General

Medan – medanoke.com, Pertemuan para pemimpin negara industri yang tergabung dalam G20 yang motabene adalah penyumbang emisi terbesar di dunia telah berlangsung di Pulau Bali, Indonesia (15-16 November 2022). Ironisnya, selama pertemuan ini pemerintah Indonesia malah bertindak represif untuk membungkam partisipasi masyarakat, yang artinya anti demokrasi.


Memang semangat KTT G20 adalah untuk megatasi krisis ekonomi negara industri maju. Namun perindustrian adalah biang kerok dari berbagai permasalahan terkait lingkungan hidup seperti krisis pangan, krisis iklim (Global Warming), bahkan krisis energi (fosil) yang menunggu umat manusia dimasa depan.
 
Atas sikap pemerintah Indonesia yang dianggap “anti demokrasi” ini, para penggiat prodemokrasi, mahasiswa dan aktifis lingkungan hidup bergabung dalam aksi demo damai & long march yang dimulai dari Bundaran Majestik, Medan, Sumatera Utara (17/12/ 2022) dan berakhir di titik Nol Kilometer Kota Medan.

Dalam orasinya pendemo mengecam tindakan represif pemerintah Indonesia dan meminta negara negara yang tergabung dalam G20 berhenti mendanai solusi palsu transisi energy yang menghancurkan ruang hidup rakyat.
 
Aksi ini beramgkat berdasarkan skema pendanaan transisi energi global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), Climate   Investment   Funds (CIF),   & Energy   Transition   Mechanism (ETM) bertujuan untuk mendukung pemensiunan dini PLTU batu bara, penutupan tambang batu bara dan percepatan pengembangan energi terbarukan. Bahkan Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) No 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
 
Anehnya, wacana transisi energi di Indonesia justru diberikan pada tambang dan pengolahan Batu Bara, sebagai salah satu energi fosil penyebab krisis iklim.

Kementerian ESDM, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, tengah menyiapkan strategi dalam mereduksi emisi karbon, beberapa diantaranya yaitu pembangunan industri hilir batubara, pemanfaatan clean coal technology di pembangkit dan Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). pemanfaatan teknologi untuk tetap menggunakan energi fosil, seperti minyak bumi, gas dan batu bara, adalah bagian dari solusi palsu.
 
Di Sumatera Utara khususnya kecamatan Pangkalan Susu, kabupaten Langkat, beroperasinya PLTU Batubara diduga telah merusak ruang dan sendi kehidupan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Srikandi Lestari di 5 Desa dan 2 kecamatan yaitu Pangkalan Susu dan Brandan Barat, ditemukan pada  sektor Perikanan, sebanyak 659 nelayan menjadi korban menurunya mata pencaharian. sebanyak 70% Nelayan memilih menjual sampan/ perahunya untuk menutupi hutang – hutang akibat hilangnya ikan dan biota laut lainnya, sebagai sumber mata  pencaharian. Para nelayan memilih merantau atau mencari pekerjaan  lain, bahkan menjadi  penganguran.

Nelayan tradisional mengaku diintimidasi. Mereka dilarang, dikejar, diancam, dilempar dan nahasnya hingga ditembaki oleh security PLTU, yang sengaja dilakukan untuk mengusir nelayan yang mencari ikan di sekitar dermaga PLTU batubara Pangkalan Susu. Salah satu penyebab hilangnya tangkapan adalah dikarenakan kondisi laut yang tercemar oleh debu batubara dan pembuangan air bahang.

Sementara itu, pada  sektor pertanian, ada 316  orang petani yang mengelola sawah dengan luas  sawah 158,36 Ha menderita gagal panen hingga menurun hanya hasil panen hingga 50 %. Banyak padi yang tumbang atau menjadi gosong serta terkena hama yang sulit diatasi. Biaya produksi yang tinggi membuat petani banyak menjual sawahnya karena pertanian tidak lagi menghasilkan penghidupan.

Batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO3, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam, yang mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan.
 
Berimbas di Sektor Kesehatan, terdapat   333   orang (202 Laki-laki, 131 Perempuan), rentang usia 1 – 19 tahun berjumlah 98 orang dan 235 orang dengan rentang usia 20 – 75 tahun.   tercatat ada jenis 5 penyakit tertinggi : Gatal – Gatal : 243 Kasus, Batuk / Sesak Nafas & ISPA : 42 Kasus, Hipertensi :
39 Kasus, Paru Hitam : 4 Kasus (3 Meninggal karena Paru Hitam dan 1 Paru-parunya Hancur),
Kelenjar / Tiroid : 4. Polusi partikel halus (PM2.5), emisi udara PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen, sangat berbahaya bagi kelanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kasus Kesehatan Anak : Ada 60 anak dari 5 Desa yang terdata mengalami gatal-gatal akut. Hingga saat ini anak-anak bahkan orang dewasa harus mengkonsumsi obat – obatan setiap hari agar penyakit gatal  gatal ini tidak kambuh.
 
Berdasarkan data Puskesmas kecamtan Pengkalan Susu, banyak masyarakat yang menderita penyakit seeprti ;
1.Acut Nasopharyngitis (Commond Cold) Infeksi Saluran pernafasan Atas.
2.Gastritis,  Unspesific  (peradangan  pada  dinding lambung).
3.Essensial  (Primary)  Hypertension  (peningkatan tekanan darah).
4.Dyspepsia.
5. Other Chronic Obstruction Pulmonari Disease (Penyakit  Paru  Obstruksi  Kronik  yang berlangsung lama).
 
Sejauh ini ini PLTU Batubara Pangkalan Susu, diduga penyumbang terbesar kerusakan lingkungan dan ber-efek pada masyarakat disekitarnya.

Terkait berbagai dampak yang sangat merugikan ini, dalam aksinya para pendemo menuntut Pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal seperti ; Mendesak pemerintah Indonesia mempensiunkan dini PLTU Batubara Pangkalan Susu dan segera beralih ke energy bersih terbarukan yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Menolak semua pendanaan terhadap solusi palsu transisi energi seperti gas bumi, semua bentuk co-firing batubara, nuklir, penerapan carbon capture and storage pada PLTU batubara, hilirisasi batubara. Melakukan  pemulihan  terhadap  kerusakan  baik  lingkungan,  pemulihan  Kesehatan,  pemulihan sektor pertanian dan pemulihan sektor perikanan yang diakibatkan pembakaran batubara di Pangkalan Susu dan menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang diakibatkan industry ekstraktif.

Dalam aksi damai ini para penggiat lingkungan hidup menggelar berbagai poster dan spanduk demo. (aSp)

Presiden R.I pertama mengatakan “Jas Merah” jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka peranan Syekh Arsyad Thalib Lubis sebagai salah seorang tokoh pendiri Al Jam’iyatul Washliyah, sangat layak menjadi pahlawan nasional. Dibawah Ini adalah sekelumit kisah singkat calon pahlawan nasional negeri ini.

Syekh Arsyad Thalib Lubis melalui seluruh proses pendidikan di Sumatera Utara. Memulai sekolah dasarnya di sekolah umum Volgschool di Stabat, kemudian di tahun 1917-1920 mengkaji Alquran di madrasah Islam Stabat yang dipimpin oleh H. Zainuddin Bilah.

Pada tahun 1921-1922 belajar di Madrasah Islam Bandar Sinemba Binjai, dibawah asuhan Syekh Mahmud Ismail Lubis, melalui Syekh Mahmud, Syekh Arsyad Thalib diajarkan dan dibiasakan menulis di media massa.

Pada tahun 1932 Syekh Arsyad Thalib mendalami ilmu tafsir, hadis, ushul fikih dan fikih dari Syekh Hasan Maksum. Ilmu-ilmu tambahan didapatkan dari Syekh Hasan Maksum mengenai ilmu agama dan perbandingan agama. Selama proses belajarnya, beliau dikenal sebagai murid yang cerdas dan rajin.

Sebelum keluarga Syekh Arsyad Thalib tinggal di Stabat mereka tinggal di Paspat. Mereka pindah karena mengalami kesulitan ekonomi. Pada masa itu rakyat Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, yang sedang berusaha keras melunasi hutang mereka kepada kerajaan Belanda. Maka terjadilah kerja paksa, kuli kontrak, penguasaan dan perampasan tanah rakyat setempat.

Pada tahun 1942 Jepang masuk menjajah Indonesia. Aktif menyebarkan doktrin politik kepada umat Islam dengan program “Nippon’s Islamic Grass Roots Policy” kebijakan politik yang ditunjukan kepada para ulama dengan menjauhkan ulama dari pada sistem politik Islam.

Hal tersebut didasari dari pengamatan mereka bahwa ulama memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam, partai-partai politik di non aktifkan, hanya himpunan-himpunan sosial dan keagamaan yang diperbolehkan.

Selain dari penjajah, pergolakan di masyarakat juga ditimbulkan oleh PKI. Tahun 1965 terjadi pembunuhan para jendral secara besar-besaran, penolakan terhadap partai-partai agama, para ulama dan umat Islam.

Pemahaman anti Tuhan disebarkan ke seluruh belahan Indonesia. Maka Syekh Arsyad Talib Lubis sangat menentang gerakan komunis ini. Beliau merayakan sebuah usaha kerjasama dengan berbagai kaum beragama untuk menghadapi bahaya komunis. Hal tersebut disampaikannya pada forum muktamar ulama se-Indonesia di Palembang.

Syekh Arsyad Thalib hidup dalam pergolakan penjajah dan musuh-musuh yang hendak menghancurkan Indonesia dan Islam. Walaupun demikian Syekh Arsyad Thalib Lubis sudah mampu berdakwah kepada masyarakat sejak usia 16 tahun. Pergolakan dan tantangan yang dihadapinya justru menjadikannya ulama yang berpendirian teguh dan berkarisma.

Syekh Arsyad Thalib tidak hanya terkenal sebagai tokoh agama dengan dakwah dengan kemampuan kristologi yang luar biasa, tetapi beliau juga pernah terlibat dalam politik Indonesia dengan menjadi pengurus di Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), kemudian menjadi ketua pengurus Agama se-Sumatera Timur yang mana beliau adalah perwakilan pertama.

Syekh Arsyad Thalib Lubis adalah salah seoarang ulama yang berpengaruh  dari Sumatera Utara. Anak dari pasangan Lebai Thalib bin Haji Ibrahim dan Markoyom binti Abdullah Nasution itu lahir pada bulan Oktober 1908 di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Menjadi wakil bagi Indonesia dalam kunjungan ke Uni Soviet dengan beberapa ulama Indonesia yang lainnya. Syekh Arsyad Thalib juga menjadi salah satu pendiri Al Jam’iyatul Washliyah, Beliau juga aktif mengajar di beberapa madrasah Al Washliyah dari tahun 1926-1957 M.

Lalu Syekh Arsyad menjadi Canselor Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Islam Indonesia di Medan pada tahun 1953-1954 M, menjadi guru besar di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1954-1957 M, dan pensyarah tetap di Universitas Al Washliyah sejak terbentuknya sampai akhir hayatnya.

Dalam berdakwah Syekh Arsyad Thalib Lubis tidak memandang sempit mad’unya. Tetapi yang menjadi fokus penting untuknya adalah membendung kemasukan misi Kristenisasi ke Sumatera Utara. Kemudian Syekh Arsyad Thalib juga aktif dalam Zending Islam Indonesia.

Syekh Arsyad Thalib meninggal pada 6 Juli 1972 pada usia 63 tahun. Syekh Arsyad Thalib memiliki pengaruh yang kuat, sehingga kepergiannya membawa duka bagi seluruh umat Islam, khususnya umat Islam di Sumatera Utara.

Selain Syekh Arsyaad Thalib, dalam mendirikan Al Washliyah ada nenerapa tokoh yang terlibat, antara lain H. Muhammad Arsyad Thalib Lubis, H. Abdurrahman Syihab, H. Ismail Banda, H. Yusuf Ahmad Lubis, H. Adnan Nur Lubis, H. Syamsuddin, H. Sulaiman, dan lain-lain.

MEDAN – medanoke.com, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung pengusulan pendiri organisasi masyarakat (ormas) Islam, Al Jam’iyatul Washliyah, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis sebagai pahlawan nasional.
 
Hal itu dikatakan Ketua Harian Perindo, Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi saat bersilaturahmi dengan Pengurus Wilayah (PW) Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara di kantor mereka di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Kamis (13/10/2022).
 
“Kami Perindo sangat mendukung pendiri Al Jam’iyatul Washliyah menjadi pahlawan nasional. Beliau sangat layak. Minimal secara legal formal, mereka yang sudah berkontribusi mendapat pengakuan dari negara. Dengan kesadaran penuh, kita akan mendukungnya. Mereka memberikan semua yang mereka punya untuk bangsa ini. Kami juga mendukung itu dan akan ikut menyuarakannya,” kata TGB.
 
TGB menjelaskan, Al Jam’iyatul Washliyah sebagai salah satu ormas islam yang berdiri sebelum kemerdekaan, memiliki menempatkan  keislaman dan kebangsaan dalam posisi yang sama kuat. Sehingga para pendiri ormas bukan hanya berperan sebagai mujahid dakwah, tapi juga sebagai syuhada untuk mempertahankan negara.
 
“Ini adalah massa dimana negara membalas budi baik para pendiri bangsa. Walaupun sebenarnya mereka tidak minta. Tapi ini tanggungjawab kita sebagai generasi penerus,” sambungnya.
 
TGB pun mengapresiasi kerja-kerja Al Jam’iyatul Washliyah dalam bidang dakwah maupun kerja-kerja keumatan lainnya. TGB pun membuka pintu seluas-luasnya bagi kader Al Jam’iyatul Washliyah untuk berjuang bersama Perindo untuk mewujudkan Indonesia yang berkah.
 
“Kami membuka diri untuk para kader Al Jam’iyatul Washliyah. Kita yakin Indonesia pasti maju, tapi majunya seperti apa. Tentunya yang dipenuhi keberkahan dari Allah SWT, dan kita membutuhkan kader-kader Al Jam’iyatul Washliyah,” tukasnya.
 
Ketua PW Al Jam’iyatil Washliyah Sumut, Dr. Dedi Iskandar Batubara, mengucapkan terimakasih atas dukungan Perindo untuk penetapan pendiri Al Jam’iyatul Washliyah, Syekh Arsyad Thalib Lubis sebagai pahlawan.
 
“Kami terima kasih atas dukungannya. Dukungan Perindo ini menjadi penyemangat baru bagi kami,” kata Dedi.
 
Dedi menegaskan, secara administratif seluruh persyaratan sudah mereka penuhi untuk mengusung Syeh Arsyad sebagai pahlawan nasional. Mereka pun berharap Presiden bisa segera menetapkan Syah Arsyad sebagai pahlawan nasional karena tokoh mereka itu sangat layak dan hingga saat bini belum ada satupun tokoh Al Jam’iyatul Washliyah yang menjadi pahlawan nasional.
 
“Seluruh tahapan administratif sudah kita penuhi. Termasuk kajian akademiknya. Tapi kita memahami ada keterbatasan penetapan pahlawan nasional setiap tahunnya. Namun kita juga yakin jika presiden mau mengeksekusinya,” tukas Dedi.
 
Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis adalah satu ulama yang berpengaruh  dari Sumatera Utara. Anak dari pasangan Lebai Thalib bin Haji Ibrahim dan Markoyom binti Abdullah Nasution itu lahir pada bulan Oktober 1908 di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (aSp)

Rudi Zulham Hasibuan: Persiapan Baik Tentukan Kemenangan di Pemilu 2024
 
MEDAN – medanoke.com, Peringatan hari jadi (milad) ke 8 (delapan) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) digelar secara sederhana pada Sabtu (8/10/22). bersama para kader dan anak anak yatim/ piatu di sekretariat kantor DPW Perindo Sumatera Utara, Jalan Cut Nyak Dhien Medan, Sumatera Utara.

Moment ini dijadikan bahan pembakar semangat para kader untuk memenangkan kontestasi politik di Pemilu 2024 mendatang.

Berbagai persiapan itu mulai dari persoalan administrasi hingga program yang baik untuk meraih simpatik dari masyarakat, harus digodok secara matang untuk mendapat perhatian dan simpati calon pemilih, dalam menghadapi tahun politik.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, saat berbicara pada acara peringatan HUT ke 8 Partai Perindo di Kantor DPW Perindo
 
“Persiapan harus dilakukan dengan baik, kita membutuhkan kerjasama dan kesolidan yang tinggi antar tingkatan baik ke DPP, DPW, DPD hingga DPC,” katanya dihadapan ratusan kader Partai Perindo yang hadir.
 
Rudi menjelaskan, seluruh mesin partai dituntut untuk berlomba cepat dalam mengenalkan programnya kepada masyarakat. Program yang digagas harus melalui analisis yang baik sebagaimana instruksi yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Perindo Hari Tanoesoedibjo.
 
“Beliau sangat serius dalam mempersiapkan partai ini untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024. Banyak parameter-parameter dalam setiap tingkatan dan program yang harus dilakukan. Maka kita harus terus berkolaborasi antar tingkatan,” ujarnya.
Salah satu hal yang ditekankan

oleh Rudi Zulham adalah bahwa seluruh kader Perindo di Sumatera Utara harus mengubah pola berfikir dalam kontestasi pemilu legislatif 2024. Antar sesama caleg tidak boleh berfikir sebagai saingan, namun harus bersama-sama merebut suara untuk kepentingan partai.
 
“Jangan lagi menganggap satu dapil sebagai saingan, namun harus berkolaborasi untuk mendulang suara. Kita solid kita pasti bisa,” pungkasnya mengakhiri pidato yang disambut dengan yel-yel partai.
 
Acara peringatan HUT ke 8 Perindo yang digelar di Kantor DPW Perindo Sumatera Utara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPD dan pengurus inti seperti Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, Sekretaris Donna Yulietta Siagian, Bendahara Januzir Chuwardi dan pengurus lainya seperti Linceria Nainggolan, Syamsul Bahri, Iskandar, Budianta Tarigan, Rismanto Hasibuan, Joko Lelono Sukardi dan lainnya. Para pengurus DPD dari sejumlah daerah juga hadir seperti dari DPD Binjai, DPD Deli Serdang, DPD Kota Medan, DPD Karo, DPD Simalungun dan lainnya.
(aSp)

MEDAN – medanoke.com, Kasus curi sawit untuk modal melamar pekerjaan atas nama tersangka Fadely Arbi, akhirnya dimaafkan alias dihentikan proses penuntutannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut)  dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).
 
Tindakan ini dilakukan setelah Kajati Sumut Idianto SH MH diwakili oleh Wakajati Sumut Asnawi,SH,MH, Aspidum Arip Zahrulyani SH MH, Koordinator Gunawan Wisnu Murdiyanto, SH, MH, Kasi Terorisme dan Hubungan Antara Lembaga Yusnar, SH,MH, Kasi Oharda Zainal dan Kasi Penkum Yos A Tarigan melakukan gelar perkara secara online kepada Jampidum Kejagung RI Dr Fadil Zumhana didampingi para Direktur dan disetujui untuk dihentikan dengan pendekatan keadilan restoratif, Rabu  (5/10/22).
 
Ekspose yang digelar secara online (daring) juga diikuti Kajari Simalungun Bobby Sandri, SH MH, Kasi Pidum Yoyok Ajisaputra dan JPU.
 
Terkait hal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan menyampaikan bahwa,  perkara yang dihentikan penuntutannya adalah dari Kejari Simalungun dengan tersangka Fadely Arbi yang disangka melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
 
“Adapun tujuan tersangka memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV kebun Tinjowan tanpa seizin pihak PTPN IV Kebun Tinjowan adalah untuk dijual oleh tersangka dimana uang hasil penjualan nantinya akan dipergunakan untuk melengkapi administrasi tersangka melamar pekerjaan,” ujar Yos A Tarigan.
 
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan kepada tersangka karena telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; tersangka belum pernah dihukum; tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; dan proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
 
“Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar; pertimbangan sosiologis dan masyarakat merespon positif pemulihan keadaan seperti keadaan semula,” ungkap Yos menjelaskan.
 
Yos A Tarigan menambahkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.(aSp)

Medan – medanoke.com, Dpw Partai Perindo Sumut menerima kunjungan silaturahmi oengurus DPD Partai Demokrat Sumut, rabu (28/09/22). kunjungan bertajuk “Silaturahmi 360 (derajat) ini merupakan agenda resmi dari DPD Demokrat Sumut.
 
Atas kunjungan ke Jalan Cut Nyak Dhien no 2 C Medan (Kantor DPW Perindo Sumut) ini, Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan menyatakan ” Kebersamaan dalam bingkai persatuan antar partai politik menjadi bagian penting untuk membawa Sumatera Utara yang sejahtera”.


Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengatakan kolaborasi partai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan politik bersama.
 
Dalam silaturahmi ini jajaran pengurus DPD Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution didampingi Sekretarisnya Yudha Johansyah, eks Walikota Medan Wakil Ketua Akhyar Nasution juga turut hadir bersama para pengurus Demokrat Sumut lainnya.

 
Pada sisi lain kata Rudi, komunikasi ditingkat pimpinan partai politik sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif.
 
“Komunikasi seperti ini penting dan saya kira harus dilakukan secara intensif. Ini demi menjaga kondusifitas di Sumatera Utara,” pungkasnya.
 

Dalam agenda silaturahmi ini, kedua partai politik saling memberikan cendramata berupa plakat. (aSp).

Medan — medanoke.com, Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, nomor 1c, Kelurahan Pangkalan Masyhur, ,Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera, Senin, (26/09/22) kebanjiran dukungan dari elemen masyarakat dalam berbagai bentuk karangan bunga.terkait perkara celotehan Alvin Lim via Youtube yang menuduh institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
Atas tudingan yang tak mendasar tersebut, masyarakat mendukung dan meminta Korps Adhyaksa untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap Alvin Lim, yang diduga telah menuduh kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
“Pengiriman karangan bunga tersebut sebagai bentuk dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada institusinya untuk mengambil langkah hukum terhadap Alvin Lim yang menggugah konten di youtube, dimana narasi tuduhan yang disampaikan dianggap sangat merugikan para Jaksa dan Institusi Kejaksaan,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (26/09/2022).
 
Dijelaskan Yos, kasus ini berawal dari adanya video yang diunggah tanpa melalui klarifikasi dulu serta menyebut keseluruhan jaksa tanpa terkecuali.
 
“Kemudian Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memilih untuk langsung menempuh jalur hukum yakni melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut, karena unggahan Alvin Lim bukan produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pers,” tegas mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini.
 
Atas laporan Persaja Sumut yang mana diberitakan sejumlah media online maupun cetak, sambung Yos, sehingga masyarakat banyak mengirimkan karangan bunga ucapan untuk mendukung Kejaksaan.
 
“Terimakasih untuk semua ucapan dan dukungan yang spontan, seluruh Jaksa di Sumut berterima kasih atas dukungan masyarakat,” pungkasnya.
 
Diketahui sebelumnya, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) wilayah Sumatera Utara (Sumut) I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian berupa ungkapan “Kejaksaan Sarang Mafia” dalam video yang diunggah di akun youtube Alvin Lim.
 
Diberitakan sebelumnya, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Jumat (23/9/2022).
 
Dalam laporannya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Ketua Persaja Sumut, I Made Sudarmawan SH MH didampingi para anggota Persaja Sumut Yos A Tarigan, SH MH, Syahron Hasibuan, SH MH dan Olan Pasaribu, SH MH menyampaikan bahwa Alvin Lim dinilai telah menuding Jaksa dan institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
Laporan itu tertuang dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 23 September 2022.
 
Ketua Persaja Sumut I Made Sudarmawan mengatakan dalam akun media sosial YouTube, memang ada beberapa kalimat menurutnya telah mencemarkan nama baik jaksa dan institusi Kejaksaan.
 
“Saya secara pribadi sebagai jaksa dan Ketua Persaja Sumatera Utara tidak terima pernyataan tersebut, itu sebabnya kami melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik,” paparnya.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Alvin Lim adalah seorang pengacara atau advokat yang sedang menangani suatu perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung).
 
Namun, dikarenakan diduga tidak terima dengan proses yang sedang berjalan, dia diduga menyebarkan video berbau pencemaran nama baik.
 
“Konten video yang ada dalam akun YouTube tersebut didistribusikan atau disebarkan yang isinya diduga menyerang kehormatan dan nama baik jaksa maupun institusi Kejaksaan,” sebutnya.
 
Menurut I Made Sudarmawan, Avin Lim menyerang kehormatan jaksa maupun institusi Kejaksaan dengan tendensius.
 
“Misalnya, dalam video itu. Alvin Lim mengatakan tidak bermaksud menghina kejaksaan. Tapi kenyataannya, menyerang kehormatan. Kalau dia menganggap ada yang tidak baik dalam penanganan di Kejaksaan, kan bisa melapor ke Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), bisa juga ke DPR RI Komisi III, Kemenko Polhukam, kenapa harus menghina dan membuat video itu di media sosial,” sebutnya.
 
Dikatakan Asintel Kejati Sumut ini bahwa Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan atau ujaran kebencian, dengan dugaan melanggar pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (aSp)
 

Medan – medanoke.com, Ketua Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Jumat (22/9/2022).

Ketua Persaja Sumatera Utara, I Made Sudarmawan, SH,MH, didampingi para Anggota Persaja Wilayah Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Syahron Hasibuan, SH,MH dan Olan Pasaribu, SH,MH menyampaikan, bahwa Alvin Lim dilaporkan dengan nomor laporan Nomor : STTLP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMUT karena menuding jaksa dan institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.

“Dalam akun media sosial YouTube, memang ada beberapa kalimat menurut saya mencemarkan nama baik jaksa dan institusi Kejaksaan. Saya secara pribadi sebagai jaksa dan Ketua Persaja Sumatera Utara tidak terima pernyataan tersebut, itu sebabnya kami melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Alvin Lim adalah seorang pengacara atau advokat yang sedang menangani suatu perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, dikarenakan diduga tidak terima dengan proses yang sedang berjalan, dia diduga menyebarkan video berbau pencemaran nama baik.

“Konten video yang ada dalam akun YouTube tersebut didistribusikan atau disebarkan yang isinya diduga menyerang kehormatan dan nama baik jaksa maupun institusi Kejaksaan,” tandasnya.

Menurut I Made Sudarmawan, Avin Lim menyerang kehormatan jaksa maupun institusi Kejaksaan dengan tandesius.

“Misalnya, dalam video itu. Alvin Lim mengatakan tidak bermaksud menghina kejaksaan. Tapi kenyataannya, menyerang kehormatan. Kalau dia menganggap ada yang tidak baik dalam penanganan di Kejaksaan, kan bisa melapor ke Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), bisa juga ke DPR RI Komisi III, Kemenko Polhukam, kenapa harus menghina dan membuat video itu di media sosial,” tandasnya.

Ketua Persaja Wilayah Sumut I Made Sudarmawan menyampaikan bahwa Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan atau ujaran kebencian, dengan dugaan melanggar pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 156 KUHPidana.

“Kami yakin Polri bisa menindaklanjuti laporan itu berdasarkan dengan adanya bukti yang dimiliki,” pungkasnya.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Ketua Koordinator 234 SC wilayah Sumatera Utara, Ibnu Akbar mengklarifikasi terkait pemberitaan anggota genk motor yang meresahkan masyarakat dengan membawa nama 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu. Kata dia, anggota genk motor itu bukan dari kelompok mereka.

“Saya ingin klarifikasi bahwa saya sebagai ketua 234 SC Sumatera Utara beserta teman-teman mengklarifikasi terkait pemberitaan 234 SC dan itu bukan bagian dari kami,” katanya kepada wartawan, Selasa (20/9).

Ibnu Akbar menuturkan, pada Sabtu (17/9), dirinya baru pulang dari Musyawarah Nasional (Munas) 234 SC di Jakarta. Di mana pada Munas itu mereka akan membuat Ormas dan penangkapan genk motor yang mengatasnamakan 234 SC bukan dari bagian mereka.
“Jadi, bahwasanya yang anggota genk motor yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Medan Barat dan Medan Timur yang membawa 234 SC itu bukan bagian dari kami. Kami bukan genk motor, kami adalah organisasi massa berbasis pemuda,” tegasnya.

Ketua club motor binaan Pemuda Pancasila ini menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 234 SC lebih ke kegiatan sosial, olahraga dan otomotif.

Tidak hanya itu, mereka juga mendukung kegiatan pihak kepolisian dalam Kamtibmas, “Kami juga mendukung kegiatan dari kepolisian yang memberantas aksi-aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat,” ucapnya.
Ibnu Akbar juga menjelaskan, terkait dengan stiker yang terdapat di kendaraan yang digunakan untuk tindakan kriminal yang diamankan pihak kepolisian itu bukan dari tujuan mereka.

“Kami 234 SC tidak menghalalkan membuat stiker. Stiker itu bisa saja dibuat oleh oknum-oknum tertentu,” jelasnya.


“Kami tidak tahu siapa yang mengatasnamakan 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari informasi yang kami dapat itu dari Deli Serdang daerah Seintis. Mereka membawa nama 234 SC untuk membuat kriminal,” sambung Ibnu Akbar. Atas permasalahan ini 234 SC Sumut akan segera beraudiensi kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama dalam memberantas tindakan kriminal di jalanan.

“Setelah ini kami akan beraudiensi kepada pihak kepolisian dan kami juga membantu untuk memberantas narkoba dan tindakan kriminal di jalan yang meresahkan masyarakat. Di mana, harapan ke depan bahwa organisasi ini sudah besar jadi kami ke depannya lebih baik berguna bagi masyarakat,” tambahnya. (aSp)

Medan – medanoke.com, Muskerwil ke III (tiga) DPW Partai Perindo Sumut secara resmi dibuka hari ini. Pembukaannya dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Dewan pertimbangan DR Mahyudin, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo DR TGB Zainul Majdi, pengurus partai-partai politik lain di Sumatera Utara dan pengurus DPW serta DPD Partai Perindo se-Sumatera Utara.
 
Untuk para kader, kehadiran para unsur pimpinan dari pusat (DPP) Partai Perindo ini, menjadi motivasi besar bagi Partai Perindo Sumatera Utara untuk terus bergerak membesarkan partai demu capaian target sebagai pemenang Pemilu 2024 nanti.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan saat memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III DPW Partai Perindo Sumut di Hotel JW Marriot, Medan, pada Jumat (9/9/22).
 
“Kami semakin termotivasi untuk bekerja membesarkan partai untuk memastikan kemenangan di Pemilu 2024,” ungkapnya.
 
Muskerwil III yang akan berlangsung selama tiga hari ini (09s/d 11 September 2022) ini akan menjadi bagian penting dalam rangka konsolidasi untuk pemenangan partai. Saran dan masukan dari para pengurus yang notabene merupakan sosok-sosok yang sudah malang melintang dalam dunia perpolitikan akan menjadi bagian penting dalam meramu strategi dan bekerja jelang Pemilu 2024.
 
“Karena itu, saya meminta agar kita semua benar-benar memanfaatkan momen Muskerwil ini untuk menambah wawasan dan kapasitas diri untuk menang di daerah masing-masing,” ungkap orang kepercayaam Hari Tanoe, Ketua Umum Partai Perindo di Sumatera Utara ini.
 
Mengakhiri pidatonya, Rudi Zulham berpesan bahwa para peserta tidak hanya sekedar menggelar rapat. Namun juga memanfaatkannya untuk semakin mengedepankan persatuan sebagaimana tagline partai ‘Kita Solid Kita Pasti Bisa”.
 
“Artinya kita sudah mempunyai semboyan yang luar biasa maka kita hasil dari kinerja kita juga harus luar biasa,” tegasnya.
.(aSp)