco  sudah melunasi hutangnya.

Menurut Dosen Pasca Sarjana Komunikasi & Studi Pembangunan Fisip USU ini, dengan dasar laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 3 Mei 2000, Surat Direktorat Hukum Bank Indonesia No. 9/67/DHk, tanggal 19 Februari 2007 dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2013,  maka penjelasan Marimutu yang menyatakan Grup Texmaco tidak mendapatkan & tidak pernah memiliki BLBI, harusnya dapat dipahami Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sinivasan mengaku Grup Texmaco berhutang kepada negara sebesar Rp 8,095 triliun (setara dengan 558,3 juta USD), tetapi sekali lagi bukan dana BLBI. Terhadap pinjaman tersebut, Texmaco sanggup mengembalikan dalam waktu 7 (tujuh) tahun yakni 2 tahun grace period dan 5 tahun penyelesaiannya. itupun apabila Texmaco beroperasi secara normal.

Menanggapi hal ini Sahkyan Asmara menyarankan, “Menteri Keuangan harus benar-benar mendalami proses & fakta hutang piutang tersebut, agar tidak salah dalam menentukan kebijakan yang merugikan Texmaco. Seharusnya dilakukan pendalaman proses hutang Texmaco yang benar serta jumlah hutang yang tepat,  sehingga diperoleh angka yang real berapa sebenarnya hutang Texmaco yang harus dibayarkan kepada negara,” Ujar Wakil Ketua Dewan kehormatan Pemuda Pancasila Pusat ini.

Dilain sisi, Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Texmaco selama 22 tahun belakangan sejak tahun 1998 untuk membayar hutang. Sri Mulyani menyatakan grup usaha ini memang sudah berulang kali mengaku akan membayar hutang-hutangnya, namun sampai saat ini pembayaran hutang tidak pernah terealisasi. 

Bertolak belakang dengan keterangan Marimutu Sinivasan, ia memyatakan sudah berkali-kali menulis surat selama lebih dari 20 tahun terakhir, untuk beraudiensi dengan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), untuk membicarakan penyelesaian hutang Texmaco. namun permintaannya bertepuk sebelah tangan.

Kini dengan adanya Satgas BLBI, Sinivasan merasa punya kesempatan untuk bisa membicarakan penyelesaian kewajiban hutang Grup Texmaco kepada negara.    

“Seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Texmaco Group, mengingat peran Texmaco dalam perkembangan perekonomian nasional sangat besar. Texmaco pernah menjadi salah satu perusahaan pembayar pajak terbesar bagi negara dan pernah memiliki karyawan mencapai 45.000 orang, secara pribadi, pemilik Texmaco Group Marimutu Sinivasan, adalah sosok yang cerdas dan sangat peduli terhadap perkembangan perekonomian bangsa Indonesia,” Ujar Dr Sahkyan yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIK+P) Medan ini menambahkan. (AsP)

‌Medanoke.com-Medan, Tim Subdit Paminal (Pengamanan Internal) Bid Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sumut tampak gerak cepat dalam menyelidiki penyebab kematian Zailani alias Zai (47), tahanan Polsekta Medan Kota yang tersiksa dan jelang ajalnya dipindah ke RTP (Rumah Tahanan Polisi) Polrestabes Medan. Sehari paska mengontak Ny. Feni Emilia Rosa (45), istri Zai (alm), hari ini (Jumat 31/12/2021) tim penjaga citra Polri itu langsung ‘jemput bola’. Mereka mendatangi TKP dan rumah duka.     

                                                 Rumah duka almarhum Zai di Jalan Multatuli, Lk III Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimon, Kota Medan, adalah kawasan TKP (Tempat Kejadian Perkara) laki nahas itu ditangkap empat personil Polsekta Medan Kota pada Senin malam 11 Oktober 2021. Pantauan Medanoke.com, tim terdiri tiga penyidik itu tiba di rumah duka sekira pukul 10.20 WIB. Di rumah kecil tengah pemukiman padat tersebut, kedatangan trio penyidik dipimpin Kanit IV Subdit Paminal Bid Propam Polda Sumut, Ipda (Pol) Ricky PS, itu disambut Ny. Feni. Juga 4 anaknya yang kini yatim, serta tim (LBH PAHAM) kuasa hukum mereka. Semuanya lalu duduk secara lesehan di ruang tamu. Usai mengucap belasungkawa, suasana ruang tamu ukuran 5 x 3 meter itu kontan berubah layaknya ruang penyidik di kantor polisi. Membawa dua laptop plus mesin printer, tim penyidik langsung ‘tat tit tut’ mengisi BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Warga sekitar tampak antusias mengetahui kasus janggal kematian Zai mulai diselidiki polisi.

Guna mengklarifikasi peristiwa yang sepekan ini menjadi konsumsi sejumlah media nasional itu, Feni –dibantu kuasa hukumnya– kembali bercerita soal kasus suaminya.

Pada tim penyidik yang bertanya, dia jelaskan semua kronologi. Mulai proses penangkapan, siapa saja sang penangkap, juga penahanan, pembantaran ke RS Bhayangkara, dan hingga semua itu mengantar kisah maut suami tercinta. Juga soal temuan-temuan janggal. Mulai nihilnya surat penangkapan, barang bukti sabu-sabu yang disyaki hasil rekayasa, lokasi penahanan berpindah, cerita penyiksaan, permintaan ‘uang damai’ senilai puluhan juta rupiah, fasilitas medis yang minim, temuan luka-luka lebam – tusuk di jasad cungkring Zai, sampai warning kasus berakhir maut itu jangan diperkarakan. Pemeriksaan tak jauh beda juga dilontar penyidik pada Yulferi alias Wak Angkot (48), saksi penting lain di kasus ini (baca berita : Tanpa Barbut, Dipukuli, Begini Kronologi Penangkapan Zai Tahanan Tewas di Medan, red). “Khusus untuk saya, semua ada tujuh pertanyaan,” tukas Feni. Digelar mulai siang hingga sore, proses pemeriksaan kesaksian Feni dan Wak Angkot berlangsung hampir selama enam jam. Tak ada ketegangan. Semua berlangsung secara humanis. “Oke, terima kasih Bapak, Ibu, atas semua keterangannya. Kami langsung bekerja untuk kasus ini,” kata Ipda (Pol) Ricky PS, pamit bersama timnya.

Lalu dari segala kesaksian  itu, siapa saja kiranya oknum ‘yang bermain’ dalam kasus dugaan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) ini? Guna menguak lebar motif penyebab kematiannya, adakah makam Zai akan dibongkar, dan jenasahnya diotopsi? Wartawan Medanoke.com akan terus mengupas kasus ‘aib’ oknum polisi Medan akhir tahun 2021 ini. (afm)

Medanoke.com-Medan, Kejagung (Kejaksaan Agung) bikin refleksi di akhir 2021. Hasilnya? Salah satunya, Kejari (Kejaksaan Negeri Medan) meraih penghargaan soal penanganan terbaik kasus korupsi. Demikian penilaian Kejagung dalam momentum Ulang Tahun ke-39, Rabu (29/12/2021).

“Alhamdulillah Kejari Medan mendapat berbagai penghargaan dari Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejati Sumut atas pencapaian penanganan tindak pidana korupsi,” ucap Teuku Rahmatsyah, Kepala Kejari.

Lanjut dirinya menjelaskan Kejari Medan juga berhasil mengeksekusi 13 terpidana korupsi dan lima diantaranya menyandang status buron. Dari lima terpidana itu terkuak nama Adelin Lis, buron kelas kakap yang dieksekusi. Menurutnya pula itulah penyebab penilaian dalam memberikan penghargaan.

“Saya kira menjadi salah satu aspek penilaiannya. Prestasi ini jangan membuat lengah, tapi harus memacu diri untuk terus bergerak dan berkarya meningkatkan capaian kerja,” ujar Teuku.

Selanjutnya, Kasi (Kepala Seksi) Pidsus Kejari Medan Agus Kelana Putra, menerangkan pada tahun 2021 pihaknya tengah menangani 10 kasus dugaan rasuah dengan rincian 4 kasus dalam tahap penyelidikan dan 6 kasus naik ke tahap penyidikan, sementara 17 kasus saat ini juga sedang dalam tahap penuntutan.

“Selain itu, Kejari Medan juga berhasil melaksanakan penyelamatan keuangan negara senilai Rp1.700.000.000 dan penerimaan pembayaran uang pengganti senilai Rp529.700.00 serta penyitaan aset senilai Rp140.800.000.000,” pungkasnya.

Medanoke.com – Medan, Sikap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ‘menjewer sayang’ Pelatih Billiar Sumut Khairudin Aritonang yang akrab disapa Choki yang disalah artikan sebaiknya diakhiri.

Statemen multi tafsir diberbagai media online dan media sosial atas persepsi Gubsu mempermalukan sang Pelatih Billiar ini agaknya hanya menyita konsentrasi membangun Provinsi Sumut yang dilaksanakan Pemerintah Sumut, Pemko dan Pemkab se Sumut dan masyarakat semua lapisan di provinsi yang masyarakatnya dikenal tegas ini.

“Ayo kembali bersama berjabat tangan dan saling memikul beban pembangunan di segala sektor guna kemajuan Provinsi Sumut yang kita cintai ini,” kata Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Sumut Irfandi pada media ini, Rabu (29/12/2021).

Dalam membangun olahraga di Sumut, Gubsu Edy Rahmayadi bahkan telah pasang badan dalam mempercepat pembangunan Sport Centre sebagai persiapan menjadi tuan rumah PON mendatang.

“Pasang badan Pak Edy Rahmayadi dalam mempercepat pembangunan Sport Centre diketahui semua pihak bentuk kepedulian dunia olahraga. Berbagai hal yang menghalangi program itu diupayakan penyelesaian dengan baik yang jelas menyita pikiran dan energi,” terang Pengurus DPD KNPI Sumut ini.

Irfandi juga menyampaikan, perhatian Mantan Pangkostrad ini membina Club Bola PSMS sejak beliau menjabat Pangdam I BB hingga saat ini.

“Club Ayam Kinantan kebanggaan warga Kota Medan menjadi salah satu rekam jejak perhatian Pak Edy Rahmayadi. Memang karakter beliau tegas. Tapi jangan disalah artikan. Kalau anak Medan udah tahulah itu,” ujar Wakil Sekretaris Karang Taruna Kota Medan ini.

Pemuda yang juga Owner salah satu media di Kota Medan ini mengajak semua pihak saling menunjukkan kiprah baik dalam membantu kemajuan olah raga dan sektor lain di Sumut serta mampu melihat sisi baik orang lain hingga kejelekan sesana tidak diumbar-umbar.

“Bangkitkan sisi baik kawan maupun rekan, Insya Allah kejelekan dapat disampaikan agar diperbaiki dengan Tabayun bukan diumbar ke publik,” harapnya.

Sebagai warga Sumut, Irfandi mengharapkan sinerjisitas Eksekutive dan Masyarakatnya tercipta semakin mesra.

“Semoga pemerintah dan masyarakat di Sumut makin kompak. Kami akan selalu bersama Pemerintah dalam harapan saling dukung guna tercipta Sunut Bermartabat sebagaimana yang diperjuankan Edy Rahmayadi-Musa Rajeck Shah bersama OPD se Sumut yang akan didukung semua elemen,” bebernya.

Diketahui beberapa hari lalu, terjadi miss tanggapan atas sikap sayang Gubsu Edy Rahmayadi pada pelatih Billiar Sumut Khairuddin Aritonang.

Pada wartawan Edy Rahmayadi mengaku, menjewer Choki sebagai bentuk sayang dirinya guna kemajuan olahraga dan makin uletnya atlet memacu perestasi membawa panji Sumatera Utara.

Kejadian saat pemberian tali asih Atlet dan Pelatih berprestasi di Rumah Dinas Gubsu itu saat ini agak miring respon menjadi hal yang multi tafsir.(aSp)

Medanoke-Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) IBN Wiswantanu secara resmi menutup kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati Sumut Tahun 2021 yang diikuti 28 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri secara virtual (zoom meeting) selama 2 hari Senin (27/12/2021) sampai Selasa (28/12/2021) dipusatkan di Aula Lantai 3 Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan.

Kegiatan Rakerda diikuti secara langsung Wakajati Sumut Edyward Kaban, Aspidsus M Syarifuddin, Asdatun Dr. Prima Idwan Mariza, Aspidum Dr. Sugeng Riyanta, Aswas RM Ari Prioagung, Kabag TU Raden Sudaryono dan para Kasi dan Kasubbag. Di akhir kegiatan, Kajati juga mengumumkan satuan kerja terbaik mulai dari Kejaksaan Negeri terbaik dan Cabang Kejaksaan Negeri Terbaik.

Kajati Sumut IBN Wiswantanu dalam arahannya sebelum menutup Rakerja menyampaikan berakhirnya kegiatan Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahun 2021 ini, besar harapan ke depan, program-program kerja yang disusun dapat disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan seiring dengan siklus perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang ditetapkan.

“Penyusunan Kebutuhan Riil tahun 2023 agar kiranya telah mencakup seluruh kebutuhan operasional baik dari segi program kerja maupun anggaran sehingga nantinya pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan maksimal,” katanya.

Maka dari itu, lanjut IBN Wiswantanu perlu keterlibatan seluruh unsur pegawai baik Kepala satuan kerja, para kasi dan kasubbag serta para pegawai pada satuan kerja untuk secara aktif memetakan apa-apa saja yang sekiranya menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama ini sehingga nantinya dapat dirumuskan solusinya dan menuangkannya kedalam usulan Kebutuhan Riil.

“Sebagaimana arahan Bapak Jaksa Agung RI, saya meminta kepada segenap jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Pertama, jadikan Integritas dan Profesionalis sebagai standar minimum insan Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan,” tandasnya.

Kemudian, lanjutnya Kedua, optimalkan pengembalian aset Negara; Ketiga, ingkatkan soliditas dan sinergi antar bidang, Keempat, ciptakan penegakkan hukum yang kondusif, agar tercipta suasana kondusif investasi; dan Kelima gunakan hati nurani dalam pelaksanaan tugas.

Ketua Panitia Rakerda Kejati Sumut 2021 Plt Asbin Dr Dwi Setyo Budi Utomo menyampaikan bahwa masing-masing Satker mulai dari Asisten, Kajari dan Kacabjari sudah menyampaikan paparan tentang capaian kinerja dan fungsi masing-masing bidang tahun 2021, indikasi atau proyeksi kebutuhan riil masing-masing Satker tahun 2023, pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing Satker (jika ada).

Plt. Asbin yang juga Asintel Kejati Sumut menambahkan bahwa isi paparan dari masing-masing Satker akan dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2021 dengan sistematika pelaporan sesuai dengan Surat Kepaka Biro Perencanaan Kejagung No B-136 tanggal 21 Desember 2021, dan laporan disampaikan paling lambat 3 Januari 2022.(aSp)

Medanoke-Medan, Puluhan orang guru honor yang mewakili jutaan guru honorer se-Indonesia yang bernasib sama,  berbondong bondong mendatangi sekretariat (kantor) LSM DPD Temperak Medan, Komplek Cemara Asri, Selasa sore, 28 Desember 2021 untuk memgadukan ketidakjelasan nasib mereka, pasca dikeluarkanya Permen nomor 28 PANRB RI tahun 2021.

Keluhan pahit para “pahlwan tanpa tanda jasa” ini didengar secara cermat dan seksama oleh  Ketua DPD LSM Tamperak Kota Medan, Andi Panggabean.

Prihatin atas curhat pahit dan getir nasib guru honorer yang telah didengarnya,  Andi langsung menyatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mencederai rasa keadilan, ia meminta Jakarta untuk segera merevisi Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) Nomor 28 Tahun  2021.
 
Aturan yang diberlakukan sejak Juni 2021 tersebut, dinilai sangat tidak berpihak dan cendrung merugikan para guru honor SD dan SMP.  Karena itu,  bersama 28 duta jutaan guru honor, pihaknya meminta wartawan agar menyampaikan aspirasi soal aturan ‘tak adil’ tersebut  secara lantang, agar didengar Presiden Joko Widodo serta Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Mantan aktifis anti Korupsi ini menilai, peraturan baru Menteri PAN-RB itu sarat akan muatan kesenjangan dan perbedaan sosial. “Padahal semua masyarakat Indonesia harus merasakan keadilan. Jadi di sini kita berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar harapan dari perjuangan kita ini,” ucap Andi geram.

Ricardo Alexander Siallagan, salah satu perwakilan guru honor negeri di Medan, turut bercerita. Dia, yang mengajar di SD Negeri 060848 Jalan Mongonsidi, Medan, menyoal tentang isi Pasal 28 dari peraturan menteri tersebut. Disitu tertera soal penambahan afirmasi teknis.

Yang pertama, jelas Ricardo, namanya pelamar yang mendapatkan sertifikat pendidik mendapatkan nilai paling tinggi 100% teknis ambang batas dan kedua pelamar yang usia 35 tahun keatas tambahan nilai 15% dari nilai teknis dan ketiga disabilitas mendapat 10% tempat pelamar dari thk2 nilai tambahan 10% . Ricardo terus bercerita.

Dari peraturan menteri itu, waktu tahap pertama seleksi P3K atau PPPK yang umur 50 tahun ke atas tambahan 100%, di sini kami tidak semua yang dari 35 tahun ke atas, ada beberapa teman kami yang sudah berjuang untuk anak-anak bangsa yang di bawah dari 35 tahun ke atas tidak ada tambahan. “Jadi poin itu adalah poin ketidakadilan,” tegasnya seraya meminta Menteri Tjahjo Kumolo memberikan ruang bagi guru hpnor yang berusia di bawah 35 tahun agar dapat berjuang. “Mental kami,” sambungnya sambil terisak menahan tangis,  “Sudah rusak afirmasi-afirmasi yang ada Sertifikat Pendidik, tidak ada di SD Negeri, yang ada hanya ada di swasta di mana kami mau bertarung jika mereka sudah mendapatkan poin 500 poin sudah pasti 100% dengan hanya tidur saja pungkasnya. Hanya mereka cuma meluluskan dua passing grade yang lainnya kultural dan sosial.” ungkapnya sambil meyeka air mata

“Kiranya Bapak Menteri Pendidikan Nadim Anwar Makarim khususnya agar memperhatikan guru guru honor juga untuk teman-teman kami guru honor yang ada di luar kota Medan,” harapnya.

“Kami para guru honor menangis, karena ada yang sudah 7 sampai 17 tahun bahkan bertahun- tahun berharap ada perubahan dari peraturan Bapak Menteri Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, agar kembali memperhatikan nasib guru guru honor.Bapak Menteri Tjahjo Kumolo, lihatlah tangisan kami para guru honor, mudah-mudahan Bapak mendengar dan punya hati nurani untuk kami,” pungkasnya. (afm)

Medanoke-Medan,  Pererat tali silaturahmi yang telah terjalin lama, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumut sambangi Gubsu Edy Ramayadi, di rumah dinasnya, Jln Sudirman Medan, Rabu (29/12/2021). Rombongan yang dipimpin Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan bersama Sekretaris Wilayah Donna Yulietta Siagian dan Bendahara Januazir Chuwadi ini, diterima dengan hangat oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi.


Rudi Zulham menyebutkan, sekitar 30-an pengurus DPW Sumut yang ikut dalam audensi tersebut merupakan hasil restrukturisasi yang dilakukan dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2024.

Rudi menyebutkan, dari sisi perolehan kursi legislatif kabupaten kota dan provinsi, Partai Perindo Sumatera Utara menempati urutan ketiga dengan raihan 41 kursi yakni 40 DPRD kabupaten/kota dan satu DPRD provinsi.

Sedangkan peringkat pertama nasional jejeran DPW Perindo dihuni oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua yang masing masing merebut 45 kursi dan 43 kursi.

Namun secara kualitas, sebut Rudi, DPW Sumut pantas dinobatkan jadi peringkat pertama, Alasannya, kompetisi meraih kursi legislatif di Sumut jauh lebih keras ketimbang NTT dan Papua. Sebab, jumlah parpol yang bertarung di Sumut mencapai 16 parpol, sedangkan di NTT dan Papua jumlah parpol kontestan pemilu lebih sedikit.

Pada kesempatan itu, Rudi Zulham menegaskan Partai Perindo Sumut siap membantu dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut mewujudkan Sumut yang bermartabat.

Edy Rahmayadi yang didampingi Asisten Pemerintahan (Aspem) M Fitriyus mengucapkan terima kasih atas dukungan dan loyalitas yang ditunjukkan Partai Perindo.

Ia menyebutkan, salah satu tugas partai politik adalah mengawal jalannya pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam perjalanannya kerap terjadi benturan pandangan, bahkan kepentingan.

Gubsu mengharapkan agar Partai Perindo Sumut untuk membantu dan aktif menyampaikan kritikan konstruktif untuk memajukan Sumut.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini menyampaikan berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan dalam membangun dan mewujudkan Sumut yang bermartabat, termasuk tantangan yang dihadapi, salah satunya pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun kedua masa kepemimpinannya. (AsP)

 

Medaoke-Medan; Ketua DPD Partai Perindo Simalungun, Baren Saragih boleh berbangga hati dengan kinerja yang mereka raih. Lantaran saat ini mereka memiliki 4 kader yang duduk di DPRD. Tidak berpuas diri, namun jumlah ini akan ditingkatkan sesuai target yang diberikan DPP maupun DPW Perindo Sumatera Utara. “Kami tidak akan mengumbar target, karena kami lebih suka sedikit berbicara namun banyak bekerja. Biarlah nanti fakta yang bebicara mengenai kinerja kami,” ujarnya saat berkunjung ke sekretariat DPW Perindo Sumut, Jln Cut Nya Dhien, Medan, dalam rangka menerima SK Kepengurusan dari DPP yang diserahkan Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, pada Kamis, 23 Desember 2021. 

Menurut putra asli Simalungun ini, keberadaan kader di DPRD menjadi bagian penting dalam upaya untuk semakin membesarkan Partai Perindo di Simalungun.

Setelah menerima SK ini, mereka akan langsung memperkuat struktur di tingkat Kecamatan (DPC) serta kelurahan dan desa (DPRt). yang bertujuan agar kerja politik kepartaian yang telah mereka rencanakan dapat dilaksanakan secara efektif, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang.

“Sudah banyak yang kita lakukan langsung untuk masyarakat, maupun melalui fraksi kita di DPRD. Termasuk melakukan intervensi dalam kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut Bahren menyatakan telah mempersiapkan strategi yang sudah dibuat untuk 2024, “DPD Perindo Simalungun optimis peningkatan jumlah perolehan kursi seperti yang diamanatkan oleh  Ketua Umum Bapak Hary Tanoesoedibjo bisa kami penuhi,” jelasnya saat didampingi Sekretaris Sariadi Saragih, Bendahara Edwin Garingging dan para pengurus DPD Partai Perindo Simalungun lainnya, ketika diwawancarai awak media.

Sementara itu, Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan dalam amanatnya mengingatkan agar para pengurus DPD Perindo Simalungun tidak langsung berpuas diri dengan capaian yang ada saat ini. Raihan 4 kursi DPRD Simalungun menurut Rudi harus menjadi pemacu untuk meraih lebih banyak lagi suara.

Apalagi di pemilu legislatif mendatang, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesodibjo telah memasang target yang tinggi. Target yang menutut kerja keras dari seluruh pengurus di seluruh tingkatan

“Ketua Umum kita menargetkan peningkatan jumlah anggora legislatif sekitar 6 kali lipat dari 408 menjadi 2500 anggota DPRD di seluruh Indonesia. Tentu ini bukan pekerjaan ringan, tapi bagaimana kita serius mencapai hal tersebut,” kata Rudi.

Target yang sangat optimis dari Ketua Umum, kata Rudi harus menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi mereka sehingga nantinya Sumut bisa memberikan kontribusi yang besar.

“Saat ini posisi Sumut merupakan salah satu kekuatan partai yang besar di Indonesia. Itu merupakan tanggungjawab kami, makaya dari awal tahun, kita sudah menyiasati dengan membenahi struktur DPD, yang tadinya dari 15 orang, sekarang malah ada 30, 37 dan ada yang 93,” ungkap beliau.(As)